際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Perjuangan bangsa indonesia merebut irian barat

Download as DOCX, PDF
N
Nur Ma

materi kelas 9

1 of 4
Download to read offline
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT Salah satu keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB) adalah masalah Irian Barat akan dibahas setelah setahun pengakuan kedaulatan. Namun terjadi perbedaan penafsiran dimana Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat setelah setahun KMB, sedangkan Belanda menafsirkan hanya merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam perjalan waktu, Belanda tidak pernah merundingkan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Hal inilah lantas menjadi latar belakang terjadinya peruangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat. Untuk menghadapi sikap Belanda Tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1. Peruangan Diplomasi (Pendekatan Diplomasi) a. Konferensi Tingkat Menteri Dalam Rangka Uni Indonesia Belanda Pada tanggal 24 maret 1950 di Jakarta diadakan Konferensi ini dengan keputusan membentuk sebuah komisi yang anggotanya terdiri dari wakil Indonesia dan Belanda guna mnyelesaikan masalah Irian Barat. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil. Bahkan pada tahun 1952 Belanda memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pada April 1953 pemerintah RI menghapus misi militer Belanda. b. Perundingan Melalui Forum PBB Setelah upaya diplomasi secara bileteral gagal, pada tahun 1954 Indonesia mulai membawa masalah Irian Barat ke forum PBB. Namun usaha inipun mengalami kegagalan. Belanda meyakinkan dalam sidang PBB bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah bileteral antara Indonesia-Belanda, yakni dalam intern uni Indonesia-Belanda. 2. Perjuangan dengan Konfortasi Politik dan Ekonomi a. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda Pada tanggal 13 februari 1956, pemerintah RI membubarkan Uni Indonesia- Belanda secara sepihak dengan undang-undang no 13 tahun 1965. Secara singkat undang-undang tetersebut menetapkan bahwa hubungan selanjutnya antara negara- negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Maka, kepentingan Belanda di Indonesia berlaku sesuai hukum yang ada di Indonesia. b. Pembentukan Ppemerintah Provinsi Irian Barat Ditahun yang sama, yakni tanggal 17 Agustus 1956, dibentuklah provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soa Siu, Tidore (Maluku Utara) yang meliputi: wilayah Irian yang diduduki belanda; Tidore; Weda; Oba; Patani; dan Wasile. Pada tanggal 23 september 1956 Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, dilantik menjadi Gubernur pertama Irian Barat. c. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Pada tahun 1957 Indonesia mulai melakukan tindakan tegas yaitu pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik belanda di Indonesia. Pada mulanya tindakan ini dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang berkerja di perusahaan milik Belanda. Perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia antara lain: gedung Nederlandsche Handel Maatschappij N.V, Bank Escompto (sekarang
menjadi bank Dagang Negara, termasuk Bank Mandiri), Percetakan De Unie, Perusahaan Philips, dan Perusahaan Penerbangan KLM. 3. Perjuangan Melalui Konfrontasi Bersenjata a. Tri Komando Rakyat (Trikora) Pada tanggal 9 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi: 1) Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda 2) Kibarkan Merah Putih di Irian Barat Milik Indonesia 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. b. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat Setelah dikeluarkan Trikora, pemerintah Indonesia segera membentuk provinsi Irian Barat baru dengan ibu kota di Kota Baru (Jayapura) dan sebagai gubernur adalah Putra Irian. Pada bulan januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Komando ini adalah pengembangan operasi militer dengan tujuan pengembangan wiliyah Irian Barat kedalam kekuasaan negara republik Indonesia. Sebagai panglima Mandala adalah Mayor Jendral Soeharto. Pada tanggal 15 Januari 1962, sebelum Komando Mandala menyelesaikan konsolidasinya, terjadi pertempuran di laut Aru. Pertempuran itu melibatkan 3 perahu Motor Torpedo Boat (MTB) yang bergabung dalam kesatuan patroli cepat, yakni RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau yang sedang berpatroli rutin di laut Arafuru dengan kapal perusak dan fregot (kapal Perang) milik Belanda. Dalam insiden ini Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama komandan KRI Macan Tutul, Kapten (laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir Kobarkan Semangat Pertempuran c. Operasi untuk Merebut Irian Barat Adapun operasi-operasi yang direncenakan Komando Mandala di irian Barat dibedakan Menjadi tiga fase (1) Fase Inflitasi (sampai akhir 1962) Dilakukan dengan cara memasukkan kompi TNI kesekitaran sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Operasi yang dilakukan dengan pendaratan melalui darat dan udara telah berhasil menyusupkan ABRI dan sukarelawan, antara lain sebagai berikut: (a) Operasi Banteng di Fak-fak dan Kaimana (b) Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan (c) Operasi Naga di Merauke (d) Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Operasi-operasi tersebut dilakukan pada bulan maret sampai Agustus 1962. Selain operai-operasi diatas, direncanakan pula serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.
(2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963) Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. (3) Fase Konsolidasi (awal 1964) Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di Irian Barat. d. Persetujuan New York Berkat kesungguhan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat, Sekertaris Jendral PBB U Thant mengaukan kepada salah seorang doplomat Amerika Serikat Ellworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Usul yang diberikan ini kemudian dikenal dengan Rencana Bunker. Adapaun isi dari rencana Bunker adalah: Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada RI melalui badan PBB yang disebut United Nations Temporary Excecutive Authority (UNTEA). Dengan adanya rencana Bunker diatas maka sikap Indonesia adalah menerimanya, sedangkan Belanda bersihkukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh sebab itu pada tanggal 14 Agustus 1962 diadakan operasi besar-besaran yang disebut sebagai Operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini disebut sebagai Hari H atau Hari Penyerbuan Sebagai tindak lanjut dari Rencana Bunker, pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian di New York, bertempat di Markas Besar PBB, yang kemudian dikenal sebagai perjanjian New York. Adapaun isi dari perjanian New York adalah: (1) Pemerintah belanda akan menyerahan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 (2) Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Belanda akan di kibarkan di Irian Barat bersama dengan bendera PBB yang kemudian akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB (3) Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Indonesia (4) Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 (5) Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tatap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Peperaa) Selanjutnya untuk menjamin keamanan wilayah Irian Barat, dibentuk pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) dibawah pimpinan Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) berada dibawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran. Pada 1 Mei 1963 diangkatlah E. J . Bonay, seorang putra asli Irian Barat, sebagai Gubernur Irian Barat yang pertama, bersamaan dengan diangkatnya Gubernur di Irian barat, maka Komando Mandala resmi dibubarkan.
e. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Sebagai wujud perjanjian New York, sebelum akhir 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan ketentuan bahwa Indonesia maupun Belanda menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Hasil dari Pepera adalah bahwa rakyat Irian Barat menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Papera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam sidang Umum PBB ke-24 pada bulan Nopember 1969.

More Related Content

Perjuangan bangsa indonesia merebut irian barat

  • 1. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT Salah satu keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB) adalah masalah Irian Barat akan dibahas setelah setahun pengakuan kedaulatan. Namun terjadi perbedaan penafsiran dimana Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat setelah setahun KMB, sedangkan Belanda menafsirkan hanya merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam perjalan waktu, Belanda tidak pernah merundingkan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Hal inilah lantas menjadi latar belakang terjadinya peruangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat. Untuk menghadapi sikap Belanda Tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1. Peruangan Diplomasi (Pendekatan Diplomasi) a. Konferensi Tingkat Menteri Dalam Rangka Uni Indonesia Belanda Pada tanggal 24 maret 1950 di Jakarta diadakan Konferensi ini dengan keputusan membentuk sebuah komisi yang anggotanya terdiri dari wakil Indonesia dan Belanda guna mnyelesaikan masalah Irian Barat. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil. Bahkan pada tahun 1952 Belanda memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pada April 1953 pemerintah RI menghapus misi militer Belanda. b. Perundingan Melalui Forum PBB Setelah upaya diplomasi secara bileteral gagal, pada tahun 1954 Indonesia mulai membawa masalah Irian Barat ke forum PBB. Namun usaha inipun mengalami kegagalan. Belanda meyakinkan dalam sidang PBB bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah bileteral antara Indonesia-Belanda, yakni dalam intern uni Indonesia-Belanda. 2. Perjuangan dengan Konfortasi Politik dan Ekonomi a. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda Pada tanggal 13 februari 1956, pemerintah RI membubarkan Uni Indonesia- Belanda secara sepihak dengan undang-undang no 13 tahun 1965. Secara singkat undang-undang tetersebut menetapkan bahwa hubungan selanjutnya antara negara- negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Maka, kepentingan Belanda di Indonesia berlaku sesuai hukum yang ada di Indonesia. b. Pembentukan Ppemerintah Provinsi Irian Barat Ditahun yang sama, yakni tanggal 17 Agustus 1956, dibentuklah provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soa Siu, Tidore (Maluku Utara) yang meliputi: wilayah Irian yang diduduki belanda; Tidore; Weda; Oba; Patani; dan Wasile. Pada tanggal 23 september 1956 Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, dilantik menjadi Gubernur pertama Irian Barat. c. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Pada tahun 1957 Indonesia mulai melakukan tindakan tegas yaitu pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik belanda di Indonesia. Pada mulanya tindakan ini dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang berkerja di perusahaan milik Belanda. Perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia antara lain: gedung Nederlandsche Handel Maatschappij N.V, Bank Escompto (sekarang
  • 2. menjadi bank Dagang Negara, termasuk Bank Mandiri), Percetakan De Unie, Perusahaan Philips, dan Perusahaan Penerbangan KLM. 3. Perjuangan Melalui Konfrontasi Bersenjata a. Tri Komando Rakyat (Trikora) Pada tanggal 9 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi: 1) Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda 2) Kibarkan Merah Putih di Irian Barat Milik Indonesia 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. b. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat Setelah dikeluarkan Trikora, pemerintah Indonesia segera membentuk provinsi Irian Barat baru dengan ibu kota di Kota Baru (Jayapura) dan sebagai gubernur adalah Putra Irian. Pada bulan januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Komando ini adalah pengembangan operasi militer dengan tujuan pengembangan wiliyah Irian Barat kedalam kekuasaan negara republik Indonesia. Sebagai panglima Mandala adalah Mayor Jendral Soeharto. Pada tanggal 15 Januari 1962, sebelum Komando Mandala menyelesaikan konsolidasinya, terjadi pertempuran di laut Aru. Pertempuran itu melibatkan 3 perahu Motor Torpedo Boat (MTB) yang bergabung dalam kesatuan patroli cepat, yakni RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau yang sedang berpatroli rutin di laut Arafuru dengan kapal perusak dan fregot (kapal Perang) milik Belanda. Dalam insiden ini Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama komandan KRI Macan Tutul, Kapten (laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir Kobarkan Semangat Pertempuran c. Operasi untuk Merebut Irian Barat Adapun operasi-operasi yang direncenakan Komando Mandala di irian Barat dibedakan Menjadi tiga fase (1) Fase Inflitasi (sampai akhir 1962) Dilakukan dengan cara memasukkan kompi TNI kesekitaran sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Operasi yang dilakukan dengan pendaratan melalui darat dan udara telah berhasil menyusupkan ABRI dan sukarelawan, antara lain sebagai berikut: (a) Operasi Banteng di Fak-fak dan Kaimana (b) Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan (c) Operasi Naga di Merauke (d) Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Operasi-operasi tersebut dilakukan pada bulan maret sampai Agustus 1962. Selain operai-operasi diatas, direncanakan pula serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.
  • 3. (2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963) Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. (3) Fase Konsolidasi (awal 1964) Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di Irian Barat. d. Persetujuan New York Berkat kesungguhan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat, Sekertaris Jendral PBB U Thant mengaukan kepada salah seorang doplomat Amerika Serikat Ellworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Usul yang diberikan ini kemudian dikenal dengan Rencana Bunker. Adapaun isi dari rencana Bunker adalah: Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada RI melalui badan PBB yang disebut United Nations Temporary Excecutive Authority (UNTEA). Dengan adanya rencana Bunker diatas maka sikap Indonesia adalah menerimanya, sedangkan Belanda bersihkukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh sebab itu pada tanggal 14 Agustus 1962 diadakan operasi besar-besaran yang disebut sebagai Operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini disebut sebagai Hari H atau Hari Penyerbuan Sebagai tindak lanjut dari Rencana Bunker, pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian di New York, bertempat di Markas Besar PBB, yang kemudian dikenal sebagai perjanjian New York. Adapaun isi dari perjanian New York adalah: (1) Pemerintah belanda akan menyerahan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 (2) Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Belanda akan di kibarkan di Irian Barat bersama dengan bendera PBB yang kemudian akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB (3) Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Indonesia (4) Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 (5) Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tatap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Peperaa) Selanjutnya untuk menjamin keamanan wilayah Irian Barat, dibentuk pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) dibawah pimpinan Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) berada dibawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran. Pada 1 Mei 1963 diangkatlah E. J . Bonay, seorang putra asli Irian Barat, sebagai Gubernur Irian Barat yang pertama, bersamaan dengan diangkatnya Gubernur di Irian barat, maka Komando Mandala resmi dibubarkan.
  • 4. e. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Sebagai wujud perjanjian New York, sebelum akhir 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan ketentuan bahwa Indonesia maupun Belanda menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Hasil dari Pepera adalah bahwa rakyat Irian Barat menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Papera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam sidang Umum PBB ke-24 pada bulan Nopember 1969.