際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA

Download as PPTX, PDF
Zul Kifli
Zul Kifli

Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja dan perlindungan buruh. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara majikan dan buruh mengenai hak, kewajiban, dan syarat kerja. Dokumen tersebut juga membahas perlindungan hukum terkait upah, pesangon, penghargaan masa kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi para buruh.

1 of 20
Downloaded 27 times
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
Tim Penyusun : DEWI NOORYANTI DIAK MORIS PURBA IRISMA BINTI MATTANG REGSY JULIA PUTRI RIDHO ALFIRANDO DERATA CHAN ZULKIFLI Kelompok 2
A.Pengertian Perjanjian Perburuhan Kontrak kerja dan perjanjian perburuhan merupakan suatu yang niscaya, sebab disitulah seorang majikan dan buruh saling menyepakati tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga hak yang diterima sebagai imbalan dari kewajiban yang telah dikerjakan.Kontrak kerja itu sendiri merupakan hubungan antara seorang majikan dengan buruh berdasarkan perjanjian kerja yang didalamnya terdapat unsur-unsur seperti jenis pekerjaan, besar upah, dan aturan kerja.Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerja perburuhan adalah kontrak (perjanjian)antara seorang yang bertindak sebagai buruh dengan seorang yang bertindak sebagai majikan, di mana dalam hubungan tersebut ada tanggung jawab untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.
Adapun pengertian pengertian perjanjian perburuhan itu sudah dijelaskan dalam pasal 1601 KUHPerdata dan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 1954.Bunyi dari ketentua pasal 1601 KUHPerdata, adalah sebagai berikut. perjanjian perburuhan adalah suatu peraturan yang dibuat soerang atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dan suatu atau beberapa serikat buruh yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja. Djumadi Hukum perburuhan Perjanjian Kerja ( Jakarta Tahun 2004) hal 101-102
B.Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Sama Perjanjian kerja bersama disusun oleh penguasa dan serikat pekerja yang terdaftar dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Serikat pekerja Pengusaha
Di dalam ketentuan cara pembuatan perjanjian kerja bersama buruh/pekerja maupun pengusaha harus menjungjung tinggi asas demokrasi khususnya dalam menentukan serikat buruh yang paling berhak membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kerjasama
C. Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Masa berlakunya perjanjian kerja paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat buru/pekerja dengan pengusaha.Pembatasan berlakunya perjanjian kerja bersama dapat dipahami kaRena hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban para pihak yang dimuat di dalamnya perlu dilakukan penyesuaian , misalnya upah
D.Perbedaan Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Kerja Bersama PERJANJIAN KERJA Dari segi penegrtian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 15 UU. No.13 Tahun 2003). Dari segi subjek para pihak yang membuatnya adalah perjanjian kerja dibuat oleh pekerja secara perorangan dengan pihak penguasa. Dari segi bentuk perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Dari segi jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu, artinya ditentukan jangka waktunya dan dapat pula dibuat untuk waktu tidak tertentu (untuk pekerja tetap). Sedangkan
PERJANJIAN KERJA BERSAMA Dari segi pengertian, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja / buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua bela pihak. Dari segi subjek / para pihak yang membuatnya, perjanjian kerja bersama. Lalu Husni Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta 2014) hal 81-83
E.Hubungan Antara Perjanjian Kerja Dengan Perjanjian Kerja Bersama Pada dasarnya perjanjian kerja tidak dapat mengesampingkan isi perjanjian kerja bersama tapi sebaliknya. Dari hal itu dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan hubungan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja bersama adalah:
Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian induk dari perjanjian kerja. Pejanjian kerja tidak dapat mengesampingkan perjanjian kerja bersama,bahkan sebaliknya perjanjian kerja dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja bersam jika isinya bertentangan. Ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama secara otomatis beralih dalam isi perjanjian kerja yang dibuat. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja bersam merupakan jembatan untuk menuju perjanjian kerja yang baik.
BAB III PEMBAHSAN PERLINDUNGAN DAN UPAH
A. Perlindungan Hukum Tentang Syarat-syarat Kerja Kepentingan seorangan atau kelompok yang wajib dipenuhi oleh pihak lain yang dilindungi oleh hukum.Dalam setiap hak terdapat empat unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1.Subjek hukumnya (dalam hubungan kerja yaitu pekerja dan majikan. 2.Obyek hukumnya (tindakan pekerja dan pengusaha dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan). 3.Hubungan hukum yang mengikat pihak lain debgan suatu kewajiban. 4.Perlindungan hukum yang artinya ketika pekerja atau pengusaha tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka timbullah hak kepada salah satu pihak untuk menuntut pihak lain yang belum memenuhi kewajiban
B.Perlidungan Hukum Tentang Upah Pasal 1 angkah 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaim imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan kewarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Uang pesangonn Uang penghargaan Uang pisah
UANG PESANGON Dalam kewajiban majikan dan hak buruh sebagai akibat pemberhentian tersebut,perundag-undangan dan praktik di banyak negara, menghendaki agar majikan membayar pula uang pesangon ( tunjangan pemberhentian) kepada buruh yang diberhentikan.Perlu ditekankan sekali lagi bahwa pesangon ini harus dibedakan dari ganti rugi untuk tenggang waktu pernyataan pengakhiran (compesation in lieu of notice) dan harus dibedakan pula dari ganti rugi untuk pemberhentian yang tidak bersalah ( compesation for unjustified dismissal).
UANG PENGHARGAAN Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah uang jasa atau penghargaan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mendapat pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, dimana perhitungannya dibatasi setelah masa kerja selama minimum 3 tahun. UANG PISAH Undang-Undang ketenagakerjaan tidak mengatur tentang uang pisah jika pekerja mengundurkan diri,pekerja hanya mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi sahaja.Undang-Undang ketenagakerjaan menyatakan bahwa besaran dan pengaturan tentang uang pisah diatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan,dan perjanjian kerja bersama.
C.KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UUKmenegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja / buruh di tempat kerja, merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja / buruh. Secara umum, perlindungan di tempat kerja (work place) mencakup: Keselamatan dan kesehatan kerja Moral dan kesusilaan Perlakuan seusai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
KESIMPULAN Dari pembahasan tersebut dapat kami simpulkan dimana perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu majikan dan pekerja/buruh.Dimana pekerja dan majikan mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk mencapai sebuah perjanjian seperti halnya buruh mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai pekerja baik itu dalam penerimaan gaji maupun keselamatan dan kesehatan kerja begitupun sebaliknya majikan juga harus mendapat kepuasan dan keuntungan yang sebesar-besarnya yang dilakukan oleh buruh / pekerja.
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA

More Related Content

PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA

  • 1. PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
  • 2. Tim Penyusun : DEWI NOORYANTI DIAK MORIS PURBA IRISMA BINTI MATTANG REGSY JULIA PUTRI RIDHO ALFIRANDO DERATA CHAN ZULKIFLI Kelompok 2
  • 3. A.Pengertian Perjanjian Perburuhan Kontrak kerja dan perjanjian perburuhan merupakan suatu yang niscaya, sebab disitulah seorang majikan dan buruh saling menyepakati tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga hak yang diterima sebagai imbalan dari kewajiban yang telah dikerjakan.Kontrak kerja itu sendiri merupakan hubungan antara seorang majikan dengan buruh berdasarkan perjanjian kerja yang didalamnya terdapat unsur-unsur seperti jenis pekerjaan, besar upah, dan aturan kerja.Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerja perburuhan adalah kontrak (perjanjian)antara seorang yang bertindak sebagai buruh dengan seorang yang bertindak sebagai majikan, di mana dalam hubungan tersebut ada tanggung jawab untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.
  • 4. Adapun pengertian pengertian perjanjian perburuhan itu sudah dijelaskan dalam pasal 1601 KUHPerdata dan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 1954.Bunyi dari ketentua pasal 1601 KUHPerdata, adalah sebagai berikut. perjanjian perburuhan adalah suatu peraturan yang dibuat soerang atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dan suatu atau beberapa serikat buruh yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja. Djumadi Hukum perburuhan Perjanjian Kerja ( Jakarta Tahun 2004) hal 101-102
  • 5. B.Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Sama Perjanjian kerja bersama disusun oleh penguasa dan serikat pekerja yang terdaftar dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Serikat pekerja Pengusaha
  • 6. Di dalam ketentuan cara pembuatan perjanjian kerja bersama buruh/pekerja maupun pengusaha harus menjungjung tinggi asas demokrasi khususnya dalam menentukan serikat buruh yang paling berhak membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kerjasama
  • 7. C. Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Masa berlakunya perjanjian kerja paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat buru/pekerja dengan pengusaha.Pembatasan berlakunya perjanjian kerja bersama dapat dipahami kaRena hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban para pihak yang dimuat di dalamnya perlu dilakukan penyesuaian , misalnya upah
  • 8. D.Perbedaan Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Kerja Bersama PERJANJIAN KERJA Dari segi penegrtian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 15 UU. No.13 Tahun 2003). Dari segi subjek para pihak yang membuatnya adalah perjanjian kerja dibuat oleh pekerja secara perorangan dengan pihak penguasa. Dari segi bentuk perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Dari segi jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu, artinya ditentukan jangka waktunya dan dapat pula dibuat untuk waktu tidak tertentu (untuk pekerja tetap). Sedangkan
  • 9. PERJANJIAN KERJA BERSAMA Dari segi pengertian, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja / buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua bela pihak. Dari segi subjek / para pihak yang membuatnya, perjanjian kerja bersama. Lalu Husni Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta 2014) hal 81-83
  • 10. E.Hubungan Antara Perjanjian Kerja Dengan Perjanjian Kerja Bersama Pada dasarnya perjanjian kerja tidak dapat mengesampingkan isi perjanjian kerja bersama tapi sebaliknya. Dari hal itu dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan hubungan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja bersama adalah:
  • 11. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian induk dari perjanjian kerja. Pejanjian kerja tidak dapat mengesampingkan perjanjian kerja bersama,bahkan sebaliknya perjanjian kerja dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja bersam jika isinya bertentangan. Ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama secara otomatis beralih dalam isi perjanjian kerja yang dibuat. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja bersam merupakan jembatan untuk menuju perjanjian kerja yang baik.
  • 12. BAB III PEMBAHSAN PERLINDUNGAN DAN UPAH
  • 13. A. Perlindungan Hukum Tentang Syarat-syarat Kerja Kepentingan seorangan atau kelompok yang wajib dipenuhi oleh pihak lain yang dilindungi oleh hukum.Dalam setiap hak terdapat empat unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1.Subjek hukumnya (dalam hubungan kerja yaitu pekerja dan majikan. 2.Obyek hukumnya (tindakan pekerja dan pengusaha dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan). 3.Hubungan hukum yang mengikat pihak lain debgan suatu kewajiban. 4.Perlindungan hukum yang artinya ketika pekerja atau pengusaha tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka timbullah hak kepada salah satu pihak untuk menuntut pihak lain yang belum memenuhi kewajiban
  • 14. B.Perlidungan Hukum Tentang Upah Pasal 1 angkah 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaim imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan kewarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  • 15. Uang pesangonn Uang penghargaan Uang pisah
  • 16. UANG PESANGON Dalam kewajiban majikan dan hak buruh sebagai akibat pemberhentian tersebut,perundag-undangan dan praktik di banyak negara, menghendaki agar majikan membayar pula uang pesangon ( tunjangan pemberhentian) kepada buruh yang diberhentikan.Perlu ditekankan sekali lagi bahwa pesangon ini harus dibedakan dari ganti rugi untuk tenggang waktu pernyataan pengakhiran (compesation in lieu of notice) dan harus dibedakan pula dari ganti rugi untuk pemberhentian yang tidak bersalah ( compesation for unjustified dismissal).
  • 17. UANG PENGHARGAAN Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah uang jasa atau penghargaan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mendapat pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, dimana perhitungannya dibatasi setelah masa kerja selama minimum 3 tahun. UANG PISAH Undang-Undang ketenagakerjaan tidak mengatur tentang uang pisah jika pekerja mengundurkan diri,pekerja hanya mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi sahaja.Undang-Undang ketenagakerjaan menyatakan bahwa besaran dan pengaturan tentang uang pisah diatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan,dan perjanjian kerja bersama.
  • 18. C.KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UUKmenegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja / buruh di tempat kerja, merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja / buruh. Secara umum, perlindungan di tempat kerja (work place) mencakup: Keselamatan dan kesehatan kerja Moral dan kesusilaan Perlakuan seusai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
  • 19. KESIMPULAN Dari pembahasan tersebut dapat kami simpulkan dimana perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu majikan dan pekerja/buruh.Dimana pekerja dan majikan mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk mencapai sebuah perjanjian seperti halnya buruh mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai pekerja baik itu dalam penerimaan gaji maupun keselamatan dan kesehatan kerja begitupun sebaliknya majikan juga harus mendapat kepuasan dan keuntungan yang sebesar-besarnya yang dilakukan oleh buruh / pekerja.