際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa

D
dermolo

Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa

1 of 30
Downloaded 12 times
PERDA NO. 10 TAHUN 2016 PERANGKAT DESA PEMERINTAH KAB.JEPARA JEPARA, 5 SEPTEMBER 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT DESA. PELAKSANA KEWILAYAHAN. PELAKSANA TEKNIS. PEMERINTAH KAB.JEPARA PERANGKAT DESA TERDIRI DARI : PEMERINTAH DESA ADALAH PETINGGI DIBANTU PERANGKAT DESA
LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA PEMERINTAH KAB.JEPARA JABATAN PD KOSONG Plt. Prioritas dari PD yg memiliki jabatan dari unsur yg sama (Surat Tugas dr Petinggi) Pengisian max. 2 bln sejak PD berhenti Pengisian melebihi 2 bln Petinggi hrs dapat ijin tertulis dari Camat Max. 7 hari SPT ditembuskan ke Bupati lewat Camat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PETINGGI MEMBENTUK PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA, TERDIRI DARI : KETUA, SEKRETARIS & MIN. 1 ORG ANGGOTA. PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BERPEDOMAN PADA PERDES SOTK PEMDES DAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN KEUANGAN DESA. PEMERINTAH KAB.JEPARA LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
PENATAAN PERANGKAT DESA BERTUJUAN UNTUK EFEKTIFITAS, EFISIENSI, PENYEGARAN ORGANISASI, PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KARIER. PENATAAN DGN MEMPERHATIKAN ASPEK KINERJA & KEMAMPUAN MANAJERIAL PERANGKAT DESA. SETELAH PENATAAN, PETINGGI MELANTIK PERANGKAT DESA YBS. 6 BLN SEBELUM BERAKHIR MASA JABATAN & 6 BLN SETELAH PELANTIKAN PETINGGI, TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENATAAN PERANGKAT DESA & TDK BOLEH MENGANGKAT PERANGKAT DESA BARU. PEMERINTAH KAB.JEPARA PENATAAN PERANGKAT DESA
PEMERINTAH KAB.JEPARA MEKANISME PENATAAN PERANGKAT DESA PETINGGI KONSULTASI KE CAMAT CAMAT MEMBERI REKOM TERTULIS PETINGGI MENERBITKAN SK. PERANGKAT DESA PETINGGI TDK DPT MELAKUKAN PENATAAN PERANGKAT DESA SETUJU TDK SETUJU
PEMERINTAH KAB.JEPARA MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA PETINGGI MEMBERITAHUKAN SCR TERTULIS KE CAMAT CAMAT MEMBERI REKOM TERTULIS (MAX. 7 HARI) PETINGGI MENERBITKAN SK. PERANGKAT DESA PETINGGI MELAKUKAN SELEKSI KEMBALI SETUJU MENOLAK PETINGGI MEMBENTUK PANITIA CALON MIN. 2 ORANG PANITIA MELAKUKAN PENYARINGAN HASIL SELEKSI DISERAHKAN KPD PETINGGI MIN. 2 ORG CALON DIKONSULTASIKAN KPD CAMAT
PANITIA BERJUMLAH GANJIL, MAX. 7 ORANG YG BERASAL DARI UNSUR PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & KECAMATAN. PIMPINAN & ANGGOTA BPD DILARANG MJD PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA. PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA BERTANGGUNG JAWAB KPD PETINGGI. PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA HRS MEMPUNYAI INTEGRITAS YG TINGGI, JUJUR, BERTINDAK TEGAS, TDK MEMIHAK PADA SALAH SATU CALON. TUGAS & FUNGSI PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN PETINGGI. PEMERINTAH KAB.JEPARA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SYARAT UMUM : 1. BERTAQWA KPD TUHAN YME. 2. MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN & MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA. 3. PENDIDIKAN MIN. SMU ATAU SEDERAJAT / SETARA. 4. MENGISI DAFTAR RIWAYAT HIDUP. 5. BERUSIA MIN. 20 TH & MAX. 42 TH. (DIBUKTIKAN DGN AKTE KELAHIRAN) 6. BERSEDIA DICALONKAN SBG PERANGKAT DESA. 7. TDK PERNAH DIHUKUM KRN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DGN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 TH. 8. TDK DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DGN KEPUTUSAN PENGADILAN YG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP . PEMERINTAH KAB.JEPARA SYARAT CALON PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 9. SEHAT JASMANI & ROHANI. (SURAT DARI PUSKESMAS / DOKTER PEMERINTAH). 10. SURAT BEBAS NARKOBA (DARI INSTANSI YG BERWENANG). 11. BERKELAKUAN BAIK. 12. TERDAFTAR SBG PENDUDUK DESA & BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT MIN. 1 TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN DGN TIDAK PUTUS PUTUS. 13. BAGI ANGGOTA PERANGKAT DESA / TNI / POLRI, PNS, PEGAWAI BUMN / BUMD HARUS MENDAPATKAN IJIN TERTULIS DARI ATASANNYA. PEMERINTAH KAB.JEPARA SYARAT CALON PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SYARAT KHUSUS : 1. BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI WILAYAH DESA YBS APABILA SUDAH DIANGKAT MJD PERANGKAT DESA. 2. PERANGKAT DESA DARI UNSUR KEWILAYAHAN, DIUTAMAKAN BERASAL DARI DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YBS. 3. CALON PERANGKAT DESA TDK BOLEH ADA HUBUNGAN KELUARGA DGN PETINGGI SAMPAI DERAJAT PERTAMA KEATAS, KE BAWAH DAN KE SAMPING. PEMERINTAH KAB.JEPARA SYARAT CALON PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. BAKAL CALON & CALON PERANGKAT DESA YG TERBUKTI MEMBERIKAN DATA PALSU / TDK BENAR DINYATAKAN GUGUR. 2. CALON PERANGKAT DESA YG DIANGKAT SEBAGAI PERANGKAT DESA, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI MEMBERIKAN DATA PERSYARATAN YG TDK BENAR, DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PERANGKAT DESA. PEMERINTAH KAB.JEPARA SANKSI BAGI BALON / CALON PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELAMA 3 HARI PEMERINTAH KAB.JEPARA PENJARINGAN BALON PERANGKAT DESA Tetap tdk ada pendaftar / hanya 1 pendaftar Ditunta pengisiannya PENDAFTARAN 7 HARI (Menyebutkan jenis jabatan / formasi yg dibutuhkan) Tdk ada pendaftar / hanya 1 pendaftar Diperpanjang 7 hari Dilanjut proses penyaringan Balon min. 2 orang per formasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENELITIAN ADMINISTRASI BALON PEMERINTAH KAB.JEPARA PENYARINGAN BALON PERANGKAT DESA PENETAPAN CALON DIUMUMKAN PALING LAMA 7 HARI PERBAIKAN / MELENGKAPI BERKAS (MAX. 7 HR SEJAK PENUTUPAN PENDAFTARAN) BALON YG MEMENUHI SYARAT DITETAPKAN SBG CALON PERANGKAT DESA DGN SK.PETINGGI UJIAN PENYARINGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Hasil penyaringan disampaikan Panitia kpd Petinggi PEMERINTAH KAB.JEPARA KONSULTASI HASIL PENYARINGAN Petinggi menerbitkan SK. Pengangkatan Perangkat Desa Hasil penyaringan min. 2 org dikonsultasikan Petinggi kpd Camat Camat memberikan Rekomendasi thd 1 orang Calon Perangkat paling lambat 7 hari Rekomendasi camat Setuju / menolak Lebih 7 hr Camat belum memberikan Rekomendasi, Camat dianggap setuju
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Max. 30 hr sejak Rekom Camat, Petinggi menerbitkan SK. Pengangkatan Perangkat Desa PEMERINTAH KAB.JEPARA PENGANGKATAN & PELANTIKAN PERANGKAT DESA Perangkat Desa mengucapkan sumpah / janji dihadapan Petinggi, unsur BPD, Panitia pengisian PD & pemuka masyarakat Max. 7 hr SK. Pengangkatan Perangkat Desa dikirim ke Bupati lewat Camat Max. 30 hr sejak SK. diterbitkan, Perangkat Desa dilantik oleh Petinggi Pelantikan di Balai Desa / tempat lain
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. MASA JABATAN PERANGKAT DESA S/D YBS BERUMUR 60 TH. 2. MASA JABATAN PERANGKAT DESA YG BERSTATUS PNS SESUAI DGN KETENTUAN YG BERLAKU. PEMERINTAH KAB.JEPARA MASA JABATAN PERANGKAT DESA PNS YG TERPILIH & DIANGKAT MJD PERANGKAT DESA, YBS DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA SELAMA MJD PERANGKAT DESA TANPA KEHILANGAN HAK SEBAGAI PNS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. APBDes. 2. SWADAYA MASYARAKAT, atau 3. PIHAK KETIGA YG SAH & TIDAK MENGIKAT. PEMERINTAH KAB.JEPARA BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA BESARNYA BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA DISESUAIKAN DGN SIKON SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA. - ADMINISTRASI - PENELITIAN SYARAT CALON - HONOR & OPS. PANITIA, KONSUMSI & RAPAT - PENJARINGAN & PENYARINGAN - PELANTIKAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. PERANGKAT DESA WAJIB MENAATI SEMUA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU DAN MEMBANTU PETINGGI SESUAI DGN TUGAS & KEWAJIBAN YG MJD TANGGUNG JAWABNYA. 2. DALAM MENJALANKAN TUGAS & KEWAJIBANNYA, PERANGKAT DESA WAJIB BERSIKAP & BERTINDAK ADIL, TIDAK DISKRIMINATIF, TDAK MEMPERSULIT DLM MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT. PEMERINTAH KAB.JEPARA KEWAJIBAN PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM. 2. MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ANGGOTA KELUARGA, PIHAK LAIN / GOLONGAN TERTENTU. 3. MENYALAH GUNAKAN WEWENANG, TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN. 4. MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF THD WARGA / GOL. MASYARAKAT TERTENTU. 5. MERESAHKAN SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA. 6. MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG / JASA DARI PIHAK LAIN YG DPT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN / TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN. 7. MJD PENGURUS PARPOL. 8. MJD ANGGOTA / PENGURUS ORGANISASI TERLARANG. PEMERINTAH KAB.JEPARA LARANGAN PERANGKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 9. MERANGKAP JABATAN SBG KETUA / ANGGOTA BPD, ANGGOTA DPR RI, DPD RI, DPRD PROV, DPRD KAB & JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 10. MERANGKAP KEDUDUKAN SBG PEGAWAI BUMN / BUMD, GURU SEKOLAH FORMAL MAUPUN PEGAWAI / KARYAWAN SWASTA. 11. IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DLM KAMPANYE PEMILU / PILKADA. 12. MELANGGAR SUMPAH / JANJI JABATAN. 13. MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 60 HARI KERJA BERTURUT- TURUT TANPA ALASAN YG JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. PEMERINTAH KAB.JEPARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perangkat Desa yg melanggar larangan, akan dikenai sanksi administratif (teguran lisan dan / atau tertulis) PEMERINTAH KAB.JEPARA SANKSI BAGI PERANGKAT DESA Perangkat Desa diberhentikan sementara (90 hari) oleh Petinggi setelah konsultasi dgn Camat Diaktifkan kembali (30 hr) untuk dilakukan evaluasi thd ybs Teguran tertulis sebanyak 3 X Apabila tdk ada perbaikan, maka ybs diberhentikan tetap.(Rekom Camat).
PEMERINTAH KAB.JEPARA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA BERHENTI KARENA: a) Meninggal dunia; b) Permintaan sendiri Ditetapkan dengan Keputusan PETINGGI dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.c) Diberhentikan, karena: Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tdk dpt melaks. tugas berkelanjutan / Berhalangan tetap berturut-turut selama 6 bln. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, Melanggar larangan sebagai Perangkat Wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat (Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa).
PEMERINTAH KAB.JEPARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA Pemberhentian Sementara, karena: Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; Ditetapkan sebagai terdakwa; Tertangkap tangan dan ditahan; Melanggar larangan Perangkat Desa Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh PETINGGI setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, namun mendapatkan putusan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht, maka Petinggi merehabilitasi dan mengaktifkan kembali ybs pada jabatan semula.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perangkat Desa yg tdk dpt menjalankan tugas / berhalangan tetap berturut-turut 6 bln PEMERINTAH KAB.JEPARA PERANGKAT DESA YANG BERHALANGAN Petinggi menunjuk Plt. Perangkat Desa Petinggi menerbitkan SK. Pemberhentian setelah dikonsultasikan kpd Camat Apabila stlh 6 bln berdasarkan ket. Pejabat berwenang, ybs blm dpt melaks. Tugasnya, Petinggi memberhentikan dgn hormat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perangkat Desa yg mencalonkan diri sbg DPR, DPD, DPRD, KDH/Wakil KDH diberhentikan dgn hormat PEMERINTAH KAB.JEPARA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA HAL TERTENTU Perangkat Desa yg mencalonkan diri mjd Petinggi diberikan Cuti, terhitung sejak mendaftar sbg Balon Hanya memperoleh Siltap & dpt pula diberikan tambahan tunj. dr hasil pengelolaan tanah bengkok. Apabila terpilih sbg Petinggi, maka diberhentikan dgn hormat sejak tgl. pelantikan Apabila tdk terpilih sbg Petinggi, kembali sbg PD
PEMERINTAH KAB.JEPARA TINDAKAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA Penyidikan thd Perangkat Desa oleh Penyidik dgn memberitahukan scr tertulis kpd Petinggi dgn tembusan Bupati melalui Camat. Ketentuan tsb dikecualikan : - Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan. - Diduga tlh melakukan tindak pidana yg diancam dgn pidana mati.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penataan personil & jabatan Perangkat Desa dpt dilakukan untuk semua jabatan kecuali jabatan Carik definitif. PEMERINTAH KAB.JEPARA PENATAAN PERANGKAT DESA Carik PNS tetap menjalankan tugas di desa masing-masing Kecuali : 1. Carik PNS ingin alih tugas ke SKPD / Kec. 2. Melakukan tindakan indisipliner / tindak pidana 3. Adanya ketentuan peraturan per-UU-an
PEMERINTAH KAB.JEPARA KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, tunjangan dan tambahan tunjangan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa. Jaminan kesehatan bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
BAGIAN TATA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

More Related Content

Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa

  • 1. PERDA NO. 10 TAHUN 2016 PERANGKAT DESA PEMERINTAH KAB.JEPARA JEPARA, 5 SEPTEMBER 2016
  • 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT DESA. PELAKSANA KEWILAYAHAN. PELAKSANA TEKNIS. PEMERINTAH KAB.JEPARA PERANGKAT DESA TERDIRI DARI : PEMERINTAH DESA ADALAH PETINGGI DIBANTU PERANGKAT DESA
  • 3. LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA PEMERINTAH KAB.JEPARA JABATAN PD KOSONG Plt. Prioritas dari PD yg memiliki jabatan dari unsur yg sama (Surat Tugas dr Petinggi) Pengisian max. 2 bln sejak PD berhenti Pengisian melebihi 2 bln Petinggi hrs dapat ijin tertulis dari Camat Max. 7 hari SPT ditembuskan ke Bupati lewat Camat
  • 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PETINGGI MEMBENTUK PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA, TERDIRI DARI : KETUA, SEKRETARIS & MIN. 1 ORG ANGGOTA. PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BERPEDOMAN PADA PERDES SOTK PEMDES DAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN KEUANGAN DESA. PEMERINTAH KAB.JEPARA LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
  • 5. PENATAAN PERANGKAT DESA BERTUJUAN UNTUK EFEKTIFITAS, EFISIENSI, PENYEGARAN ORGANISASI, PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KARIER. PENATAAN DGN MEMPERHATIKAN ASPEK KINERJA & KEMAMPUAN MANAJERIAL PERANGKAT DESA. SETELAH PENATAAN, PETINGGI MELANTIK PERANGKAT DESA YBS. 6 BLN SEBELUM BERAKHIR MASA JABATAN & 6 BLN SETELAH PELANTIKAN PETINGGI, TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENATAAN PERANGKAT DESA & TDK BOLEH MENGANGKAT PERANGKAT DESA BARU. PEMERINTAH KAB.JEPARA PENATAAN PERANGKAT DESA
  • 6. PEMERINTAH KAB.JEPARA MEKANISME PENATAAN PERANGKAT DESA PETINGGI KONSULTASI KE CAMAT CAMAT MEMBERI REKOM TERTULIS PETINGGI MENERBITKAN SK. PERANGKAT DESA PETINGGI TDK DPT MELAKUKAN PENATAAN PERANGKAT DESA SETUJU TDK SETUJU
  • 7. PEMERINTAH KAB.JEPARA MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA PETINGGI MEMBERITAHUKAN SCR TERTULIS KE CAMAT CAMAT MEMBERI REKOM TERTULIS (MAX. 7 HARI) PETINGGI MENERBITKAN SK. PERANGKAT DESA PETINGGI MELAKUKAN SELEKSI KEMBALI SETUJU MENOLAK PETINGGI MEMBENTUK PANITIA CALON MIN. 2 ORANG PANITIA MELAKUKAN PENYARINGAN HASIL SELEKSI DISERAHKAN KPD PETINGGI MIN. 2 ORG CALON DIKONSULTASIKAN KPD CAMAT
  • 8. PANITIA BERJUMLAH GANJIL, MAX. 7 ORANG YG BERASAL DARI UNSUR PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & KECAMATAN. PIMPINAN & ANGGOTA BPD DILARANG MJD PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA. PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA BERTANGGUNG JAWAB KPD PETINGGI. PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA HRS MEMPUNYAI INTEGRITAS YG TINGGI, JUJUR, BERTINDAK TEGAS, TDK MEMIHAK PADA SALAH SATU CALON. TUGAS & FUNGSI PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN PETINGGI. PEMERINTAH KAB.JEPARA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
  • 9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI SYARAT UMUM : 1. BERTAQWA KPD TUHAN YME. 2. MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN & MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA. 3. PENDIDIKAN MIN. SMU ATAU SEDERAJAT / SETARA. 4. MENGISI DAFTAR RIWAYAT HIDUP. 5. BERUSIA MIN. 20 TH & MAX. 42 TH. (DIBUKTIKAN DGN AKTE KELAHIRAN) 6. BERSEDIA DICALONKAN SBG PERANGKAT DESA. 7. TDK PERNAH DIHUKUM KRN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DGN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 TH. 8. TDK DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DGN KEPUTUSAN PENGADILAN YG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP . PEMERINTAH KAB.JEPARA SYARAT CALON PERANGKAT DESA
  • 10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 9. SEHAT JASMANI & ROHANI. (SURAT DARI PUSKESMAS / DOKTER PEMERINTAH). 10. SURAT BEBAS NARKOBA (DARI INSTANSI YG BERWENANG). 11. BERKELAKUAN BAIK. 12. TERDAFTAR SBG PENDUDUK DESA & BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT MIN. 1 TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN DGN TIDAK PUTUS PUTUS. 13. BAGI ANGGOTA PERANGKAT DESA / TNI / POLRI, PNS, PEGAWAI BUMN / BUMD HARUS MENDAPATKAN IJIN TERTULIS DARI ATASANNYA. PEMERINTAH KAB.JEPARA SYARAT CALON PERANGKAT DESA
  • 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI SYARAT KHUSUS : 1. BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI WILAYAH DESA YBS APABILA SUDAH DIANGKAT MJD PERANGKAT DESA. 2. PERANGKAT DESA DARI UNSUR KEWILAYAHAN, DIUTAMAKAN BERASAL DARI DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YBS. 3. CALON PERANGKAT DESA TDK BOLEH ADA HUBUNGAN KELUARGA DGN PETINGGI SAMPAI DERAJAT PERTAMA KEATAS, KE BAWAH DAN KE SAMPING. PEMERINTAH KAB.JEPARA SYARAT CALON PERANGKAT DESA
  • 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. BAKAL CALON & CALON PERANGKAT DESA YG TERBUKTI MEMBERIKAN DATA PALSU / TDK BENAR DINYATAKAN GUGUR. 2. CALON PERANGKAT DESA YG DIANGKAT SEBAGAI PERANGKAT DESA, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI MEMBERIKAN DATA PERSYARATAN YG TDK BENAR, DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PERANGKAT DESA. PEMERINTAH KAB.JEPARA SANKSI BAGI BALON / CALON PERANGKAT DESA
  • 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELAMA 3 HARI PEMERINTAH KAB.JEPARA PENJARINGAN BALON PERANGKAT DESA Tetap tdk ada pendaftar / hanya 1 pendaftar Ditunta pengisiannya PENDAFTARAN 7 HARI (Menyebutkan jenis jabatan / formasi yg dibutuhkan) Tdk ada pendaftar / hanya 1 pendaftar Diperpanjang 7 hari Dilanjut proses penyaringan Balon min. 2 orang per formasi
  • 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENELITIAN ADMINISTRASI BALON PEMERINTAH KAB.JEPARA PENYARINGAN BALON PERANGKAT DESA PENETAPAN CALON DIUMUMKAN PALING LAMA 7 HARI PERBAIKAN / MELENGKAPI BERKAS (MAX. 7 HR SEJAK PENUTUPAN PENDAFTARAN) BALON YG MEMENUHI SYARAT DITETAPKAN SBG CALON PERANGKAT DESA DGN SK.PETINGGI UJIAN PENYARINGAN
  • 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Hasil penyaringan disampaikan Panitia kpd Petinggi PEMERINTAH KAB.JEPARA KONSULTASI HASIL PENYARINGAN Petinggi menerbitkan SK. Pengangkatan Perangkat Desa Hasil penyaringan min. 2 org dikonsultasikan Petinggi kpd Camat Camat memberikan Rekomendasi thd 1 orang Calon Perangkat paling lambat 7 hari Rekomendasi camat Setuju / menolak Lebih 7 hr Camat belum memberikan Rekomendasi, Camat dianggap setuju
  • 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Max. 30 hr sejak Rekom Camat, Petinggi menerbitkan SK. Pengangkatan Perangkat Desa PEMERINTAH KAB.JEPARA PENGANGKATAN & PELANTIKAN PERANGKAT DESA Perangkat Desa mengucapkan sumpah / janji dihadapan Petinggi, unsur BPD, Panitia pengisian PD & pemuka masyarakat Max. 7 hr SK. Pengangkatan Perangkat Desa dikirim ke Bupati lewat Camat Max. 30 hr sejak SK. diterbitkan, Perangkat Desa dilantik oleh Petinggi Pelantikan di Balai Desa / tempat lain
  • 17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. MASA JABATAN PERANGKAT DESA S/D YBS BERUMUR 60 TH. 2. MASA JABATAN PERANGKAT DESA YG BERSTATUS PNS SESUAI DGN KETENTUAN YG BERLAKU. PEMERINTAH KAB.JEPARA MASA JABATAN PERANGKAT DESA PNS YG TERPILIH & DIANGKAT MJD PERANGKAT DESA, YBS DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA SELAMA MJD PERANGKAT DESA TANPA KEHILANGAN HAK SEBAGAI PNS.
  • 18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. APBDes. 2. SWADAYA MASYARAKAT, atau 3. PIHAK KETIGA YG SAH & TIDAK MENGIKAT. PEMERINTAH KAB.JEPARA BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA BESARNYA BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA DISESUAIKAN DGN SIKON SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA. - ADMINISTRASI - PENELITIAN SYARAT CALON - HONOR & OPS. PANITIA, KONSUMSI & RAPAT - PENJARINGAN & PENYARINGAN - PELANTIKAN.
  • 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. PERANGKAT DESA WAJIB MENAATI SEMUA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU DAN MEMBANTU PETINGGI SESUAI DGN TUGAS & KEWAJIBAN YG MJD TANGGUNG JAWABNYA. 2. DALAM MENJALANKAN TUGAS & KEWAJIBANNYA, PERANGKAT DESA WAJIB BERSIKAP & BERTINDAK ADIL, TIDAK DISKRIMINATIF, TDAK MEMPERSULIT DLM MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT. PEMERINTAH KAB.JEPARA KEWAJIBAN PERANGKAT DESA
  • 20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM. 2. MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ANGGOTA KELUARGA, PIHAK LAIN / GOLONGAN TERTENTU. 3. MENYALAH GUNAKAN WEWENANG, TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN. 4. MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF THD WARGA / GOL. MASYARAKAT TERTENTU. 5. MERESAHKAN SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA. 6. MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG / JASA DARI PIHAK LAIN YG DPT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN / TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN. 7. MJD PENGURUS PARPOL. 8. MJD ANGGOTA / PENGURUS ORGANISASI TERLARANG. PEMERINTAH KAB.JEPARA LARANGAN PERANGKAT DESA
  • 21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 9. MERANGKAP JABATAN SBG KETUA / ANGGOTA BPD, ANGGOTA DPR RI, DPD RI, DPRD PROV, DPRD KAB & JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 10. MERANGKAP KEDUDUKAN SBG PEGAWAI BUMN / BUMD, GURU SEKOLAH FORMAL MAUPUN PEGAWAI / KARYAWAN SWASTA. 11. IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DLM KAMPANYE PEMILU / PILKADA. 12. MELANGGAR SUMPAH / JANJI JABATAN. 13. MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 60 HARI KERJA BERTURUT- TURUT TANPA ALASAN YG JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. PEMERINTAH KAB.JEPARA
  • 22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perangkat Desa yg melanggar larangan, akan dikenai sanksi administratif (teguran lisan dan / atau tertulis) PEMERINTAH KAB.JEPARA SANKSI BAGI PERANGKAT DESA Perangkat Desa diberhentikan sementara (90 hari) oleh Petinggi setelah konsultasi dgn Camat Diaktifkan kembali (30 hr) untuk dilakukan evaluasi thd ybs Teguran tertulis sebanyak 3 X Apabila tdk ada perbaikan, maka ybs diberhentikan tetap.(Rekom Camat).
  • 23. PEMERINTAH KAB.JEPARA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA BERHENTI KARENA: a) Meninggal dunia; b) Permintaan sendiri Ditetapkan dengan Keputusan PETINGGI dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.c) Diberhentikan, karena: Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tdk dpt melaks. tugas berkelanjutan / Berhalangan tetap berturut-turut selama 6 bln. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, Melanggar larangan sebagai Perangkat Wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat (Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa).
  • 24. PEMERINTAH KAB.JEPARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA Pemberhentian Sementara, karena: Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; Ditetapkan sebagai terdakwa; Tertangkap tangan dan ditahan; Melanggar larangan Perangkat Desa Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh PETINGGI setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, namun mendapatkan putusan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht, maka Petinggi merehabilitasi dan mengaktifkan kembali ybs pada jabatan semula.
  • 25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perangkat Desa yg tdk dpt menjalankan tugas / berhalangan tetap berturut-turut 6 bln PEMERINTAH KAB.JEPARA PERANGKAT DESA YANG BERHALANGAN Petinggi menunjuk Plt. Perangkat Desa Petinggi menerbitkan SK. Pemberhentian setelah dikonsultasikan kpd Camat Apabila stlh 6 bln berdasarkan ket. Pejabat berwenang, ybs blm dpt melaks. Tugasnya, Petinggi memberhentikan dgn hormat
  • 26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perangkat Desa yg mencalonkan diri sbg DPR, DPD, DPRD, KDH/Wakil KDH diberhentikan dgn hormat PEMERINTAH KAB.JEPARA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA HAL TERTENTU Perangkat Desa yg mencalonkan diri mjd Petinggi diberikan Cuti, terhitung sejak mendaftar sbg Balon Hanya memperoleh Siltap & dpt pula diberikan tambahan tunj. dr hasil pengelolaan tanah bengkok. Apabila terpilih sbg Petinggi, maka diberhentikan dgn hormat sejak tgl. pelantikan Apabila tdk terpilih sbg Petinggi, kembali sbg PD
  • 27. PEMERINTAH KAB.JEPARA TINDAKAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA Penyidikan thd Perangkat Desa oleh Penyidik dgn memberitahukan scr tertulis kpd Petinggi dgn tembusan Bupati melalui Camat. Ketentuan tsb dikecualikan : - Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan. - Diduga tlh melakukan tindak pidana yg diancam dgn pidana mati.
  • 28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penataan personil & jabatan Perangkat Desa dpt dilakukan untuk semua jabatan kecuali jabatan Carik definitif. PEMERINTAH KAB.JEPARA PENATAAN PERANGKAT DESA Carik PNS tetap menjalankan tugas di desa masing-masing Kecuali : 1. Carik PNS ingin alih tugas ke SKPD / Kec. 2. Melakukan tindakan indisipliner / tindak pidana 3. Adanya ketentuan peraturan per-UU-an
  • 29. PEMERINTAH KAB.JEPARA KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, tunjangan dan tambahan tunjangan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa. Jaminan kesehatan bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
  • 30. BAGIAN TATA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA