Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Download as PPTX, PDF
22 likes28,424 views
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
- 1. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Pendidikan Kewarganegaraan OLEH: KELOMPOK 3 ELI SAPRIDA FRIKSON SIBURIAN HERA FITRA LUBIS KHAIRUNNISA MALAWITA
- 2. DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan Demokrasi Parlementer Demokrasi Terpimpin Demokrasi pada Masa Orde Baru Demokrasi pada Masa Reformasi-Sekarang
- 3. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 1949) Hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia adalah sbb: 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlementer. 1. Political franchise yang menyeluruh. 3. Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik Indonesia
- 4. Isi Maklumat Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
- 5. Demokrasi Parlementer (1950 1959) Kabinet Sukiman-Suwirjo(1951-1952) Kabinet Natsir (1950-1951) Kabinet Wilopo (1952-1953) Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955) Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) Kabinet Djuanda (1957-1959)
- 7. Demokrasi Terpimpin (1959 1966) Lahirnya Demokrasi Terpimpin Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran konstituante Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat- singkatnya.
- 8. Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin Segala bentuk kekuasaan dan keputusan berada ditangan presiden Konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup Anggota-anggota MPRS diangkat oleh presiden bukan melalui pemilu Kedudukan Presiden berada diatas MPRS Pembubaran DPR Pengangkatan ketua DPR-GR menjadi menteri negara oleh presiden
- 9. Situasi Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Anggota ABRI & PKI mengisi kursi pemerintahan Meluasnya ajaran komunis melalui konsep nasakom Mengaburnya sistem kepartaian Melarang kebebasan pers
- 10. Berakhirnya Periode Demokrasi Terpimpin Supersemar (1966) Pemberontakan G 30 S / PKI 1965
- 11. Demokrasi Pada Masa Orde Baru (1968-1998) Masa orde baru dimulai pada tahun 1968 sampai 1998 dan dipimpin oleh presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno pada periode sebelumnya. Tujuannya adalah merubah politik yang otoriter menjadi lebih demokratis
- 12. Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi pada Masa Orde Baru Berhasil melaksanakan program transmigrasi Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) Memerangi buta huruf di kalangan masyarakat Adanya gerakan wajib belajar Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh Kelebihan Adanya pembatasan hak-hak politik rakyat Pemusatan kekuasaan di tangan presiden Pemilu yang tidak demokratis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela Kekurangan Masa orde baru yang berjalan selama 32 tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998.
- 13. Demokrasi Pada Masa Reformasi (1999-Sekarang) REFORMASI Membuat atau menjadikan perubahan yang lebih baik. Dalam rangka menangapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewujudkan tujuan dari reformasi tersebut, maka B.J.Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya: Kebijakan dalam bidang Politik Kebijakan dalam bidang Ekonomi Kebebasan dalam Menyampaikan Pendapat dan Pers Pelaksanaan Pemilu
- 14. Kesimpulan Demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang diplih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara Demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu, Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Periode Demokrasi Terpimpin (1959- 1965), Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru (1968-1998), dan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1999-sekarang).