ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Perdes lembaga kemasyarakatan desa

•
•
D
dermolo

Perdes lembaga kemasyarakatan desa

1 of 11
Download to read offline
PETINGGI DERMOLO KABUPATEN JEPARA PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETINGGI DERMOLO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan ; b. bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 13) ; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO dan PETINGGI DERMOLO MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Dermolo. 2. Petinggi adalah Petinggi Dermolo. 3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. 7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Petinggi dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Petinggi. 8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Petinggi. 9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 10. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Desa. 13. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi. 14. Peraturan Petinggi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 15. Keputusan Petinggi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Petinggi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah : a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan. b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat. d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah : a. Tercapainya dan terpeliharannya nulai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. b. Terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna. c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat. d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaaan dan pengedalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. BAB III BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 3 (1) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari : a. RT ; b. RW ; c. LKMD ; d. TP PKK ; dan e. Karang Taruna.
(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan. BAB IV PEMBENTUKAN RT DAN RW Pasal 4 (1) Syarat pembentukan RT adalah paling sedikit terdiri dari 35 (empat puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 100 (seratus) kepala keluarga. (2) Syarat pembentukan RW adalah paling sedikit 4 (tiga) RT dan paling banyak 8 (sepuluh) RT. BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5 (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Pasal 6 (1) LKMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. (2) LKMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 7
(1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten; b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. Melaksanakan tertib administrasi; dan j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. (3) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi: a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Pasal 8 (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah sert a berkesinambungan;
d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 9 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. Penduduk Desa Bucu Kecamatan Kembang ; c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; d. dipilih secara musyawarah dan mufakat ; dan e. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya. (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pasal 10 (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi.
(2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RT. Pasal 11 (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi. (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RW. Pasal 12 (1) Susunan Pengurus LKMD terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi. (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari : a. Seksi Agama ; b. Seksi Keamanan dan Ketertiban ; c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan ; d. Seksi Lingkungan Hidup ; e. Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial ; f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana ; dan g. Seksi Pemuda dan Olah Raga. (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Pasal 13 (1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II;
e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Kelompok Kerja (Pokja). (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari : a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong) ; b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Bersama) ; c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga) ; d. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat). (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. Pasal 14 (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi. (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari : a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan ; b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial ; c. Seksi Kelompok Usaha Bersama ; d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental ; e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya ; f. Seksi Lingkungan Hidup ; dan g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan. (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. BAB VII TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS Pasal 15 Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW : a. Calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh dan dari warga RT dan RW setempat. b. Pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh RT dan RW setempat dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri atau didampingi oleh Petinggi atau Kamituwo.
c. Susunan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. Pasal 16 Tata cara pembentukan pengurus LKMD : a. Calon pengurus LKMD diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh- tokoh agama. b. Pemilihan pengurus LKMD dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Petinggi. c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. d. Susunan Pengurus LKMD sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. Pasal 17 Tata cara pembentukan pengurus TP PKK : a. Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasa Wisma. b. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Petinggi. c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasawisma. d. Susunan Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. BAB VIII PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 18 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi karena : a. Meninggal dunia ; b. Permintaan sendiri ; c. Diberhentikan. (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru. b. Pindah domisili ke desa lain. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. e. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya BAB IX HUBUNGAN KERJA Pasal 19
(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif dan koordinatif. BAB X PEMBINAAN Pasal 20 Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 21 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga; e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa. BAB XI SUMBER DANA Pasal 22 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari : a. Swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Petinggi. Pasal 25 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dermolo . Ditetapkan di Dermolo pada tanggal 9 Pebruari 2015 PETINGGI HADI PATENAK Diundangkan di pada tanggal ................................ CARIK DERMOLO SOEKARNO LEMBARAN DESA DERMOLO TAHUN 2015 NOMOR ..............

More Related Content

Perdes lembaga kemasyarakatan desa

  • 1. PETINGGI DERMOLO KABUPATEN JEPARA PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETINGGI DERMOLO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan ; b. bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  • 2. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 13) ; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO dan PETINGGI DERMOLO MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Dermolo. 2. Petinggi adalah Petinggi Dermolo. 3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. 7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Petinggi dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Petinggi. 8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Petinggi. 9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 10. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
  • 3. 11. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Desa. 13. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi. 14. Peraturan Petinggi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 15. Keputusan Petinggi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Petinggi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah : a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan. b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat. d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah : a. Tercapainya dan terpeliharannya nulai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. b. Terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna. c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat. d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaaan dan pengedalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. BAB III BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 3 (1) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari : a. RT ; b. RW ; c. LKMD ; d. TP PKK ; dan e. Karang Taruna.
  • 4. (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan. BAB IV PEMBENTUKAN RT DAN RW Pasal 4 (1) Syarat pembentukan RT adalah paling sedikit terdiri dari 35 (empat puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 100 (seratus) kepala keluarga. (2) Syarat pembentukan RW adalah paling sedikit 4 (tiga) RT dan paling banyak 8 (sepuluh) RT. BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5 (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Pasal 6 (1) LKMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. (2) LKMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 7
  • 5. (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten; b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. Melaksanakan tertib administrasi; dan j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. (3) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi: a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Pasal 8 (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah sert a berkesinambungan;
  • 6. d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 9 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. Penduduk Desa Bucu Kecamatan Kembang ; c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; d. dipilih secara musyawarah dan mufakat ; dan e. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya. (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pasal 10 (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi.
  • 7. (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RT. Pasal 11 (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi. (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RW. Pasal 12 (1) Susunan Pengurus LKMD terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi. (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari : a. Seksi Agama ; b. Seksi Keamanan dan Ketertiban ; c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan ; d. Seksi Lingkungan Hidup ; e. Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial ; f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana ; dan g. Seksi Pemuda dan Olah Raga. (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Pasal 13 (1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II;
  • 8. e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Kelompok Kerja (Pokja). (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari : a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong) ; b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Bersama) ; c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga) ; d. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat). (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. Pasal 14 (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris I; d. Sekretaris II; e. Bendahara I; f. Bendahara II; dan g. Seksi-seksi. (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari : a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan ; b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial ; c. Seksi Kelompok Usaha Bersama ; d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental ; e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya ; f. Seksi Lingkungan Hidup ; dan g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan. (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. BAB VII TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS Pasal 15 Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW : a. Calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh dan dari warga RT dan RW setempat. b. Pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh RT dan RW setempat dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri atau didampingi oleh Petinggi atau Kamituwo.
  • 9. c. Susunan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. Pasal 16 Tata cara pembentukan pengurus LKMD : a. Calon pengurus LKMD diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh- tokoh agama. b. Pemilihan pengurus LKMD dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Petinggi. c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. d. Susunan Pengurus LKMD sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. Pasal 17 Tata cara pembentukan pengurus TP PKK : a. Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasa Wisma. b. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Petinggi. c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasawisma. d. Susunan Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. BAB VIII PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 18 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi karena : a. Meninggal dunia ; b. Permintaan sendiri ; c. Diberhentikan. (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru. b. Pindah domisili ke desa lain. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. e. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya BAB IX HUBUNGAN KERJA Pasal 19
  • 10. (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif dan koordinatif. BAB X PEMBINAAN Pasal 20 Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 21 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga; e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa. BAB XI SUMBER DANA Pasal 22 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari : a. Swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
  • 11. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Petinggi. Pasal 25 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dermolo . Ditetapkan di Dermolo pada tanggal 9 Pebruari 2015 PETINGGI HADI PATENAK Diundangkan di pada tanggal ................................ CARIK DERMOLO SOEKARNO LEMBARAN DESA DERMOLO TAHUN 2015 NOMOR ..............