ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Peraturan bupati kotawaringin barat tentang pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji

•Download as PPTX, PDF•
•
Mamad Syahruni
Mamad Syahruni

peraturan bupati tentang pemeriksaan kesehatan haji

1 of 14
Downloaded 18 times
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG : PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
PERTIMBANGAN Pemeriksaan kesehatan merupakan : 1. salah satu syarat untuk pendaftaran calon jemaah aji. 2. penilaian penentuan kelayakan pemberangkatan untuk menunaikan ibadah haji
DASAR HUKUM ï‚— Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara ï‚— Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ï‚— Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ï‚— Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ï‚— Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ï‚— Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ï‚— Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ï‚— Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 458 Tahun 2000 dan 1652 Tahun 2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji ï‚— Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
BAB DAN PASAL ï‚— Terdiri atas 8 bab dengan 15 pasal ï‚— Bab I Ketentuan Umum ï‚— Bab II Maksud dan Tujuan ï‚— Bab III Fungsi Pemeriksaan Kesehatan ï‚— Bab IV Jenis Pemeriksaan Kesehatan ï‚— Bab V Standar Pemeriksaan Kesehatan ï‚— Bab VI Tim Pemeriksa Kesehatan ï‚— Bab VII Imunisasi Meningitis Meningokokus ï‚— Bab VIII Pembebanan Biaya ï‚— Bab IX Ketentuan Penutup
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD : Menilai status kesehatan CJH dengan menggunakan metode pemeriksaan medis yang dibakukan untuk mendapatkan data status kesehatan TUJUAN : mengetahui status kesehatan CJH bagi upaya perawatan, pemliharaan, pembinaan, perlindungan dan rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji.
FUNGSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ï‚— Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. ï‚— Fungsi Pemeriksaan kesehatan tahap pertama : â—¦ Identifikasi, karakterisasi dan prediksi serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan calon jemaah haji. â—¦ Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan calon jemaah haji. ï‚— Fungsi Pemeriksaan kesehatan tahap kedua : ï‚— Kegiatan menyediakan data status kesehatan calon jemaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan atau pemeliharaan serta pemeriksaan rujukan. ï‚— Identifikasi, karakterisasi dan prediksi serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan calon jemaah haji. ï‚— Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan calon jemaah haji.
JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN ï‚— Jenis pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus. ï‚— Pemeriksaan pokok dilakukan pada semua calon jemaah haji, meliputi identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda vital, postur, syaraf kranial, toraks, abdomen). ï‚— Pemeriksaan lanjut dilakukan sebagai pemeriksaan tambahan pada calon jemaah haji wanita pasangan usia subur, memiliki indikasi gangguan metabolik, lanjut usia dan pendamping jemaah uzur/sakit. ï‚— Pemeriksaan khusus dilakukan atas dasar indikasi medis pada calon jemaah haji yang menderita suatu penyakit, dimana penyakit tersebut belum dapat ditegakkan diagnosisnya dengan data pemeriksaan pokok dan lanjut.
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN ï‚— Standar pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan standar pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi Calon Jemaah Haji tercantum pada lampiran
TIM PEMERIKSA KESEHATAN ï‚— Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama adalah Tim Pemeriksa Kesehatan yang akan menjalankan fungsi penilaian kesehatan di Puskesmas Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama paling kurang empat orang, yaitu : ï‚— 1 orang dokter umum pria/wanita ï‚— 1 orang perawat wanita ï‚— 1 orang perawat pria dan ï‚— 1 orang analis laboratorium kesehatan
TIM PEMERIKSA KESEHATAN Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua adalah Tim Pemeriksa Kesehatan yang akan menjalankan fungsi penilaian kesehatan tahap kedua, meliputi : ï‚— Tim Pemeriksa Puskesmas ï‚— Tim Pemeriksa RSUD Tim Pemeriksa RSUD sekurang-kurangnya terdiri dari : ï‚— 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, obsgin dan bedah ï‚— 1 orang dokter umum berkemampuan melakukan pemeriksaan General Check Up ï‚— 1 orang perawat wanita ï‚— 1 orang perawat pria ï‚— 1 orang analis laborat kesehatan ï‚— 1 orang penata rontgen
TIM PEMERIKSA KESEHATAN ï‚— Dalam hal Tim Pemeriksa RSUD tidak mampu menegakan diagnosa maka dilanjutkan kepada Rumah Sakit Rujukan ï‚— Tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan harus mempunyai legalitas untuk melaksanakan fungsinya ï‚— Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
IMUNISASI MENINGITIS MENINGOKOKUS ï‚— Seluruh calon jemaah haji kecuali wanita hamil diwajibkan mendapatkan imunisasi meningitis meningokokus ï‚— CJH yang menginginkan imunisasi selain meningitis meningokokus dapat diberikan pelayanan sepanjang vaksin tersedia dan diperbolehkan secara medis.
PEMBEBANAN BIAYA ï‚— Jasa pelayanan per CJH sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan ï‚— Biaya pemeriksaan kesehatan CJH tahap pertama dan tahap kedua dibebankan kepada CJH sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian imunisasi kepada CJH untuk : ï‚— Imunisasi meningitis meningokokus tidak dikenakan biaya (gratis), ï‚— Imunisasi selain meningitis meningokokus dikenakan biaya yang besarannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dibebankan kepada CJH
KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal : 21 Oktober 2014

More Related Content

Peraturan bupati kotawaringin barat tentang pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji

  • 1. PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG : PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
  • 2. PERTIMBANGAN Pemeriksaan kesehatan merupakan : 1. salah satu syarat untuk pendaftaran calon jemaah aji. 2. penilaian penentuan kelayakan pemberangkatan untuk menunaikan ibadah haji
  • 3. DASAR HUKUM ï‚— Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara ï‚— Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ï‚— Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ï‚— Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ï‚— Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ï‚— Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ï‚— Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ï‚— Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 458 Tahun 2000 dan 1652 Tahun 2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji ï‚— Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
  • 4. BAB DAN PASAL ï‚— Terdiri atas 8 bab dengan 15 pasal ï‚— Bab I Ketentuan Umum ï‚— Bab II Maksud dan Tujuan ï‚— Bab III Fungsi Pemeriksaan Kesehatan ï‚— Bab IV Jenis Pemeriksaan Kesehatan ï‚— Bab V Standar Pemeriksaan Kesehatan ï‚— Bab VI Tim Pemeriksa Kesehatan ï‚— Bab VII Imunisasi Meningitis Meningokokus ï‚— Bab VIII Pembebanan Biaya ï‚— Bab IX Ketentuan Penutup
  • 5. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD : Menilai status kesehatan CJH dengan menggunakan metode pemeriksaan medis yang dibakukan untuk mendapatkan data status kesehatan TUJUAN : mengetahui status kesehatan CJH bagi upaya perawatan, pemliharaan, pembinaan, perlindungan dan rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji.
  • 6. FUNGSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ï‚— Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. ï‚— Fungsi Pemeriksaan kesehatan tahap pertama : â—¦ Identifikasi, karakterisasi dan prediksi serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan calon jemaah haji. â—¦ Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan calon jemaah haji. ï‚— Fungsi Pemeriksaan kesehatan tahap kedua : ï‚— Kegiatan menyediakan data status kesehatan calon jemaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan atau pemeliharaan serta pemeriksaan rujukan. ï‚— Identifikasi, karakterisasi dan prediksi serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan calon jemaah haji. ï‚— Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan calon jemaah haji.
  • 7. JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN ï‚— Jenis pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus. ï‚— Pemeriksaan pokok dilakukan pada semua calon jemaah haji, meliputi identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda vital, postur, syaraf kranial, toraks, abdomen). ï‚— Pemeriksaan lanjut dilakukan sebagai pemeriksaan tambahan pada calon jemaah haji wanita pasangan usia subur, memiliki indikasi gangguan metabolik, lanjut usia dan pendamping jemaah uzur/sakit. ï‚— Pemeriksaan khusus dilakukan atas dasar indikasi medis pada calon jemaah haji yang menderita suatu penyakit, dimana penyakit tersebut belum dapat ditegakkan diagnosisnya dengan data pemeriksaan pokok dan lanjut.
  • 8. STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN ï‚— Standar pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan standar pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi Calon Jemaah Haji tercantum pada lampiran
  • 9. TIM PEMERIKSA KESEHATAN ï‚— Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama adalah Tim Pemeriksa Kesehatan yang akan menjalankan fungsi penilaian kesehatan di Puskesmas Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama paling kurang empat orang, yaitu : ï‚— 1 orang dokter umum pria/wanita ï‚— 1 orang perawat wanita ï‚— 1 orang perawat pria dan ï‚— 1 orang analis laboratorium kesehatan
  • 10. TIM PEMERIKSA KESEHATAN Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua adalah Tim Pemeriksa Kesehatan yang akan menjalankan fungsi penilaian kesehatan tahap kedua, meliputi : ï‚— Tim Pemeriksa Puskesmas ï‚— Tim Pemeriksa RSUD Tim Pemeriksa RSUD sekurang-kurangnya terdiri dari : ï‚— 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, obsgin dan bedah ï‚— 1 orang dokter umum berkemampuan melakukan pemeriksaan General Check Up ï‚— 1 orang perawat wanita ï‚— 1 orang perawat pria ï‚— 1 orang analis laborat kesehatan ï‚— 1 orang penata rontgen
  • 11. TIM PEMERIKSA KESEHATAN ï‚— Dalam hal Tim Pemeriksa RSUD tidak mampu menegakan diagnosa maka dilanjutkan kepada Rumah Sakit Rujukan ï‚— Tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan harus mempunyai legalitas untuk melaksanakan fungsinya ï‚— Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  • 12. IMUNISASI MENINGITIS MENINGOKOKUS ï‚— Seluruh calon jemaah haji kecuali wanita hamil diwajibkan mendapatkan imunisasi meningitis meningokokus ï‚— CJH yang menginginkan imunisasi selain meningitis meningokokus dapat diberikan pelayanan sepanjang vaksin tersedia dan diperbolehkan secara medis.
  • 13. PEMBEBANAN BIAYA ï‚— Jasa pelayanan per CJH sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan ï‚— Biaya pemeriksaan kesehatan CJH tahap pertama dan tahap kedua dibebankan kepada CJH sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian imunisasi kepada CJH untuk : ï‚— Imunisasi meningitis meningokokus tidak dikenakan biaya (gratis), ï‚— Imunisasi selain meningitis meningokokus dikenakan biaya yang besarannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dibebankan kepada CJH
  • 14. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal : 21 Oktober 2014