Perlindungan ad hoc terhadap buruh migran indonesia
- 1. PERLINDUNGAN AD HOC TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA Anis Hidayah Executive Director of Migrant CARE
- 2. Background: Migrasi Terpaksa BUKAN Sukarela Kemiskinan struktural di Indonesia: hak atas pendidikan rakyat belum terpenuhi, lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin (perempuan) terbatas Upah buruh dalam negeri rendah yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan pokok Rakyat tidak memiliki tanah atau kalau yang memiliki tanah tidak mampu mengelola tanahnya karena politik harga produk pertanian yang tidak berpihak Migrasi terpaksa ke luar negeri dilakukan karena keterpaksaan
- 3. Landasan Perlindungan, Ratifikasi 8 Konvensi ILO ILO Convention Indonesia Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize (C. 87) 06/09/1998 Rights to Organize and Collective Bargaining (C. 98) 15/07/1957 Forced Labor (C.29) 12/06/1950 Abolition of Forced Labor (C. 105) 07/06/1999 Equal Remuneration (C. 100) 11/08/1958 Discrimination (Employment and Occupation, C.111) 07/06/1999 Minimum Age (C.138) 07/06/1999 Elimination of the Worst Form of Child Labor (C. 182) 28/03/2000
- 4. Landasan Perlindungan, Ratifikasi Konvensi HAM UN Treaty Indonesia ICESCR 23/02/2006 ICCPR 23/02/2006 ICERD 25/06/1999 CEDAW 13/09/1984 CAT 28/10/1998 CRC 05/09/1990 MCW 12/04/2012 ICC
- 5. Grand Design Policy tentang Migrasi ~ Eksploitatif Payung hukum kebijakan migrasi tenaga kerja di Indonesia (UU No 39 tahun 2004) terbukti tidak efektif melindungi, namun sebaliknya eksploitatif UU TKI menghasilkan skema migrasi berbiaya tinggi dan monopoli oleh swasta Skema migrasi yang dihasilkan mendekati praktek trafficking dan perbudakan
- 6. Salah Kelola Migrasi Adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI memberikan peluang terjadinya penyimpangan sejak proses rekrutmen, pelatihan dan pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan sampai dengan pemulangan TKI ke tanah air (Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2010)
- 7. Buruh migran Indonesia tidak mendapatkan kedaulatnnya karena kebijakan yang ada terbukti tidak efektif melindungi, tetapi sebaliknya eksploitatif (MoU, UU, Perda, Kepmen, dll) Melegitimasi industrialisasi buruh migran Lemahnya koordinasi dan sibergi antar kelembagaan Adanya disintegrasi dan diskoneksi dalam kebijakan perlindungan, antara di dalam dan di luar negeri Paradigma perlindungan (pra, selama bekerja, dan purna kerja) belum terinstitusionalisasi dalam lembaga- lembaga yang ada PRT migran peluang besar dalam migrasi sekaligus peluang besar dalam masalah, tetapi tidak dijawab dengan proporsional Status Quo Masalah Buruh Migran
- 8. Menuju MITOS : 80%-20% Terjebak dalam tesis 80% masalah di dalam negeri dan 20% sebagai dampak di luar negeri Tetapi upaya untuk membongkar 80%-20% selalu ad hoc 80%-20% masalah hanya terhenti pada pemahaman bersama, belum ada langkah maju untuk mengurai dan menuntaskan Bahkan 80%-20% mendekati MITOS
- 9. Misleading tentang PERLINDUNGAN Perlindungan dimaknai secara parsial dan ad hoc, yakni PENANGANAN KASUS Pendekatan yang digunakan case by case approach Seringkali juga REAKTIF, bahkan terlambat. Misalnya memulnagkan overstayers dari Arab ketika didesak masyarakat dengan Aksi 1000 rupiah. Respon Ruyati dilakukan setelah Ruyati di eksekusi mati.
- 10. Pembiaran terhadap Kompleksitas Masalah Rekruitmen (1) Rekrutmen TKI tidak dimulai dengan pemetaan kondisi dan dasar hukum ketenagakerjaan negara tujuan penempatan TKIsehingga tidak menjamin aspek perlindungan dan rasa aman bagi TKI TKI harus menanggung biaya penempatan yang lebih tinggi dari seharusnya, mengalami pemotongan gaji lebih lama, dan memperoleh gaji lebih sedikit Rekruitmen didominasi oleh calo dan masih ditemukan juga perekrutan TKI tanpa job order atau menggunakan job order yang telah kedaluwarsa 1. Rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan TKI 1. Rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan TKI
- 11. Pembiaran terhadap Kompleksitas Masalah Rekruitmen (2) Peraturan tentang rekrutmen calon TKI belum tegas mengatur mekanisme pengendalian operasional sarana kesehatan dan infrastruktur penunjangnya secara efektif Masih adanya sarana kesehatan yang beroperasi tanpa izin operasional atau dengan izin operasional tetapi telah kedaluwarsa Standar pengujian kesehatan dan biaya pengujian kesehatan juga tidak baku dan seragam bagi semua sarana kesehatan Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri tidak dilakukan secara tidak terprogram, terencana, dan terukur 2. Penyiapan tenaga kerja yang sehat, mampu, dan teruji kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan yang periodik dan konsisten 2. Penyiapan tenaga kerja yang sehat, mampu, dan teruji kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan yang periodik dan konsisten
- 12. Pembiaran terhadap Kompleksitas Masalah Rekruitmen (3) Dualisme kewenangan antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI dalam penerbitan dokumen keberangkatan TKI yang belum dituntaskan Fungsi dan kegunaan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang wajib sifatnya menjadi mubadzir Dualisme penyelenggaraan PAP (Pendidikan Akhir Pemberangkatan) oleh Kemenakertrans/Asosiasi PPTKIS dan BP3TKI menjadikan kegiatan PAP tidak terarah dan terprogram 3. Penyiapan tenaga kerja yang legal dan prosedural kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem yang terintegrasi, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten 3. Penyiapan tenaga kerja yang legal dan prosedural kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem yang terintegrasi, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten
- 13. Pembiaran terhadap Kompleksitas Masalah Rekruitmen (4) Asuransi belum dikelola dengan baik oleh Kemenakertrans. Penunjukan sembilan konsorsium asuransi melalui keputusan Menakertrans pada Tahun 2006 -2009 yang melibatkan 48 perusahaan asuransi dan 8 broker asuransi, menciptakan persaingan tidak sehat adanya unsur kesengajaan PPTKIS yang tidak mengikutkan TKI-nya dalam program asuransi, khususnya asuransi pra penempatan kewajiban konsorsium asuransi dalam menangani kasus-kasus TKI di luar negeri sering kali tidak jelas statusnya 4. Penyelenggaraan asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan 4. Penyelenggaraan asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan
- 14. Pembiaran terhadap Kompleksitas Masalah Rekruitmen (5) Masih banyak ditemukan calon TKI yang tidak di training sebelum berangkat ke luar negeri Training pra pemberangkat selama ini masih bersifat formalitas dan mahal Kurikulum training pra pemberangkatan masih terfokus pada skill, bukan penyadaran terhadap hak-hak TKI Penampungan TKI sudah memenuhi unsur-unsur rumah tahanan dengan membatasi akses calon TKI untuk keluar dan komunikasi. Tempat penampungan tertutup seperti penjara. Selama di penampungan, calon TKI juga ada yang dipekerjakan dengan dalih training 5. Pendidikan pra pemberangkatan bagi TKI belum didukung kurikulum dan metodologi pembejalaran yang komprehensif sehingga tidak ada jaminan kualitas TKI 5. Pendidikan pra pemberangkatan bagi TKI belum didukung kurikulum dan metodologi pembejalaran yang komprehensif sehingga tidak ada jaminan kualitas TKI
- 15. Biaya Penempatan Resmi Berdasarkan Negara Tujuan
- 16. Akibat Biaya Penempatan Selangit terjebak dalam perbudakan hutang selama berbulan-bulan dikenakan biaya agen setiap kali memperpanjang kontraknya diteror agen/Bank ketika telat atau gagal membayar tidak bisa kirim uang ke keluarganya selama berbulan-bulan hidup dengan sisa potongan yang tidak memadai tidak berani komplain meski menjadi korban penganiayaan, pemerkosaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya tunduk kepada apapun instruksi agen sampai terjebak kriminalisasi (dijadikan overstay, dsb)
- 17. Masalah di Luar Negeri, TIDAK PERNAH TUNTAS 1. Data penempatan TKI tidak akurat, sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri 2. Masalah hukum dan Masalah ketenagakerjaan terjadi berulang dalam kasus yang sama 3. Penanganan dan Penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial
- 19. Masalah di Luar Negeri, Sebuah dampak Sistem informasi TKI pada Perwakilan RI di luar negeri belum di support oleh mekanisme yang baku Data yang ada di imigrasi dan ke Hanya berbentuk data kisaran, belum data yang valid Data yang ada pada perjanjian kerja hanya berisi data tentang majikan 1. Data penempatan TKI tidak akurat, sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri
- 20. Masalah di Luar Negeri, Sebuah dampak Berbagai usaha untuk menyelesaikan kasus TKI bermasalah telah dilakukan Perwakilan RI di luar negeri. Namun penanganan kasus TKI oleh Perwakilan RI selama ini hanya fokus pada masalah yang dihadapi TKI secara parsial, bukan pada penyelesaian kasus secara komprehensif pada akar permasalahan Evaluasi atas kondisi sebab akibat kasus TKI belum dilakukan Perwakilan RI untuk menemukan akar permasalahan secara jelas. Permasalahan gaji tidak dibayar, PHK sepihak, TKI overstayers, dan masalah ketenagakerjaan lainnya akan selalu timbul jika penanganan kasus dilakukan secara parsial menghadapi kasus serupa berulang-ulang tanpa penyelesaian kasus secara komprehensif 3. Penanganan dan Penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial
- 21. Data Kasus buruh migran tahun 2011 Kasus Jumlah Menghadapi hukuman mati 417 Eksekusi mati di Arab Saudi 1 Over stayers in Saudi Arabia 27.348 Kekerasan 3.070 Sexual Violence 1.234 Meninggal dunia 1.203 Bekerja tidak layak 9.023 Unpaid 14.074 Menghadapi deportasi di Malaysia 150.000 Di berbagai shelter KBRI 21.823 Total 228.193
- 22. Grand Design Perlindungan? Belum nampak adanya grand design tentang upaya meminimalisasi pelanggaran HAM terhadap buruh migran: Inisiatif untuk mengamandemen UU No 39/2004 tentang PPTKILN yang terbukti tidak melindungi buruh migran berjalan sangat lamban PAYUNG HUKUM YANG CACAT HUKUM 14 tahun institusionalisasi pemerasan dalam Terminal TKI tetap dilanggengkan PRT migran yang menjadi sektor utama dalam penempatan buruh migran, belum masuk dalam skema kebijakan ketenagakerjaan Belum ada reformasi dalam penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak buruh migran Pembiaran terhadap mekanisme penempatan yang eksploiatif, monopoli oleh PPTKIS
- 23. Celah praktek korupsi terbuka lebar dari kebijakan yang ada, bahkan dari pembuat kebijakan. Mis: pembentukan lembaga ad hoc, legislasi di DPR, penunjukan asuransi tanpa tender Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses migrasi baik menyangkut data penempatan, data kasus, biaya (penempatan, asuransi, dana perlindungan, asuransi, terminal TKI), penanganan kasus, dll Presiden tidak pernah melakukan evaluasi kinerja berdasarkan indikator-indikator korupsi yang dilakukan oleh para menterinya KPK lebih sibuk dengan penanganan korupsi- korupsi yang memiliki nilai politik besar Birokrasi Yang Koruptif
- 24. Kolusi antara pemerintah dan swasta. Antara lain: membiarkan biaya penempatan yang tidak rasional, penunjukan asuransi tunggal tanpa tender, KTKLN Beberapa indikator menunjukkan keterlibatan langsung dan tidak langsung para pejabat dengan swasta Membuka ruang kekuasaan yang nyaris absolut bagi swasta menyangkut perlindungan warga negara Pemborosan anggaran untuk hasil perlindungan yang tidak signifikan (Pembentukan satgas BMI bermasalah tahun 2004, Satgas untuk penanganan TKI terancam hukuman mati, dll) Penujukan pejabat publik yang tidak memiliki kapasitas dalam hal perlindungan buruh migran. Bahkan kepala BNP2TKI hingga kini masa jabatannya tidak ada kejelasan yang mestinya berakhir pada 11 Januari 2012 Lanjutan
- 25. Kemana Dana Perlindungan $15? Tahun Jumlah Penempatan Dana Perlindungan 2006 680.000 orang Rp. 102 Milyar 2007 696.746 orang Rp. 104,5 Milyar 2008 644.731 orang Rp. 96,7 Milyar 2009 632.172 orang Rp. 94,8 Milyar 2010 575.804 orang Rp. 86,3 Milyar 2011 438.474 orang Rp. 65,7 Milyar Total Rp. 550 Milyar
- 26. Kemana Dana Asuransi Mengalir? Tahun Jumlah Penempatan Asuransi (Rp 400.000/orang) 2006 680.000 orang Rp. 272 Milyar 2007 696.746 orang Rp. 278,6 Milyar 2008 644.731 orang Rp. 257,8 Milyar 2009 632.172 orang Rp. 252,8 Milyar 2010 575.804 orang Rp. 230,3 Milyar 2011 438.474 orang Rp. 438,4 Milyar Total 3.667.927 orang Rp. 1, 729,9 Trilyun
- 27. Kebijakan yang eksploitatif Kekuasaan absolut PPTKIS yang membangun industri buruh migran Birokrasi yang koruptif Masalah Hukum & Ketenagakaerjaan di Luar Negeri Masalah di Luar Negeri ~ Dampak Sistematis
- 28. Masalah Hukum Buruh migran yang terancam hukuman mati terus meningkat, penjara-penjara semakin dipadati oleh buruh migran, eskalasi kekerasan telah menjadi kisah harian, meninggal dunia, pemerkosaan, terlantar, trafficking, deportasi , dll Masalah Ketenagakerjaan : PHK sepihak tak mengenal musim, underpayment, gaji tidak dibayar& pelanggaran hak-hak normatif Mendekati, bahkan praktek perbudakan Masalah Tak Bisa Dibendung
- 29. Bantuan hukum yang tersistem (lawyer, monitoring proses hukum, penterjemah, konseling) ~ Standar Minimal Pelayanan Distribusi informasi, dari perwakilan RI Kemenlu Kementrian terkait Keluarga korban Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus Fasilitasi komunikasi korban dengan keluarga Database yang integratif dan accesable bagi publik Kerjasama internasional (konteks evakuasi di negara konflik) Aspek-Aspek Perlindungan
- 30. Pembentukan badan ad hoc ~ SATGAS- SATGAS Pengadaan HP KUR TKI Reaktif Tak SOLUTIF
- 31. Reformasi kebijakan : eksploitatif protektif Reformasi birokrasi : koruptif Pelayan Minimalisir peran swasta : bisnis oriented Pelayanan publik Pemerintah Indonesia 12 April 2012 telah meratifikasi konvensi buruh migran. Ini langkah awal untuk memperbaiki perlindungan buruh migran Masalah Buruh Migran BAK BANJIR JAKARTA Menyelesaikan dari AKARNYA