More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan (20)
More from BidangTFBBPKCiloto (20)
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
- 1. Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan PUSKAT MUTU SDMK, BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM Pengorganisasian Tim PenilaiAngka Kredit Jabatan Fungsional
- 2. Membuat jalan dan menjadi jembatan BIODATA Nama : dr.Jefri Thomas Alpha Edison, MKM Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 25 November 1976 Pendidikan : Magister Kebijakan dan Hukum Kesehatan FKM UI Profesi Dokter FK-UGM Jabatan Saat ini : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan HP/WA : 085716546150 Email : jefri.thomas76@gmail.com
- 3. KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS JF JABATAN FUNGSIONAL memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu TUGAS Berkedudukan dan Bertanggung jawab langsung Pengawas Administrator JPT MADYA JPT Pratama JF merupakan jabatan karir bagi PNS OUTPUT Berbasis
- 4. Pemula Terampil Mahir Penyelia BUP 58 Tahun BUP 58 Tahun BUP 60 Tahun BUP 65 Tahun KATEGORI, JENJANG, KRITERIA, DAN KLASIFIKASI JF Penetapan jenjang Resiko Lingkungan Resiko Individu Tingkat Kesulitan Kompetensi Beban Kerja JF TUSI berkaitan dengan pelaksanaan TUSI Instansi Pemerintah Mensyaratkan keahlian/keterampilan tertentu dibuktikan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu Dapat disusun dalam jenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; Pelaksanaan tugas bersifat mandiri Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai dari butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Kriteria JF 1250 Jam Kerja
- 5. Mutasi / Promosi/ Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan/ Penugasan Khusus Pengangkatan Pertama Bekerja PAK SKP Tunjangan PNS Pengembangan Karir Formasi Penilaian Kinerja Uji Kompeten si Kualifikasi Ukom Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan / Pelatihan (bimtek, e- learning, pelatihan jarak jauh, magang) Inpassing/ Promosi/ Perpindahan Jabatan Berhenti Alih Puncak Karir Satker Sistem Informasi Panev Formasi Latsar CPNS Satker Pengembangan Kompetensi 1 2 Formasi Pengangkatan Perencanaan Pengembangan BAGAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
- 6. PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL Pemenuhan Angka Kredit SKP Formasi Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensii Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan < D III atau > D IV/S1 (rekrutmen,tubel atau ibel)
- 7. KENAIKAN PANGKAT - JENJANG Kenaikan Pangkat Dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat, meliputi: menjadi pengajar/pelatih di bidang tugas JF; keanggotaan dalam Tim Penilai; perolehan penghargaan/tanda jasa; melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau perolehan gelar/ijazah lain. Kenaikan Jenjang uji kompetensi kenaikan jenjang Dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan, meliputi: Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal; penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah; penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah; penyusunan pedoman/petunjuk teknis; pelatihan/pengembangan kompetensi;atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah, dikecualikan bagi JF yang tugas jabatannya berkaitan. Untuk kenaikan ke Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, wajib melaksanakan pengembangan profesi. Apabila target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan tidak tercapai, tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.
- 8. 8 NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK) PERMENKES (JUKNIS) SYARAT PENDIDIKAN Saat ini revisi 1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES - 2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 APOTEKER - 3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 SAA,D-III FAR D III 4 BIDAN 36/2019 D-III/Profesi - 5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER - 6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG - 7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES - 8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 DIII/S1 9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1 D-III/D-IVS1 10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED - 11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III/D-IV FIS - 12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI - 13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP - 14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 D-III - Regulasi Jabfung Kesehatan
- 9. 99 NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK) PERMENKES (JUKNIS) SYARAT PENDIDIKAN Saat ini revisi 15 PENYULUH KESMAS 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1 - 16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 - 17 PERAWAT 35/2019 - - D-III/Ners - 18 TERAPIS GIGI DAN MULUT 37/2019 - - D-III/DIV - 19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 DIII/S1 20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 - 21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/DIV - 22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK - 23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 DIII/S1 24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/DIV - 25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG - 26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD DIII 27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW - 28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1 - 29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 DIII - 30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019- D-IV/S1 - Regulasi Jabfung Kesehatan
- 10. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- 11. PP 30 Tahun 2019 tentang Pinilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- 12. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 ayat 1dan 2 Penyusunan SKP Jabatan Fungional Pasal 19
- 13. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 20 & 21 Pasal 35
- 14. SKP Perilaku Kerja Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK) Dinilai oleh TIM PENILAI KINERJA PNS Tim Penilai Angka Kredit PyB Memberi Pertimbangan PPK Untuk Penetapan PAK Penilaian Kinerja Untuk Kenaikan Pangkat dan/ atau Jenjang 賊 4 tahun untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan Atasan Langsung SETIAP TAHUN
- 18. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan AK Permenpan 13/2019
- 19. Pejabat Yang Mengusulkan AK Permenpan 13/2019
- 20. Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain atau Instansi Pembina. Tim Penilai Angka Kredit Permenpan 13/2019 Dalam menetapkan angka kredit, pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- 21. Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai Angka Kredit JF (TPAK) adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
- 22. Tugas Tim Penilai a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- 23. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) terdiri atas: pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi JF dan unsur PF dengan jenjang jenjang PF yang dinilai, Susunan keanggotaan: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. Susunan Anggota harus berjumlah ganjil.
- 24. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Ketua TPAK, paling rendah: Pejabat Administrator atau PF Penyelia JF kategori keterampilan dan Japimti Pratama atau PF ahli madya penilaian JF kategori keahlian. Sekretaris TPAK harus berasal dari unsur kepegawaian. Anggota TPAK berasal dari Pejabat Fungsional sesuai dengan bidangnya. Apabila jumlah anggota TPAK tidak dapat dipenuhi dari PF terkait, anggota TPAK dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja PF. Pembentukan dan susunan anggota TPAK ditetapkan paling kurang oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau JF.
- 25. Struktur bila digambarkan Ketua Merangkap Anggota Anggota PF sesuai bidang Anggota PF sesuai bidang Anggota PF sesuai bidang Sekretaris Merangkap Anggota Pejabat Administrator atau PF Penyelia JF kategori keterampilan dan Japimti Pratama atau PF ahli madya penilaian JF kategori keahlian. Unsur Kepegawaian Pembentukan dan susunan anggota TPAK ditetapkan paling kurang oleh Japimti Madya yang membidangi kepegawaian atau JF.
- 26. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai a. menduduki jabatan/pangkat jabatan/pangkat Pejabat Fungsional yang dinilai; b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; dan c. aktif melakukan penilaian.
- 27. Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain atau Instansi Pembina. Perlu koordinasi yang baik
- 28. Capaian Angka Kredit 1) PAK dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian Angka Kredit. 2) Capaian Angka Kredit diperoleh berdasarkan capaian SKP yang diperoleh dari hasil penilaian SKP oleh pejabat penilai yang ditetapkan dalam bentuk penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai. 3) Penilaian capaian angka kredit berdasarkan standar kualitas hasil pekerjaan yang disusun oleh Instansi Pembina JF. 4) Capaian Angka Kredit ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun. 5) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, bukti fisik dan laporan Hasil Kerja dapat disampaikan kepada Tim Penilai. 6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan. 7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas JF dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan JF yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- 29. Permenpan 35 Tahun 2019 tentang JF Perawat (Disesuaikan dengan Permenpan 13 Tahun 2019)
- 30. Angka Kredit Pelaksanaan Kegiatan a. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan b. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan PENILAIAN ANGKA KREDIT DILAKUKAN OLEH TIM PENILAI
- 31. Tim Penilai JF Perawat Tim Penilai Pusat Tim Penilai Unit kerja Menilai Angka Kredit bagi Perawat Ahli Utama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretarian atau pelayanankeperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Perawat Ahli Madya, Perawat Ahli Pertama, Perawat Ahli Muda dan Perawat Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah. Unsur Tim Penilai unsur kepegawaian Perawat unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Perawat Susunan keanggotaan Tim Penilai: a.seorang Ketua merangkap anggota; b.seorang Sekretaris merangkap anggota; c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. Susunan anggota tim harus berjumlah ganjil Ketua Tim Penilai Ketua Tim paling rendah Pejabat Administrator atau Perawat Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Perawat Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian;
- 32. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai JF Perawat a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai; b.memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Perawat; dan c.aktif melakukan penilaian Angka Kredit Perawat Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Perawat, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Perawat Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan keperawatan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Tim Penilai Pusat. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesehatan atau kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- 33. PENGEMBANGAN KOMPETENSI Instansi Pemerintah Wajib Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi & Tertuang Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Instansi 1.Diklat 2.Seminar 3.Kursus 4.Penataran 5.Praktik Kerja 6.Pertukaran PNS dan Swasta
- 34. Tugas Mandiri 1. Susunlah Tim Penilai di satker Saudara dan gambarkan dalam bagan 2. Buatlah rencana kerja Tim Penilai dan susunlah jadwal untuk setiap tahapan/sub tahapan 3. Identifikasi hal hal yang menjadi kendala dalam pengorganisasian TPAK dan carilah solusi untuk penyelesaiannya 4. Diskusikan dengan minimal 4 orang lainnya yg berbeda Satker dengan Saudara
- 35. Isu saat ini terkait Penilaian Angka Kredit Transisi dari Permenpan/Kepmenpan masing-masing JF yang diundangkan sebelum Permenpan 13/2019 harus disesuaikan paling lambat 3 tahun sejak Permenpan 13/2019 diundangkan Kepmenkes 153/2006 perlu disesuaikan dengan regulasi JF terkini Dalam proses transisi, perlu berkoordinasi, open mind, dan sama sama memahami kondisi yang ada saat ini
- 36. Terima Kasih
- 37. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan No Unit Pembina No Jabatan Fungsional 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2 3 Apoteker Asisten Apoteker 3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Fisioterapis 8 Okupasi Terapis 9 Ortotis Prostetis 10 Perawat 11 Perawat Gigi 12 Perekam Medis 13 Teknisi Gigi 14 Refraksionis Optisien 15 Terapis Wicara 16 Penata Anestesi 17 Asisten penata Anestesi 4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 18 Bidan 19 Teknisi Transfusi Darah 5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 20 Fisikawan Medis 21 Pranata Labkes 22 Radiografer 23 Teknisi Elektromedis
- 38. No Unit Pembina No Jabatan Fungsional 6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 24 Entomolog Kesehatan 7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 25 Psikolog Klinis 8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 26 Epidemiolog Kesehatan 9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 27 Sanitarian 10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Nutrisionis 11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 29 Pembimbing Kesehatan Kerja 12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas 30 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan
- 39. PAK untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan a. Apabila dalam waktu tertentu capaian AK dianggap telah memenuhi persyaratan AK Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan, capaian AK disampaikan kepada PBAK untuk ditetapkan dalam PAK. b.Dalam hal kenaikan jenjang jabatan bagi PF yang pengangkatannya melalui perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian/inpassing, AK Kumulatif mempertimbangkan AK yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang yang dihitung sejak menduduki jabatan pada jenjangnya dan ditambah AK Kumulatif pada Pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan. c. PAK digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan. d.Asli PAK disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN, dan tembusannya kepada: 1)Pejabat fungsional yang bersangkutan; 2)Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS yang bersangkutan; 3) Japimti Pratama pada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah terkait; dan 4) Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 40. 40 PBAK Ka. Dinkes Prop/Kab/Kota TIM PENILAI Set Tim Penilai Dinkes Prop/ Kab/Kota Pejabat Pengusul Atasan Langsung AL Tembusan Yg Terkait Biro Kepeg/BKD SK Jabfung Tim Teknis MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN SK JABFUNG YANG PBAK-NYA DI DINKES PROP/KAB/KOTA
- 41. Mekanisme Penilaian AK dan SK Jabfung Yang PBAK-nya di Pusat Sebagai Pembina Jabfung Kesehatan Jenjang Madya ke atas atau PNS di Daerah 41 TIM PENILAI Set Tim Penilai Unit Pembina Jabfung Depkes Set Tim Penilai Dinkes Prop/Kab/ Kota * Pimp.RS/PKM/ UPT/P/D Tim Teknis PBAK PEMBINA JABFUNG KEMKES Tembusan Pihak Terkait AL PF * Direktur RS/UPT Kemkes ** PNS Pusat dpk secara hirarkhis usulan melaui Dinkes Prop/Kab/Kota.
- 42. D I T J E N P 2 P TUGAS MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT FUNGSI a.PERUMUSAN KEBIJAKAN b.PELAKSANAAN KEBIJAKAN c.PENYUSUNAN NSPK d.PEMBERIAN BIMTEK & SUPERVISI e.PELAKSANAAN EVALUASI & PELAPORAN f.PELAKSANAAN ADMINISTRASI g.PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YG DIBERIKAN MENTERI DI BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI & KARANTINA, PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TULAR VEKTOR, PENYAKIT ZOONOTIK, & PENYAKIT TIDAK MENULAR, SERTA UPAYA KESEHATAN JIWA & NAPZA TUSI DITJEN P2P (PERMENKES NO. 64/2015 )
- 43. Direktur Jenderal Sekretariat Ditjen Bagian Program dan Informasi Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Bagian Keuangan dan BMN Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keseahatan Jiwa dan Napza Subdit Surveilans Subdit Penyakit Infeksi Emerging Subdit Kekarantinaan Kesehatan Subdit Imunisasi Kelompok Jabfung Subdit Tuberkulosis Subdit Infeksi Saluran Pernapasan Akut Subdit HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Subdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Subdit Penyakit Tropis Menular Langsung Kelompok Jabfung Subdit Malaria Subdit Zoonosis Subdit Filariasis dan Kecacingan Subdit Arbovirosis Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kelompok Jabfung Subdit Penyakit Penyakit Paru Kronik & Gangguan Imunologi Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Subdit Penyakit Kanker dan Kelainan Darah Subdit Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik Subdit Gangguan Indera dan Fungsional Kelompok Jabfung Subdit Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Subdit Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza Kelompok Jabfung STRUKTUR ORGANISASI DITJEN P2P (Permenkes 64/2015) JF APA SAJA YANG DIBUTUH KAN? 4 BBTKLPP 49 KKP 6 BTKLPP
- 44. Kantor Kesehatan Pelabuhan 1. melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, 2. penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, 3. kekarantinaan, 4. pengendalian dampak kesehatan lingkungan 5. pelayanan kesehatan, 6. pengawasan OMKABA 7. pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, 8. bioterorisme, unsur biologi, kimia 9. pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara TUGAS POKOK PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Jabatan Fungsional Kesehatan JABFUNG KES DI KKP DOKTER PERAWAT EPIDKES ENTOKES SANITARIA N PRANATA LABKES ASISTEN APOTEKER PEMBIMBING KESJA