ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd

•
•
Qiu El Fahmi
Qiu El Fahmi

Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan prinsip-prinsip penganggaran daerah serta proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jawa Timur. APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran daerah. Penyusunannya memperhatikan sinkronisasi rencana dan standar untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja dan mence

1 of 16
Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran APBD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Dasar Hukum Penganggaran Daerah  UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya terakhir No 21 tahun 2011;  Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD terbit setiap tahun.
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik  Akuntabilitas  Value for money  Kejujuran (Probity)  Transparansi  Pengendalian
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat
Value for money diterapkannya 3 prinsip dalam proses penganggaran yaitu: Ekonomis, berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah; Efisien, berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna); Efektif, berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
Kejujuran (Probity) pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada personil yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk berbuat kecurangan dapat diminimalkan
Transparansi keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat
Pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD mempunyai fungsi:  Otorisasi  Perencanaan  Pengawasan  Alokasi  Distribusi  Stabilisasi
 Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.  Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.  Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PROSES PENYUSUNAN APBD RPJPD RPJMD RKPD KU ANGG RAPBD PROSES LEG&EKS RENJA SKPD RKA SKPD SPM-SKPD STAND.KEGIATAN + ASB EKS+LEG MUSRENBANG DES/CAM/KAB 1 4 5 6 7 P&PAS SPM PD 2 RENSTRA SKPD APBD+ PENJABARAN 8 JULI MEI JUNI PEDOMAN PENY.RKA T I M A N G G A R A N NOVEMBER APBD + PENJABARAN RAPERDA RAPERKADA EVALUASI DAGRI/GUB PERDA PERKADA 15 HR DES EMB ER 3 NOTA KESEPAKATAN EKS+LEG OKTOBER PENYEM PURNAAN SETUJU TDK SETUJU 7 HR
Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan:  capaian kinerja,  indikator kinerja,  analisis standar belanja,  standar satuan harga, dan  standar pelayanan minimal.
Penyusunan RKA-SKPD Berpedoman pada:  Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 110KEP/BSN/12/2008 tentang 52 (Lima Puluh Dua) Standar Nasional Indonesia (SNI)  Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga  Keputusan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja
Penyusunan APBD Memperhatikan:  Ketepatan waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember  Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi dari seluruh RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Pengawasan Pemerintah Daerah juga harus menempuh tindakan preventif dengan membangun Sistem Pengendalian Intern dan memberdayakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai ikhtiar dalam mencegah tindak KKN

More Related Content

Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd

  • 2. Dasar Hukum Penganggaran Daerah  UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya terakhir No 21 tahun 2011;  Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD terbit setiap tahun.
  • 3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik  Akuntabilitas  Value for money  Kejujuran (Probity)  Transparansi  Pengendalian
  • 4. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat
  • 5. Value for money diterapkannya 3 prinsip dalam proses penganggaran yaitu: Ekonomis, berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah; Efisien, berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna); Efektif, berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
  • 6. Kejujuran (Probity) pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada personil yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk berbuat kecurangan dapat diminimalkan
  • 7. Transparansi keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat
  • 8. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai
  • 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD mempunyai fungsi:  Otorisasi  Perencanaan  Pengawasan  Alokasi  Distribusi  Stabilisasi
  • 10.  Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.  Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  • 11.  Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.  Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  • 12. PROSES PENYUSUNAN APBD RPJPD RPJMD RKPD KU ANGG RAPBD PROSES LEG&EKS RENJA SKPD RKA SKPD SPM-SKPD STAND.KEGIATAN + ASB EKS+LEG MUSRENBANG DES/CAM/KAB 1 4 5 6 7 P&PAS SPM PD 2 RENSTRA SKPD APBD+ PENJABARAN 8 JULI MEI JUNI PEDOMAN PENY.RKA T I M A N G G A R A N NOVEMBER APBD + PENJABARAN RAPERDA RAPERKADA EVALUASI DAGRI/GUB PERDA PERKADA 15 HR DES EMB ER 3 NOTA KESEPAKATAN EKS+LEG OKTOBER PENYEM PURNAAN SETUJU TDK SETUJU 7 HR
  • 13. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan:  capaian kinerja,  indikator kinerja,  analisis standar belanja,  standar satuan harga, dan  standar pelayanan minimal.
  • 14. Penyusunan RKA-SKPD Berpedoman pada:  Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 110KEP/BSN/12/2008 tentang 52 (Lima Puluh Dua) Standar Nasional Indonesia (SNI)  Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga  Keputusan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja
  • 15. Penyusunan APBD Memperhatikan:  Ketepatan waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember  Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi dari seluruh RKA-SKPD dan RKA-PPKD
  • 16. Pengawasan Pemerintah Daerah juga harus menempuh tindakan preventif dengan membangun Sistem Pengendalian Intern dan memberdayakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai ikhtiar dalam mencegah tindak KKN