Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Download as ppt, pdf8 likes7,119 views
Dokumen ini membahas peran camat dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa sesuai UU No. 6/2014, yang mencakup pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta tugas camat dalam pengawasan dan pembinaan desa/kelurahan. Ditekankan pula pentingnya kemampuan manajemen camat dan ruang inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Camat diharapkan dapat mengelola tugasnya dengan baik tanpa konflik kepentingan dan berorientasi pada kepentingan umum.
1 of 7
Downloaded 226 times
Ad
Recommended
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
油
Dokumen ini menjelaskan peran camat dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pengelolaan dana desa. Camat bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan kegiatan partisipatif desa. Selain itu, terdapat mekanisme dan prosedur untuk penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
油
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunanPermendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
油
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta dTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
油
Dokumen ini membahas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menekankan peran desa sebagai subjek pembangunan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
油
Dokumen ini membahas strategi peningkatan kapasitas aparatur desa di Indonesia selama pandemi COVID-19, mencakup berbagai tantangan dan solusi terkait manajemen pemerintahan desa. Selain itu, dokumentasi menyampaikan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat desa untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan tata kelola desa yang efektif. Fokus utama terletak pada keterbatasan anggaran, kebutuhan infrastruktur, dan pengembangan regulasi pendukung untuk mendukung pemerintahan desa yang lebih professional.Kewenangan desa
Kewenangan desaEka Saputra
油
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.Powerpoint desa
Powerpoint desavae ri
油
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
油
Dokumen ini membahas tentang pengembangan dan perencanaan desa berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan pendekatan yang berfokus pada partisipasi masyarakat dan strategi perencanaan yang baik. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim di desa. Dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pembangunan desa dijelaskan melalui berbagai peraturan pemerintah yang relevan.Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
油
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
油
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."Power point bpd
Power point bpdPekerja Sosial Masyarakat
油
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila sertaPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa (BPD) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. BPD memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjamin transparansi dalam penggunaan dana desa. Efektivitas pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan pemerintahan desa berjalan efisien dan akuntabel.PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...noldy HP
油
Dokumen ini membahas tentang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014, mencakup kewenangan gubernur dan perangkatnya dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Penekanan pada pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dijelaskan. Selain itu, dokumen ini menyoroti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.Materi Sosialisasi Penyelenggaraan Trantib.ppt
Materi Sosialisasi Penyelenggaraan Trantib.pptEdysonELFangidae1
油
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, pengBadan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
油
Dokumen ini membahas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, termasuk peranannya dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa. BPD memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan BPD juga ditekankan, mengingat banyak isu yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan perempuan perlu disuarakan.Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
油
Dokumen menjelaskan tentang peran dan fungsi kecamatan dalam pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab camat yang berfungsi sebagai pengelola pelayanan publik di tingkat lokal. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seperti keterbatasan wewenang dan sumber daya, serta perlunya reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, ada penekanan pada konsep governance yang melibatkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang baik.Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxAhmadIchsanSakhrul1
油
Evaluasi SAKIP Inspektorat menunjukkan peningkatan kinerja umumnya. Capaian kinerja meliputi peningkatan persentase OPD dengan nilai SAKIP B, tingkat kapabilitas APIP yang stabil, dan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan serta penanganan pengaduan yang meningkat.Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanNurul Dharmayanti
油
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian kinerja tahunan seorang pegawai negeri sipil di Kantor Kelurahan. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, tugas pokok dan jabatan, serta capaian kinerja berupa kegiatan yang dilaksanakan selama setahun terakhir.Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
油
Dokumen ini membahas peran dan tugas kelembagaan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, termasuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Kelembagaan desa bertugas untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, melalui berbagai jenis lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah. Selain itu, lembaga pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan adat istiadat.Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, rancKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
油
Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa untuk mencapai tujuan penggunaan sumber daya. Proses ini mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan data akurat. Selain itu, dijelaskan prinsip-prinsip dan tahapan dalam perencanaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan transparansi.Presentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
油
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
油
Dokumen ini menetapkan standar drafting keputusan bupati di Kabupaten Barru sebagai panduan bagi aparatur sipil negara dan pemangku kepentingan untuk menyusun, mengoreksi, dan memahami produk hukum daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas produk hukum serta meminimalkan risiko pelanggaran melalui penerapan SOP yang jelas. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman kolektif dalam proses penetapan kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatAdelfios Andyka Fatra
油
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang際際滷 UU 23/2014
際際滷 UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
油
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
油
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.Optimalisasi Media Sosial
Optimalisasi Media Sosialsuryokoco suryoputro
油
This document provides 3 key statistics about digital and social media usage in Indonesia:
1. Indonesia has 130 million active Facebook users as of January 2018, a 23% increase from January 2017. 92% of Facebook users in Indonesia access it via mobile.
2. There are 53 million active Instagram users in Indonesia as of January 2018, representing 20% of the total population. 49% of Instagram users are female and 51% are male.
3. Indonesia has 415.7 million total mobile connections as of Q4 2017, representing 157% of the total population. 54% of mobile connections are broadband (3G/4G).Smartphone Foto & Video Production
Smartphone Foto & Video Productionsuryokoco suryoputro
油
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pembuatan konten video mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, editing hingga publikasi. Termasuk juga tips teknis seperti sudut kamera, gerakan kamera, panjang durasi video yang ideal, serta batasan waktu untuk berbagai platform sosial media.More Related Content
What's hot (20)
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
油
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
油
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."Power point bpd
Power point bpdPekerja Sosial Masyarakat
油
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila sertaPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa (BPD) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. BPD memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjamin transparansi dalam penggunaan dana desa. Efektivitas pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan pemerintahan desa berjalan efisien dan akuntabel.PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...noldy HP
油
Dokumen ini membahas tentang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014, mencakup kewenangan gubernur dan perangkatnya dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Penekanan pada pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dijelaskan. Selain itu, dokumen ini menyoroti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.Materi Sosialisasi Penyelenggaraan Trantib.ppt
Materi Sosialisasi Penyelenggaraan Trantib.pptEdysonELFangidae1
油
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, pengBadan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
油
Dokumen ini membahas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, termasuk peranannya dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa. BPD memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan BPD juga ditekankan, mengingat banyak isu yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan perempuan perlu disuarakan.Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
油
Dokumen menjelaskan tentang peran dan fungsi kecamatan dalam pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab camat yang berfungsi sebagai pengelola pelayanan publik di tingkat lokal. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seperti keterbatasan wewenang dan sumber daya, serta perlunya reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, ada penekanan pada konsep governance yang melibatkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang baik.Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxAhmadIchsanSakhrul1
油
Evaluasi SAKIP Inspektorat menunjukkan peningkatan kinerja umumnya. Capaian kinerja meliputi peningkatan persentase OPD dengan nilai SAKIP B, tingkat kapabilitas APIP yang stabil, dan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan serta penanganan pengaduan yang meningkat.Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanNurul Dharmayanti
油
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian kinerja tahunan seorang pegawai negeri sipil di Kantor Kelurahan. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, tugas pokok dan jabatan, serta capaian kinerja berupa kegiatan yang dilaksanakan selama setahun terakhir.Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
油
Dokumen ini membahas peran dan tugas kelembagaan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, termasuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Kelembagaan desa bertugas untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, melalui berbagai jenis lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah. Selain itu, lembaga pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan adat istiadat.Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, rancKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
油
Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan badan permusyawaratan desa untuk mencapai tujuan penggunaan sumber daya. Proses ini mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan data akurat. Selain itu, dijelaskan prinsip-prinsip dan tahapan dalam perencanaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan transparansi.Presentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
油
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
油
Dokumen ini menetapkan standar drafting keputusan bupati di Kabupaten Barru sebagai panduan bagi aparatur sipil negara dan pemangku kepentingan untuk menyusun, mengoreksi, dan memahami produk hukum daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas produk hukum serta meminimalkan risiko pelanggaran melalui penerapan SOP yang jelas. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman kolektif dalam proses penetapan kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatAdelfios Andyka Fatra
油
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang際際滷 UU 23/2014
際際滷 UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
油
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
油
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.More from suryokoco suryoputro (17)
Optimalisasi Media Sosial
Optimalisasi Media Sosialsuryokoco suryoputro
油
This document provides 3 key statistics about digital and social media usage in Indonesia:
1. Indonesia has 130 million active Facebook users as of January 2018, a 23% increase from January 2017. 92% of Facebook users in Indonesia access it via mobile.
2. There are 53 million active Instagram users in Indonesia as of January 2018, representing 20% of the total population. 49% of Instagram users are female and 51% are male.
3. Indonesia has 415.7 million total mobile connections as of Q4 2017, representing 157% of the total population. 54% of mobile connections are broadband (3G/4G).Smartphone Foto & Video Production
Smartphone Foto & Video Productionsuryokoco suryoputro
油
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pembuatan konten video mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, editing hingga publikasi. Termasuk juga tips teknis seperti sudut kamera, gerakan kamera, panjang durasi video yang ideal, serta batasan waktu untuk berbagai platform sosial media.Self Promo Production
Self Promo Productionsuryokoco suryoputro
油
Dokumen ini membahas pentingnya promosi dalam pemasaran, yang meliputi komunikasi persuasif tentang produk kepada konsumen. Berbagai metode komunikasi, baik tradisional maupun digital, dijelaskan sebagai bagian dari proses promosi untuk menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen. Selain itu, dokumen tersebut mencakup tahapan pembuatan materi promosi dan penggunaan perangkat modern dalam distribusinya.Kesiapan Desa menghadapi MEA
Kesiapan Desa menghadapi MEAsuryokoco suryoputro
油
Tiga kalimat:
Pemerintah pusat dan daerah perlu memahami bahwa Dana Desa bersumber dari APBN bukan hibah, serta UU Desa mengatur hak otonomi dan kewenangan Desa dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Aparat pemerintah harus mendukung pelaksanaan UU Desa secara tepat dan menghindari interpretasi yang menyimpang.Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
油
Dokumen ini membahas kesiapan desa dalam menerapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menekankan pentingnya otonomi desa sebagai entitas yang terhubung langsung dengan rakyat. Hal ini mencakup pengakuan atas hak asal-usul desa dan perlunya pengaturan yang jelas tentang pemerintahan desa serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kejanggalan dalam UU Desa yang terkait dengan kepentingan politik dan kesiapan implementasinya.Seputar Media Center
Seputar Media Centersuryokoco suryoputro
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
MEDIA Center merupakan sarana komunikasi organisasi untuk bertukar informasi dengan anggota dan mitra, membangun hubungan dan kepercayaan melalui komunikasi dua arah, serta mendiseminasi informasi publik secara langsung dan tidak langsung. MEDIA Center berperan menampilkan citra organisasi, meningkatkan kapasitas anggota dan relasi, serta memastikan pemangku kepentingan bekerja sama demPP no 43 tahun 2014 desa
PP no 43 tahun 2014 desasuryokoco suryoputro
油
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 menetapkan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang desa, pemerintahan desa, dan mekanisme pembentukan serta pengelolaan desa. Selain itu, peraturan ini mengatur dana desa dan badan usaha milik desa untuk memberdayakan masyarakat lokal.Pp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desasuryokoco suryoputro
油
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.Surat terbuka tentang uu desa
Surat terbuka tentang uu desasuryokoco suryoputro
油
Surat terbuka ini memberikan 5 catatan kritik terkait Undang-Undang Desa, yaitu soal penjelasan pasal terkait pendapatan desa, penghasilan pemerintah desa, BUMDes, pemilihan kepala desa, dan syarat pendidikan kepala desa dan perangkat desa. Surat ini meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki ketidaksesuaian di UU dan peraturan pelaksanaannya.Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESAsuryokoco suryoputro
油
Dokumen ini membahas tentang peraturan terkait desa di Indonesia, menyoroti inkonsistensi antara UU Desa dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada otonomi, masa jabatan kepala desa, serta persyaratan pendidikan calon kepala desa. Analisis menunjukkan bahwa banyak ketentuan dalam UU Desa tidak diimplementasikan dengan baik dalam peraturan pemerintah, yang mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan otonomi desa dan pengelolaan pendapatan asli desa. Terdapat permintaan untuk peninjauan kebijakan agar lebih sesuai dengan semangat reformasi dan desentralisasi.Membaca Diskresi untuk Ingkar pasal 100 PP 43/2014
Membaca Diskresi untuk Ingkar pasal 100 PP 43/2014suryokoco suryoputro
油
Dokumen ini membahas penerapan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan administrasi serta memberikan perlindungan hukum. Diskresi diizinkan dalam keadaan tertentu untuk mengatasi stagnasi dan memberikan kemanfaatan umum, namun harus memenuhi syarat tertentu untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam peraturan mengenai anggaran belanja desa yang mempengaruhi pelaksanaan dan kesejahteraan aparat pemerintahan desa.Mengurai Janji Pemerintah untuk Desa
Mengurai Janji Pemerintah untuk Desa suryokoco suryoputro
油
Dokumen ini merinci UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan mencakup konsep serta kebijakan pemerintah mengenai penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi anggaran. Kebijakan mencakup peran serta pengawasan kementerian dalam pelaksanaan undang-undang, serta program investasi untuk pembangunan perdesaan. Selain itu, terdapat komitmen untuk membangun kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan desa melalui alokasi dana dan pengelolaan sumber daya alam.Prosesi Pembahagiaan Investor
Prosesi Pembahagiaan Investorsuryokoco suryoputro
油
Dokumen ini menjelaskan proses pembahagian hak tanah untuk investasi asing di Indonesia, termasuk ketentuan tentang pendaftaran hak guna usaha (HGU) hingga 95 tahun. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk untuk mengatur kebijakan pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan dengan peran dalam penganggaran dan evaluasi. Pertanyaan tentang strategi pembangunan untuk kepentingan Indonesia atau asing harus dijawab oleh pemerintah dan DPR.Bedah Gagasan Jokowi JK
Bedah Gagasan Jokowi JKsuryokoco suryoputro
油
1. Dokumen tersebut merangkum visi dan program Jokowi-JK terkait pemberdayaan desa, yang mencakup janji alokasi dana desa Rp1,4 miliar per desa, pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, serta delapan prioritas utama untuk memberdayakan desa sesuai UU Desa.Peraturan dan Masalah PKL
Peraturan dan Masalah PKLsuryokoco suryoputro
油
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.RPP tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
RPP tentang Dana Desa Bersumber dari APBNsuryokoco suryoputro
油
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 mengatur tentang pengalokasian dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa, serta digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desasuryokoco suryoputro
油
Dokumen ini membahas penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, menekankan bahwa penghasilan mereka bersumber dari dana perimbangan dalam APBN dan APBD. Selain penghasilan tetap, mereka juga berhak atas jaminan kesehatan dan tunjangan lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Terdapat ketidakcocokan antara PP dan UU yang perlu diatasi untuk memperjelas hak dan kewajiban pemerintah desa.Ad
Recently uploaded (15)
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdfssuser186365
油
manual pengurusan penerimaan banuan kewangan bagi murid sekolah rendahPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 202524012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdf
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfyusrilyuma294225
油
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdf[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfPercepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...YudhaListiyani2
油
Rapat koordinasi koperasi merah putihStrategic Coaching for Leadership Development in Public Sector
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Ad
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
- 1. PERAN CAMAT/KEPALA DISTRIK DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Berdasarkan UU No 6 / 2014 Tentang Desa SOSIALISASI KEBIJAKAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN WILAYAH IV TAHUN 2016 Jakarta 11 Maret 2016
- 2. CAMAT DALAM UU DESA ( UU 6 / 2014 ) Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
- 3. CAMAT DALAM UU PEMDA ( UU 23 / 2014 ) Pasal 25 ayat (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan Pelaksanaannya kepada camat. Pasal 225 ayat (1) Camat mempunyai tugas antara laian huruf (g.) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 4. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ( UU 23 / 2014 PASAL 25 AYAT 1 ) a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan f. peraturan perundang-undangan; g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 5. TUNTUTAN PERAN CAMAT / KEPALA DISTRIK CAMAT salah pelaksana tugas-tugas fasilitasi dan koordinasi namun sekarang banyak diberikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa/kelurahan. CAMAT adalah pengelola desa/kelurahan dengan multi dimensi yang melingkupinya. CAMAT perlu memiliki kemampuan managemen yang tangguh baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya.
- 6. RUANG INOVASI CAMAT / KEPALA DISTRIK UU 23 Tahun 2014 juga membuka ruang untuk berinovasi. Pelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pelayanan publik yang baik, Pemberdayaan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna. Inovasi dalam koridor : Peningkatan efisiensi, Perbaikan efektivitas, Perbaikan kualitas pelayanan, Tidak ada konflik kepentingan, Berorientasi kepada kepentingan umum, Dilakukan secara terbuka, Memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (pasal 387). Pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389)
- 7. TERIMAKASIH SEMOGA BERMANFAAT Suryokoco Suryoputro @suryokoco suryokocolink@gmail.com Ketua PP RPDN @maret_2016