際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sijunjung

S
Salim 泣

Peraturan Bupati Sijunjung ini mengatur tentang Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sijunjung. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tujuan, jenis, dan penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Sijunjung serta tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial di daerah tersebut.

1 of 8
Downloaded 12 times
BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian bersama dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi geospasial di daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah bertugas sebagai simpul jaringan data dan informasi geospasial di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sijunjung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 4. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional. 5. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek
alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi 7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, terus, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. 11. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisiasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 13. Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah selanjutnya disingkat SJDIGD adalah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemuktakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG. 14. Pengamanan adalah cara perlakuan DG dan IG sehingga tidak mudah rusak, tidak mudah hilang, dan tidak mudah diambil dengan cara tidak sah. 15. Metadata adalah informasi singkat atas data geospasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, distribusi, situasi, waktu dan acuan data. 16. Unit Produksi adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG 17. Unit Kliring adalah OPD yang melaksanakan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG 18. Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam pengolahan data pada sistem informasi geospasial 19. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapppeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung. 20. Geoportal adalah jenis portal web yang digunakan untuk menemukan dan mengakses informasi geospasial dan layanan geografis terkait tampilan, pengeditan dan analisis melalui Internet
BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai: a. Penanggungjawab SJDIGD; b. Pelaksana SJDIGD; dan c. Bagian dari Jaringan IGN. Pasal 3 (1) Seluruh OPD merupakan unit produksi dalam SJDIGD; (2) Bapppeda merupakan unit kliring dalam SJDIGD. (3) BKPSDM selain bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembangan Jaringan IG Daerah. (4) Kominfo selain bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan IG Daerah. Pasal 4 Tujuan Jaringan IG Daerah adalah: a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi; b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel di daerah; c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan DG dan IG di Daerah; e. menyelenggarakan DG dan IG di Daerah; dan f. mengintegrasikan dengan Jaringan IGN. Pasal 5 Sasaran Jaringan IG Daerah adalah untuk: a. terjaminnya ketersedian DG dan IG yang akurat; b. terwujudnya kemudahan akses DG dan IG; dan c. terjadinya berbagi pakai DG dan IG antara seluruh pemangku kepentingan. BAB III JENIS DAN PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL Pasal 6 (1) Jenis IG terdiri atas: a. IGD; dan b. IGT. (2) Selain IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam : a. data yang dapat dipublikasikan; dan b. data yang bersifat rahasia.
(3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 (1) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial. (2) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. (3) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi: a. jaring kontrol geodesi; dan b. peta dasar. (4) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) huruf b terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan. (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib mengacu pada IGD (6) Dalam proses pembuatan IGT, tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut: a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya; dan c. semua fitur dalam IGT harus menyesuaikan dengan IGD; (7) Dalam kondisi Badan Informasi Geospasial belum menyediakan IGD untuk memenuhi kebutuhan IGD wilayah yang diperlukan, maka Pemerintah Daerah dapat berinisiatif untuk mengadakan IGD dengan ketentuan menggunakan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial. (8) Guna memenuhi kebutuhan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah dapat menggunakan citra satelit resolusi tinggi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 06 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. BAB IV PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS, PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN, SERTA PENGELOLAAN, PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL Bagian Kesatu Pengumpulan Pasal 8 (1) Pengumpulan DG harus dilakukan dengan tata cara dan standar dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional melalui:
a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa; b. pencacahan; dan/atau c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin apabila: a. dilakukan di daerah terlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan wahana milik asing selain satelit. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) DG yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan. (5) Standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Bagian Kedua Pengolahan dan Analisis, Penyimpanan dan Pengamanan Pasal 9 (1) Pengolahan DG dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku. (2) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan serta dapat juga menjadi sumber data bagi tematik turunannya. Pasal 10 (1) Dari hasil pengolahan DG sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan pengamanan. (2) pengamanan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan. (3) Penyimpanan yang dilaksanakan oleh unit kliring meliputi DG dan IG yang telah siap untuk disebarluaskan (4) Penyimpanan yang dilaksanakan oleh unit produksi meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG (5) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG yang dilaksanakan oleh unit produksi dan unit kliring. (6) Penyimpanan DG dan IG sebagaimana dimaksud ayat (5) bertujuan untuk: a. menjamin ketersediaan DG dan IG dari kegiatanpenyelenggaraan IG; b. menjamin ketersediaan DG dan IG yang autentik dan terpercaya untuk pemanfaatan IG; c. menjamin keselamatan dan keamanan DG dan IG sebagai aset; d. menjamin terwujudnya pengelolaan DG dan IG yang andal dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan DG dan IG yang autentik dan terpercaya. (7) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan standar prosedur dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG:
(8) Standar prosedur dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial Dan Informasi Geospasial. Bagian Ketiga Pengelolaan, Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Pasal 11 (1) Unit produksi menyampaikan data dan informasi geopasial yang dikelolanya kepada unit kliring. (2) DG dan IG hasil pengolahan oleh unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis data geospasial terintegrasi. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kliring. (4) Unit kliring menyiapkan DG dan IG untuk disebarluaskan. (5) Penyebarluasan DG dan IG daerah dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan dapat terhubung ke geoportal nasional (6) DG dan IG yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu data yang bersifat publik (7) DG dan IG yang disebarluaskan ke masyarakat berupa servis/layanan atau file gambar/citra Pasal 12 (1) untuk keterpaduan pengelolaan DG dan IG di Daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi lintas sektor dan lintas daerah. (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan surat keputusan bupati; (3) Forum Data dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakuan verifikasi dan validasi data geospasial dari OPD. BAB VI PEMANFAATAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH Pasal 13 (1) SJDIGD dapat dimanfaatkan oleh : a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat; b. pemerintah daerah; c. lembaga pendidikan; d. swasta atau dunia usaha; e. lembaga swadaya masyarakat; dan f. masyarakat. (2) SJDIGD dapat dimanfaatkan untuk: a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. pengintegrasian data dan informasi dari berbagai pihak; c. pengambilan keputusan atau kebijakan; d. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik; e. investasi; dan f. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG dan IG Daerah. (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian DG, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG dan IG Daerah. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Simpul Jaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah. BAB IX PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2018 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ZEFNIHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR

More Related Content

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sijunjung

  • 1. BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian bersama dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi geospasial di daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah bertugas sebagai simpul jaringan data dan informasi geospasial di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sijunjung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
  • 2. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 4. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional. 5. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek
  • 3. alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi 7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, terus, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. 11. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisiasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 13. Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah selanjutnya disingkat SJDIGD adalah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemuktakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG. 14. Pengamanan adalah cara perlakuan DG dan IG sehingga tidak mudah rusak, tidak mudah hilang, dan tidak mudah diambil dengan cara tidak sah. 15. Metadata adalah informasi singkat atas data geospasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, distribusi, situasi, waktu dan acuan data. 16. Unit Produksi adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG 17. Unit Kliring adalah OPD yang melaksanakan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG 18. Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam pengolahan data pada sistem informasi geospasial 19. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapppeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung. 20. Geoportal adalah jenis portal web yang digunakan untuk menemukan dan mengakses informasi geospasial dan layanan geografis terkait tampilan, pengeditan dan analisis melalui Internet
  • 4. BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai: a. Penanggungjawab SJDIGD; b. Pelaksana SJDIGD; dan c. Bagian dari Jaringan IGN. Pasal 3 (1) Seluruh OPD merupakan unit produksi dalam SJDIGD; (2) Bapppeda merupakan unit kliring dalam SJDIGD. (3) BKPSDM selain bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembangan Jaringan IG Daerah. (4) Kominfo selain bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan IG Daerah. Pasal 4 Tujuan Jaringan IG Daerah adalah: a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi; b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel di daerah; c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan DG dan IG di Daerah; e. menyelenggarakan DG dan IG di Daerah; dan f. mengintegrasikan dengan Jaringan IGN. Pasal 5 Sasaran Jaringan IG Daerah adalah untuk: a. terjaminnya ketersedian DG dan IG yang akurat; b. terwujudnya kemudahan akses DG dan IG; dan c. terjadinya berbagi pakai DG dan IG antara seluruh pemangku kepentingan. BAB III JENIS DAN PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL Pasal 6 (1) Jenis IG terdiri atas: a. IGD; dan b. IGT. (2) Selain IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam : a. data yang dapat dipublikasikan; dan b. data yang bersifat rahasia.
  • 5. (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 (1) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial. (2) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. (3) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi: a. jaring kontrol geodesi; dan b. peta dasar. (4) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) huruf b terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan. (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib mengacu pada IGD (6) Dalam proses pembuatan IGT, tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut: a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya; dan c. semua fitur dalam IGT harus menyesuaikan dengan IGD; (7) Dalam kondisi Badan Informasi Geospasial belum menyediakan IGD untuk memenuhi kebutuhan IGD wilayah yang diperlukan, maka Pemerintah Daerah dapat berinisiatif untuk mengadakan IGD dengan ketentuan menggunakan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial. (8) Guna memenuhi kebutuhan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah dapat menggunakan citra satelit resolusi tinggi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 06 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. BAB IV PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS, PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN, SERTA PENGELOLAAN, PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL Bagian Kesatu Pengumpulan Pasal 8 (1) Pengumpulan DG harus dilakukan dengan tata cara dan standar dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional melalui:
  • 6. a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa; b. pencacahan; dan/atau c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin apabila: a. dilakukan di daerah terlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan wahana milik asing selain satelit. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) DG yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan. (5) Standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Bagian Kedua Pengolahan dan Analisis, Penyimpanan dan Pengamanan Pasal 9 (1) Pengolahan DG dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku. (2) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan serta dapat juga menjadi sumber data bagi tematik turunannya. Pasal 10 (1) Dari hasil pengolahan DG sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan pengamanan. (2) pengamanan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan. (3) Penyimpanan yang dilaksanakan oleh unit kliring meliputi DG dan IG yang telah siap untuk disebarluaskan (4) Penyimpanan yang dilaksanakan oleh unit produksi meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG (5) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG yang dilaksanakan oleh unit produksi dan unit kliring. (6) Penyimpanan DG dan IG sebagaimana dimaksud ayat (5) bertujuan untuk: a. menjamin ketersediaan DG dan IG dari kegiatanpenyelenggaraan IG; b. menjamin ketersediaan DG dan IG yang autentik dan terpercaya untuk pemanfaatan IG; c. menjamin keselamatan dan keamanan DG dan IG sebagai aset; d. menjamin terwujudnya pengelolaan DG dan IG yang andal dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan DG dan IG yang autentik dan terpercaya. (7) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan standar prosedur dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG:
  • 7. (8) Standar prosedur dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial Dan Informasi Geospasial. Bagian Ketiga Pengelolaan, Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Pasal 11 (1) Unit produksi menyampaikan data dan informasi geopasial yang dikelolanya kepada unit kliring. (2) DG dan IG hasil pengolahan oleh unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis data geospasial terintegrasi. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kliring. (4) Unit kliring menyiapkan DG dan IG untuk disebarluaskan. (5) Penyebarluasan DG dan IG daerah dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan dapat terhubung ke geoportal nasional (6) DG dan IG yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu data yang bersifat publik (7) DG dan IG yang disebarluaskan ke masyarakat berupa servis/layanan atau file gambar/citra Pasal 12 (1) untuk keterpaduan pengelolaan DG dan IG di Daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi lintas sektor dan lintas daerah. (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan surat keputusan bupati; (3) Forum Data dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakuan verifikasi dan validasi data geospasial dari OPD. BAB VI PEMANFAATAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH Pasal 13 (1) SJDIGD dapat dimanfaatkan oleh : a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat; b. pemerintah daerah; c. lembaga pendidikan; d. swasta atau dunia usaha; e. lembaga swadaya masyarakat; dan f. masyarakat. (2) SJDIGD dapat dimanfaatkan untuk: a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. pengintegrasian data dan informasi dari berbagai pihak; c. pengambilan keputusan atau kebijakan; d. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik; e. investasi; dan f. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • 8. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG dan IG Daerah. (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian DG, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG dan IG Daerah. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Simpul Jaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah. BAB IX PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2018 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ZEFNIHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR