Pengembangan jakon ntb
- 1. Ir. Surana, MSc LPJK Provinsi NTB, 2012
- 2. DASAR PEMBENTUKAN LPJK UU NO. 18 TAHUN 1999 PASAL 31 AYAT (3) PENYELENGGARAAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DILAKUKAN OLEH SUATU LEMBAGA YANG INDEPENDEN DAN MANDIRI. LEMBAGA DIMAKSUD ADALAH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI ( LPJK ) : - PUSAT : LPJK TINGKAT NASIONAL - DAERAH : LPJK TINGKAT PROVINSI
- 3. PS 33 AYAT (1) LEMBAGA BERANGGOTAKAN WAKIL2 DARI: ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI, dan INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT. PS 33 AYAT (2) TUGAS LEMBAGA ADALAH: 1. MELAKUKAN ATAU MENDORONG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI; 2. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JASA KONSTRUKSI; 3. MELAKUKAN REGISTRASI TENAGA KONSTRUKSI, YANG MELIPUTI KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN KERJA 4. MELAKUKAN REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI; 5. MENDORONG DAN MENINGKATKAN PERAN ARBITRASI, MEDIASI DAN PENILAI AHLI DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
- 4. KONDISI KINI
- 5. Keputusan Gubernur NTB No. 667 Th. 2011, 28 Desb 2011 Ttg Penetapan Pengurus LPJK Prov NTB 2011-2015
- 10. KONDISI SDM JASA KONSTRUKSI MINIMNYA TENAGA AHLI DAN TERAMPIL YANG BERSERTIFIKAT PELAKSANAAN DIKLAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI BELUM MAKSIMAL PERMINTAAN TK PADA BIDANG JASA KONSTRUKSI MENINGKAT
- 11. STANDARISASI DIKLAT KONSTRUKSI Standarisasi adalah produk pengaturan menjadi domain pemerintah Peran LPJK dalam standarisasi diklat konstruksi Pengembangan konsep standarisasi untuk diusulkan kepada Pemerintah Kriteria kelembagaan diklat Kriteria kurikulum diklat Kriteria instruktur diklat
- 12. YANG DIHARAPKAN TERSEDIANYA TENAGA KERJA AHLI DAN TERAMPIL YANG BERSERTIFIKAT. PELAKSANAAN DIKLAT TENAGA KERJA SECARA KONTINUE HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG HANDAL, KOKOH DAN BERKUALITAS
- 13. KEKUATAN Adanya IALKI, IAPI Komitment Stake Holders Adanya Institusi Pembina bidang Jakon (BP2JK LPJK-NTB) Regulasi yang memadai
- 14. PELUANG Adanya Proyek berskala besar al: Pemb Bend. Pandanduri, Islamic Center, Penyediaan PSD Kepariwisataan Losel Dukungan pada MP3EI Koridor V Tercetusnya GNPK Pemekaran Wilayah
- 15. KENDALA/HAMBATAN Ketersediaan dana belum memadai Profesionalisme dan kompetensi SDM Jasa Konstruksi Kuantitikasi dan Penyebaran tenaga trampil/profesi Jasa Konstruksi Mindset yang belum siap menghadapi globalisasi
- 16. RENCANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) JASA KONSTRUKSI 2013 PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG : 2 Angkt TOT PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG : 1 Angkt PELAKSANA JALAN : 2 Angkt TOT PELAKSANA JALAN : 1 Angkt PELAKSANA JEMBATAN : 2 Angkt TOT PELAKSANA JEMBATAN : 1 Angkt PELAKSANA IRIGASI : 2 Angkt TOT PELAKSANA IRIGASI : 1 Angkt SMK-3 : 1 Angkt PENANGGUNG JAWAB TEKNIK : 2 Angkt TOT MANAJEMEN PROYEK : 1 Angkt
- 17. KESIMPULAN & SARAN PERAN SERTA SEMUA STAKEHOLDER DI BIDANG JAKON DALAM UPAYA PENINGKATAN SDM. KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI PELAKSANAAN DIKLAT MP3EI Koridor-V KERJASAMA KEMITRAAN ANTAR PIHAK, al: - JAMSOSTEK - JASA RAHARJA
- 18. SEKIAN Terima Kasih Semoga Bermanfaat