際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Perekonomian Setelah Pengakuan
         Kedaulatan
                    Kelompok 4:
                 Anggita Intania R D
                 Deviana Perdana
                   Dhia Akhsya R
                  Eunike Novana T
                  Fahma Waluya R
                   Indri Lestari
                Mochammad Iqbal B
                Mochammad Irham S
                  Uswah Larasati
                   Widni Agusya
Latar Belakang
    Pada           awal         kemerdekaan
Indonesia, ekonomi Indonesia masih sangat
terpuruk. Diantara lain faktor  faktor yang
menyebabkan keburukan ekonomi :
 Adanya blokade ekonomi oleh pihak
  Belanda
 Inflasi yang tinggi
 Kas negara kosong
 Eksploitasi besar  besaran di masa
  penjajahan
 Tanah pertanian rusak.
Usaha-UsahaMengatasi Keterpurukkan
   Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri
    keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP,
    dilakukan pada bulan Juli 1946.
   Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras
    ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan
    perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade
    Belanda di Sumatera dengan tujuan
    ke Singapura dan Malaysia.
   Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk
    memperoleh kesepakatan yang bulat dalam
    menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
    mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi
    makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
    perkebunan-perkebunan.
   Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang
    (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan
    perang ke bidang-bidang produktif.
 Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing
  Board (badan perancang ekonomi yang
  bertugas untuk membuat rencana
  pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai
  tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai
  menteri Persediaan Makanan Rakyat
  menghasilkan rencana produksi lima tahun yang
  dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya:
   1. Memperbanyak kebun bibit dan padi
        unggul
   2. Pencegahan penyembelihan hewan
        pertanian
   3. Penanaman kembali tanah kosong
   4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20
        juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam
        jangka waktu 1-15 tahun.
Peristiwa  Peristiwa Pasca
  Pengakuan Kedaulatan
1.Pada Masa Demokrasi Terpimpin
A.   Gunting Syarifudin
     Program ini adalah program yang di adakan oleh Syarifuddin Prawiranegara
     yang bertujuan untuk memulihkan defisit anggaran sebesar Rp 5, 1 miliar.
     Setiap pecahan nila Rp 2,50 di potong hingga setengahnya sehingga
     peredaran uang di luar yang menyebabkan Belanda percaya terhadap
     indonesia dan memberikan pinjaman uang.
B.   Sistem Ekonomin Benteng
     Sistem ini dicetuskan oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini bertujuan
     untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi
     nasional. Antara lain program dalam sistem ini adalah :
       Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia
       Pengusaha yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk ikut
          berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dan dibangun dan
          diberikan bantuan kredit.
       Pengusaha pribumi secara bertahap akan berkembang menjadi maju
C.  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
    Ini terjadi pada 5 Desember tahun 1951 berdasarkan UU No.24
    tahun 1951 dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan,
    menurunkan ekspor, dan melakukan penghematan. Sedangkan
    perubahan nama de javasche bank menjadi bank Indonesia yang
    berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi terjadi setelah
    dikeluarkannya UU No.11 tahun 1953 dan Lembaran Negara
    No.40 tentang UU Pokok BI.
D. Sistem Ekonomi Ali Baba
         Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq
    Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan
    dari program ini adalah:
   1. Untuk memajukan pengusaha pribumi.
   2. Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan
         ekonomi nasional.
   3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional
         pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi
         ekonomi nasional.
   4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama
         antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan baba
  digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Tetapi sistem ekonomi
  ali-baba ini tidak berjalan baik, karena:
     1. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya
          dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari
          pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih
          berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
     2. Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih
          mengutamakan persaingan bebas.
     3. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar
          bebas.
E. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
          Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi
      ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara
      pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Tanggal 13 Februari 1956 .
      Karena Belanda tidak menyetujui hasilnya, kabinet Burhanuddin
      Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara
      sepihak. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden
      Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.
F.  Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
       Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan
  membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
  disebut Biro Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun Rencana
  Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan
  dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada
  tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT
  diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
  Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
       RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada
    akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan
    pendapatan negara merosot.
2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan
    nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
    menimbulkan gejolak ekonomi.
3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak
    daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
2. Pada Masa Orde Baru
      Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto
melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-
10%, rupiahstabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem
anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai
melalui bantuan asing. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-
1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Krisis
finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat
berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia
terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk
mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan
memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia
dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program
reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan
penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain
Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga
Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup
lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada
Mei 1998.
3. Pasca Soeharto
   Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF
   menyetujui program pinjaman dana di bawah
   Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang
   terpilih sebagai presiden pada
   Oktober 1999 kemudian memperpanjang
   program tersebut.
   Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan
   tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp
   6300 Trilyun meningkat lebih dari 100 kali lipat
   dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan
   China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi
   yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara
   anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.
   Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto)
   Indonesia dari tahun ke tahun oleh IMF dalam
   juta rupiah.
Kajian Pengeluaran Publik
            Saat ini, satu dekade
        kemudian, Indonesia telah
        keluar dari krisis dan berada
        dalam situasi dimana sekali lagi
        negara ini mempunyai sumber
        daya keuangan yang cukup
        untuk memenuhi kebutuhan
        pembangunan. Perubahan ini
        terjadi    karena    kebijakan
        makroekonomi yang berhati-
        hati, dan yang paling penting
        defisit anggaran yang sangat
        rendah.
Terima Kasih
     atas
Perhatiannya
Pertanyaan
1.   Apa yang dimaksud inflasi?
2.   Blokade seperti apa yang dilakukan Belanda?
3.   Apa isi persetujuan Finek?
4.   Siapa kah dia?
5. Apakah depresi ekonomi?
6. Apakah isi Rencana Produksi lima tahun?
7. Siapakah pencetus Sistem Benteng?
8. Kenapa RPLT tidak berhasil?
9. Pada masa orde baru berapa persen inflasi
   yang dapat ditahan?
10.Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil
   dan tumbuh pesat. Meningkat berapa kali
   lipatkah PDB tahun 2010 dari PDB tahun
   1980?

More Related Content

Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan Kedaulatan

  • 1. Perekonomian Setelah Pengakuan Kedaulatan Kelompok 4: Anggita Intania R D Deviana Perdana Dhia Akhsya R Eunike Novana T Fahma Waluya R Indri Lestari Mochammad Iqbal B Mochammad Irham S Uswah Larasati Widni Agusya
  • 2. Latar Belakang Pada awal kemerdekaan Indonesia, ekonomi Indonesia masih sangat terpuruk. Diantara lain faktor faktor yang menyebabkan keburukan ekonomi : Adanya blokade ekonomi oleh pihak Belanda Inflasi yang tinggi Kas negara kosong Eksploitasi besar besaran di masa penjajahan Tanah pertanian rusak.
  • 3. Usaha-UsahaMengatasi Keterpurukkan Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • 4. Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya: 1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul 2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian 3. Penanaman kembali tanah kosong 4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
  • 5. Peristiwa Peristiwa Pasca Pengakuan Kedaulatan
  • 6. 1.Pada Masa Demokrasi Terpimpin A. Gunting Syarifudin Program ini adalah program yang di adakan oleh Syarifuddin Prawiranegara yang bertujuan untuk memulihkan defisit anggaran sebesar Rp 5, 1 miliar. Setiap pecahan nila Rp 2,50 di potong hingga setengahnya sehingga peredaran uang di luar yang menyebabkan Belanda percaya terhadap indonesia dan memberikan pinjaman uang. B. Sistem Ekonomin Benteng Sistem ini dicetuskan oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Antara lain program dalam sistem ini adalah : Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia Pengusaha yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dan dibangun dan diberikan bantuan kredit. Pengusaha pribumi secara bertahap akan berkembang menjadi maju
  • 7. C. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia Ini terjadi pada 5 Desember tahun 1951 berdasarkan UU No.24 tahun 1951 dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan ekspor, dan melakukan penghematan. Sedangkan perubahan nama de javasche bank menjadi bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi terjadi setelah dikeluarkannya UU No.11 tahun 1953 dan Lembaran Negara No.40 tentang UU Pokok BI. D. Sistem Ekonomi Ali Baba Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah: 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
  • 8. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Tetapi sistem ekonomi ali-baba ini tidak berjalan baik, karena: 1. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. 2. Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. 3. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. E. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek) Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Tanggal 13 Februari 1956 . Karena Belanda tidak menyetujui hasilnya, kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.
  • 9. F. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena : 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
  • 10. 2. Pada Masa Orde Baru Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%- 10%, rupiahstabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987- 1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.
  • 11. 3. Pasca Soeharto Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut. Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20. Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun oleh IMF dalam juta rupiah.
  • 12. Kajian Pengeluaran Publik Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati- hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah.
  • 13. Terima Kasih atas Perhatiannya
  • 14. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud inflasi? 2. Blokade seperti apa yang dilakukan Belanda? 3. Apa isi persetujuan Finek? 4. Siapa kah dia?
  • 15. 5. Apakah depresi ekonomi? 6. Apakah isi Rencana Produksi lima tahun? 7. Siapakah pencetus Sistem Benteng? 8. Kenapa RPLT tidak berhasil? 9. Pada masa orde baru berapa persen inflasi yang dapat ditahan? 10.Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. Meningkat berapa kali lipatkah PDB tahun 2010 dari PDB tahun 1980?