ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Penyusunan rkpd sri

•
•
Srie Maryati
Srie Maryati

tekhnis penyusunan RKPD

1 of 28
Download to read offline
PENYUSUNAN RKPD: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SRI MARYATI
SINKRONISASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN RPJP NASIONAL DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUN PEDOMAN 20 TAHUN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN RPJM NASIONAL RKP RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD DIACU RTRW NASIONAL RTRW DAERAH KUA - PPAS APBD
RPJP NASIONAL RPJP KL RPJM NASIONAL RENSTRA KL RKP RK KL Nasional Kementerian Daerah RPJPD RENSTRA SKPD RKPD & RKSKPD APBN APBN KL APBD HIRARKI PERENCANAAN 3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KETERKAITAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH SESUAI UU 23/2014 TTG PEMERINTAHANDAERAH TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH • peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat • kesempatan kerja • lapangan berusaha • meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik • daya saing Daerah sinkronisasidan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikanoleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan K/L PROV+KAB/KOTA TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat PROV KAB @kemendag @kemendagri @kemendagri_ri
SINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNAN NasionaldanDaerah(BerdasarkanUUNo.23Tahun2014) 1. Sikronisasi Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain Bersama (SEB) dengan Surat Edaran Mdn dengan Mppn. 2. Konsistensi • Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. • Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya). @kemendag @kemendagri @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD PROV Rancangan Akhir RKPD SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan RenjaSKPD Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERGUB ttgRKPD Fasilitasi Menteri RAKORTEK Rancangan Awal RKP Dalam pelaksanaan perencanaan Tahunan, Pusat dan Daerah membahas PN & Target Pembangunan Tahunan dalam KORTEKRENBANG HUBUNGANRKPDDANRKP
• Sesuai Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. pendapatan masyarakat; 2. kesempatan kerja; 3. lapangan berusaha; 4. akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. daya saing Daerah. • Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP RPJPD RPJMD RKPD Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI Menggunakan pendekatan: • Teknokratik; • Partisipatif; • Politis; • Atas-bawah; • Bawah-atas. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional1 Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing 2 Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah3 Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global 4 Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 5
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 263 & Pasal 264) Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik Ditetapkan dengan Perkada RPJPD RPJMD RKPD
FAKTOR PENTING DALAM AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KETERSEDIAAN DATA ISU STRATEGIS DAERAH (KONDISI, MASALAH, DAN POTENSI DAERAH) ISU STRATEGIS NASIONAL ISU GLOBAL (SDG’s) KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DUKUNGAN REGULASI 1 2 3 4 5 6
Prinsip Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1) Participative, yaitu rakyat harus harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya. 2) Sustainable, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip sustainbale ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus- menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. 3) Holistic, sesuai dengan artinya "menyeluruh", prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek, dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.
Sistematika dan Cakupan RKPD (pasal 78 Permendagri 86/2017) a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah; d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD; g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. PERMENDAGRI 40/2020
30 PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PENGENDALIAN COVID DAN REVITALISASI PASCA COVID Dasar Pengawalan budidaya pertanian lokal termasuk pengawasan distribusi pupuk dan benih Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan Pengawalan program Bantuan Sosial Pusat dan peningkatan cakupan melalui Bantuan Sosial Daerah e) Operasi pasar murah online 03 a) Belanja Bantuan Sosial Daerah b) 04 c) d) 3. Menjaga Ekonomi Lokal: a) Relaksasi pajak daerah terutama pada sector usaha vital (pariwisata, industry, dll) b) Stimulus pemodalan terutama bagi industry sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM c) Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah d) Bantuan untuk sector non informal 4. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat: 02 2. Refocusing APBD: a) Optimalisasi APBD 2020 dan RAPBD 2021 untuk mitigasi dampak multisector COVID 19 b) Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan dana desa untuk surveillans COVID 19 c) Mendorong partisipasi sektor non pemerintah 1. Pengendalian Penyebaran Virus : a) Memperketat kebijakan Social pengawasan warganya Kampanye massal hidup bersih dan sehat Distancing temasuk di tempat umum dan komplek perumahan b) Optimalisasi peran RT dan RW dalam c) d) Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di Sosial daerah dengan ijin Menteri Kesehatan e) Peningkatan kapasitas RS Daerah dan jumlah ruang isolasi 01
Penyusunan rkpd sri
TARGET NASIONAL PEMDA K/L PEMDA PEMDAPEMDAPEMDAK/L K/L K/L K/L
ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Prov (2) Target Prov (5) Target Kab (1) Target Kab (0,5) Target Kota (1,5) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Target Kec A (0,2) Target Kec B (0,7) Target Kec C (0,1) Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota
Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II III IV V Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 .... 1 2 Sasaran, program dan kegiatan PD I II III IV V Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 .... 12 RPJPD RPJMD RKPD Renstra PD Renja PD KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatandan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan danstabilitasekonomi. 2015-2018: 5,0 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 5,7-6,0 Rasio Gini (indeks) 0,360 – 0,374 Tingkat Kemiskinan (persen) 6,0 – 7,0 Mar 2019: 9,41 Mar 2019: 0,382 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 3,6 – 4,3 Agt 2019: 5,28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 75,54 2018: 71,39 Penurunan Emisi Gas RumahKaca (GRK) menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) 27,3% 2018: 22,5% SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024: PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS 2244
VISI-MISI PRESIDEN PROGRAM PRIORITAS 7 AGENDA PEMBANGUNAN 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2 Struktur Ekonomi yangProduktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3 Pembangunan yang Meratadan Berkeadilan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5 Kemajuan Budaya yangMencerminkan Kepribadian Bangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerahdalam Kerangka Negara Kesatuan 1 Pembangunan SDM 2 Pembangunan Infrastruktur 3 Penyederhanaan Regulasi 5 Transformasi Ekonomi 4 Penyederhanaan Birokrasi Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 1 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 2 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing3 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan4 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar5 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 6 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik7 12 Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 ºÝºÝߣ
SASARAN MAKRO – TARGET PEMBANGUNAN 2021 2020 2021 5,3 5,4 – 5,7 4,5 - 5,0 5,1 – 5,5 2,0 – 2,5* 2020 2021 8,5 – 9,0 8,0 – 8,5 8,7 – 9,2 8,3 – 8,8 2020 2021 4,8 -5,0* 4,8 – 5,1 5,1 – 5,3 4,8 – 5,2 2020 2021 0,375 – 0,380 0,372 – 0,375 0,376 – 0,380 0,373 – 0,376 2020 2021 72,5 73,3 72,2 73,0 Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan (%) Pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah dari sasaran RPJMN, berdampak pada upaya pencapaian sasaran pembangunan lainnya Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) * Sasaran APBN. Outlook RPJMN 5,0 – 5,2 Rasio Gini RPJMN 2020-2024 Outlook/RKP 2021 2 Ket:*Terdapat potensi penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebagai dampak Pandemik COVID-19.
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Tujuan/Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. Prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
24 ALUR PIKIR PENENTUAN SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROYEK PRIORITAS (MAYOR PROJECT) MENDUKUNG MP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI KEGIATAN PRIORITAS MENDUKUNG KPPEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI PROGRAM PRIORITAS MENGACU PADA PP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI TEMA PEMBANGUNAN MENGACU PADA TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI
PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL Urusan Pendidikan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Melalui: a) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; b) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing; 25 CONTOH
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021 Dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting melalui: a. penyelenggaraan PAUD; • penguatan UKS/M; • bantuan sanitasi sekolah; dan • kelas parenting. Dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya. (antara lain: Penanganan anak tidak sekolah, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembanguan Gender, Olah Raga Prestasi Indonesia, Manajemen Talenta Indonesia, Pengarusutamaan Gender dan lain-lain). Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; CONTOH
27 CONTOH
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota sertainfrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Peningkatan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasaserta pengembangan industri kreatif Peningkatan keamanan dan ketertiban umum Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi sendi kehidupan masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021 1 2 3 4 5 6 7 Tema: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi CONTOH

More Related Content

Penyusunan rkpd sri

  • 1. PENYUSUNAN RKPD: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SRI MARYATI
  • 2. SINKRONISASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN RPJP NASIONAL DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUN PEDOMAN 20 TAHUN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN RPJM NASIONAL RKP RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD DIACU RTRW NASIONAL RTRW DAERAH KUA - PPAS APBD
  • 3. RPJP NASIONAL RPJP KL RPJM NASIONAL RENSTRA KL RKP RK KL Nasional Kementerian Daerah RPJPD RENSTRA SKPD RKPD & RKSKPD APBN APBN KL APBD HIRARKI PERENCANAAN 3
  • 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KETERKAITAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH SESUAI UU 23/2014 TTG PEMERINTAHANDAERAH TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH • peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat • kesempatan kerja • lapangan berusaha • meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik • daya saing Daerah sinkronisasidan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikanoleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan K/L PROV+KAB/KOTA TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat PROV KAB @kemendag @kemendagri @kemendagri_ri
  • 5. SINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNAN NasionaldanDaerah(BerdasarkanUUNo.23Tahun2014) 1. Sikronisasi Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain Bersama (SEB) dengan Surat Edaran Mdn dengan Mppn. 2. Konsistensi • Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. • Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya). @kemendag @kemendagri @kemendagri_ri
  • 6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD PROV Rancangan Akhir RKPD SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan RenjaSKPD Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERGUB ttgRKPD Fasilitasi Menteri RAKORTEK Rancangan Awal RKP Dalam pelaksanaan perencanaan Tahunan, Pusat dan Daerah membahas PN & Target Pembangunan Tahunan dalam KORTEKRENBANG HUBUNGANRKPDDANRKP
  • 7. • Sesuai Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. pendapatan masyarakat; 2. kesempatan kerja; 3. lapangan berusaha; 4. akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. daya saing Daerah. • Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional PEMBANGUNAN DAERAH
  • 8. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP RPJPD RPJMD RKPD Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI Menggunakan pendekatan: • Teknokratik; • Partisipatif; • Politis; • Atas-bawah; • Bawah-atas. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 9. PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional1 Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing 2 Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah3 Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global 4 Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 5
  • 10. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 263 & Pasal 264) Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik Ditetapkan dengan Perkada RPJPD RPJMD RKPD
  • 11. FAKTOR PENTING DALAM AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KETERSEDIAAN DATA ISU STRATEGIS DAERAH (KONDISI, MASALAH, DAN POTENSI DAERAH) ISU STRATEGIS NASIONAL ISU GLOBAL (SDG’s) KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DUKUNGAN REGULASI 1 2 3 4 5 6
  • 12. Prinsip Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1) Participative, yaitu rakyat harus harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya. 2) Sustainable, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip sustainbale ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus- menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. 3) Holistic, sesuai dengan artinya "menyeluruh", prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek, dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.
  • 13. Sistematika dan Cakupan RKPD (pasal 78 Permendagri 86/2017) a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah; d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD; g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. PERMENDAGRI 40/2020
  • 14. 30 PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PENGENDALIAN COVID DAN REVITALISASI PASCA COVID Dasar Pengawalan budidaya pertanian lokal termasuk pengawasan distribusi pupuk dan benih Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan Pengawalan program Bantuan Sosial Pusat dan peningkatan cakupan melalui Bantuan Sosial Daerah e) Operasi pasar murah online 03 a) Belanja Bantuan Sosial Daerah b) 04 c) d) 3. Menjaga Ekonomi Lokal: a) Relaksasi pajak daerah terutama pada sector usaha vital (pariwisata, industry, dll) b) Stimulus pemodalan terutama bagi industry sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM c) Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah d) Bantuan untuk sector non informal 4. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat: 02 2. Refocusing APBD: a) Optimalisasi APBD 2020 dan RAPBD 2021 untuk mitigasi dampak multisector COVID 19 b) Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan dana desa untuk surveillans COVID 19 c) Mendorong partisipasi sektor non pemerintah 1. Pengendalian Penyebaran Virus : a) Memperketat kebijakan Social pengawasan warganya Kampanye massal hidup bersih dan sehat Distancing temasuk di tempat umum dan komplek perumahan b) Optimalisasi peran RT dan RW dalam c) d) Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di Sosial daerah dengan ijin Menteri Kesehatan e) Peningkatan kapasitas RS Daerah dan jumlah ruang isolasi 01
  • 17. ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Prov (2) Target Prov (5) Target Kab (1) Target Kab (0,5) Target Kota (1,5) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Target Kec A (0,2) Target Kec B (0,7) Target Kec C (0,1) Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota
  • 18. Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II III IV V Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 .... 1 2 Sasaran, program dan kegiatan PD I II III IV V Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 .... 12 RPJPD RPJMD RKPD Renstra PD Renja PD KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 19. Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatandan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan danstabilitasekonomi. 2015-2018: 5,0 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 5,7-6,0 Rasio Gini (indeks) 0,360 – 0,374 Tingkat Kemiskinan (persen) 6,0 – 7,0 Mar 2019: 9,41 Mar 2019: 0,382 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 3,6 – 4,3 Agt 2019: 5,28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 75,54 2018: 71,39 Penurunan Emisi Gas RumahKaca (GRK) menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) 27,3% 2018: 22,5% SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024: PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS 2244
  • 20. VISI-MISI PRESIDEN PROGRAM PRIORITAS 7 AGENDA PEMBANGUNAN 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2 Struktur Ekonomi yangProduktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3 Pembangunan yang Meratadan Berkeadilan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5 Kemajuan Budaya yangMencerminkan Kepribadian Bangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerahdalam Kerangka Negara Kesatuan 1 Pembangunan SDM 2 Pembangunan Infrastruktur 3 Penyederhanaan Regulasi 5 Transformasi Ekonomi 4 Penyederhanaan Birokrasi Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 1 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 2 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing3 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan4 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar5 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 6 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik7 12 Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 ºÝºÝߣ
  • 21. SASARAN MAKRO – TARGET PEMBANGUNAN 2021 2020 2021 5,3 5,4 – 5,7 4,5 - 5,0 5,1 – 5,5 2,0 – 2,5* 2020 2021 8,5 – 9,0 8,0 – 8,5 8,7 – 9,2 8,3 – 8,8 2020 2021 4,8 -5,0* 4,8 – 5,1 5,1 – 5,3 4,8 – 5,2 2020 2021 0,375 – 0,380 0,372 – 0,375 0,376 – 0,380 0,373 – 0,376 2020 2021 72,5 73,3 72,2 73,0 Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan (%) Pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah dari sasaran RPJMN, berdampak pada upaya pencapaian sasaran pembangunan lainnya Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) * Sasaran APBN. Outlook RPJMN 5,0 – 5,2 Rasio Gini RPJMN 2020-2024 Outlook/RKP 2021 2 Ket:*Terdapat potensi penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebagai dampak Pandemik COVID-19.
  • 22. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
  • 23. Tujuan/Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. Prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  • 24. 24 ALUR PIKIR PENENTUAN SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROYEK PRIORITAS (MAYOR PROJECT) MENDUKUNG MP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI KEGIATAN PRIORITAS MENDUKUNG KPPEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI PROGRAM PRIORITAS MENGACU PADA PP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI TEMA PEMBANGUNAN MENGACU PADA TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI
  • 25. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL Urusan Pendidikan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Melalui: a) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; b) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing; 25 CONTOH
  • 26. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021 Dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting melalui: a. penyelenggaraan PAUD; • penguatan UKS/M; • bantuan sanitasi sekolah; dan • kelas parenting. Dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya. (antara lain: Penanganan anak tidak sekolah, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembanguan Gender, Olah Raga Prestasi Indonesia, Manajemen Talenta Indonesia, Pengarusutamaan Gender dan lain-lain). Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; CONTOH
  • 28. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota sertainfrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Peningkatan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasaserta pengembangan industri kreatif Peningkatan keamanan dan ketertiban umum Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi sendi kehidupan masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021 1 2 3 4 5 6 7 Tema: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi CONTOH