際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala
Disampaikan pada :
Sosialisasi Integrasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Pertanahan
Tanggal 27 Mei 2016
 UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA)
 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan
Ruang ;
 PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat dlm Penataan Ruang;
 PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Memahami RDTR
(Rencana Detail Tata Ruang)
Amanah PP No. 15 Tahun 2010 Pasal 59
Disusun pada wilayah kawasan perkotaan
atau kawasan strategis kabupaten/kota
Disusun pada kawasan yang direncanakan
menjadi kawasan perkotaan.
Melindungi Fungsi Ruang
 Kawasan Perdagangan dan Jasa Koridor Jl. Moh. Hatta,
Jl. Juanda dan Jl. Veteran
 Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasar Bambaru dan
Pasar Masomba
 Pemindahan aktifitas pemerintahan Kab. Donggala dari
Kota Palu ke Kec. Banawa sejak tahun 2000
mengakibatkan meningkatnya penggunaan tanah
terutama untuk kawasan perkantoran perdagangan,
permukiman, dan pariwisata di Kelurahan Ganti, Boya,
Boneoge, Labuan Bajo, Gunung Bale, Tanjung Batu,
Kabonga Besar dan Kabonga Kecil.
 Pembahasan Penyusunan RDTR baru dimulai
pertengahan tahun 2014 dan unit LPSE di pertengahan
tahun 2015
 Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) menyajikan informasi mengenai
dinamika perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah
terhadap RTR, dan ketersediaan serta kebutuhan tanah sebagai arahan
progran strategis pertanahan (reforma agraria, pendaftaran positif dan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum) dlm rangka menunjang
pembangunan dan menjadi referensi dlm menerbitkan perizinan
pemanfaatan ruang.
 Dengan terbitnya RDTR Kecamatan skala 1 : 5.000 yg menjadi acuan dlm
perizinan pemanfaatan ruang, maka perlu disusun neraca penatagunaan
tanah kecamatan dgn skala yg sama. Penyusunan NPGT Kecamatan dpt
menjadi bahan evaluasi pemanfaatan ruang kecamatan dan dpt menjadi
acuan dlm pelayanan administrasi pertanahan terutama dlm rangka
penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Selain NPGT kecamatan jg
dpt menjadi bahan pertimbangan dlm penentuan program-program
pertanahan.
 Data Wilayah Administrasi
 Data fisiografis
 Data kependudukan
 Data ekonomi dan keuangan
 Data ketersediaan sarana dan prasarana
 Data peruntukan ruang
 Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 Peta satelit resolusi tinggi
 Peta rupa bumi dan peta tematik
 Jenis dan intensitas kegiatan
 Data Wilayah Administrasi
 Data peruntukan ruang
 Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
 Peta satelit resolusi tinggi
 Peta rupa bumi dan peta tematik
Data yang kaitannya dengan Pemetaan dapat
dikomparansi antara BIG, ATR/BPN, Pemda setempat dan
sumber lain
Wilayah
Administrasi
Peruntukan
Ruang
Peta Tematik
& Rupa Bumi
Citra Satelit
Resolusi
Tinggi
IP4T
Gabungan Data
dari BIG, ATR/BPN,
PEMDA dan Sumber lain
 Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan
RDTR, maka diperlukan pemanfaatan Ilmu Teknologi
yang sudah berkembang saat ini.
 Anggaran yang terbatas, maka mau tidak mau kita
menggunakan IT yang telah ada yang dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan.
 MEMANFAATKAN IT YANG TELAH ADA
1. Menggunakan Aplikasi dari Garmin
2. Memanfaatkan Google Earth sebagai penyedia Peta
Citra Satelit resolusi rendah
3. Memanfaatkan SAS Planet untuk penyediaan citra
satelit dari berbagai vendor penyedia peta
4. Memanfaatkan Peta hasil Foto Udara
 PENGADAAN SARANA PEMETAAN
1. Pengadaan Citra Satelit resolusi tinggi GeoEYE-1
2. Pengadaan Drone (pesawat tanpa awak) dengan
kualitas pemetaan foto udara yang baik dan lebih
detail.
KEKURANGAN :
 harga mahal ($16/km2),
 tanggal perekaman data tergantung dari arsip citra satelit dan akan lebih
mahal bilamana dikehendaki perekaman kondisi terkini,
 dinamika pembangunan akan membuat fakta lapang dengan peta tidak
akan sesuai.
 Dalam jangka waktu tertentu, citra satelit akan ketinggalan sehingga perlu
pengadaan citra baru dengan perekaman terkini
KELEBIHAN
 Mudah mendapatkan (tergantung anggaran yang disediakan)
 Pengolahan data dilakukan pihak ketiga sehingga peta yang diberikan
sudah siap pakai
 Hasil band dari citra satelit dapat diinterpretasi untuk jangka panjang dan
peta tematik yang bervariasi
KEKURANGAN
 Memerlukan sumberdaya setempat untuk pengoperasian Drone dan
Pengolahan Datanya
 Untuk mendapatkan koreksi geometrik diperlukan pengambilan Ground
Control Point (GCP)
 Membutuhkan alokasi biaya & waktu pengambilan foto udara dan
pengolahan datanya.
 Tergantung pada faktor angin dan cuaca
KELEBIHAN
 Harga lebih murah, 1 drone dan perangkat pengolah datanya 賊 Rp. 80jt (=
370 km2 citra satelit GeoEYE-1 = luas Kota Palu)
 Perekaman data dapat disesuaikan
 Resolusi foto udara lebih tinggi karena pemotretan pada ketinggian 賊 100
meter dpt (dibawah atmosfer) sehingga gambar lebih detail
 Dari 4 ragam yang telah disampaikan sebelumnya, saya
hanya fokus pada PEMANFAATAN APLIKASI DARI
GARMIN
 Dengan mengembangkan Aplikasi dari Garmin,
akhirnya digunakan dengan mudah sebagai Aplikasi
Basis Data Pemetaan.
 Di Kantor Pertanahan Kab. Donggala Pengembangan
Aplikasi Garmin Sebagai INOVASI diberi nama
INOVASI LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
 Landseye adalah Aplikasi Pemetaan dengan
menggabungkan fitur yang terdapat pada
Aplikasi Garmin, add-on BIS (Birdseye Imagery
Satellite) dan GPS Garmin Handhell
 Mengapa kami menyebutnya LANDSEYE?
Karena tanpa BIS pada Garmin, tanah-tanah
(LAND) sulit untuk diidentifikasi.
 LANDSEYE adalah Aplikasi Pemetaan Online yang memiliki fitur Cloud Storage Data
(CSD) sebesar 150 megabyte. Artinya semua data (point, garis dan keterangan)
tersimpan secara ONLINE. Akan tetapi Cloud hanya digunakan sebagai Pertukaran Data.
 CSD sebesar 150mb mampu menampung :
- 170.000 titik informasi, atau
- 967.500 km panjang garis, atau
- 1.682.000 km2 luas bidang tanah.
 Dalam mengakses data di Desa/Kelurahan, maka kedua Kantor ini (Kantor
Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan) harus memiliki Jaringan INTERNET. Jika tidak
memiliki INTERNET, copy data dapat dilakukan langsung via USB
 Pertukaran Data di LANDSEYE menggunakan LOGIN. Agar tiap desa/kelurahan tidak
tertukar/bercampur datanya, maka tiap desa/kelurahan dibuatkan ID dan Password
 Saat ini sudah 5 Kantah yang mendapatkan Aplikasi LANDSEYE, hal yang dipertanyakan
adalah mengenai KEAMANAN DATABASE. Agar database aman, maka kita tidak perlu
menyimpan data di CLOUD, setelah kita mengcopy data yang ada di Cloud, maka Cloud
kembali dikosongkan.
 Aplikasi LANDSEYE sangat mudah digunakan karena hanya merupakan
Aplikasi Basis Data.
 Basis Data yang dimaksud adalah, POINT (menandai bidang tanah dan
memasukkan informasi yang diinginkan) POLYGON (memberi batas
bidang-bidang tanah yang dikuasai secara perseorangan,
BUMN/BUMD, tanah aset pemerintah, fasilitas umum, fasilitas sosial,
dll.
 Jadi hanya POINT dan POLYGON (2 perintah saja yang diakses melalui
Pointer Mouse)
 Akan tetapi Basis data yang dimasukkan pada Landseye, dapat pula
digunakan sebagai sarana informasi pemetaan Desa/Kelurahan
meskipun tanpa diolah
 Bilamana LANDSEYE di Desa/Kelurahan dapat berkomunikasi online
dengan Kantor Pertanahan, Kepala Desa/Lurah dapat menandai
suatu bidang tanah kemudian meminta Informasi atas tanah
tersebut
 Informasi yang dapat diperoleh antara lain : status kepemilikan,
nomor sertipikat, riwayat perolehan, dll (sesuai komitmen antar
pimpinan)
 Dengan LANDSEYE, aparat desa/kelurahan dapat memetakan :
- Tempat-tempat penting di Desa/Kelurahan
- Bidang-bidang tanah kepemilikan penduduknya
- Bidang-bidang tanah dengan status Sengketa
- Bidang-bidang tanah sebagai Aset Pemerintah Daerah
- Cadangan bidang-bidang tanah belum diolah, dll
 Peran serta desa/kelurahan dalam pemetaan maka jumlah bidang
tanah dapat diketahui (semua bidang tanah terpetakan)
 Dengan diketahuinya jumlah bidang tanah, dikolaborasikan dengan
data Pajak dan Pertanahan, maka dapat pula diketahui bidang tanah
yang belum memiliki NJOP dan yang telah memiliki Sertipikat.
 Sebagai basis data untuk penyusunan RDTR
 Dapat diinventarisasi jenis penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah setiap Desa/Kelurahan
 Mengetahui sejak dini adanya tanah-tanah Sengketa di Desa/Kelurahan
dan meminimalisir kemungkinan munculnya sengketa pertanahan yang
baru
AKAN DIKETAHUI JUMLAH BIDANG TANAH
 Bidang tanah Bersertipikat akan disediakan oleh Kantor Pertanahan
 Bidang tanah belum bersertipikat di digitasi oleh Desa / Kelurahan
PENINGKATAN PAD DARI PBB
 Pajak akan ditarik sesuai dengan luasan masing-masing bidang tanah
 Semua bidang tanah akan dapat dikenakan PBB
BASIS DATA PENYUSUNAN RDTR
 Menyediakan Informasi status kepemilikan Bidang-bidang tanah
 Mengendalikan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah
INVENTARISASI DATA P4T
Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan
Tanah
MEMINIMALISIR SENGKETA PERTANAHAN
Memetakan Bidang Tanah bersengketa dan Histori
Kepemilikan Tanah
 Hasil Pemetaan dengan Landseye, selain sebagai bahan
penyusunan RDTR juga dapat digunakan sebagai pengendali
pemanfaatan tanah.
 Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah sedini mungkin
dapat diantisipasi karena diawasi lebih awal langsung oleh
aparat Desa/Kelurahan
 Overlay Peta Bidang Tanah bersertipikat, Peta Pola Tata Ruang
dan Peta Kehutanan + Hasil Digitasi Bidang Tanah di
Desa/Kelurahan dapat mendukung pelaksanaan RDTR
Kelurahan Ganti
Kel. Kabonga Kecil
Kelurahan Maleni
Kel. Gunung Bale
Landseye membantu menata Batas Antar Desa/Kelurahan dari Batas
Sementara yang telah disisipkan ke aplikasi
APL Menurut SK 869/2014
Hutan Produksi SK.869/2014
Landseye dapat mencegah penerbitan Surat-Surat Tanah yang dibuat di
Desa/Kelurahan termasuk Penerbitan Sertipikat pada area Kehutanan
Pemetaan Bidang-Bidang Tanah lebih cepat dan mudah dikenali karena
Overlay Citra Satelit serta informatif
Batas Biru menandakan bidang tanah
Telah bersertipikat.
Informasi yang dimasukkan sesuai
dengan kebutuhan
Batas Putih menandakan hasil digitasi Desa/
Kelurahan
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
Kantor Pertanahan Donggala
mengembangkan Inovasi LANDSEYE
untuk percepatan Pemetaan Bidang
Tanah (Sertipikat/non-Sertipikat)
Dengan Memaduserasikan Peta Rencana
Pola Ruang, Peta Kehutanan dan RDTR,
Pemberian Hak Atas Tanah dan
Perubahan Penggunaan Tanah dapat
dikendalikan.
 Tidak menutup kemungkinan, jika Aplikasi disambut baik
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka akan
dilakukan Pengembangan Aplikasi.
 Yakni Sosialisasi Pengembangan Aplikasi dengan
Pengolahan Data hasil Survey dan Pengolahan Database
Peta Landseye
 Pada akhirnya Database Pemetaan ini dapat pula
dimanfaatkan dalam Perhitungan Luas Bidang Tanah yang
real dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
 DANA DESA senilai 1 Milyar, optimis tidak akan sia-sia jika
dimanfaatkan sebagian di LANDSEYE yang berkelanjutan
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
Ad

Recommended

INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
ATR/BPN and navigate.net region Sulawesi Tengah
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
Mgs Zulfikar Rasyidi
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Khalid Adam
23
23
ergi bari
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
ushfia
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Arya Pinandita
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
antohardiyanto
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
ushfia
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
Yustus Rona
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
Ardiyanto Maksimilianus
Tayangan PII 2013
Tayangan PII 2013
Mgs Zulfikar Rasyidi
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
riyanto apri
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
laboratorium pwkuinam
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
ushfia
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mgs Zulfikar Rasyidi
Monday's gerung
Monday's gerung
Rachyma Briston
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Alhilal Furqan
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
ushfia
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Musnanda Satar
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
CIFOR-ICRAF
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Haryo Armono
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
ushfia
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
Musnanda Satar
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
numlock123
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Yulianto Dwi Prasetyo
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi

More Related Content

What's hot (20)

130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
Yustus Rona
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
Ardiyanto Maksimilianus
Tayangan PII 2013
Tayangan PII 2013
Mgs Zulfikar Rasyidi
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
riyanto apri
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
laboratorium pwkuinam
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
ushfia
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mgs Zulfikar Rasyidi
Monday's gerung
Monday's gerung
Rachyma Briston
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Alhilal Furqan
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
ushfia
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Musnanda Satar
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
CIFOR-ICRAF
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Haryo Armono
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
ushfia
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
Musnanda Satar
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
numlock123
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
Yustus Rona
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
riyanto apri
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
laboratorium pwkuinam
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
ushfia
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mgs Zulfikar Rasyidi
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Alhilal Furqan
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
ushfia
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Musnanda Satar
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
CIFOR-ICRAF
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Haryo Armono
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
ushfia
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
Musnanda Satar
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
numlock123

Viewers also liked (20)

Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Yulianto Dwi Prasetyo
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
pengertian peta dan komponen peta
pengertian peta dan komponen peta
Rahmad Syahid
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Nur Hilaliyah
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
2017 surabaya materi rest ok
2017 surabaya materi rest ok
Bagus Widi Kurnianto
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
joihot
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Penataan Ruang
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "GRUPBOX"
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "GRUPBOX"
ATR/BPN and navigate.net region Sulawesi Tengah
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Gedhe Foundation
Resume paper sip united states
Resume paper sip united states
Anindya N. Rafitricia
Konsinyasi
Konsinyasi
ayunanda17
Study kelayakan Kewirausahaan
Study kelayakan Kewirausahaan
Institute Technology of Adhi Tama Surabaya
Sengketa Tanah di Indonesia
Sengketa Tanah di Indonesia
The1 Uploader
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
Yogan Daru Prabowo
Grand design pasar minggu
Grand design pasar minggu
Cahyo jojo
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Surabaya
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Surabaya
infosanitasi
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Dadang Solihin
The Green Sustainibility Urban Community
The Green Sustainibility Urban Community
Yopie Herdiansyah
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Yulianto Dwi Prasetyo
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
pengertian peta dan komponen peta
pengertian peta dan komponen peta
Rahmad Syahid
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Nur Hilaliyah
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
Lampiran III 1 Peta Zonasi Kecamatan
joihot
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Penataan Ruang
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Gedhe Foundation
Sengketa Tanah di Indonesia
Sengketa Tanah di Indonesia
The1 Uploader
Grand design pasar minggu
Grand design pasar minggu
Cahyo jojo
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Surabaya
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Surabaya
infosanitasi
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Dadang Solihin
The Green Sustainibility Urban Community
The Green Sustainibility Urban Community
Yopie Herdiansyah
Ad

Recently uploaded (9)

Ppt Bab 7 P. kepramukaan. almi Waina sekedang
Ppt Bab 7 P. kepramukaan. almi Waina sekedang
AlmiWaina
Pertemuan 6.pptqjdqejhjeqgfhjefhjejfgejhfqfq
Pertemuan 6.pptqjdqejhjeqgfhjefhjejfgejhfqfq
20randomm10
MINGGU RASAKAN SENSASI GAME GACOR BRUTAL MUDAH JACKPOT油!!!
MINGGU RASAKAN SENSASI GAME GACOR BRUTAL MUDAH JACKPOT油!!!
GRAB
Presentation2.pptxgggggggggggg4444gggggggggggggg
Presentation2.pptxgggggggggggg4444gggggggggggggg
waodenurulmutia
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
officialpino35
ELTONMPO-WELCOME-BONUS-NEW-MEMBER-30%.pdf
ELTONMPO-WELCOME-BONUS-NEW-MEMBER-30%.pdf
ELTONMPO88
ELTONMPO PLATFORM JUDI SLOT GACOR ANTI RUNGKAD 2025
ELTONMPO PLATFORM JUDI SLOT GACOR ANTI RUNGKAD 2025
ELTONMPO
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
officialpino35
Requirement SpesifiCation_Develop_Required_Data_Model.pptx
Requirement SpesifiCation_Develop_Required_Data_Model.pptx
Asep Somantri
Ppt Bab 7 P. kepramukaan. almi Waina sekedang
Ppt Bab 7 P. kepramukaan. almi Waina sekedang
AlmiWaina
Pertemuan 6.pptqjdqejhjeqgfhjefhjejfgejhfqfq
Pertemuan 6.pptqjdqejhjeqgfhjefhjejfgejhfqfq
20randomm10
MINGGU RASAKAN SENSASI GAME GACOR BRUTAL MUDAH JACKPOT油!!!
MINGGU RASAKAN SENSASI GAME GACOR BRUTAL MUDAH JACKPOT油!!!
GRAB
Presentation2.pptxgggggggggggg4444gggggggggggggg
Presentation2.pptxgggggggggggg4444gggggggggggggg
waodenurulmutia
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
officialpino35
ELTONMPO-WELCOME-BONUS-NEW-MEMBER-30%.pdf
ELTONMPO-WELCOME-BONUS-NEW-MEMBER-30%.pdf
ELTONMPO88
ELTONMPO PLATFORM JUDI SLOT GACOR ANTI RUNGKAD 2025
ELTONMPO PLATFORM JUDI SLOT GACOR ANTI RUNGKAD 2025
ELTONMPO
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
PINOQQ adalah situs Poker Yang sudah Terbukti Member Selalu Menang dan Menye...
officialpino35
Requirement SpesifiCation_Develop_Required_Data_Model.pptx
Requirement SpesifiCation_Develop_Required_Data_Model.pptx
Asep Somantri
Ad

PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE

  • 1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Disampaikan pada : Sosialisasi Integrasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Pertanahan Tanggal 27 Mei 2016
  • 2. UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang ; PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dlm Penataan Ruang; PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
  • 3. Memahami RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Amanah PP No. 15 Tahun 2010 Pasal 59 Disusun pada wilayah kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota Disusun pada kawasan yang direncanakan menjadi kawasan perkotaan. Melindungi Fungsi Ruang
  • 4. Kawasan Perdagangan dan Jasa Koridor Jl. Moh. Hatta, Jl. Juanda dan Jl. Veteran Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasar Bambaru dan Pasar Masomba
  • 5. Pemindahan aktifitas pemerintahan Kab. Donggala dari Kota Palu ke Kec. Banawa sejak tahun 2000 mengakibatkan meningkatnya penggunaan tanah terutama untuk kawasan perkantoran perdagangan, permukiman, dan pariwisata di Kelurahan Ganti, Boya, Boneoge, Labuan Bajo, Gunung Bale, Tanjung Batu, Kabonga Besar dan Kabonga Kecil. Pembahasan Penyusunan RDTR baru dimulai pertengahan tahun 2014 dan unit LPSE di pertengahan tahun 2015
  • 6. Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) menyajikan informasi mengenai dinamika perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTR, dan ketersediaan serta kebutuhan tanah sebagai arahan progran strategis pertanahan (reforma agraria, pendaftaran positif dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum) dlm rangka menunjang pembangunan dan menjadi referensi dlm menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang. Dengan terbitnya RDTR Kecamatan skala 1 : 5.000 yg menjadi acuan dlm perizinan pemanfaatan ruang, maka perlu disusun neraca penatagunaan tanah kecamatan dgn skala yg sama. Penyusunan NPGT Kecamatan dpt menjadi bahan evaluasi pemanfaatan ruang kecamatan dan dpt menjadi acuan dlm pelayanan administrasi pertanahan terutama dlm rangka penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Selain NPGT kecamatan jg dpt menjadi bahan pertimbangan dlm penentuan program-program pertanahan.
  • 7. Data Wilayah Administrasi Data fisiografis Data kependudukan Data ekonomi dan keuangan Data ketersediaan sarana dan prasarana Data peruntukan ruang Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Peta satelit resolusi tinggi Peta rupa bumi dan peta tematik Jenis dan intensitas kegiatan
  • 8. Data Wilayah Administrasi Data peruntukan ruang Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Peta satelit resolusi tinggi Peta rupa bumi dan peta tematik Data yang kaitannya dengan Pemetaan dapat dikomparansi antara BIG, ATR/BPN, Pemda setempat dan sumber lain
  • 9. Wilayah Administrasi Peruntukan Ruang Peta Tematik & Rupa Bumi Citra Satelit Resolusi Tinggi IP4T Gabungan Data dari BIG, ATR/BPN, PEMDA dan Sumber lain
  • 10. Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan RDTR, maka diperlukan pemanfaatan Ilmu Teknologi yang sudah berkembang saat ini. Anggaran yang terbatas, maka mau tidak mau kita menggunakan IT yang telah ada yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
  • 11. MEMANFAATKAN IT YANG TELAH ADA 1. Menggunakan Aplikasi dari Garmin 2. Memanfaatkan Google Earth sebagai penyedia Peta Citra Satelit resolusi rendah 3. Memanfaatkan SAS Planet untuk penyediaan citra satelit dari berbagai vendor penyedia peta 4. Memanfaatkan Peta hasil Foto Udara
  • 12. PENGADAAN SARANA PEMETAAN 1. Pengadaan Citra Satelit resolusi tinggi GeoEYE-1 2. Pengadaan Drone (pesawat tanpa awak) dengan kualitas pemetaan foto udara yang baik dan lebih detail.
  • 13. KEKURANGAN : harga mahal ($16/km2), tanggal perekaman data tergantung dari arsip citra satelit dan akan lebih mahal bilamana dikehendaki perekaman kondisi terkini, dinamika pembangunan akan membuat fakta lapang dengan peta tidak akan sesuai. Dalam jangka waktu tertentu, citra satelit akan ketinggalan sehingga perlu pengadaan citra baru dengan perekaman terkini KELEBIHAN Mudah mendapatkan (tergantung anggaran yang disediakan) Pengolahan data dilakukan pihak ketiga sehingga peta yang diberikan sudah siap pakai Hasil band dari citra satelit dapat diinterpretasi untuk jangka panjang dan peta tematik yang bervariasi
  • 14. KEKURANGAN Memerlukan sumberdaya setempat untuk pengoperasian Drone dan Pengolahan Datanya Untuk mendapatkan koreksi geometrik diperlukan pengambilan Ground Control Point (GCP) Membutuhkan alokasi biaya & waktu pengambilan foto udara dan pengolahan datanya. Tergantung pada faktor angin dan cuaca KELEBIHAN Harga lebih murah, 1 drone dan perangkat pengolah datanya 賊 Rp. 80jt (= 370 km2 citra satelit GeoEYE-1 = luas Kota Palu) Perekaman data dapat disesuaikan Resolusi foto udara lebih tinggi karena pemotretan pada ketinggian 賊 100 meter dpt (dibawah atmosfer) sehingga gambar lebih detail
  • 15. Dari 4 ragam yang telah disampaikan sebelumnya, saya hanya fokus pada PEMANFAATAN APLIKASI DARI GARMIN Dengan mengembangkan Aplikasi dari Garmin, akhirnya digunakan dengan mudah sebagai Aplikasi Basis Data Pemetaan. Di Kantor Pertanahan Kab. Donggala Pengembangan Aplikasi Garmin Sebagai INOVASI diberi nama INOVASI LANDSEYE
  • 17. Landseye adalah Aplikasi Pemetaan dengan menggabungkan fitur yang terdapat pada Aplikasi Garmin, add-on BIS (Birdseye Imagery Satellite) dan GPS Garmin Handhell Mengapa kami menyebutnya LANDSEYE? Karena tanpa BIS pada Garmin, tanah-tanah (LAND) sulit untuk diidentifikasi.
  • 18. LANDSEYE adalah Aplikasi Pemetaan Online yang memiliki fitur Cloud Storage Data (CSD) sebesar 150 megabyte. Artinya semua data (point, garis dan keterangan) tersimpan secara ONLINE. Akan tetapi Cloud hanya digunakan sebagai Pertukaran Data. CSD sebesar 150mb mampu menampung : - 170.000 titik informasi, atau - 967.500 km panjang garis, atau - 1.682.000 km2 luas bidang tanah. Dalam mengakses data di Desa/Kelurahan, maka kedua Kantor ini (Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan) harus memiliki Jaringan INTERNET. Jika tidak memiliki INTERNET, copy data dapat dilakukan langsung via USB Pertukaran Data di LANDSEYE menggunakan LOGIN. Agar tiap desa/kelurahan tidak tertukar/bercampur datanya, maka tiap desa/kelurahan dibuatkan ID dan Password Saat ini sudah 5 Kantah yang mendapatkan Aplikasi LANDSEYE, hal yang dipertanyakan adalah mengenai KEAMANAN DATABASE. Agar database aman, maka kita tidak perlu menyimpan data di CLOUD, setelah kita mengcopy data yang ada di Cloud, maka Cloud kembali dikosongkan.
  • 19. Aplikasi LANDSEYE sangat mudah digunakan karena hanya merupakan Aplikasi Basis Data. Basis Data yang dimaksud adalah, POINT (menandai bidang tanah dan memasukkan informasi yang diinginkan) POLYGON (memberi batas bidang-bidang tanah yang dikuasai secara perseorangan, BUMN/BUMD, tanah aset pemerintah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dll. Jadi hanya POINT dan POLYGON (2 perintah saja yang diakses melalui Pointer Mouse) Akan tetapi Basis data yang dimasukkan pada Landseye, dapat pula digunakan sebagai sarana informasi pemetaan Desa/Kelurahan meskipun tanpa diolah
  • 20. Bilamana LANDSEYE di Desa/Kelurahan dapat berkomunikasi online dengan Kantor Pertanahan, Kepala Desa/Lurah dapat menandai suatu bidang tanah kemudian meminta Informasi atas tanah tersebut Informasi yang dapat diperoleh antara lain : status kepemilikan, nomor sertipikat, riwayat perolehan, dll (sesuai komitmen antar pimpinan) Dengan LANDSEYE, aparat desa/kelurahan dapat memetakan : - Tempat-tempat penting di Desa/Kelurahan - Bidang-bidang tanah kepemilikan penduduknya - Bidang-bidang tanah dengan status Sengketa - Bidang-bidang tanah sebagai Aset Pemerintah Daerah - Cadangan bidang-bidang tanah belum diolah, dll
  • 21. Peran serta desa/kelurahan dalam pemetaan maka jumlah bidang tanah dapat diketahui (semua bidang tanah terpetakan) Dengan diketahuinya jumlah bidang tanah, dikolaborasikan dengan data Pajak dan Pertanahan, maka dapat pula diketahui bidang tanah yang belum memiliki NJOP dan yang telah memiliki Sertipikat. Sebagai basis data untuk penyusunan RDTR Dapat diinventarisasi jenis penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah setiap Desa/Kelurahan Mengetahui sejak dini adanya tanah-tanah Sengketa di Desa/Kelurahan dan meminimalisir kemungkinan munculnya sengketa pertanahan yang baru
  • 22. AKAN DIKETAHUI JUMLAH BIDANG TANAH Bidang tanah Bersertipikat akan disediakan oleh Kantor Pertanahan Bidang tanah belum bersertipikat di digitasi oleh Desa / Kelurahan PENINGKATAN PAD DARI PBB Pajak akan ditarik sesuai dengan luasan masing-masing bidang tanah Semua bidang tanah akan dapat dikenakan PBB BASIS DATA PENYUSUNAN RDTR Menyediakan Informasi status kepemilikan Bidang-bidang tanah Mengendalikan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah INVENTARISASI DATA P4T Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah MEMINIMALISIR SENGKETA PERTANAHAN Memetakan Bidang Tanah bersengketa dan Histori Kepemilikan Tanah
  • 23. Hasil Pemetaan dengan Landseye, selain sebagai bahan penyusunan RDTR juga dapat digunakan sebagai pengendali pemanfaatan tanah. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah sedini mungkin dapat diantisipasi karena diawasi lebih awal langsung oleh aparat Desa/Kelurahan Overlay Peta Bidang Tanah bersertipikat, Peta Pola Tata Ruang dan Peta Kehutanan + Hasil Digitasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dapat mendukung pelaksanaan RDTR
  • 24. Kelurahan Ganti Kel. Kabonga Kecil Kelurahan Maleni Kel. Gunung Bale Landseye membantu menata Batas Antar Desa/Kelurahan dari Batas Sementara yang telah disisipkan ke aplikasi
  • 25. APL Menurut SK 869/2014 Hutan Produksi SK.869/2014 Landseye dapat mencegah penerbitan Surat-Surat Tanah yang dibuat di Desa/Kelurahan termasuk Penerbitan Sertipikat pada area Kehutanan
  • 26. Pemetaan Bidang-Bidang Tanah lebih cepat dan mudah dikenali karena Overlay Citra Satelit serta informatif Batas Biru menandakan bidang tanah Telah bersertipikat. Informasi yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan Batas Putih menandakan hasil digitasi Desa/ Kelurahan
  • 28. Kantor Pertanahan Donggala mengembangkan Inovasi LANDSEYE untuk percepatan Pemetaan Bidang Tanah (Sertipikat/non-Sertipikat) Dengan Memaduserasikan Peta Rencana Pola Ruang, Peta Kehutanan dan RDTR, Pemberian Hak Atas Tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah dapat dikendalikan.
  • 29. Tidak menutup kemungkinan, jika Aplikasi disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka akan dilakukan Pengembangan Aplikasi. Yakni Sosialisasi Pengembangan Aplikasi dengan Pengolahan Data hasil Survey dan Pengolahan Database Peta Landseye Pada akhirnya Database Pemetaan ini dapat pula dimanfaatkan dalam Perhitungan Luas Bidang Tanah yang real dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan DANA DESA senilai 1 Milyar, optimis tidak akan sia-sia jika dimanfaatkan sebagian di LANDSEYE yang berkelanjutan