際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Perjalanan UU Pilkada

Download as PPTX, PDF
Alma'Arif Pangulu
Alma'Arif Pangulu

Sejarah terbentuknya UU pilkada

1 of 8
Download to read offline
PERJALANAN UU PILKADA ALMAARIF
Dalam seminar Nasional Masyarakat Sipil dan Demokrasi di Indonesia, 5 Agustus 2009, NU dan Muhammadiyah mulai menyuarakan penghapusan Pilkada Langsung Pilkada Langsung dihapus saja. Sistem demokratisasi ini akan membangun pragmatism yang akan menghancurkan tata nilai social ---KH Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PBNU) Kalau Pemilihan langsung provinsi kami dukung dihapuskan--- Bachtiar Effendy (Ketua LHPP Muhammadiyah) 2009
Kemedagri mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung dan mengusulkan dikembalikan ke DPRD Tanggal 6 Juni 2012 Draft RUU Pilkda resmi diserahkan ke DPR 2 Oktober 2012 Jenjang Demokrasi terlalu tinggi. Gubernur lebih baik dipilih DPR -- HM. Yusuf Kalla 2011-2012
14 Februari 2013 (Rapat Panja RUU Pilkada) SIKAP FRAKSI Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Oleh DPRD (Demokrat dan PPP) Langsung (PDIP, Gerindra, PKS, PAN dan HANURA) Belum menentukan pilihan (Golkar dan PKB) 2 April 2013 Bagi PKS, pilkada tak langsung buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Jangan halangi kedaulatan Rakyat -- Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi PKS) 7 Oktober 2013 Nasdem mendukung penghapusan pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Terlalu banyak waktu, energy dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan pilkada --Surya Paloh (Ketua Umum DPP Partai Nasdem)
Mei Panja di DPR menargetkan RUU Pilkada disahkan pada tahun ini dan memunculkan dinamika pandangan antarfraksi maupun pemerintah. Yakni, perubahan sikab sebelum dan setelah Pilpres. 3 Juni Koalisi Merah Putih dideklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto- Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Koalisi terdiri atas Gerindra, PKS, PPP, PAN dan Golkar 30 Juni Demokrat resmi mendukung Prabowo Hatta 9 Juli Pemungutan suara pilpres 22 Juli KPU menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 1. Pemilihan Gubernur Langsung ( PDIP, Hanura, PKB, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan Gerindra) oleh DPRD (Tidak ada) 2. Pemilihan Bupati/Walikota Langsung (PDIP, Hanura, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS) oleh DPRD (Demokrat dan PKB)
3 September Panja RUU Pilkada DPR melakukan rapat konsinyering di Bogor bersama pemerintah. Partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, kecuali PKS, berbalik arah mendukung Pilkada oleh PDRD 9 September Pada Rapat Panja RUU Pilkada terakhir, PKS menyatakan mendukung pilkada oleh DPRD 14 September Sistem pilkada langsung sudah berjalan 10 tahun, rakyat telah terbiasa -- SBY 18 September Demokrat berbalik arah dengan mengumumkan secara resmi mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat. Salah satunya dengan Uji Publik calon Kepala Daerah 26 September Sidang Paripurna RUU Pilkada Tak ada yang berbeda dari sikap semua Fraksi seperti pada sikap pada 9 September. Namun, Partai Demokrat menyatakan walkout atau netral karena PDIP tak menerima seluruh syarat yang diajukan 26 September Pengesahan A. Paripurna masuk ke fase voting dengan 2 opsi, yaitu pilkada langsung melalui dengan DPRD. B. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir di Paripurna memberikan suaranya untuk mengebalikan pemilihan pilkada lewat DPRD C. Ada 361 anggota DPR yang mengikuti voting ini. Hasilnya, 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung dan 226 mendukung pilkada lewat DPRD Sumber : Pusat Data Republika dari beri berbagai sumber 1. Pemilihan Gubernur Langsung (PKS, PDIP, Hanura dan PKB) oleh DPRD (Gerindra, PAN, PPP, Golkar dan Demokrat) 2. Pemilihan Bupati/Walikota Langsung (PDIP, Hanura dan PKS) oleh DPRD (Gerindra, PAN, PPP, Golkar, Demokrat dan PKB) 1. Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota langsung (PDIP, Hanura dan PKB) 2. Oleh DPRD (Gerindra, PAN, Demokrat, PPP, PKS dan Golkar)
DEMOGRAFI ANGGOTA DPR-RI 2014-2019 0 50 100 150 200 250 300 Distribusi berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah No Agama Jumlah % 1 Buddha 4 0,7 2 Hindu 10 1,8 3 Islam 467 83,4 4 Katholik 18 3,2 5 Kristen 57 10,2 6 Tdk Ada 4 0,7 Distribusi berdasarkan Agama PARTAI AGAMA BUDDHA HINDU ISLAM KATOLIK KRISTEN TDK ADA Demokrat - 3,3 78,7 3,3 14,8 - Gerindra - 1,4 82,2 4,1 12,3 - Golkar - 2,2 90,1 1,1 12,3 - Hanura - - 81,3 6,3 12,5 - Nasdem - - 91,4 2,9 5,7 - PAN 2,0 - 95,9 2,0 - - PDIP 1,8 4,6 56,0 8,3 26,6 2,8 PKB 2,1 - 97,9 - - - PKS - - 100 - - - PPP - - 97,4 - 2,6 - TOTAL 0,7 1,8 83,4 3,2 10,2 0,7 Distribusi Agama berdasarkan Partai Politik (%)
SEKIAN & TERIMA KASIH

More Related Content

Perjalanan UU Pilkada

  • 2. Dalam seminar Nasional Masyarakat Sipil dan Demokrasi di Indonesia, 5 Agustus 2009, NU dan Muhammadiyah mulai menyuarakan penghapusan Pilkada Langsung Pilkada Langsung dihapus saja. Sistem demokratisasi ini akan membangun pragmatism yang akan menghancurkan tata nilai social ---KH Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PBNU) Kalau Pemilihan langsung provinsi kami dukung dihapuskan--- Bachtiar Effendy (Ketua LHPP Muhammadiyah) 2009
  • 3. Kemedagri mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung dan mengusulkan dikembalikan ke DPRD Tanggal 6 Juni 2012 Draft RUU Pilkda resmi diserahkan ke DPR 2 Oktober 2012 Jenjang Demokrasi terlalu tinggi. Gubernur lebih baik dipilih DPR -- HM. Yusuf Kalla 2011-2012
  • 4. 14 Februari 2013 (Rapat Panja RUU Pilkada) SIKAP FRAKSI Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Oleh DPRD (Demokrat dan PPP) Langsung (PDIP, Gerindra, PKS, PAN dan HANURA) Belum menentukan pilihan (Golkar dan PKB) 2 April 2013 Bagi PKS, pilkada tak langsung buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Jangan halangi kedaulatan Rakyat -- Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi PKS) 7 Oktober 2013 Nasdem mendukung penghapusan pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Terlalu banyak waktu, energy dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan pilkada --Surya Paloh (Ketua Umum DPP Partai Nasdem)
  • 5. Mei Panja di DPR menargetkan RUU Pilkada disahkan pada tahun ini dan memunculkan dinamika pandangan antarfraksi maupun pemerintah. Yakni, perubahan sikab sebelum dan setelah Pilpres. 3 Juni Koalisi Merah Putih dideklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto- Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Koalisi terdiri atas Gerindra, PKS, PPP, PAN dan Golkar 30 Juni Demokrat resmi mendukung Prabowo Hatta 9 Juli Pemungutan suara pilpres 22 Juli KPU menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 1. Pemilihan Gubernur Langsung ( PDIP, Hanura, PKB, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan Gerindra) oleh DPRD (Tidak ada) 2. Pemilihan Bupati/Walikota Langsung (PDIP, Hanura, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS) oleh DPRD (Demokrat dan PKB)
  • 6. 3 September Panja RUU Pilkada DPR melakukan rapat konsinyering di Bogor bersama pemerintah. Partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, kecuali PKS, berbalik arah mendukung Pilkada oleh PDRD 9 September Pada Rapat Panja RUU Pilkada terakhir, PKS menyatakan mendukung pilkada oleh DPRD 14 September Sistem pilkada langsung sudah berjalan 10 tahun, rakyat telah terbiasa -- SBY 18 September Demokrat berbalik arah dengan mengumumkan secara resmi mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat. Salah satunya dengan Uji Publik calon Kepala Daerah 26 September Sidang Paripurna RUU Pilkada Tak ada yang berbeda dari sikap semua Fraksi seperti pada sikap pada 9 September. Namun, Partai Demokrat menyatakan walkout atau netral karena PDIP tak menerima seluruh syarat yang diajukan 26 September Pengesahan A. Paripurna masuk ke fase voting dengan 2 opsi, yaitu pilkada langsung melalui dengan DPRD. B. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir di Paripurna memberikan suaranya untuk mengebalikan pemilihan pilkada lewat DPRD C. Ada 361 anggota DPR yang mengikuti voting ini. Hasilnya, 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung dan 226 mendukung pilkada lewat DPRD Sumber : Pusat Data Republika dari beri berbagai sumber 1. Pemilihan Gubernur Langsung (PKS, PDIP, Hanura dan PKB) oleh DPRD (Gerindra, PAN, PPP, Golkar dan Demokrat) 2. Pemilihan Bupati/Walikota Langsung (PDIP, Hanura dan PKS) oleh DPRD (Gerindra, PAN, PPP, Golkar, Demokrat dan PKB) 1. Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota langsung (PDIP, Hanura dan PKB) 2. Oleh DPRD (Gerindra, PAN, Demokrat, PPP, PKS dan Golkar)
  • 7. DEMOGRAFI ANGGOTA DPR-RI 2014-2019 0 50 100 150 200 250 300 Distribusi berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah No Agama Jumlah % 1 Buddha 4 0,7 2 Hindu 10 1,8 3 Islam 467 83,4 4 Katholik 18 3,2 5 Kristen 57 10,2 6 Tdk Ada 4 0,7 Distribusi berdasarkan Agama PARTAI AGAMA BUDDHA HINDU ISLAM KATOLIK KRISTEN TDK ADA Demokrat - 3,3 78,7 3,3 14,8 - Gerindra - 1,4 82,2 4,1 12,3 - Golkar - 2,2 90,1 1,1 12,3 - Hanura - - 81,3 6,3 12,5 - Nasdem - - 91,4 2,9 5,7 - PAN 2,0 - 95,9 2,0 - - PDIP 1,8 4,6 56,0 8,3 26,6 2,8 PKB 2,1 - 97,9 - - - PKS - - 100 - - - PPP - - 97,4 - 2,6 - TOTAL 0,7 1,8 83,4 3,2 10,2 0,7 Distribusi Agama berdasarkan Partai Politik (%)