ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoenesia No. P.10 2018

•
•
Fransiscus Xaverius
Fransiscus Xaverius

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

1 of 18
Download to read offline
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 2 - c. bahwa perlu dilakukan keseragaman dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
- 3 - Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. 5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun Jakstrada. (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- 4 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Pasal 3 (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang: a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir.
- 5 - Pasal 4 (1) Jakstrada terdiri atas: a. Jakstrada provinsi; dan b. Jakstrada kabupaten/kota. (2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan berpedoman pada Jakstranas, dan ditetapkan dengan peraturan gubernur. (3) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada provinsi. (4) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. (5) Jakstrada provinsi dan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendampingan Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 Jakstrada disusun melalui tahapan: a. identifikasi potensi timbulan sampah; b. pengumpulan data pengelolaan sampah; c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 6 (1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,70 kg (tujuh puluh perseratus kilo gram) perkapita dan/ atau menggunakan faktor estimasi lokal. (2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.
- 6 - Pasal 7 (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari: a. pembatasan timbulan sampah b. Bank Sampah atau fasilitas sejenisnya; c. Pusat Daur Ulang; d. tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R); e. tempat pemrosesan akhir; dan/atau f. fasilitas pengelolaan sampah lainnya. (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah. Pasal 8 (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan: a. potensi timbulan sampah; b. jumlah pengurangan sampah; dan c. jumlah penanganan sampah. (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 7 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. pembentukan sistem informasi; d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. pembentukan sistem informasi; dan d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Pasal 10 (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun berdasarkan: a. target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas; dan b. potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- 8 - (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah provinsi terkait dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, untuk Jakstrada provinsi; dan b. Perangkat Daerah kabupaten/kota, untuk Jakstrada kabupaten/kota. Pasal 12 Terhadap Jakstrada yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pasal 13 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator: a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- 9 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator: a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah; b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku; e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada. (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 10 - Pasal 14 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui : a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan. (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 15 Pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan ketentuan: a. dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, untuk Jakstrada provinsi; dan b. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, untuk Jakstrada kabupaten/kota. Pasal 16 (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada: a. Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, untuk Jakstrada provinsi; dan b. Gubernur, untuk Jakstrada kabupaten/kota. (2) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 17 Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11 - Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 734 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA
- 12 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TATA CARA PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ………… Dalam satuan Ton KETERANGAN Tahun 0 Tahun 1 PERUBAHAN Tahun 1 - Tahun 0 persen I POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan perkapita) II JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH a + b + c a Jumlah pembatasan timbulan sampah b Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah c Jumlah sampah didaur ulang di sumber III JUMLAH PENANGANAN SAMPAH d + f + g
- 13 - d Pemilahan/Pengumpulan e Pengangkutan *) Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) f Pengolahan Sampah terolah menjadi bahan baku Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi g Pemrosesan akhir Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir IV SAMPAH YANG DIKELOLA II + III V SAMPAH TIDAK DIKELOLA I - IV Keterangan: *) Pengangkutan merupakan proses sehingga tidak perlu diisi Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. KRISNA RYA SITI NURBAYA
- 14 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA I. Target Pengurangan SampahRumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota INDIKATOR TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% 30% Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (18% x P) (20% x P) (22% x P) (24% x P) (26% x P) (27% x P) (28% x P) (30% x P) Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).
- 15 - II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota INDIKATOR TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 73% 80% 75% 74% 73% 72% 71% 70% Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 73% x (P) 80% x (P) 75% x (P) 74% x (P) 73% x (P) 72% x (P) 71% x (P) 70% x (P) Keterangan:P = potensi timbulan sampah (ton/tahun). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA
- 16 - LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Tahun: ……… Nama Provinsi/Kabupaten/Kota: I. Format Laporan No. Kebijakan Strategi Program Target (satuan) Capaian Hambatan Penyelesaian Hambatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Keterangan: Untuk pengisian tabel di atas: 1. Kolom (1) diisi dengan nomor; 2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Perpres No. 97 Tahun 2017;
- 17 - 3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contoh: penyusunan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali kota Tentang Pengurangan Sampah Plastik; 4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5); 7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7). II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah No Indikator Target Capaian ton % ton % 1 Timbulan Sampah 2 Pengurangan 3 Penanganan Keterangan: Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di provinsi, dan kabupaten/kota. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA
- 18 -

More Related Content

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoenesia No. P.10 2018

  • 1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  • 2. - 2 - c. bahwa perlu dilakukan keseragaman dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
  • 3. - 3 - Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. 5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun Jakstrada. (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  • 4. - 4 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Pasal 3 (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang: a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir.
  • 5. - 5 - Pasal 4 (1) Jakstrada terdiri atas: a. Jakstrada provinsi; dan b. Jakstrada kabupaten/kota. (2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan berpedoman pada Jakstranas, dan ditetapkan dengan peraturan gubernur. (3) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada provinsi. (4) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. (5) Jakstrada provinsi dan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendampingan Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 Jakstrada disusun melalui tahapan: a. identifikasi potensi timbulan sampah; b. pengumpulan data pengelolaan sampah; c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 6 (1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,70 kg (tujuh puluh perseratus kilo gram) perkapita dan/ atau menggunakan faktor estimasi lokal. (2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.
  • 6. - 6 - Pasal 7 (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari: a. pembatasan timbulan sampah b. Bank Sampah atau fasilitas sejenisnya; c. Pusat Daur Ulang; d. tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R); e. tempat pemrosesan akhir; dan/atau f. fasilitas pengelolaan sampah lainnya. (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah. Pasal 8 (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan: a. potensi timbulan sampah; b. jumlah pengurangan sampah; dan c. jumlah penanganan sampah. (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  • 7. - 7 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. pembentukan sistem informasi; d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. pembentukan sistem informasi; dan d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Pasal 10 (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun berdasarkan: a. target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas; dan b. potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
  • 8. - 8 - (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah provinsi terkait dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, untuk Jakstrada provinsi; dan b. Perangkat Daerah kabupaten/kota, untuk Jakstrada kabupaten/kota. Pasal 12 Terhadap Jakstrada yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pasal 13 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator: a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  • 9. - 9 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator: a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah; b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku; e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada. (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  • 10. - 10 - Pasal 14 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui : a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan. (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 15 Pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan ketentuan: a. dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, untuk Jakstrada provinsi; dan b. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, untuk Jakstrada kabupaten/kota. Pasal 16 (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada: a. Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, untuk Jakstrada provinsi; dan b. Gubernur, untuk Jakstrada kabupaten/kota. (2) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 17 Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 11. - 11 - Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 734 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA
  • 12. - 12 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TATA CARA PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ………… Dalam satuan Ton KETERANGAN Tahun 0 Tahun 1 PERUBAHAN Tahun 1 - Tahun 0 persen I POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan perkapita) II JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH a + b + c a Jumlah pembatasan timbulan sampah b Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah c Jumlah sampah didaur ulang di sumber III JUMLAH PENANGANAN SAMPAH d + f + g
  • 13. - 13 - d Pemilahan/Pengumpulan e Pengangkutan *) Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) f Pengolahan Sampah terolah menjadi bahan baku Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi g Pemrosesan akhir Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir IV SAMPAH YANG DIKELOLA II + III V SAMPAH TIDAK DIKELOLA I - IV Keterangan: *) Pengangkutan merupakan proses sehingga tidak perlu diisi Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. KRISNA RYA SITI NURBAYA
  • 14. - 14 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA I. Target Pengurangan SampahRumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota INDIKATOR TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% 30% Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (18% x P) (20% x P) (22% x P) (24% x P) (26% x P) (27% x P) (28% x P) (30% x P) Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).
  • 15. - 15 - II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota INDIKATOR TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 73% 80% 75% 74% 73% 72% 71% 70% Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 73% x (P) 80% x (P) 75% x (P) 74% x (P) 73% x (P) 72% x (P) 71% x (P) 70% x (P) Keterangan:P = potensi timbulan sampah (ton/tahun). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA
  • 16. - 16 - LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Tahun: ……… Nama Provinsi/Kabupaten/Kota: I. Format Laporan No. Kebijakan Strategi Program Target (satuan) Capaian Hambatan Penyelesaian Hambatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Keterangan: Untuk pengisian tabel di atas: 1. Kolom (1) diisi dengan nomor; 2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Perpres No. 97 Tahun 2017;
  • 17. - 17 - 3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contoh: penyusunan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali kota Tentang Pengurangan Sampah Plastik; 4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5); 7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7). II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah No Indikator Target Capaian ton % ton % 1 Timbulan Sampah 2 Pengurangan 3 Penanganan Keterangan: Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di provinsi, dan kabupaten/kota. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA