2. Ruang Lingkup
• Latar Belakang
• Tujuan
• Referensi A-B-G
• Potensi Kerjasama Kedua Belah Pihak
• Paradigma Penyusunan Program Daerah
• Model Pengembangan Program
• MP Kerjasama
• Penutup
3. LATAR BELAKANG
• ISU STRATEGIS: DIRJEN DIKTI menjadi satu
kementerian RISTEK-Hilirisasi Produk
Penelitian
• TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PT):
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat
• TRIPLE HELIX A-B-G: belum optimal
• ISU INOVASI & CREATIVE BISNIS: belum
sepenuhnya didukung PT
4. TUJUAN:
• MEMBANGUN JEJARING dgn A-B-G-C
• MENINGKATKAN PERAN PT DI & UTK MASYARAKAT
• MENGEMBANGKAN INOVASI & CREATIVE DESIGN sbg
PERMODELAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT yg
EFEKTIF melalui PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN kepada MASYARAKAT.
• IPTEK BERDAMPAK IMPLEMENTATIF & PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
• DOSEN UB MENDAPATKAN MITRA & DANA PENELITIAN
& PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NON DIKTI
5. REFERENSI A-B-G
• PARTNERSHIP : Establish TRIPLE-HELIX
SINERGY
• PERAN A-B-G
• MODEL OPERASIONAL SISTEM INOVASI
INDUSTRI oleh A-B-G
• SINERGI
• POLICY HARMONIZING
6. PARTNERSHIP : Establish TRIPLE-HELIX SINERGY
Effort: TO ONE
PERCEPTION,
PARADIGM and
VISION
Facts :
NOT CONNECTED AS
A PRIME MOVER OF
GROWTH
PLAN of
ACTION
Challenges:
1. IPR
2. Research Management System
3. Regulation and Incentive System
8. BUMN, Swasta,
FDI
Lembaga IPTEK
& PT
Pasar
DN/LN
MATERIAL &
BAHAN BAKU
PROSES
PRODUKSI
PERAKITAN,
PENGEMASAN
Teknologi
&
Manajemen
Teknologi
&
Manajemen
Teknologi &
Manajemen
Rp Rp
Rp
Investasi
Investasi
Investasi
Pemerintah
Tax Insentif
MODEL OPERASIONAL SISTEM INOVASI
INDUSTRI oleh A-B-G
9. ENVIRONMENT YG DIINGINKAN)
PROGRAM
A-B-G
ENVIRONMENT SAAT INI
PROGRAM
A-B-G
ISU YANG BERKEMBANG:
•MEMBANGUN SINERGI A-B-G
•MENGOPTIMALKAN FOKUS
PEMBANGUNAN
•MENGEKPLORASI POTENSI UNGGULAN
SDA DAERAH
•MENGEMBANGKAN INOVASI & CREATIVE
BISNIS sbg PERMODELAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT yg EFEKTIF.
KONSOLIDASI untuk
REFOKUSING dan SINERGI
TINDAK LANJUT:
SINERGI
10. Policy Harmonizing Orchestra for Implementation
of National Innovation System
(Conductor: President of the Republic of Indonesia)
11. Potensi Kerjasama Kedua Belah Pihak
PT UB Memiliki:
• a. Lebih 100 PS
• b. SDM Profesional Multidisiplin
• c. Berbagai Pusat Kajian
• d. Berbagai Sarana Uji, dll.
PEMERINTAH Memiliki:
• a. Program Pembangunan
• b. Permasalahan Perencanaan & Pembangunan yg membutuhkan
TA
• c. Membutuhkan Solusi atas Pemecahan Permasalahan
Pembangunan
BUMN & PERUSAHAAN SWASTA Memiliki:
• Program PKBL & CSR untuk Masyarakat
12. HARAPAN:
• MEMBANGUN SINERGI A-B-G
• MENGOPTIMALKAN FOKUS PEMBANGUNAN (Termasuk
strategi pendanaan)
• MENGEKPLORASI POTENSI UNGGULAN SDA DAERAH
• MENINGKAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI (PT): Pendidikan, Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat
• MENGEMBANGKAN INOVASI & CREATIVE BISNIS sbg
PERMODELAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT yg
EFEKTIF.
• MENDAPATKAN DATA PERMASALAHAN DI LAPANG
SESUAI DENGAN KE KHASAN DAERAH
• DLL….
13. Paradigma Penyusunan Program
Daerah
• UU No 25 Tahun 2004 ttg SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• PP No 8 Tahun 2008 ttg TAHAPAN, TATA CARA
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH.
• PERMENDAGRI N0 54 Tahun 2010 ttg
PELAKSANAAN PP No 8 Tahun 2008.
14. Proses Penyusunan Program Daerah
• MUSRENBANG DESA – Pertengahan Januari
• MUSRENBANG KECAMATAN
• FORUM SKPD
• MUSRENBANG KABUPATEN (sebagai draft final
RKPD) - Juni
• PEMBAHASAN KUA PPAS (sebagai penetapan
besar dan mata anggaran APBD) – Juli
• Final PERDA ttg PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH – Akhir Nopember
15. Model Pengembangan Program
dengan Pemerintah-BUMN-Swasta
• Ekspose Keahlian melalui Pusat Kajian- Web Based
• Pengembangan Model konsep/Modul
Pelayanan/Modul Pelatihan
• Pengambangan Inovasi, inovasi & inovasi...
• Presentasi jalin mitra mulai dari Musrenbang Desa
• Presentasi langsung ke SKPD
• Presentasi langsung ke Bagian CSR BUMN dan Swasta.
Dll.
• THE IMPORTANT THING IS NETWORKING/JEJARING!!!!
16. Inovasi Teknologi sebagai engine pertumbuhan ekonomi baru.
President Directive: Y = f (C,L,T)
TONGGAK PERUBAHAN PARADIGMA
(Direktif Presiden RI di Tampak Siring 21 April 2010)
Ekonomi berbasis pengetahuan
Knowledge
17. Innovation and technology are required to push transformation
at every stage
Agriculture Industry
Knowledge-
based
Science-based
Agricultural sector
38% Workforce
15% GDP
Industrial sector
13% Workforce
27% GDP
Finance, Real Estate and Business
Services
2% Workforce
7% GDP
Innovation and technology
Economic Development Transformation of a Country
Current Condition in
Indonesia
Source: BPS 2009
18. PROSES
INPUT OUTPUT
INISIATIF INOVASI : 1-747 (REGULASI)
1% dari GDP
per tahun
Untuk menunjang program
inovasi melalui skema 747
diperlukan dana R&D
hingga 1% dari GDP per
tahun s/d tahun 2014.
Peningkatan tersebut dapat
dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan
daya dukung pemerintah,
BUMN dan partisipasi
swasta
1. Sistem Insentif dan
Regulasi yang
mendukung inovasi dan
budaya penggunaan
produk dalam negeri
2. Peningkatan Kualitas
dan Fleksibilitas
perpindahan sumber
daya manusia
3. Pembangunan Pusat-
pusat Inovasi untuk
mendukung IKM
4. Pembangunan Klaster
Inovasi Daerah
5. Sistem Remunerasi
Peneliti
6. Revitalisasi infrastruktur
R&D
7. Sistem dan Manajemen
Pendanaan Riset yang
mendukung inovasi
7 Langkah Perbaikan
Ekosistem Inovasi
1. Industri kebutuhan
dasar (pangan, obat-
obatan, energi dan
air bersih)
2. Industri kreatif
(berbasis budaya
dan digital content)
3. Industri berbasis
daya dukung daerah
(S & T Park &
Industrial Park)
4. Industri strategis
(pertahanan,
transportasi dan
ICT)
4 Wahana Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi
1. Meningkatkan jumlah HaKI dari penelitian dan
industri yang langsung berhubungan dengan
pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan infrastruktur S&T berstandar
internasional
3. Mencapai swasembada pangan, obat-obatan,
energi dan air bersih yang berkesinambungan
4. Meningkatkan ekspor produk industri kreatif
menjadi dua kali lipat
5. Meningkatkan jumlah produk-produk unggulan
dan nilai tambah industri dari berbagai daerah
6. Mencapai swasembada produk dan sistem
industri pertahanan, transportasi dan ICT
7. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan, kemakmuran yang merata,
dan memperkokoh NKRI
7 Sasaran Visi Indonesia 2025
19. CONTOH MODEL PENGEMBANGAN
KAWASAN
• TECHNOPARK ATSIRI (Kab. Blitar)
• SINERGI dgn KAMPUNG COKLAT (Kab. Blitar)
• KAMPUNG MANDIRI ENERGI berbasis BIOGAS (Kab.
Malang, Kab. Pasuruan)
• KAMPUNG MANDIRI ENERGI berbasis MIKRO HIDRO
(Malang, Blitar, Probolinggo, Lumajang)
• SOSIAL MAPPING (berbasis kawasan Pesisir, desa
hutan, sub-urban dan urban)
• PENGEMBANGAN CLUSTER UMKM
• DLL.
20. CONTOH MODEL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PENDUKUNG PRODUKSI
• Teknologi Turbin Mikro Hidro
• Teknologi Sumur Injeksi
• Teknologi Saving Energi Listrik
• Teknologi Vacum Frying
• Teknologo Deteksi dini Tsunami
21. PROSES
• MEMBANGUN MoU ABG (terlampir file MoU
PT-PEMERINTAH dan MP)
• MEMBANGUN TINDAKLANJUT KERJASAMA
PADA FOKUS BIDANG KHUSUS
BERKELANJUTAN
• MENGEMBANGKAN KERJASAMA BERBAGAI
PIHAK UTK PENINGKATAN POTENSI
22. MP Kerjasama
• SOP KERJASAMA: Swakelola Kerjasama antar Instansi
Pemerintah/ BUMN/ Swasta.
• Syarat2:
• 1. MoU antara pimpinan Daerah & Pimpinan Universitas
Brawijaya.
• 2. Perjanjian Kerjasama antata Pimpinan SKPD & Ketua LPPM
UB (lengkap dgn proses administrasinya).
• 3. UB ditunjuk sebagai Pelaksana karena Kompetensinya
(memiliki Fakultas/Jurusan/Program Studi/Tenaga Ahli).
• 4. Ketua Tim Ahli & Anggotanya adalah Staf Universitas
Brawijaya dengan surat penugasan Ketua Lembaga.
23. • 5. Diwajibkan membuat Proposal, Laporan Pendahuluan,
Laporan Akhir, Ekskutif Summary atau sesuai yg
dipersyaratkan di Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Laporan
penggunaan Keuangan sesuai peraturan yg berlaku.
• 6. Pembuatan RAB kegiatan kerjasama disesuaikan
SBU/SBM Permenkeu (utk kegiatan kerjasama level
Nasional dgn kementerian) dan Pergub atau Perbup atau
Perwali (utk kerjasama dg daerah).
• 7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas suksesnya
pelaksanaan & pelaporan pekerjaan yg dipersyaratkan oleh
pemberi pekerjaan & LPPM UB.
• 8. Bersedia di MONEV oleh LPPM UB.
24. • LAMPIRAN
• 1. Tamplete dokumen administrasi
• 2. Tamplete kesanggupan Tenaga Ahli
• 3. Tamplete Proposal, Lapdal, Lap Interim, Lapkhir,
• 4. Panduan Pembuatan Laporan Keuangan (yg
disempurnakan)
• 5. Tamplete surat tugas Tenaga Ahli & Surveyor.
• 6. Tamplete Leaflet, Booklet, Poster.dll
• 7. dll
25. • MEKANISME:
• 1. Penawaran dari Mitra (Surat penawaran dan atau via komunikasi)
• 2. LPPM UB menjawab kesediaan bekerjasama.
• 3. Mitra mengirimkan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
• 4. LPPM UB mengirimkan Proposal dan RAB dgn surat pengantar.
• 5. Mitra mengirimkan draft Administrasi kontrak.
• 6. LPPM UB memeriksa, merevisi draft & mengesahkan kontrak
serta mengirimkan kembali ke mitra rangkap dua.
• 7. Mitra mengesahkan kontrak dan mengirimkan satu kontrak milik
LPPM UB.
• 8. LPPM UB mengajukan kpd Rektor utk pengurusan bebas pajak ke
kantor pelayanan pajak Kota Malang dan referensi Bank ke Bank
Jatim Malang.
• 9. LPPM UB membuatkan Sub Kontrak antara Ketua LPPM UB
dengan Ketua Pelaksana Kegiatan.
• 10. LPPM UB menugaskan Tim Tenaga Ahli (TA) & Tim lainnya utk
pelaksanaan pekerjaan.
26. • 11. Tim TA LPPM UB mempresentasikan Lapdal pada lembaga
mitra.
• 12. Tim TA LPPM UB merevisi Lapdal pasca presentasi.
• 13. Tim TA LPPM UB dan atau Tim Suveyor melakukan penelitian
lapang, mengumpulkan data.
• 14. Tim TA LPPM UB menganalisis data dan mendiskripsikan dalam
draft laporan interim dan atau laporan akhir.
• 15. Tim TA LPPM UB Presentasi draft laporan akhir pada lembaga
mitra.
• 16. Tim TA LPPM UB merevisi draft lapkhir pasca presentasi menjadi
Lapkhir.
• 17. Tim TA LPPM UB membuat laporan penggunaan keuangan mjd
dokumen lengkap dg bukti2 pendukungnya.
• 18. Tim mitra mentransfer dana kegiatan dari SKPD ke Rekening
Rektor UB. & bukti pengiriman (Sp2d) disertakan.
• 19. Tim TA melalui administrasi LPPM UB, dibantu menarik dana
dari rekening Rektor.
27. • 20. Tim pelaksana melengkapi semua laporan
yg dipersyaratkan ke LPPM UB utk dapat
dikeluar surat perintah membayar (Spm).
• 21. Spm digunakan digunakan utk menarik
dana 100% dari LPPM UB dan Dana kegiatan
hanya bisa diambil oleh ketua pelaksana dan
atau anggotanya dgn surat kuasa (Sub Bag.
Program).
• 22. Dana diambil oleh Ketua pelaksana ke
LPPM UB (Sub Bag. Keuangan).
28. Penutup
• Mari Mengembangkan Kemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Kemampuan Kita untuk
Masyarakat yang Membutuhkan.... Semoga
Kita Menjadi sebaik-baik Insan.
• TERIMA KASIH
Editor's Notes
7
Perlu pemahaman bersama bahwa Inovasi terjadi di seluruh sektor mulai dari hulu sampai hilir (Inovasi manajemen, inovasi proses, inovasi produk).
Dalam rangka mewujudkan operasionalisasi atau bersinerginya aktor inovasi di masing-masing koridor maka diperlukan satu sistem inovasi nasional tempat berinteraksinya para aktor inovasi tersebut (inisiatif inovasi 1-747 yang tercantum dalam MP3EI).
Agar ada kepastian bagi investor di dalam dan di luar negeri (DN dan LN) yang mempunyai rencana untuk melakukan transfer teknologi melalui wahana klaster inovasi daerah ini maka diperlukan payung hukum yang mendukung.
Diperlukan sebuah lembaga intermediasi yang dapat mengakselerasi produk invensi menjadi inovasi sehingga dapat berhasil menerobos pasar komersial.
9
A symphonic orchestra, in my opinion, is the best analogy of what Indonesia needs to reach the Vision 2025 – an Innovation driven economy of Indonesia.
A great symphonic orchestra consists of variety of completely different individual players and instruments. There players are highly skilled professionals and each instrument has its own characteristic, that if not properly managed would create a chaos and terrible sounds. And yet, a great symphonic orchestra would produce such a beautiful, heavenly sound of music. In fact, sometimes the music is so beautiful that the listeners forget that it actually came from a variety of instruments. All of these can only happen in the presence of a maestro who conducting the orchestra, directing all players to work together in harmony.
Similarly, the President of the Republic of Indonesia will lead members of the Great NUSANTARA Symphonic Orchestra, to work professionally, and in harmonious rhythm to develop our nation to become a prosperous and just nation of Indonesia, through innovation.
Innovation and technology are required to push transformation at every stage. Interestingly, however, there are significant differences in workforce absorption among different economic sectors:
1. Agricultural sector absorbs ~38% workforce, but only contributes ~15% to national GDP;
2. Industrial sector only absorbs ~13% workforce, but contributes ~27% to the national GDP.
3. Service sector absorbs ~2% workforce, but contribute about 7% to the national GDP.
Therefore, it is essential to increase value added in each sector.
Komite Inovasi Nasional memberikan rekomendasi kepada Presiden RI sebuah usulan berupa Inisiatif Inovasi 1-747 yang intinya mengalokasikan dana sebesar 1 persen dari GDP yang terus ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah beserta partisipasi swasta di antaranya skema Venture Capital (VC), Angel Capital, Corporate Social Responsibility (CSR), dana BUMN, dan Foreign Direct Investment (FDI). Selanjutnya, pendanaan program R&D ini ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3% GDP menuju tahun 2025.
Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 sasaran Visi Indonesia 2025 akan dapat tercapai sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi yang berkesinambungan.
Inisiatif Inovasi 1-747 di atas diharapkan dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan RPJPN dan MP3EI.