際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Penyidikan pajak

Download as PPT, PDF
Titiek Widyastuti
Titiek Widyastuti

Tiga jenis pemeriksaan rutin yang dijelaskan dokumen tersebut adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak badan atau perorangan yang menyatakan lebih bayar dalam SPT tahunannya, wajib pajak badan yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar, dan wajib pajak yang mengajukan pencabutan NPWP atau status pengusaha kena pajak.

1 of 18
Downloaded 10 times
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK Adi Rizfal Efriadi, SE. M.Si STIE Ahmad Dahlan Jakarta
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagaimanakah kriteria Wajib Pajak patuh yg ditetapkan pemerintah? Karena system perpajakan adalah self assessment, maka penting untuk menguji kepatuhan WP apakah dia sudah mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh UU atau tidak.
Menurut Kepmen No. 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 disebutkan bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir :
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir : a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP b. Dalam hal terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%
5. WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk long form report yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal WP yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut huruf d diatas.
Siapa Yang Melakukan Pemeriksaan Pajak Oleh karena tidak semua wajib pajak itu patuh, maka dilakukanlah pemeriksaan pajak. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak ada pada Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang KUP Dengan demikian, Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
Ada 4 dasar hukum mengenai pemeriksaan pajak, yaitu: 1. 1. PP No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang tujuannya adalah menetapkan jumlah pajak terutang. 2. PP di atas dicabut dengan PP No.43 Tahun 1994 dimana tata cara pemeriksaan cukup diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan 3. Kepmen No. 625/KMK 04/1994 tertanggal 27 Desember 1994 yang berlaku 1 Januari 1995 bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4. Selanjutnya kepmen di atas dinyatakan tidak berlaku lagi digantikan dengan Kepmen No. 545/KMK/2000 tanggal 22 Desember 2000 dengan tujuan hampir sama.
Sesuai dengan Kepmen No. 545/KMK.04/2000 tertanggal 22 Desember 2000 disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dalam beberapa hal, yaitu:
1. 1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi fiskal. 3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. 4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.
Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal: 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai. 9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam pemeriksaan pajak, ada 9 kebijakan secara umum, yaitu: 1. Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa. 2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. 3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Ditjen Pajak, Kanwil, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. 4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali dalam hal sbb: a. WP diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana perpajakan. b. Terdapat data baru dan atau data semula yang belum terungkap. 5. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa atau di tempat WP 7. Jangka waktu pemeriksaan terbatas: a) Pemeriksaan Lengkap harus diselesaikan dalam 2 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh WP. b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) selesai dalam waktu 1 bulan, sejak surat pemberitahuan diterima oleh WP. 8. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya yaitu dalam hal: a) SPT Tahunan, WP Orang Pribadi Badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan. b) Sebab lain berdasarkan instruksi pemeriksaa, penyidikan, dan penagihan pajak. 9. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP secara tertulis yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT WP dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh WP.
B. JENIS-JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan WP Lokasi Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Terintegrasi Pemeriksaan Tujuan Penagihan Pajak Pemeriksaan terhadap WP Pindah Lokasi Pemeriksaan Ulang Pemeriksaan Pajak dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pemeriksaan WP pada KPP WP Besar
Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap WP yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain dilakukan dalam hal berikut: a. SPT Tahunan PPh WP Badan atau Orang Pribadi Lebih Bayar (LB). b. SPT Tahunan PPh WP Badan yang menyatakan rugi tetapi tidak LB. c. WP mengajukan pencabutan NPWP atau PKP. d. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun sudah dikirimi surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan e. WP melakukan kegiatan membangun sendiri. f. WP mengajukan permohonan untuk pemusatan PPN.
SPT Tahunan PPh WP Badan atau Orang Pribadi Lebih Bayar (LB). Lihat Lampiran Kasus
SPT Tahunan PPh WP Badan yang menyatakan rugi tetapi tidak LB
WP mengajukan pencabutan NPWP atau PKP Lampiran 3

More Related Content

Penyidikan pajak

  • 1. PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK Adi Rizfal Efriadi, SE. M.Si STIE Ahmad Dahlan Jakarta
  • 2. A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • 3. Bagaimanakah kriteria Wajib Pajak patuh yg ditetapkan pemerintah? Karena system perpajakan adalah self assessment, maka penting untuk menguji kepatuhan WP apakah dia sudah mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh UU atau tidak.
  • 4. Menurut Kepmen No. 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 disebutkan bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir :
  • 5. 4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir : a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP b. Dalam hal terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%
  • 6. 5. WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk long form report yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal WP yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut huruf d diatas.
  • 7. Siapa Yang Melakukan Pemeriksaan Pajak Oleh karena tidak semua wajib pajak itu patuh, maka dilakukanlah pemeriksaan pajak. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak ada pada Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang KUP Dengan demikian, Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
  • 8. Ada 4 dasar hukum mengenai pemeriksaan pajak, yaitu: 1. 1. PP No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang tujuannya adalah menetapkan jumlah pajak terutang. 2. PP di atas dicabut dengan PP No.43 Tahun 1994 dimana tata cara pemeriksaan cukup diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan 3. Kepmen No. 625/KMK 04/1994 tertanggal 27 Desember 1994 yang berlaku 1 Januari 1995 bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4. Selanjutnya kepmen di atas dinyatakan tidak berlaku lagi digantikan dengan Kepmen No. 545/KMK/2000 tanggal 22 Desember 2000 dengan tujuan hampir sama.
  • 9. Sesuai dengan Kepmen No. 545/KMK.04/2000 tertanggal 22 Desember 2000 disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dalam beberapa hal, yaitu:
  • 10. 1. 1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi fiskal. 3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. 4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.
  • 11. Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal: 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai. 9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • 12. Dalam pemeriksaan pajak, ada 9 kebijakan secara umum, yaitu: 1. Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa. 2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. 3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Ditjen Pajak, Kanwil, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. 4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali dalam hal sbb: a. WP diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana perpajakan. b. Terdapat data baru dan atau data semula yang belum terungkap. 5. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya.
  • 13. 6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa atau di tempat WP 7. Jangka waktu pemeriksaan terbatas: a) Pemeriksaan Lengkap harus diselesaikan dalam 2 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh WP. b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) selesai dalam waktu 1 bulan, sejak surat pemberitahuan diterima oleh WP. 8. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya yaitu dalam hal: a) SPT Tahunan, WP Orang Pribadi Badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan. b) Sebab lain berdasarkan instruksi pemeriksaa, penyidikan, dan penagihan pajak. 9. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP secara tertulis yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT WP dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh WP.
  • 14. B. JENIS-JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan WP Lokasi Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Terintegrasi Pemeriksaan Tujuan Penagihan Pajak Pemeriksaan terhadap WP Pindah Lokasi Pemeriksaan Ulang Pemeriksaan Pajak dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pemeriksaan WP pada KPP WP Besar
  • 15. Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap WP yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain dilakukan dalam hal berikut: a. SPT Tahunan PPh WP Badan atau Orang Pribadi Lebih Bayar (LB). b. SPT Tahunan PPh WP Badan yang menyatakan rugi tetapi tidak LB. c. WP mengajukan pencabutan NPWP atau PKP. d. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun sudah dikirimi surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan e. WP melakukan kegiatan membangun sendiri. f. WP mengajukan permohonan untuk pemusatan PPN.
  • 16. SPT Tahunan PPh WP Badan atau Orang Pribadi Lebih Bayar (LB). Lihat Lampiran Kasus
  • 17. SPT Tahunan PPh WP Badan yang menyatakan rugi tetapi tidak LB
  • 18. WP mengajukan pencabutan NPWP atau PKP Lampiran 3
AboutCopyright
息 2025 際際滷