Perbup nomor 44 tahun 2016 2 3
- 1. 36 Paragraf 7 Bidang Penataan Ruang Pasal 27 (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi : a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas Bidang Penataan Ruang, yaitu : a. Tugas Atributif : 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Penataan Ruang sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas; 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, Seksi Pengembangan Tata Ruang serta Seksi Pamanfataan Tata Ruang sesuai program kerja yang ditetapkan; 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, Seksi Pengembangan Tata Ruang serta Seksi Pamanfataan Tata Ruang sesuai pedoman yang ditetapkan; 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, Seksi Pengembangan Tata Ruang serta Seksi Pamanfataan Tata Ruang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- 2. 37 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan Ruang; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. b. Tugas Substantif: 1. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana detail tata ruang; 2. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana kawasan strategis Kabupaten; 3. menyelenggarakan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan; 4. menyusun perencanaan ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 5. menyusun bahan penetapan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi; 6. menyusun perencanaan penataan dan pengembangan kawasan kota sesuai dengan RTRW dan RUTRK; 7. pengembangan struktur tata ruang; 8. pengembangan pola tata ruang; 9. peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 10. pengembangan sistem tata kota, 11. pengembangan infrastruktur wilayah; 12. pengembangan kawasan tertentu; 13. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pembangunan; 14. mengkoordinasikan penerapan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang penataan ruang; 15. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK; 16. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan 17. mengkoordinasikan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang. [
- 3. 38 Pasal 28 (1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan teknis tata ruang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai fungsi; a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis tata ruang; b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis tata ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan teknis tata ruang; d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan teknis tata ruang; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, yaitu : a. Tugas Atributif: 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang; 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis tata ruang; 3. membagi tugas kepada bawahan; 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dengan unit kerja lain; 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. b. Tugas Substantif: 1. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana detail tata ruang; 2. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana kawasan strategis Kabupaten;
- 4. 39 3. menyelenggarakan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan; 4. menyusun perencanaan ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 5. menyusun bahan penetapan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi; dan 6. menyusun perencanaan penataan dan pengembangan kawasan kota sesuai dengan RTRW dan RUTRK. Pasal 29 (1) Seksi Pengembangan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait pengembangan tata ruang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tata Ruang Tata Ruang mempunyai fungsi; a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengembangan tata ruang; b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengembangan tata ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengembangan tata ruang; d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengembangan tata ruang; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Tata Ruang Tata Ruang, yaitu : a. Tugas Atributif: 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengembangan Tata Ruang Tata Ruang; 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengembangan tata ruang; 3. membagi tugas kepada bawahan; 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Tata Ruang Tata Ruang dengan unit kerja lain; 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Tata Ruang Tata Ruang; dan
- 5. 40 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. b. Tugas Substantif: 1. pengembangan struktur tata ruang; 2. pengembangan pola tata ruang; 3. peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 4. pengembangan sistem tata kota; 5. pengembangan infrastruktur wilayah; dan 6. pengembangan kawasan tertentu. Pasal 30 (1) Seksi Pemanfaataan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan tata ruang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tata Ruang Tata Ruang mempunyai fungsi; a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemanfaataan tata ruang; b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pemanfaataan tata ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengembangan tata ruang; d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Pemanfaataan tata ruang; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas Seksi Pemanfaataan Tata Ruang Tata Ruang, yaitu : a. Tugas Atributif: 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pemanfaataan Tata Ruang Tata Ruang; 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengembangan tata ruang; 3. membagi tugas kepada bawahan; 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemanfaataan Tata Ruang dengan unit kerja lain; 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemanfaataan Tata Ruang; dan
- 6. 41 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. b. Tugas Substantif: 1. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pembangunan; 2. mengkoordinasikan penerapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan ruang; 3. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK; 4. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan 5. mengkoordinasikan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang. Paragraf 8 Bidang Pemeliharaan Pasal 31 (1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait pemeliharaan jalan, jembatan dan sumber daya air beserta bangunan pendukung dan pelengkapnya serta pemeliharaan bangunan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi : a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemeliharaan jalan, jembatan dan sumber daya air beserta bangunan pendukung dan pelengkapnya serta pemeliharaan bangunan; b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pemeliharaan jalan, jembatan dan sumber daya air beserta bangunan pendukung dan pelengkapnya serta pemeliharaan bangunan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemeliharaan jalan, jembatan dan sumber daya air beserta bangunan pendukung dan pelengkapnya serta pemeliharaan bangunan;