ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Pengkajian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Daerah Pengungsian

•Download as DOC, PDF•
•
Muhammad Juarsa
Muhammad Juarsa
1 of 1
Downloaded 12 times
PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH PENGUNGSIAN DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA abstraksi Kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak merupakan pengejahwantahan dari Keputusan MPR Tahun 1999. Oleh karena itu pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian mutlak yang harus dillaksanakan oleh pemerintah Kabinet Gotong Royong. Sesuai dengan Keppres Nomor 171 Tahun tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah ditunjuk sebagai pembantu Presiden dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Ripnas. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan dalam pembuatan kebijakan adalah melalui pengkajian atau penelitian kebijakan yang telah dilaksanakan. Kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah pengungsian perlu mendapat perhatian khusus karena dampak krisis multi etnis adalah kaum perempuan dan anak-anak. Krisis multi etnis di Kepulauan Ambon tahun 1998 telah membawa dampak negatif terhadap berbagai kehidupan masyarakat mulai dari perpindahan tempat tinggal asal ke tempat yang baru (P. Buton dan daerah lainnya), termasuk masalah ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna meringankan beban para pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak. Hasil pengkajian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan anak di daerah pengungsian menunjukkan bahwa (i) penyuluhan hukum perlu disebarluaskan secara merata terhadap seluruh warga pengungsi, agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh hukum; (ii) pengungsi masih membutuhkan bantuan yang terus-menerus hingga batas tertentu, termasuk bantuan modal usaha; (iii) kebijakan kesehatan perlu dipertahankan dan ditingkatkan; (iv) perbaikan fasilitas sarana dan pra-sarana pendidikan, baik SD, SLTP maupun SMU serta bantuan beasiswa tetap dipertahankan dan ditingkatkan kuantitasnya; (v) penanganan kesejahteraan dan perlindungan anak pengungsi, tetap dilanjutkan terutama untuk mendapatkan akta kelahiran; pelayanan kesehatan anak; pendidikan anak; perlindungan pribadi anak-anak untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan, perdagangan anak, penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika dan sejenisnya.

More Related Content

Pengkajian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Daerah Pengungsian

  • 1. PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH PENGUNGSIAN DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA abstraksi Kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak merupakan pengejahwantahan dari Keputusan MPR Tahun 1999. Oleh karena itu pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian mutlak yang harus dillaksanakan oleh pemerintah Kabinet Gotong Royong. Sesuai dengan Keppres Nomor 171 Tahun tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah ditunjuk sebagai pembantu Presiden dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Ripnas. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan dalam pembuatan kebijakan adalah melalui pengkajian atau penelitian kebijakan yang telah dilaksanakan. Kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah pengungsian perlu mendapat perhatian khusus karena dampak krisis multi etnis adalah kaum perempuan dan anak-anak. Krisis multi etnis di Kepulauan Ambon tahun 1998 telah membawa dampak negatif terhadap berbagai kehidupan masyarakat mulai dari perpindahan tempat tinggal asal ke tempat yang baru (P. Buton dan daerah lainnya), termasuk masalah ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna meringankan beban para pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak. Hasil pengkajian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan anak di daerah pengungsian menunjukkan bahwa (i) penyuluhan hukum perlu disebarluaskan secara merata terhadap seluruh warga pengungsi, agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh hukum; (ii) pengungsi masih membutuhkan bantuan yang terus-menerus hingga batas tertentu, termasuk bantuan modal usaha; (iii) kebijakan kesehatan perlu dipertahankan dan ditingkatkan; (iv) perbaikan fasilitas sarana dan pra-sarana pendidikan, baik SD, SLTP maupun SMU serta bantuan beasiswa tetap dipertahankan dan ditingkatkan kuantitasnya; (v) penanganan kesejahteraan dan perlindungan anak pengungsi, tetap dilanjutkan terutama untuk mendapatkan akta kelahiran; pelayanan kesehatan anak; pendidikan anak; perlindungan pribadi anak-anak untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan, perdagangan anak, penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika dan sejenisnya.