際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf

Agung Nugroho Zaini
Agung Nugroho Zaini

Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf

1 of 31
Download to read offline
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha. Manajemen sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan. Mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. Undang-undang No.11 Tahun 2020: Izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dasar Hukum
Konsep Umum Pengawasan Lingkungan Hidup You could describe the topic of the section here You could describe the topic of the section here 01 02 03 04 Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakan environmental rule of law dan mendukung pembangunan berkelanjutan Tolak ukur pengawasan juga bisa dilihat dari keeberhasilan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Upcoming Report Status Report
Ketaatan menciptakan nilai atau kebermanfaatan bagi sektor privat dengan meningkatkan kepercayaan diri investor melalui pengurangan resiko bisnis, menstimulus inovasi, dan meningkatkan kemampuan berkompetisi serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pasar International Network for Environmental Comliance and Enforcement You could enter a subtitle here if you need it
Masalah Pengawasan 1. Kurangnya Sumberdaya 2. Lemahnya political will 3. Kapasitas untuk mengawasi dan penegakan hukum
United Nation Environmental Programmme (UNEP) 01 Menggunakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas dan fokus Membangun budaya taat melalui pengawasan dan penegakan hukum Membuat strategi penaatan/penegakan hukum yang disesuaikan dengan kemapuan dan kondisi di negara masing-masing (strategi kelembagaan 02 03
Prasyarat penting environmental rule of law Pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan informasi serta peningkatan kapasitas bagi pengawas, pelaku usaha dan masyarakat umum
International Network of Environmental Compliance and Enforcement INECE) Komunikasi dan pelibatan multipihak Tata Kelola yang Baik Supremasi hukum Resposif terhadap perilaku tidak taat Komitmen yang terhadap perlindungan lingkungan hdiup Kerangka kebijakan yang komperehensif untuk pengelolaan LH Target aturan yang jelas dan terukur Upaya kolektif Kebijakan dan Prosedur yang transparan dan Sumber daya yang mumpuni dan pelatihan Indikator ketaatan dan penegakan Evaluasi terhadap program ketaatan dan penegakan hukum
Pengaturan pasca UU No. 11 Tahun 2020 02 1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha.
PP Nomor 22 Tahun 2021 03 1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dalam : a) Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan b) Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan c) Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Gubernur, Bupati/ Walikota wajib menetapkan PPLH 4. Pengawasan langsung (reguler dan insidental) dan tidak langsung 5. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan 6. Laporan hasil pengawasan 7. Pengawasan lapis kedua 8. Kode etik pengawas lingkungan hidup oleh dewan kode etik
Penguatan pengawasan lingkungan hidup Keputusan tindak lanjut pengawasan bersifat, konkrit, individual, final dan mengikat/harus dijalankan Perlu dipastikan setiap pengawasan harus didahului koordinasi antar unit/kelembagaan PPLH merupakan pejabat fungsional yang tidak terbelenggu dengan struktural dan mendapat apresiasi berbasisi keahlian dan prestasi (Merit-based) Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup perlu dijaga independensinya dari kepentingan lain 1. Pengawasan didukung kelembagaan kompeten, kuat dan akuntable 2. Penguatan pengembangan kompetensi PPLH dan penjaminan sistem merit sampai ke tingkat daerah 3. Dibangunnya sistem pengembangan kapasitas yg berkelanjutan dan forum saling belajar (peer-learning) antar praktisi 1. INECE 2. IMPEL 3. AELERT 4. Programma Innovatzie Toezicht
Kendala lain terkait PPLH Schedule ASN sudah mengikuti pelatihan belum dilantik menjadi PPLH Resourcing ASN yg sudah dilatih menempati jabatan struktural dan tidak berhubungan dengan pengawasan lingkungan hidup Budget Belum optimalnya peningkatan kapasitas PPLH Risks Keterbatasan anggaran bimtek, diklat dan pengawasan Issues Belum optimalnya remunerasi PPLH jabatan fungsional Benefits Project benefits could be further improved
4. Pengawasan Lingkungan Hidup harus berorientasi mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat Dalam praktik di Indonesia membuktikan baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam memberikan izin pembuangan air limbah tidak berkesinambungan dengan daya tampung beban pencemaran air Evaluasi terhadap pengawasan tidak terjebak dalam aspek administratif/birokratis tapi terhubung dengan tujuan yang lebih besar dari hukum lingkungan, ex. Dapat mengevaluasi keputusan pembangunan/pemberian izin usaha yang menyebabkan kualitas air menjadi tidak layak dikonsumsi dan merusak daya lenting
5. Pengawasan ketaatan pelaku usaha perlu mendorong budaya taat Keyakinan pelaku usaha, pemerintah mampu mendeteksi pelanggaran dan menghukum yang melampaui keuntungan karena melakukan pelanggaran Keyakinan pelaku usaha menghadapi resiko yang sama terciduk dan dihukum yang setimpal beratnya
Langkah untuk membangun budaya taat (UNEP) 04 1. Mempublikasikan semua peraturan yang harus ditaati dengan jelas dan mudah diketahui dan dipahami oleh antar instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. 2. Menetapkan kebijakan yang jelas tentang mekanisme penjatuhan sanksi bagi pelanggar dan bagaimana jenis sanksi akan ditentukan, termasuk bagaimana mendeteksi pelanggaran. 3. Menerapkan kebijakan stragegis khusus untuk sektor tertentu menggunakan pendampingan penaatan, pengawasan detil, dan penegakan hukum untuk mendorong agar budaya taat berakar secara merata. 4. Membangun komunikasi yang jelas dengan multi pihak dan pihak yang diatur tentang resiko ketidaktaatan dan mempublikasikan setiap langkah pelaksanaan hukum yang diambil. 5. Menggunakan metode (metrics) untuk mengukur capaian mewujudkan budaya taat. 6. Melawan korupsi.
6. Pengawasan lingkungan hidup harus dilandasi aturan, kebijakan, strategi dan program yang jelas serta akuntable
Secara garis besar, globalisasi dan perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan mempengarui persepsi setiap pemerintahan bahwa instrumen penaatan dan penegakan hukum tidak lagi terbatas pada mekanisme Command and Control tetapi mencakup pula pendekatan lain seperti instrumen ekonomi dan edukasi
EPA New South Wales 1. Kegiatan usaha yang mempunyai resiko paling besar terhadap lingkungan hidup dan kesehatan 2. Pelaku usaha yang sangat mungkin tidak taat Prioritas pelaku usaha yang diawasi: Prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan: Media lingkungan hidup yang terlibat (digunakan atau dipengaruhi oleh kegiatan usaha). Salah satu prioritas tertinggi adalah media air. Sensitivitas lingkungan hidup setempat, misalnya kedekatan dengan perumahan atau jalur air, atau dampak ke kualitas udara. Proses dan pelaksanaan kegiatan usaha yang akan berpengaruh pada lingkungan hidup dan langkah pengelolaan untuk memitigasinya. Riwayat ketaatan pelaku usaha.
Langkah-langkah membangun budaya taat di negara maju 1. Memerintahkan pelaku usaha melakukan inventarisasi emisi secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada publik; 2. Mempublikasikan informasi performa ketaatan pelaku usaha, termasuk performa dalam melakukan langkah-langkah inovatif untuk patuh; 3. Mengatur standar LH yang saling terhubung antar rantai pasok, sehingga standar LH tetap dipenuhi dari saat pemasokan sampai produk akhir dikonsumsi dan menjadi limbah.
Penentuan prioritas ini dilakukan setelah melakukan analisis terhadap data dari berbagai sumber, antara lain: umpan balik dari masyarakat, hasil monitoring lokasi industri, informasi dari sistem pelaporan, dan tren ketidaktaatan
Jenis Informasi dan Penggunaan Teknologi Informasi 7. Pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk pengawasan harus mudah diakses, terintegrasi, mutakhir, efisien dan efektif
Informasi dari pengawasan membantu memperbaiki pengambilan kebijakan melalui: Evaluasi capaian program dengan mengembangkan status ketaatan Memberikan fakta untuk mendukung penegakan hukum dan memberi efek jera bagi pihak yang melanggar/tidak taat Mendeteksi dan mengoreksi pelanggaran Memberikan informasi strategis untuk mendorong penaatan
Informasi dalam sistem informasi pengawasan: 3. Lokasi Kegiatan 2. Riwayat kepatuhan, termasuk riwayat pelanggaran dan sanksi yang pernah dijatuhkan serta bagaimana pelaku usaha merespon sanksi tersebut 1. Profil/Izin registrasi dan kontak aktif 4. Informasi tentang kualitas lingkungan hidup Baku Mutu lingkungan hidup dan baku mutu effluent tiap pemegang izin
Tidak mungkin dilakukan pengawasan tanpa pengumpulan dan pengolahan data Pengawasan publik 80% Data analytic 9M 70% 60% Big data 280 90K Data yang tidak tumpang indih, berulang-ulang, tidak relevan dan tidak saling melengkapi
mon tue wed thu fri 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 Sistem Informasi Lingkungan Hidup Citizen monitoring atau pengawasan sosial
Sistem Informasi Pengawasan Penataan hutan Penataan lahan dan ruang Efisiensi anggaran SDM minim Lemahnya leadership Terintegrasi Mutakhir
Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaporan 1. Memiliki indikator pemenuhan yang jelas 2. Mendorong penggunaan teknologi dan informasi 3. Diseminasi pelaporan yang proaktif dengan sistem informasi lingkungan hidup yang mudah diakses 4. Menyelaraskan waktu pelaporan dengan siklus evaluasi kebijakan 5. Pengintegrasian dan pengharmonisasian data Fitness check Aturan dan kebijakan berbasis fakta Fitness check
Penetapan standar dan kualitas lingkungan hidup ini juga harus mempertimbangkan aktivitas non-usaha yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup Pemerintah perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi khusus yang mampu mengukur efektivitas pengawasan Hasil dari pengawasan harus mampu memberi masukan untuk memperbaiki peraturan terkait standar dan kualitas lingkungan hidup yang harus dipatuhi pelaku usaha. sistem akuntabilitas perlu dibangun untuk menutup celah tersebut antara lain melalui kanal informasi yang terbuka dan kanal pengaduan ataupun sistem whistle- blowing 9. Sistem monitoring dan evaluasi efektifitas pengawasan
aspek penguatan sistem dan kelembagaan lingkungan hidup, penguatan kompetensi pengawas khususnya PPLH, pelaksanaan mekanisme pengawasan yang efektif, efisien dan muktahir serta orientasipelaksanaan pengawasan lingkungan hidup Penguatan pengawasan lingkungan hidup pasca UU No. 11 Tahun 2020
CREDITS: This presentation template was created by 際際滷sgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. Thanks! Do you have any questions? agungmalayantapir@gmail.com +62 813 632 535 80 dlh.sumbarprov.go.id @agungnugrohozaini
Alternative Resources

More Related Content

Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf

  • 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup
  • 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha. Manajemen sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan. Mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. Undang-undang No.11 Tahun 2020: Izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dasar Hukum
  • 3. Konsep Umum Pengawasan Lingkungan Hidup You could describe the topic of the section here You could describe the topic of the section here 01 02 03 04 Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakan environmental rule of law dan mendukung pembangunan berkelanjutan Tolak ukur pengawasan juga bisa dilihat dari keeberhasilan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Upcoming Report Status Report
  • 4. Ketaatan menciptakan nilai atau kebermanfaatan bagi sektor privat dengan meningkatkan kepercayaan diri investor melalui pengurangan resiko bisnis, menstimulus inovasi, dan meningkatkan kemampuan berkompetisi serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pasar International Network for Environmental Comliance and Enforcement You could enter a subtitle here if you need it
  • 5. Masalah Pengawasan 1. Kurangnya Sumberdaya 2. Lemahnya political will 3. Kapasitas untuk mengawasi dan penegakan hukum
  • 6. United Nation Environmental Programmme (UNEP) 01 Menggunakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas dan fokus Membangun budaya taat melalui pengawasan dan penegakan hukum Membuat strategi penaatan/penegakan hukum yang disesuaikan dengan kemapuan dan kondisi di negara masing-masing (strategi kelembagaan 02 03
  • 7. Prasyarat penting environmental rule of law Pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan informasi serta peningkatan kapasitas bagi pengawas, pelaku usaha dan masyarakat umum
  • 8. International Network of Environmental Compliance and Enforcement INECE) Komunikasi dan pelibatan multipihak Tata Kelola yang Baik Supremasi hukum Resposif terhadap perilaku tidak taat Komitmen yang terhadap perlindungan lingkungan hdiup Kerangka kebijakan yang komperehensif untuk pengelolaan LH Target aturan yang jelas dan terukur Upaya kolektif Kebijakan dan Prosedur yang transparan dan Sumber daya yang mumpuni dan pelatihan Indikator ketaatan dan penegakan Evaluasi terhadap program ketaatan dan penegakan hukum
  • 9. Pengaturan pasca UU No. 11 Tahun 2020 02 1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha.
  • 10. PP Nomor 22 Tahun 2021 03 1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dalam : a) Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan b) Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan c) Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Gubernur, Bupati/ Walikota wajib menetapkan PPLH 4. Pengawasan langsung (reguler dan insidental) dan tidak langsung 5. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan 6. Laporan hasil pengawasan 7. Pengawasan lapis kedua 8. Kode etik pengawas lingkungan hidup oleh dewan kode etik
  • 11. Penguatan pengawasan lingkungan hidup Keputusan tindak lanjut pengawasan bersifat, konkrit, individual, final dan mengikat/harus dijalankan Perlu dipastikan setiap pengawasan harus didahului koordinasi antar unit/kelembagaan PPLH merupakan pejabat fungsional yang tidak terbelenggu dengan struktural dan mendapat apresiasi berbasisi keahlian dan prestasi (Merit-based) Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup perlu dijaga independensinya dari kepentingan lain 1. Pengawasan didukung kelembagaan kompeten, kuat dan akuntable 2. Penguatan pengembangan kompetensi PPLH dan penjaminan sistem merit sampai ke tingkat daerah 3. Dibangunnya sistem pengembangan kapasitas yg berkelanjutan dan forum saling belajar (peer-learning) antar praktisi 1. INECE 2. IMPEL 3. AELERT 4. Programma Innovatzie Toezicht
  • 12. Kendala lain terkait PPLH Schedule ASN sudah mengikuti pelatihan belum dilantik menjadi PPLH Resourcing ASN yg sudah dilatih menempati jabatan struktural dan tidak berhubungan dengan pengawasan lingkungan hidup Budget Belum optimalnya peningkatan kapasitas PPLH Risks Keterbatasan anggaran bimtek, diklat dan pengawasan Issues Belum optimalnya remunerasi PPLH jabatan fungsional Benefits Project benefits could be further improved
  • 13. 4. Pengawasan Lingkungan Hidup harus berorientasi mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat Dalam praktik di Indonesia membuktikan baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam memberikan izin pembuangan air limbah tidak berkesinambungan dengan daya tampung beban pencemaran air Evaluasi terhadap pengawasan tidak terjebak dalam aspek administratif/birokratis tapi terhubung dengan tujuan yang lebih besar dari hukum lingkungan, ex. Dapat mengevaluasi keputusan pembangunan/pemberian izin usaha yang menyebabkan kualitas air menjadi tidak layak dikonsumsi dan merusak daya lenting
  • 14. 5. Pengawasan ketaatan pelaku usaha perlu mendorong budaya taat Keyakinan pelaku usaha, pemerintah mampu mendeteksi pelanggaran dan menghukum yang melampaui keuntungan karena melakukan pelanggaran Keyakinan pelaku usaha menghadapi resiko yang sama terciduk dan dihukum yang setimpal beratnya
  • 15. Langkah untuk membangun budaya taat (UNEP) 04 1. Mempublikasikan semua peraturan yang harus ditaati dengan jelas dan mudah diketahui dan dipahami oleh antar instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. 2. Menetapkan kebijakan yang jelas tentang mekanisme penjatuhan sanksi bagi pelanggar dan bagaimana jenis sanksi akan ditentukan, termasuk bagaimana mendeteksi pelanggaran. 3. Menerapkan kebijakan stragegis khusus untuk sektor tertentu menggunakan pendampingan penaatan, pengawasan detil, dan penegakan hukum untuk mendorong agar budaya taat berakar secara merata. 4. Membangun komunikasi yang jelas dengan multi pihak dan pihak yang diatur tentang resiko ketidaktaatan dan mempublikasikan setiap langkah pelaksanaan hukum yang diambil. 5. Menggunakan metode (metrics) untuk mengukur capaian mewujudkan budaya taat. 6. Melawan korupsi.
  • 16. 6. Pengawasan lingkungan hidup harus dilandasi aturan, kebijakan, strategi dan program yang jelas serta akuntable
  • 17. Secara garis besar, globalisasi dan perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan mempengarui persepsi setiap pemerintahan bahwa instrumen penaatan dan penegakan hukum tidak lagi terbatas pada mekanisme Command and Control tetapi mencakup pula pendekatan lain seperti instrumen ekonomi dan edukasi
  • 18. EPA New South Wales 1. Kegiatan usaha yang mempunyai resiko paling besar terhadap lingkungan hidup dan kesehatan 2. Pelaku usaha yang sangat mungkin tidak taat Prioritas pelaku usaha yang diawasi: Prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan: Media lingkungan hidup yang terlibat (digunakan atau dipengaruhi oleh kegiatan usaha). Salah satu prioritas tertinggi adalah media air. Sensitivitas lingkungan hidup setempat, misalnya kedekatan dengan perumahan atau jalur air, atau dampak ke kualitas udara. Proses dan pelaksanaan kegiatan usaha yang akan berpengaruh pada lingkungan hidup dan langkah pengelolaan untuk memitigasinya. Riwayat ketaatan pelaku usaha.
  • 19. Langkah-langkah membangun budaya taat di negara maju 1. Memerintahkan pelaku usaha melakukan inventarisasi emisi secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada publik; 2. Mempublikasikan informasi performa ketaatan pelaku usaha, termasuk performa dalam melakukan langkah-langkah inovatif untuk patuh; 3. Mengatur standar LH yang saling terhubung antar rantai pasok, sehingga standar LH tetap dipenuhi dari saat pemasokan sampai produk akhir dikonsumsi dan menjadi limbah.
  • 20. Penentuan prioritas ini dilakukan setelah melakukan analisis terhadap data dari berbagai sumber, antara lain: umpan balik dari masyarakat, hasil monitoring lokasi industri, informasi dari sistem pelaporan, dan tren ketidaktaatan
  • 21. Jenis Informasi dan Penggunaan Teknologi Informasi 7. Pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk pengawasan harus mudah diakses, terintegrasi, mutakhir, efisien dan efektif
  • 22. Informasi dari pengawasan membantu memperbaiki pengambilan kebijakan melalui: Evaluasi capaian program dengan mengembangkan status ketaatan Memberikan fakta untuk mendukung penegakan hukum dan memberi efek jera bagi pihak yang melanggar/tidak taat Mendeteksi dan mengoreksi pelanggaran Memberikan informasi strategis untuk mendorong penaatan
  • 23. Informasi dalam sistem informasi pengawasan: 3. Lokasi Kegiatan 2. Riwayat kepatuhan, termasuk riwayat pelanggaran dan sanksi yang pernah dijatuhkan serta bagaimana pelaku usaha merespon sanksi tersebut 1. Profil/Izin registrasi dan kontak aktif 4. Informasi tentang kualitas lingkungan hidup Baku Mutu lingkungan hidup dan baku mutu effluent tiap pemegang izin
  • 24. Tidak mungkin dilakukan pengawasan tanpa pengumpulan dan pengolahan data Pengawasan publik 80% Data analytic 9M 70% 60% Big data 280 90K Data yang tidak tumpang indih, berulang-ulang, tidak relevan dan tidak saling melengkapi
  • 25. mon tue wed thu fri 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 Sistem Informasi Lingkungan Hidup Citizen monitoring atau pengawasan sosial
  • 26. Sistem Informasi Pengawasan Penataan hutan Penataan lahan dan ruang Efisiensi anggaran SDM minim Lemahnya leadership Terintegrasi Mutakhir
  • 27. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaporan 1. Memiliki indikator pemenuhan yang jelas 2. Mendorong penggunaan teknologi dan informasi 3. Diseminasi pelaporan yang proaktif dengan sistem informasi lingkungan hidup yang mudah diakses 4. Menyelaraskan waktu pelaporan dengan siklus evaluasi kebijakan 5. Pengintegrasian dan pengharmonisasian data Fitness check Aturan dan kebijakan berbasis fakta Fitness check
  • 28. Penetapan standar dan kualitas lingkungan hidup ini juga harus mempertimbangkan aktivitas non-usaha yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup Pemerintah perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi khusus yang mampu mengukur efektivitas pengawasan Hasil dari pengawasan harus mampu memberi masukan untuk memperbaiki peraturan terkait standar dan kualitas lingkungan hidup yang harus dipatuhi pelaku usaha. sistem akuntabilitas perlu dibangun untuk menutup celah tersebut antara lain melalui kanal informasi yang terbuka dan kanal pengaduan ataupun sistem whistle- blowing 9. Sistem monitoring dan evaluasi efektifitas pengawasan
  • 29. aspek penguatan sistem dan kelembagaan lingkungan hidup, penguatan kompetensi pengawas khususnya PPLH, pelaksanaan mekanisme pengawasan yang efektif, efisien dan muktahir serta orientasipelaksanaan pengawasan lingkungan hidup Penguatan pengawasan lingkungan hidup pasca UU No. 11 Tahun 2020
  • 30. CREDITS: This presentation template was created by 際際滷sgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. Thanks! Do you have any questions? agungmalayantapir@gmail.com +62 813 632 535 80 dlh.sumbarprov.go.id @agungnugrohozaini