際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema

Download as PPT, PDF
dini putri
dini putri

Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum JKN, perkembangan JKN di FKTP, serta pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah."

1 of 45
Downloaded 86 times
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP MILIK PEMDA Dr. dr. GEMA ASIANI, M.KES Email: jamkes2016@gmail.com PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN Disampaikan Pada TOT Manajemen Puskesmas Angkatan V & VI Tahun 2016
1. LANDASAN HUKUM JKN 2. PERKEMBANGAN JKN DI FKTP 3. PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FKTP MILIK PEMDA Outline
LANDASAN HUKUM JKN
VISI DAN MISI PRESIDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PENGUATAN YANKES PARADIGMA SEHAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,SEKTOR UNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN 3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,SEKTOR UNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJANORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA DTPK
JKN Adalah Lompatan Besar Yang Telah Dilakukan Pemerintah Indonesia Standarisasi paket manfaat pelayanan kesehatan Sistem yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan Subsidi premium bagi masyarakat miskin (pesertaPBI) Implementasi kebijakan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan JKN melalui: - Credentialing dan mekanisme kontrak , - Reformasi cara pembayaran faskes (Kapitasi & INA-CBG) - Formularium nasional , dll - Pemantauan utilisasi - Pelembagaan Health Technology Assessment - Pelembagaan Clinical Advisory, dll
Keberpihakan Kepada Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu: Mengapa? Masyarakat miskin adalah the voiceless people yang rentan thd penyakit dan perubahan sosio-ekonomi lainnya Ada hubungan erat antara kesehatan, kemiskinan dan kemajuan pembangunan dimana masyarakat miskin mempunyai kecenderungan status kesehatan yang lebih rendah Masyarakat miskin cenderung untuk berpendidikan rendah, dan pendidikan berpengaruh penting terhadap kesehatan Investasi di bidang kesehatan apabila digunakan secara efektif akan meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktifitas
UPDATE LANDASAN HUKUM (1) NO LANDASAN HUKUM TENTANG 1 UUD 1945 : - Pasal 28 H - Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan - Pasal 34 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 2 UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 3 UU NO 36/2009 Tentang Kesehatan 4 UU NO 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5 PP NO 101 / 2012 dan perubahannya: PP NO 76/2015 Tentang Penerima Bantuan Iuaran 6 Perpres No. 12 /2013 dan perubahannya: Perpres No 111/2013, Perpres No 19/2016 dan Perpres No 28/2016 Tentang Jaminan Kesehatan 7 Permenkes No. 71/2013 dan perubahannya: Permenkes No 99/2015 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
UPDATE LANDASAN HUKUM(2) NO LANDASAN HUKUM TENTANG 8 Permenkes No. 19/2014 dan perubahannya: Permenkes No.21/2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa pelayanan dan Dukungan Operasional pada FKTP milik Pemerintah daerah 9 Permenkes No 27/2014 sedang proses revisi Tentang Juknis Sistem INA CBG 10 Permenkes No 28/2014 Sedang proses revisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN 11 Permenkes No 59/2014 dan perubahannya: Permenkes No 12/2016 Permenkes No 52/2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan JKN 12 Permenkes No 36/2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program JK pada sistem JKN 13 Permenkes No 5/2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinik 14 Permenkes No 11/2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di RS
Perkembangan JKN di FKTP
PERKEMBANGAN KEPESERTAAN Bulan Agustus 2016 NO SEGMENPESERTA RINCIAN JUMLAH 1 PenerimaBantuanIuran(PBI) PBIAPBN 91.173.965 2 PendudukyangdidaftarkanolehPemda PBIAPBD 13.942.123 3 PekerjaPenerimaUpah PNS 12.489.555 TNI/POLRI/PNSKemhan/Polri 2.761.080 PejabatNegara 9.466 PegawaiPemerintahNonPNS 540.868 PegawaiBUMN 1.247.089 PegawaiBUMD 153.203 PegawaiSwasta 22.995.737 4 PekerjaBukanPenerimaUpah(PBPU) PBPU/PekerjaMandiri 18.134.825 5 BukanPekerja Investor 69 PemberiKerja 4.220 PenerimaPensiun(PP)PNS 4.401.048 Veteran 424.332 PerintisKemerdekaan(PK) 2.797 PenerimaPensiunSwasta 231.860 168.512.237TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penduduk(Jiwa) 252,164,800 255,461,700 258,705,000 261,890,900 265,015,300 268,074,600 PesertaJKN(Jiwa) 128,000,000 153,277,020 181,093,500 209,512,720 238,513,770 254,670,870 ProyeksiJumlahPendudukdanTargetPesertaJKN2014-2019 Tahun %-peserta 2014 51% 2015 60% 2016 70% 2017 80% 2018 90% 2019 95% SupplySide Readiness
Pertumbuhan Cakupan Kepesertaan Tahun 2016 Data per Agustus 2016, sumber : laporan BPJS Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Bekerjasama Tahun 2016 Data per Agustus 2016, Sumber : Laporan BPJS Kesehatan
DokterGigi 314.041 7.313 2,33% 511.265 789.628 25.041 3,17% 156.705 DokterPraktek Perorangan 5.824.386 878.568 15,08% 84.961 11.331.403 1.437.723 12,69% 73.250 Klinik Pratama 7.300.159 968.519 13,27% 119.623 21.788.022 2.838.957 13,03% 82.118 Puskesmas 19.270.944 3.235.078 16,79% 353.619 37.819.001 6.273.334 16,59% 202.167 RS Kelas DPratama 3.923 710 18,10% 174.423 5.735 1.001 17,45% 178.661 Grand Total 32.713.453 5.090.188 15,56% 255.061 71.733.789 10.576.056 14,74% 144.838 2014 2015 Kunj Ruj Rasio Rujukan UCUCType FKTP Kunj Ruj Rasio Rujukan (%) Thn 2014 & 2015 Kunjungan, Rasio Rujukan dan UC RJTP
FKRTL menyerap sekitar 80% biaya klaim JKN. 1) Perlu penguatan pelayanan tingkat pertama (penguatan promotif dan preventif) 2) Perlu penguatan sistem rujukan berjenjang FKRTL menyerap sekitar 80% biaya klaim JKN. 1) Perlu penguatan pelayanan tingkat pertama (penguatan promotif dan preventif) 2) Perlu penguatan sistem rujukan berjenjang Pentingnya Gerakan Masyarakat Hidup sehat dengan Pendekatan keluarga Sehat Sebaran Biaya Pelayanan Kesehatan: FKTP vs FKTL
79,3 % Biaya Kapitasi diterima oleh Puskesmas Proporsi Penerimaan KAPITASI per jenis FKTP
Pemanfaatan Dana Kapitasi pada FKTP Milik PemDA
PERAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN 17 PUSKESMAS UKM UKP GATE KEEPERGATE KEEPERGATE KEEPERGATE KEEPER Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan
PENINGKATAN AKSES & MUTU YANKES PRIMER 15 FKTP DAHULU HARAPAN STANDAR PELAYANAN KUALITAS PELAYANAN PMK NO. 75 /2014 TTG PUSKESMAS PMK NO. 9/2014 TTG KLINIK PMK NO. 5/2014 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PMK NO. 62/2015 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER GIGI PMK 46/2015 TTG AKREDITASI PKM, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DR DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DRG PMK NO. 75 /2014 TTG PUSKESMAS PMK NO. 9/2014 TTG KLINIK PMK NO. 5/2014 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PMK NO. 62/2015 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER GIGI PMK 46/2015 TTG AKREDITASI PKM, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DR DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DRG UKM UKP 16
SUMBER BIAKES FKTP 19 DEKO N DAKAPB D Fisik PHL N CSR DUPLIKASI LOKMIN & POA PUSKESMASLOKMIN & POA PUSKESMAS SINERGIS JKN NonFisi k BOK, JAMPERSAL Kapitasi & Non Kapitasi
PENGELOLAAN 20 PENGELOLAAN DANA JKN FKTP PEMDA PERENCANAA N PEMANFAATA N PERTANGGUN G JAWABAN PENGAWASAN/PEMBINAAN
CARA BAYAR FASKES JKN 21 BPJS KES PEMBAYARAN FASKES TK. PERTAMA FASKES TK. LANJUTAN INA CBGs KAPITASI & Cara lain yang lebih berhasil guna (Non Kapitasi) Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang JK sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013, Perpres 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan
PUSKESMA S APBD JKN PHL N CSR KASDA/ RKUD UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 PP 58/2005 PERMENDAGRI 13/2006 SETOR BRUTO KE KASDA PERPRES 32/2014 (IPSAP No. 2) PERLUASAN RKUD PENERIMAAN FASKES DLM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JKN (Kapitasi)
23 Definisi Kas Daerah diperluas tidak sebatas RKUD tetapi termasuk di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sepanjang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya melalui SKPD kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 Penetapan Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP dan Rekening Dana Kapitasi JKN ditetapkan oleh Kepala Daerah TEROBOSAN REGULASI TATA KELOLA KEUANGAN DI FKTP
24 DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA JKN FKTP PEMDA PERENCANAA N PEMANFAATA N PERTANGGUN G JAWABAN PENGAWASAN/PEMBINAAN KAPITA SI NON KAPITA SI 1. PERPRES 32/2014 2. PERMENKES 21/2016 3. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ, Per Undang-undangan di bidang Keuangan Daerah
25 PERPRE S 32/2014 LINGKUP PERPRES 32/2014 1. BENDAHARA DANA KAPITASI JKN FKTP SK KEPALA DAERAH TIAP TAHUN 2. REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP SK KEPALA DAERAH TIAP TAHUN 3. DANA KAPITASI JASPEL (SEKURANG-KURANGNYA 60% & DUKUNGAN OPERASIONAL) 4. KEPALA FKTP MEMBUAT RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI TIAP TAHUN RKA SKPD (PERKADA & PERDA)
PERENCANAAN DANA KAPITASI 26 PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI1. TENTUKAN KEGIATAN2. BELANJA YG DIBUTUHKAN3. TETAPKAN AKUN/REK BELANJA PENYULUHAN PROLANIS BAGI PESERTA JKN; a.Snack b. Transport peserta c. Transport NS d. Honor NS e. ATK MINILOKAKARYA (POA DINKES KAB/KOTA RK A- DP A RKA (Form 2.2.1)
27 PERENCANAAN DANA NON KAPITASI BPJS KES SETOR BRUTO RKA-DPA SKPD DINKES KASD A PROGRAM & KEGIATAN PERKADA TTG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI YANKE S BAYARKLAIM JEJARING PERMENKES 99/2015 BAYAR
PEMANFAATAN DANA KAPITASI 28 Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk: Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Dukungan Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 21/ 2016 PERPRES 32/2014 Ps. 12 Ay (1), (2), (3), (4),
DANA KAPITASI Pembayaran jasa pelayanan kesehatan Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Besaran alokasi tersebut ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Alokasi ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi Alokasi ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan PEMANFAATAN DANA KAPITASI Permenkes 21 Tahun 2016
JASA PELAYANAN KESEHATAN (Permenkes 21/2016) a. tenaga medis, diberi nilai 150 ; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60; e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 ; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25. Variabel Jenis ketenagaan a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a. Variabel Kehadiran Rangkap Tugas Variabel Masa Kerja a. 5 - 10 tahun, diberi tambahan nilai 5 ; b. 11 - 15 tahun, diberi tambahan nilai 10; c. 16 - 20 tahun, diberi tambahan nilai 15 ; d. 21 - 25 tahun, diberi tambahan nilai 20 ; dan e. > 25 tahun, diberi tambahan nilai 25
JASA PELAYANAN KESEHATAN Formula Perhitungan Jumlah Jasa Pelayanan Yang Diterima Oleh Masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (1) 1. Belanja barang operasional : a. belanja obat b. belanja alat kesehatan c. belanja bahan medis habis pakaI d. pelayanan kesehatan dalam gedung e. pelayanan kesehatan luar gedung f. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling g. bahan cetak atau alat tulis kantor h. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasI i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan j. pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimanfaatkan untuk : Pengadaan tersebut harus mempertimbang- kan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (2) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 1. Belanja Obat meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), dll 2. Belanja Alat Kesehatan meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (3) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain. 4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (4) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Ruang lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain. 6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (5) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain. 8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (6) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain. 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (7) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI B. BELANJA MODAL 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pemanfaatan sisa dana kapitasi harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 1) PERMENDAGRI No. 13/2006 SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 2014 ATURAN/ACUAN PENGANGGARAN APBD PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN APBD No. 52/2015 JKN (Kapitasi)
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 2) PERMENDA GRI No. 52/2015 PENDAPATA N BELANJA PEMBAYAR AN 1.PENDAPATAN DAERAH 2.DANA PERIMBANGAN 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH b.BELANJA LANGSUNG a.BELANJA TIDAK LANGSUNG
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 2)PERMENDAGRI No. 52/2015 PENDAPATAN 1. PENDAPATAN DAERAH a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1) PENGANGGARAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH i. Rertribusi Yankes bersumber hasil klaim BPJS yang diterima oleh SKPD/unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapan Retribusi Daerah, Objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Rincian Objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 3) PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD Mempedomani: a. PERPRES 32/2014, b. SE MENDAGRI No. 900/2280 SJ NON KAPITASI KAPITASI BLJ DAERAH b. BELANJA LANGSUNG 3) BELANJA BARANG DAN JASA f. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani :b. PERPRES 32/2014; b) PERMENKES No. 19/2016; c) SE MENDAGRI No. 900/ 2280/SJ Tgl 5 MEI 2014 f. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani: PERMENKES No. 21/2016 & No. 28/2014
43 PERTANGGUNG JAWABAN & PENGAWASAN 1.Mencatat pendapatan dan belanja pada Buku Kas (Bendahara) 2. Menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP setiap bulan (Lamp IV) kepada Kepala FKTP 3. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan (Lamp V & 1. Melakukan verifikasi terhadap: a. usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP b. Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), (Form 5 & 6 SE No. 900/2280/SJ) 2. Mengusulkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD 3. Selanjutnya PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP 4. Mendokumentasikan (arsipkan) SP3B & SP2B 5. Monitoring & Pengawasan/Pembinaan Tgl 10 DINKE S
PENGAWASAN PERPRES 32/2014 Untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi PENGAWASA N Ka. FKTP Bend Kapitasi FKTP FKTP KEPALA DINAS KES SKPD DINKES APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PENGAWASA N FUNGSIONAL INSTRUMEN & PELAPORAN JKN
45 KEMENTERIAN KESEHATAN Terima Kasih Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINA N KESEHA TAN NASIONA L Hotlines: (021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409 www.ppjk.go.id BETTER FINANCING FOR BETTER HEALTH

More Related Content

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema

  • 1. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP MILIK PEMDA Dr. dr. GEMA ASIANI, M.KES Email: jamkes2016@gmail.com PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN Disampaikan Pada TOT Manajemen Puskesmas Angkatan V & VI Tahun 2016
  • 2. 1. LANDASAN HUKUM JKN 2. PERKEMBANGAN JKN DI FKTP 3. PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FKTP MILIK PEMDA Outline
  • 4. VISI DAN MISI PRESIDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PENGUATAN YANKES PARADIGMA SEHAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,SEKTOR UNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN 3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,SEKTOR UNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJANORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA DTPK
  • 5. JKN Adalah Lompatan Besar Yang Telah Dilakukan Pemerintah Indonesia Standarisasi paket manfaat pelayanan kesehatan Sistem yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan Subsidi premium bagi masyarakat miskin (pesertaPBI) Implementasi kebijakan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan JKN melalui: - Credentialing dan mekanisme kontrak , - Reformasi cara pembayaran faskes (Kapitasi & INA-CBG) - Formularium nasional , dll - Pemantauan utilisasi - Pelembagaan Health Technology Assessment - Pelembagaan Clinical Advisory, dll
  • 6. Keberpihakan Kepada Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu: Mengapa? Masyarakat miskin adalah the voiceless people yang rentan thd penyakit dan perubahan sosio-ekonomi lainnya Ada hubungan erat antara kesehatan, kemiskinan dan kemajuan pembangunan dimana masyarakat miskin mempunyai kecenderungan status kesehatan yang lebih rendah Masyarakat miskin cenderung untuk berpendidikan rendah, dan pendidikan berpengaruh penting terhadap kesehatan Investasi di bidang kesehatan apabila digunakan secara efektif akan meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktifitas
  • 7. UPDATE LANDASAN HUKUM (1) NO LANDASAN HUKUM TENTANG 1 UUD 1945 : - Pasal 28 H - Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan - Pasal 34 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 2 UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 3 UU NO 36/2009 Tentang Kesehatan 4 UU NO 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5 PP NO 101 / 2012 dan perubahannya: PP NO 76/2015 Tentang Penerima Bantuan Iuaran 6 Perpres No. 12 /2013 dan perubahannya: Perpres No 111/2013, Perpres No 19/2016 dan Perpres No 28/2016 Tentang Jaminan Kesehatan 7 Permenkes No. 71/2013 dan perubahannya: Permenkes No 99/2015 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  • 8. UPDATE LANDASAN HUKUM(2) NO LANDASAN HUKUM TENTANG 8 Permenkes No. 19/2014 dan perubahannya: Permenkes No.21/2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa pelayanan dan Dukungan Operasional pada FKTP milik Pemerintah daerah 9 Permenkes No 27/2014 sedang proses revisi Tentang Juknis Sistem INA CBG 10 Permenkes No 28/2014 Sedang proses revisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN 11 Permenkes No 59/2014 dan perubahannya: Permenkes No 12/2016 Permenkes No 52/2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan JKN 12 Permenkes No 36/2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program JK pada sistem JKN 13 Permenkes No 5/2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinik 14 Permenkes No 11/2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di RS
  • 10. PERKEMBANGAN KEPESERTAAN Bulan Agustus 2016 NO SEGMENPESERTA RINCIAN JUMLAH 1 PenerimaBantuanIuran(PBI) PBIAPBN 91.173.965 2 PendudukyangdidaftarkanolehPemda PBIAPBD 13.942.123 3 PekerjaPenerimaUpah PNS 12.489.555 TNI/POLRI/PNSKemhan/Polri 2.761.080 PejabatNegara 9.466 PegawaiPemerintahNonPNS 540.868 PegawaiBUMN 1.247.089 PegawaiBUMD 153.203 PegawaiSwasta 22.995.737 4 PekerjaBukanPenerimaUpah(PBPU) PBPU/PekerjaMandiri 18.134.825 5 BukanPekerja Investor 69 PemberiKerja 4.220 PenerimaPensiun(PP)PNS 4.401.048 Veteran 424.332 PerintisKemerdekaan(PK) 2.797 PenerimaPensiunSwasta 231.860 168.512.237TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penduduk(Jiwa) 252,164,800 255,461,700 258,705,000 261,890,900 265,015,300 268,074,600 PesertaJKN(Jiwa) 128,000,000 153,277,020 181,093,500 209,512,720 238,513,770 254,670,870 ProyeksiJumlahPendudukdanTargetPesertaJKN2014-2019 Tahun %-peserta 2014 51% 2015 60% 2016 70% 2017 80% 2018 90% 2019 95% SupplySide Readiness
  • 11. Pertumbuhan Cakupan Kepesertaan Tahun 2016 Data per Agustus 2016, sumber : laporan BPJS Kesehatan
  • 12. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Bekerjasama Tahun 2016 Data per Agustus 2016, Sumber : Laporan BPJS Kesehatan
  • 13. DokterGigi 314.041 7.313 2,33% 511.265 789.628 25.041 3,17% 156.705 DokterPraktek Perorangan 5.824.386 878.568 15,08% 84.961 11.331.403 1.437.723 12,69% 73.250 Klinik Pratama 7.300.159 968.519 13,27% 119.623 21.788.022 2.838.957 13,03% 82.118 Puskesmas 19.270.944 3.235.078 16,79% 353.619 37.819.001 6.273.334 16,59% 202.167 RS Kelas DPratama 3.923 710 18,10% 174.423 5.735 1.001 17,45% 178.661 Grand Total 32.713.453 5.090.188 15,56% 255.061 71.733.789 10.576.056 14,74% 144.838 2014 2015 Kunj Ruj Rasio Rujukan UCUCType FKTP Kunj Ruj Rasio Rujukan (%) Thn 2014 & 2015 Kunjungan, Rasio Rujukan dan UC RJTP
  • 14. FKRTL menyerap sekitar 80% biaya klaim JKN. 1) Perlu penguatan pelayanan tingkat pertama (penguatan promotif dan preventif) 2) Perlu penguatan sistem rujukan berjenjang FKRTL menyerap sekitar 80% biaya klaim JKN. 1) Perlu penguatan pelayanan tingkat pertama (penguatan promotif dan preventif) 2) Perlu penguatan sistem rujukan berjenjang Pentingnya Gerakan Masyarakat Hidup sehat dengan Pendekatan keluarga Sehat Sebaran Biaya Pelayanan Kesehatan: FKTP vs FKTL
  • 15. 79,3 % Biaya Kapitasi diterima oleh Puskesmas Proporsi Penerimaan KAPITASI per jenis FKTP
  • 16. Pemanfaatan Dana Kapitasi pada FKTP Milik PemDA
  • 17. PERAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN 17 PUSKESMAS UKM UKP GATE KEEPERGATE KEEPERGATE KEEPERGATE KEEPER Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan
  • 18. PENINGKATAN AKSES & MUTU YANKES PRIMER 15 FKTP DAHULU HARAPAN STANDAR PELAYANAN KUALITAS PELAYANAN PMK NO. 75 /2014 TTG PUSKESMAS PMK NO. 9/2014 TTG KLINIK PMK NO. 5/2014 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PMK NO. 62/2015 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER GIGI PMK 46/2015 TTG AKREDITASI PKM, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DR DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DRG PMK NO. 75 /2014 TTG PUSKESMAS PMK NO. 9/2014 TTG KLINIK PMK NO. 5/2014 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PMK NO. 62/2015 TTG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER GIGI PMK 46/2015 TTG AKREDITASI PKM, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DR DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DRG UKM UKP 16
  • 19. SUMBER BIAKES FKTP 19 DEKO N DAKAPB D Fisik PHL N CSR DUPLIKASI LOKMIN & POA PUSKESMASLOKMIN & POA PUSKESMAS SINERGIS JKN NonFisi k BOK, JAMPERSAL Kapitasi & Non Kapitasi
  • 21. CARA BAYAR FASKES JKN 21 BPJS KES PEMBAYARAN FASKES TK. PERTAMA FASKES TK. LANJUTAN INA CBGs KAPITASI & Cara lain yang lebih berhasil guna (Non Kapitasi) Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang JK sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013, Perpres 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan
  • 22. PUSKESMA S APBD JKN PHL N CSR KASDA/ RKUD UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 PP 58/2005 PERMENDAGRI 13/2006 SETOR BRUTO KE KASDA PERPRES 32/2014 (IPSAP No. 2) PERLUASAN RKUD PENERIMAAN FASKES DLM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JKN (Kapitasi)
  • 23. 23 Definisi Kas Daerah diperluas tidak sebatas RKUD tetapi termasuk di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sepanjang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya melalui SKPD kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 Penetapan Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP dan Rekening Dana Kapitasi JKN ditetapkan oleh Kepala Daerah TEROBOSAN REGULASI TATA KELOLA KEUANGAN DI FKTP
  • 24. 24 DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA JKN FKTP PEMDA PERENCANAA N PEMANFAATA N PERTANGGUN G JAWABAN PENGAWASAN/PEMBINAAN KAPITA SI NON KAPITA SI 1. PERPRES 32/2014 2. PERMENKES 21/2016 3. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ, Per Undang-undangan di bidang Keuangan Daerah
  • 25. 25 PERPRE S 32/2014 LINGKUP PERPRES 32/2014 1. BENDAHARA DANA KAPITASI JKN FKTP SK KEPALA DAERAH TIAP TAHUN 2. REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP SK KEPALA DAERAH TIAP TAHUN 3. DANA KAPITASI JASPEL (SEKURANG-KURANGNYA 60% & DUKUNGAN OPERASIONAL) 4. KEPALA FKTP MEMBUAT RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI TIAP TAHUN RKA SKPD (PERKADA & PERDA)
  • 26. PERENCANAAN DANA KAPITASI 26 PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI1. TENTUKAN KEGIATAN2. BELANJA YG DIBUTUHKAN3. TETAPKAN AKUN/REK BELANJA PENYULUHAN PROLANIS BAGI PESERTA JKN; a.Snack b. Transport peserta c. Transport NS d. Honor NS e. ATK MINILOKAKARYA (POA DINKES KAB/KOTA RK A- DP A RKA (Form 2.2.1)
  • 27. 27 PERENCANAAN DANA NON KAPITASI BPJS KES SETOR BRUTO RKA-DPA SKPD DINKES KASD A PROGRAM & KEGIATAN PERKADA TTG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI YANKE S BAYARKLAIM JEJARING PERMENKES 99/2015 BAYAR
  • 28. PEMANFAATAN DANA KAPITASI 28 Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk: Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Dukungan Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 21/ 2016 PERPRES 32/2014 Ps. 12 Ay (1), (2), (3), (4),
  • 29. DANA KAPITASI Pembayaran jasa pelayanan kesehatan Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Besaran alokasi tersebut ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Alokasi ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi Alokasi ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan PEMANFAATAN DANA KAPITASI Permenkes 21 Tahun 2016
  • 30. JASA PELAYANAN KESEHATAN (Permenkes 21/2016) a. tenaga medis, diberi nilai 150 ; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60; e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 ; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25. Variabel Jenis ketenagaan a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a. Variabel Kehadiran Rangkap Tugas Variabel Masa Kerja a. 5 - 10 tahun, diberi tambahan nilai 5 ; b. 11 - 15 tahun, diberi tambahan nilai 10; c. 16 - 20 tahun, diberi tambahan nilai 15 ; d. 21 - 25 tahun, diberi tambahan nilai 20 ; dan e. > 25 tahun, diberi tambahan nilai 25
  • 31. JASA PELAYANAN KESEHATAN Formula Perhitungan Jumlah Jasa Pelayanan Yang Diterima Oleh Masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan
  • 32. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (1) 1. Belanja barang operasional : a. belanja obat b. belanja alat kesehatan c. belanja bahan medis habis pakaI d. pelayanan kesehatan dalam gedung e. pelayanan kesehatan luar gedung f. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling g. bahan cetak atau alat tulis kantor h. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasI i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan j. pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimanfaatkan untuk : Pengadaan tersebut harus mempertimbang- kan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
  • 33. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (2) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 1. Belanja Obat meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), dll 2. Belanja Alat Kesehatan meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.
  • 34. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (3) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain. 4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.
  • 35. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (4) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Ruang lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain. 6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
  • 36. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (5) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain. 8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.
  • 37. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (6) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain. 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
  • 38. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (7) No PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI B. BELANJA MODAL 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.
  • 39. PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pemanfaatan sisa dana kapitasi harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 40. PENGANGGARAN JKN DLM APBD 1) PERMENDAGRI No. 13/2006 SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 2014 ATURAN/ACUAN PENGANGGARAN APBD PERMENDAGRI TTG PENYUSUNAN APBD No. 52/2015 JKN (Kapitasi)
  • 41. PENGANGGARAN JKN DLM APBD 2) PERMENDA GRI No. 52/2015 PENDAPATA N BELANJA PEMBAYAR AN 1.PENDAPATAN DAERAH 2.DANA PERIMBANGAN 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH b.BELANJA LANGSUNG a.BELANJA TIDAK LANGSUNG
  • 42. PENGANGGARAN JKN DLM APBD 2)PERMENDAGRI No. 52/2015 PENDAPATAN 1. PENDAPATAN DAERAH a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1) PENGANGGARAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH i. Rertribusi Yankes bersumber hasil klaim BPJS yang diterima oleh SKPD/unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapan Retribusi Daerah, Objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Rincian Objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 3) PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD Mempedomani: a. PERPRES 32/2014, b. SE MENDAGRI No. 900/2280 SJ NON KAPITASI KAPITASI BLJ DAERAH b. BELANJA LANGSUNG 3) BELANJA BARANG DAN JASA f. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani :b. PERPRES 32/2014; b) PERMENKES No. 19/2016; c) SE MENDAGRI No. 900/ 2280/SJ Tgl 5 MEI 2014 f. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani: PERMENKES No. 21/2016 & No. 28/2014
  • 43. 43 PERTANGGUNG JAWABAN & PENGAWASAN 1.Mencatat pendapatan dan belanja pada Buku Kas (Bendahara) 2. Menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP setiap bulan (Lamp IV) kepada Kepala FKTP 3. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan (Lamp V & 1. Melakukan verifikasi terhadap: a. usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP b. Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), (Form 5 & 6 SE No. 900/2280/SJ) 2. Mengusulkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD 3. Selanjutnya PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP 4. Mendokumentasikan (arsipkan) SP3B & SP2B 5. Monitoring & Pengawasan/Pembinaan Tgl 10 DINKE S
  • 44. PENGAWASAN PERPRES 32/2014 Untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi PENGAWASA N Ka. FKTP Bend Kapitasi FKTP FKTP KEPALA DINAS KES SKPD DINKES APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PENGAWASA N FUNGSIONAL INSTRUMEN & PELAPORAN JKN
  • 45. 45 KEMENTERIAN KESEHATAN Terima Kasih Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINA N KESEHA TAN NASIONA L Hotlines: (021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409 www.ppjk.go.id BETTER FINANCING FOR BETTER HEALTH

Editor's Notes

  • #11: Hadirin Sekalian Program JKN pada tahun ketiga ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, Pada bulan Agustus 2016 tercatat jumlah peserta JKN sebesar 168,5 juta jiwa atau kurang lebih 65% dari total penduduk di Indonesia. Tentunya penambahan cakupan kepesertaan ini harus di ikuti dengan pemenuhan supply side baik sarana prasarana maupun SDM kesehatan
  • #12: Dalam pertumbuhan cakupan kepesertaan, BPJS mentargetkan jumlah cakupan, Pada bulan Agustus 2016 ditargetkan kepesertaan sebanyak 177, 6 juta jiwa dan diakhir tahun 2016 ditargetkan kepesertaan mencapai 188,7 juta jiwa, ini merupakan proses dalam mencapi Universal Health Coverage dari sisi kepesertaan. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui proses sosialisasi yang dilakukan bersama antara stakeholder.
  • #13: Data dari BPJS Kesehatan sampai dengan Agustus 2016, tampak antara target dan realisasi masih terdapat perbedaan. Pada bulan Agustus , BPJS Kesehatan mentargetkan terdapat 21.308 Fasilitas Kesehatan dan realisasi yang dicapai sejumlah 20.392 Fasilitas Kesehatan. Untuk pemenuhan FKTP ini tentunya diperlukan peran serta Permerintah dan Sektor Swasta.
  • #14: Bapak dan Ibu, Data dari BPJS Kesehatan, tampak terjadi penurunan rasio rujukan di FKTP , dari 15,56% pada tahun 2014 menjadi 14,74% di Tahun 2015. ini menunjukan mutu pelayanan FKTP yang semakin meningkat demikian juga kesadaran masyarakat yang meningkat dalam melaksanakan rujukan berjenjang
  • #15: Bapak dan Ibu, Sebanyak 13.6 Triliun atau 23,90% biaya pelayanan kesehatan tahun 2015 dihabiskan untuk membiayai penyakit katastropik, yang terdiri dari: Penyakit Jantung (13%) Gagal Ginjal Kronik (7%) Kanker (4%) Stroke (2%) Thalasemia (0,7%) Hemofilia (0,2%) Leukimia (0,3%) Pada biaya pelayanan kesehatan, RS (FKRTL) menyerap sekitar 73% dari total klaim biaya pelayanan kesehatan, sisanya 27% di FKTP. Idealnya FKTP mengambil proporsi yang lebih tinggi dibandingkan FKRTL. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya diantaranya: Penguatan pelayanan FKTP terutama kegiatan promotif dan preventif Penguatan penunjang sistem rujukan berjenjang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Pendekatan Keluarga Sehat
  • #16: Untuk FKTP , proporsi pembiayaan kapitasi terbesar yang diterima oleh FKTP adalah di Puskesmas yaitu sebesar 79%, kedua adalah Klinik Pratama sebesar 11%. Saat ini distribusi peserta memang belum merata. Untuk optimalisasi mutu pelayanan, pemerataan peserta perlu untuk dilaksanakan. Akan tetapi pemerataan ini tentunya harus memenuhi kaidah dan ketentuan serta tidak merugikan peserta JKN.
  • #18: Dokter di FKTP sebagai gate keeper mempunyai tugas: Menyelenggarakan kesehatan dasar masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar berdasarkan kompetensi dan kewenangannya, Mengatur pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan, penasehat, konselor, dan Pendidik untuk mewujudkan keluarga sehat, dan manajer sumber daya. Sedangkan fungsi dokter di layanan primer sebagai gate keeper adalah kontak pertama pasien, penapis rujukan serta sebagai kendali mutu dan biaya
  • #19: Bapak dan Ibu, Sebagai upaya dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan yankes primer, Kementerian Kesehatan telah merumuskan beberapa regulasi untuk mendukungnya. Diharapkan semua regulasi tersebut dapat di implementasikan di lapangan dengan harapan meningkatkan standar dan kualitas pelayanan di FKTP
  • #24: Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)