Peraturan tentang Air
Download as pptx, pdf2 likes3,755 views
Beberapa peraturan yang digunakan dalam pemantauan kualitas air di Indonesia meliputi Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan pengawasan kualitas air yang menguji parameter fisika, kimia, dan biologi, Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang mengatur tentang pemantauan kualitas air sumber air, serta Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang
Peraturan tentang Air
- 1. PERATURAN PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMANTAUAN KUALITAS AIR
- 2. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan
- 3. Dalam menilai kualitas air diperlukan adanya baku mutu air (BMA) atau standar yang dapat dijadikan acuan.
- 4. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air
- 5. BMA diukur berdasarkan beberapa parameter diantaranya parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter fisika yang diuji adalah bau dan kekeruhan. Parameter kimia yang diuji meliputi kandungan besi, fluorida, kesadahan, klorida, chrom heksavalent, mangan,
- 6. Berdasarkan pengukuran pada beberapa parameter BMA tersebut dapat diketahui kualitas dari sampel air yang diuji
- 7. Berikut beberapa peraturan yang terkait dengan Pemantauan kualitas air di Indonesia
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, parameter yang diuji meliputi parameter fisika, kimia dan biologi
- 9. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Kelima Pemantauan Kualitas Air Pasal 14 (1) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota dan dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi. (3) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. (4) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 2 kali dalam satu tahun. (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Keempat Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air, Dan Status Mutu Air Pasal 10 Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 11 (1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah. (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- 11. Pasal 13 (1) Pemantauan kualitas air pada : a.) sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; b.)sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota; c.) sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah. (2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. (3) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Menteri. (5) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- 12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Pertama Wewenang Pasal 20 a. Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang : b. menetapkan daya tampung beban pencemaran; c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah; e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; f. memantau kualitas air pada sumber air; dan g. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- 13. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Kedua Pengawasan dan Pemantauan Pasal 26 (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pemantauan mutu air pada sumber air dan sumber pencemaran. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk instansi yang tugas dan fungsinya membidangi masalah lingkungan hidup atau pengendalian dampak lingkungan. (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan melibatkan Pemerintah Kabupaten / Kota, dan instansi terkait lainnya.
- 14. Pasal 27 Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan oleh instansi terkait meliputi : a. pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air; b. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air; c. evaluasi laporan tentang pembuangan air limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan; d. melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan.
- 15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BAB VI PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH Bagian Kedua Pembuangan Air Limbah Pasal 37 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Pasal 38 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan : kewajiban untuk mengolah limbah; persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; persyaratan cara pembuangan air limbah; persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ; persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.
- 16. UU No 23 tahun 1997 BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 41 (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 42 (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 17. Pasal 43 (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)