ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SUMSEL

•Download as DOCX, PDF•
•
Siti Aziza
Siti Aziza
1 of 6
Downloaded 42 times
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengelolaan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya beberapa faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Aspek penerimaan merupakan salah satu faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah agar bisa menciptakan kemandirian daerah serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga memperbesar keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371). Dampak dari ketergantungan tersebut membuat Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaaan daerah. Oleh karena itu dijadikanlah kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah sebagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya sendiri tanpa harus melibatkan pusat sehingga diharapkan perkembangannya dapat mengatasi hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk dapat mensejahterahkan masyarakatnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2 Hal ini berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya Kebijakan desentralisasi ke daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemda yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan keuangan Pemda, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Transfer (DT) yang antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Transfer (DT) adalah dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (UU No. 33 tahun 2004). Dana Transfer (DT) tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari Dana Transfer (DT), Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Komponen penerimaan daerah yang meningkat dianggap sebagai modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat
3 nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota (Susanti, 2009:23). Provinsi Sumatera Selatan yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 kini pertumbuhan ekonomi begitu pesat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai Kabupaten/Kota. Seperti pembangunan perumahan, bandara, hotel-hotel, dan pusat-pusat perbelanjaan baru yang beroperasi. Disamping itu, Provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Kekayaan akan SDA tersebut meliputi batu bara, gas alam, minyak bumi, panas bumi, dan gas metan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran. Sebagaimana diketahui struktur dalam APBD terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DT), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Transfer (DT) terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. Sedangkan, pada belanja dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada pembiayaan dikelompokkan menurut sumber- sumbernya yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. PDRB jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Aspek pendapatan dalam APBD haruslah ditingkatkan seiring tuntutan PDRB Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk dilakukan secara terus-menerus demi perubahan yang lebih baik.
4 Dengan adanya perkembangan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan penulis tertarik melakukan penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sianturi (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel Dana Transfer (DT) dan sampel penelitian tidaklah sama dengan penelitian sebelumnya karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 1.3 Ruang Lingkup Pembahasan Agar dalam penulisan laporan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial dan simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan analisis data berdasarkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2010-2013. 1.4 Tujuan dan Manfaat 1.4.1 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
5 1. Menguji secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Menguji secara empiris Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 1.4.2 Manfaat Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menambah pemahaman penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi juga menambah pengetahuan tentang teori dan praktik-praktik akuntansi Pemerintahan Indonesia. 2. Bagi pemerintahan, penelitian ini bisa membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan. 3. Sebagai bahan bacaan atau studi pustaka yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menyusun penelitian pada tahun berikutnya, dan memberikan masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik. 1.5 Sistematika Penulisan Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini nantinya akan terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu: Bab I Pendahuluan Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
6 Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penulisan untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu pengertian APBD, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (DT) dan Pertumbuhan Ekonomi. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bab IV Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan alat regresi berganda. Bab V Simpulan dan Saran Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

More Related Content

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SUMSEL

  • 1. 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengelolaan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya beberapa faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Aspek penerimaan merupakan salah satu faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah agar bisa menciptakan kemandirian daerah serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga memperbesar keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371). Dampak dari ketergantungan tersebut membuat Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaaan daerah. Oleh karena itu dijadikanlah kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah sebagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya sendiri tanpa harus melibatkan pusat sehingga diharapkan perkembangannya dapat mengatasi hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk dapat mensejahterahkan masyarakatnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  • 2. 2 Hal ini berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya Kebijakan desentralisasi ke daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemda yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan keuangan Pemda, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Transfer (DT) yang antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Transfer (DT) adalah dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (UU No. 33 tahun 2004). Dana Transfer (DT) tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari Dana Transfer (DT), Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Komponen penerimaan daerah yang meningkat dianggap sebagai modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat
  • 3. 3 nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota (Susanti, 2009:23). Provinsi Sumatera Selatan yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 kini pertumbuhan ekonomi begitu pesat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai Kabupaten/Kota. Seperti pembangunan perumahan, bandara, hotel-hotel, dan pusat-pusat perbelanjaan baru yang beroperasi. Disamping itu, Provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Kekayaan akan SDA tersebut meliputi batu bara, gas alam, minyak bumi, panas bumi, dan gas metan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran. Sebagaimana diketahui struktur dalam APBD terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DT), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Transfer (DT) terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. Sedangkan, pada belanja dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada pembiayaan dikelompokkan menurut sumber- sumbernya yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. PDRB jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Aspek pendapatan dalam APBD haruslah ditingkatkan seiring tuntutan PDRB Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk dilakukan secara terus-menerus demi perubahan yang lebih baik.
  • 4. 4 Dengan adanya perkembangan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan penulis tertarik melakukan penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sianturi (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel Dana Transfer (DT) dan sampel penelitian tidaklah sama dengan penelitian sebelumnya karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 1.3 Ruang Lingkup Pembahasan Agar dalam penulisan laporan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial dan simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan analisis data berdasarkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2010-2013. 1.4 Tujuan dan Manfaat 1.4.1 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
  • 5. 5 1. Menguji secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Menguji secara empiris Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 1.4.2 Manfaat Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menambah pemahaman penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi juga menambah pengetahuan tentang teori dan praktik-praktik akuntansi Pemerintahan Indonesia. 2. Bagi pemerintahan, penelitian ini bisa membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan. 3. Sebagai bahan bacaan atau studi pustaka yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menyusun penelitian pada tahun berikutnya, dan memberikan masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik. 1.5 Sistematika Penulisan Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini nantinya akan terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu: Bab I Pendahuluan Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
  • 6. 6 Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penulisan untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu pengertian APBD, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (DT) dan Pertumbuhan Ekonomi. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bab IV Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan alat regresi berganda. Bab V Simpulan dan Saran Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.