2. PENDAHULUAN
1. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke 4 di
dunia yang mayoritas makanan pokoknya beras.
2. Seiring laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,35 % per
tahun, pertumbuhan permintaan beras juga meningkat
secara signifikan.
3. Upaya untuk menekan konsumsi beras per kapita dengan
program diversifikasi pangan belum Berhasil.
4. Simbol harkat hidup layak masyarakat masih melekat kuat
pada beras sebagai sumber karbohidrat pangan lokal
dibanding sumber karbohidrat lain.
3. 5. Satu satunya tanda keberhasilan subtitusi karbohidrat
adalah konsumsi terigu, namun sayang iklim di
Indonesia tidak mendukung untuk budidaya gandum.
6. Dari sisi on farm, produksi beras masih menghadapi
persoalan menyusutnya lahan subur terutama lahan
sawah di Pulau Jawa, melandainya tingkat produktivitas
lahan,dan menurunnya dukungan ketersediaan air irigasi
7. Indonesia masih memiliki peluang untuk merealisasikan
proyeksi pertumbuhan produksi melalui :
a. Strategi pengelolaan lahan yang ada (existing land)
b. Strategi pengelolaan lahan potensial melalui
perluasan lahan (Potential land)
4. KETAHANAN PANGAN SEBAGAI SYARAT
KEHARUSAN
Terpenuhinya pangan bagi seluruh rakyat dalam jumlah
cukup, merata, aman dan terjangkau merupakan Hak Azasi
Manusia (HAM) yang paling utama & mendasar.
Urusan ideologi, poleksosbud hankam baru berjalan bila
persoalan pangan terkait perut rakyat dapat terselesaikan
Dari sisi perspektif sosio-politik, ketahanan pangan
merupakan kepentingan & milik bersama (The Common)
Dalam perspektif geopolitik global, negara berpenduduk
besar seperti Indonesia, tidak mungkin menggantungkan
kecukupan pangannya pada pasar internasional.
5. Ketersediaan pangan di pasar internasional sangat terbatas
dan sarat kepentingan politik (kedaulatan pangan)
Kemandirian pangan yaitu pemenuhan kebutuhan pangan
rakyat melalui peningkatan kapasitas produksi terpasang
harus menjadi agenda utama pembangunan pertanian.
Basis utama produksi pangan adalah lahan, oleh
karenanya mempertahankan dan melestarikan
keberlanjutan fungsi lahan pertanian merupakan syarat
keharusan untuk tercapainya kemandirian pangan bangsa
Untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri di
bidang pangan, perlu melindungi keberlanjutan fungsi lahan
pertanian dengan RUU yang mengatur lahan pangan abadi
6. Skenario Pertumbuhan Produksi Padi
Tahun 2006 2009 (Dalam Grafik)
12.69
12.89
12.49
12.45
11.85 11.86 12.04 12.24
46.19
46.11
50.68 52.38
54.66
64.15
61.09
58.18
3.52
0
2.91 3.05
2006 2007 2008 2009
Kenaikan Produksi (jt
ton GKG)
Produksi (jt ton GKG)
Produktivitas (ku/ha)
Luas Panen (jt ha)
Luas Tanam (jt ha)
7. PROYEKSI NERACA KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN
BERAS PRODUKSI DALAM NEGERI TAHUN 2006 - 2009
No Konversi Satuan 2006 2007 2008 2009
1 ton 54,660,000 58,180,000 61,090,000 64,150,000
2
7.3 % dari 1 ton 3,990,180 4,247,140 4,459,570 4,682,950
3 (1-2) ton 50,669,820 53,932,860 56,630,430 59,467,050
4 63.20% ton 32,023,326 34,085,568 35,790,432 37,583,176
5 3.33% ton 1,066,377 1,135,049 1,191,821 1,251,520
6 (4-5) ton 30,956,949 32,950,518 34,598,610 36,331,656
7
a Perkapita kg/thn 139.15 139.15 139.15 139.15
b JumlahPenduduk 000 jiwa 222,051 225,049 228,087 231,166
c Total (7 a x7 b) ton 30,898,397 31,315,525 31,738,285 32,166,751
8 (6 - 7 c) ton 58,553 1,634,993 2,860,326 4,164,904
Uraian
Produksi Padi
Penggunaan Padi : Bibit, Pkn Ternak, Bahan
bakuIndustri NonMknn, Susut
GKG yang diolahmenjadi beras
Surplus/Defisit
Produksi Beras (konversi GKG ke Beras)
PenggunaanBeras nonPakan
Produksi Beras untuk dikonsumsi penduduk
Ketersediaanberas untuk konsumsi
8. Potensi Sumber Daya Lahan
Luas Daratan
Indonesia
188,2 Juta Ha
Potensial untuk
Pertanian
94,1 Juta Ha (50%)
Tidak Potensial
Untuk Pertanian
94,1 Juta Ha (50%)
25,4 Juta Ha Lahan Sawah (13,5%)
25,1 Juta Ha Lahan Kering
Tanaman Semusim (13,3%)
43,5 Juta Ha Lahan Kering
Tanaman Tahunan (23,2%)
9. Kendala
Pengembangan
Rendahnya Ratio Jumlah Penduduk Dibanding Luas
Lahan Sawah ( + 360 m2 per kapita penduduk)
Tingginya laju alih fungsi lahan sawah ke non pertanian
( Rata 2 + 110.000 ha per tahun)
Tingginya laju degradasi lahan
(laju meningkatnya luas lahan kritis + 2,8 juta ha/th)
Menurunnya ketersediaan air irigasi akibat kerusakan
fungsi DAS dan anomali iklim
Kerusakan Infrastruktur irigasi akibat lemahnya O&P
Kejenuhan tingkat produktivitas lahan (levelling-off)
Lahan terlantar
10. INVENTARISASI LAHAN
SAWAH NASIONAL
Pulau
Luas Sawah NonIrigasi Irigasi Dirubah (RTRW)
Ha % Ha Ha % Ha %
Sumatera 2.036.690 23,9 414.780 1.621.910 22,2 710.230 43,8
Jawa Bali 3.933.370 44,2 542.120 3.391.250 44,4 1.669.600 49,2
Kalimantan 1.253.130 14,1 375.200 877.930 12,0 58.360 6,7
Sulawesi 982.410 11,0 124.270 858.140 11,7 414.290 48,3
NT & Maluku 566.100 6,4 67.050 499.050 6,9 180.060 36,1
Papua 131.520 1,5 65.060 66.460 0,9 66.460 100,0
Total 8.903.220 100,0 1.588.480 7.314.740 82,2 3.099.000 42,4
12. KEGIATAN PENDUKUNG DALAM RANGKA
KETAHANAN PANGAN NASIONAL
KEGIATAN 2006
(Ha)
2007
(Ha)
2008
(Ha)
TAM 54.862 22.239 29.054
Cetak Sawah 7.466 18.416 41.636
Optimasi Lahan 6.515 10.044 15.843
Konservasi Lahan 1.992 7.066 7.056
13. Dukungan Terhadap Peningkatan Produktivitas & IP
(Existing Land) di 16 Propinsi 2008
Dukungan
Irigasi
Main System
Jaringan Utama
Non Waduk
5,15 juta ha
Waduk
0,80 juta ha
On Farm Level
Tk.Usaha Tani
Hibah Pemerintah
JITUT = 103.174 ha
JIDES = 44.890 ha
Swadaya
Petani
14. Pengelolaan Lahan Potensial
POTENSI LAHAN RAWA
Luas Lahan Rawa di Indonesia
33, 4 juta Ha
Lahan Gambut 13,3 Juta Ha
Lahan Sulfat Masam 6,7 Juta Ha
Rawa Lebak 13,4 jt ha
Rawa Pasang Surut 20 jt ha
15. Lahan Rawa Yang Sudah
dibuka/direklamasi 2,3 juta Ha
SUMATERA & KALIMANTAN
0,9 Juta ha (di luar PLG)
1,4 juta ha di kawasan PLG Kalteng
(yang sesuai untuk budidaya pertanian + 300.000 ha)
17. Implikasi Kebijakan
Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Abadi (LPPA)
(Pendekatan Regulasi & Insentif/Disinsentif)
Pengembangan Produksi (IP & Produktivitas)
(Fokus kpd Wilayah dengan IP & Prodvitas Gap tinggi)
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Pertanian
(Ekstensifikasi pada lahan marginal & terlantar)
Pemberdayaan & Partisipasi Masyarakat (Padat Karya)
Sustainable Agriculture Development