Peran penegakan hukum oleh publik dalam tindak pidana cyber
•
2 likes•917 views
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen ini membahas peran publik dalam penegakan hukum pidana di dunia maya, termasuk kendala dan saran untuk memperbaiki penegakannya melalui pemahaman sosial masyarakat maya dan pembentukan konsensus.
![CyberactivistdancybercrimeSebuah model circumplex (novice (NV), cyber-punks (CP), petty thieves (PT), virus writers (VW), old guard hackers (OG), professional criminals (PC), information warriors (IW), danpolitical activists (PA) dimasukkansebagaisebuahpoinpembahasansaja).[Marcus K. Rogers, 2010]5Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara](https://image.slidesharecdn.com/peranpenegakanhukumolehpublikdalamtindakpidanaupslideshare-111015011136-phpapp02/85/Peran-penegakan-hukum-oleh-publik-dalam-tindak-pidana-cyber-5-320.jpg)
![TeoremaDiskursus [Habermas]Dalamkomunikasidiambiltigamacamsikapperformatifterhadapdunia. Konsensusdapattercapaihanyajikaketigaklaimkesahihanituserentakdipenuhi. Konsepinilah yang dapatmenjadidasartindakankomunikatifantarapenegakhukumdenganmasyarakatmayantarauntukmenciptakanlegitimasipenegakanhukumpidanamayantara.8Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara](https://image.slidesharecdn.com/peranpenegakanhukumolehpublikdalamtindakpidanaupslideshare-111015011136-phpapp02/85/Peran-penegakan-hukum-oleh-publik-dalam-tindak-pidana-cyber-8-320.jpg)
Peran penegakan hukum oleh publik dalam tindak pidana cyber
- 1. PERANPENEGAKANHUKUMOLEHPUBLIKDALAMTINDAKPIDANAMAYANTARA(STUDISOSIOLOGIHUKUMPIDANAMAYANTARA)SYAFRUDDIN RIFA’IEProgram PascasarjanaFakultasHukum UIPeminatanSistemPeradilanPidanaJakarta-Salemba11 Juli 2011
- 2. TujuanPenelitianMengungkapkanbeberapapermasalahanpenegakanhukumpidanamayantaradi Indonesia. Menguraikanpermasalahan yang berkesesuaiandengankenyataan yang dihadapiolehpublikmayantara. Pergerakanmasyarakat yang demikiandinamisdanterusbergerakcepatmemerlukanpemahamanpengamatandaridalamatausetidaknyaperlupembaurandenganlingkungansosial, halinibertujuanuntukmendapatkankesahihanpemahamanmasyarakatdankendala yang dihadapidenganlebihbaikdanbukanhanyapengandaian.Mengungkapkanbagaimanapublikmayantaramenjalankanmekanismepenyelesaianpermasalahan-permasalahanhukumnyaketikapenegakanhukumbelumberjalanefektif. Denganmemahamilebihbaikmekanismedidalamlingkungansosialmayantara yang meliputistruktursosial, alurkomunikasi, sertaperan-peransosialdidalamnya, makaakanterungkapkanbagaimanacara yang lebihbaikdalampenegakanhukumpidanamayantaradalampublikmayantara, untukmembangkitkanlegitimasihukum.memberikangambarandanmemberikanpemahamanbagaimanaperananhukumdalammengaturduniamayadanseberapabesarperanannyasebagaikontrolsosialdenganpembahasankajianpadapenanganantindakpidanadidalamnya.pemahamanlebihbaiktentangperlunyasistemhukumpidana yang responsifdanprogresifterhadaptindakpidanadiduniamayantara. 2Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 3. SistemPeradilanPidanaLapisan-lapisandalamsistemperadilanpidanaBaganalirdalamsistemperadilanpidana3Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 4. IlmuPengetahuandalamcyberspaceOnno W. Purbomemberikanmemberikanpendapat, bahwasecaranaif, filosofiarsitektursosial, budaya, danhukumdiduniamayatampaknyadapatdigambarkansecarasederhanadalambentuktigapilarutama yang membangundiatassebuahinfrastrukturatau platform. Onno W. Purbomemberikansubjudul “AliranKananvsAliranKiri & AliranTuhan”, subjudulinimengesankanbahwaadakompetisiantaraalirankanan (written law) denganalirankiri (concencus).Mekanismepemurnianpengetahuandalam cyberspace4Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 5. CyberactivistdancybercrimeSebuah model circumplex (novice (NV), cyber-punks (CP), petty thieves (PT), virus writers (VW), old guard hackers (OG), professional criminals (PC), information warriors (IW), danpolitical activists (PA) dimasukkansebagaisebuahpoinpembahasansaja).[Marcus K. Rogers, 2010]5Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 6. HackersebagaiaktorsosialcyberspaceHal. 113Monitor refleksifatastindakan (Giddens, 1984)Dalambagantersebutterdapatbagian yang disebutdengan ‘rasionalisasitindakan’. Giddensmenjelaskan, bahwa yang iamaksuddenganrasionalisasitindakanadalahbahwaaktormempertahankansuatu ‘pemahamanteoretis’ yang terus-menerustentanglandasanaktifitasmereka. MenurutGiddensmemilikipemahamansemacamitutidakbolehdisamakandenganpengungkapanalasan-alasanbagiunsur-unsurtindakantertentu, tidakjugadengankemampuanmenspesifikasialasan-alasanitusecaradiskursif. Namundemikian, harapanparaagenkompetentindakan-tindakan yang lain—daninilahkriteriakompetensi yang diterapkandalamperilakusehari-hari—adalahbahwaparaaktorbiasanyaakanmampumenjelaskansebagianbesartindakanmereka, jikamemangdiminta. denganasumsiteoretik, Hacker adalahaktorsosial.6Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 7. PeningkatankejahatanMayantaraHal. 178Hal. 1897Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 8. TeoremaDiskursus [Habermas]Dalamkomunikasidiambiltigamacamsikapperformatifterhadapdunia. Konsensusdapattercapaihanyajikaketigaklaimkesahihanituserentakdipenuhi. Konsepinilah yang dapatmenjadidasartindakankomunikatifantarapenegakhukumdenganmasyarakatmayantarauntukmenciptakanlegitimasipenegakanhukumpidanamayantara.8Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 9. PerkembanganSistemSosialPublikMayantaraterhadapPerkembanganSistemHukum9Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 10. MekanismePembentukanLegitimasiHukumdalamRuangPublik (Mayantara)10Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 11. StrukturSosialPublikMayantaraStruktursosialmasyarakatmayantaraterbentukoleharusinformasidanpengetahuan. Dalamkomunitasterdapatpemimpin yang mengorganisasikandanmenengahikomunikasisetiapanggotanya, perankoordinatorinilah yang menjadiagen (wakil) darikelompoknyadalamberkomunikasidenganruangdiluarkomunitas, dikarenanyakelebihannyadalammengeloladanmelakukankontrolterhadapkomunitas. Dan dalamberbagaibentukkomunitas, komunitashackermerupakankomunitasdengankemampuandanpenguasaanatasteknologiinformasi yang lebihbaikdaripadakomunitas lain.11Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 12. PenerapanHukum (UU)Peraturanperundang-undangandi Indonesia terlihatmasihkurangmenyerapperubahansosialdidalammayantara, dikarenakanmasihterbatasnyapemahamanterhadapmayantaradandinamikasosialnya. Penerapandelik-delik yang limitatifdanmasihsempitlingkupnyadalamUUITE yang dimaksudkanuntukmenjaminkepastianhukumdalammayantaradinilaimasihtidakmemadai. Terlebihlagi, kurangnyasosialisasi.12Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 13. LegitimasiHukumdanKonsensusSosialUntuk menciptakan legitimasi hukum perlu melalu beberapa tahap. Perlu dibuka ruang-ruang komunikasi sehingga antara pihak aktifis mayantara dengan pemerintah sebagai pihak penentu kebijakan, komunikasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan klaim-klaim kesahihan tentang pandangan masing-masing. Kemudian akan menuntun kepada konsensus yang membimbing kepada pembentukan kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana yang sesuai dengan pemahaman dan pengamatan teknis para profesional komunitas cyber (hacker). Dan terbukanya kemungkinan konsensus tidaklah mungkin tanpa adanya pemahaman yang baik oleh satu pihak terhadap pihak lainnya dan sebaliknya. Karena pengaruh media yang memberitakan dengan tidak selamanya benar tentang komunitas hacker, oleh karenanya perlu adanya kajian terhadap komunitas hacker dengan lebih baik, agar proses komunikasi yang berkelanjutan dengan tujuan pemulihan ketertiban bersama dapat terwujud dengan baik.13Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 14. KendalaPenegakanHukumPertama, tingkatkriminalitasmayantaradi Indonesia sangattinggi, dengankeluasanruanguntukmempelajariberbagaibentukcybercrime;Kedua, denganmempertimbangkanminimnyaperankontrolhukum, sertadukungankajiankriminologiterhadapkeadaantersebut, makapotensipeningkatanmasihsangatbesar. Keduahaltersebutlah yang menonjolsebagaikendaladalampenegakanhukumselamaini.14Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara
- 15. Saran-saranDalampembentukanundang-undang yang berkaitandenganperluditingkatkannyapemahamanparapembentukkebijakandalammemandangruangmayantaradansegalaresikonya, sehinggadapatdilahirkanberbagaikebijakan yang sesuaitujuandantepatsasaran. Dalammembuatsistempelaporanatasperistiwapidanahendaknyapemerintahmelaluisitus-situsKepolisianmembuatsistempelaporan yang lebihamandanterarah.Perludiadakannyarisetuntukmelakukan“Profiling Hackers”.15Peran Penegakan Hukum Oleh Publik dalam Pidana Mayantara