際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Perlindungan tenaga kerja

Download as PPTX, PDF
Kathleen Pontoh
Kathleen Pontoh

Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungannya meliputi aspek ekonomi (jaminan sosial), kesehatan kerja, keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan larangan diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.

1 of 17
Downloaded 331 times
Oleh: Kathleen C. Pontoh, S.H.,M.H
Salah satu unsur agar terciptanya sistem hubungan kerja yang harmonis adalah dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari pengusaha ataupun dari pekerja. Kedudukan pekerja seringkali berada pada posisi yang lemah, dan untuk menjamin agar hak-hak pekerja tidak terabaikan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tersebut.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ttg Penyelesaian Hubungan Industrial Undang-undang No.39 Tahun 2004 ttg Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP- 275/MEN/1989 dan Nomor POL.04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Kerja Istirahat, serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengaman (Satpam).
Pasal 4 huruf c. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan Pasal 6. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
Pasal 11. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja Pasal 12 ayat 3. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya
Pasal 31. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri Pasal 86 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
Pasal 88 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 99 ayat 1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja . Pasal 104 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh .
Jenis Perlindungan Tenaga kerja : 1. Perlindungan Ekonomis (Jaminan sosial) , 2. Perlindungan Sosial (Kesehatan kerja), dan 3. Perlindungan Teknis (Keselamatan kerja) Objek perlindungan Tenaga Kerja : 1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, 2. Perlindungan atas hak dasar pekerja/buruh untuk berunding ataupun mogok dengan pengusaha, 3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Perlindungan Khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat 5. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan & Jaminan sosial 6. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.
Perlindungan Ekonomis (jaminan sosial) adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan Ekonomis (jaminan sosial) merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Diatur dalam UU No.3/1992 ttg Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Perlindungan bagi Tenaga kerja tsb dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua) serta pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan
Perlindungan Sosial (Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan TK dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Tujuannya adalah mengadakan pembatasan- pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha yang memperlakukan pekerja/buruh semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.
Organisasi Buruh di Indonesia. 1. Aliansi Buruh Menggugat (ABM) 2. Serikat Pekerja Nasional (SPN) 3. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 4. Aliansi Buruh Menggugat (ABM), dll International Labour Organization (ILO), Organisasi ini dibawah naungan PBB, didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailele dan berkantor pusat di Jenewa.
Perlindungan Teknis (Kesehatan &Keselamatan Kerja) Perlindungan thdp pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan Kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan Ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika, dan psikologi. Tujuannya memelihara kesehatan, keselamatan lingkungan kerja juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen dan orang lain yang mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.
Zaeni,A. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja). Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang Undang, Jaminan dan Jenis Perlindungan Tenaga Kerja https://id-id.facebook.com/notes/universitas- borobudur-jakarta/undang-undang-jaminan-dan-jenis- perlindungan-tenaga-kerja/546860785327961/ . 15 Oktober 2012 pukul 19:59 Wikepedia Tenaga Kerja. http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja Perlindungan Tenaga Kerja. https://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/201 5/01/perlindungan-tenaga-kerja.html. 26 Januari 2005
Perlindungan tenaga kerja

More Related Content

Perlindungan tenaga kerja

  • 2. Salah satu unsur agar terciptanya sistem hubungan kerja yang harmonis adalah dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari pengusaha ataupun dari pekerja. Kedudukan pekerja seringkali berada pada posisi yang lemah, dan untuk menjamin agar hak-hak pekerja tidak terabaikan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tersebut.
  • 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  • 4. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ttg Penyelesaian Hubungan Industrial Undang-undang No.39 Tahun 2004 ttg Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
  • 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP- 275/MEN/1989 dan Nomor POL.04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Kerja Istirahat, serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengaman (Satpam).
  • 6. Pasal 4 huruf c. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan Pasal 6. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
  • 7. Pasal 11. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja Pasal 12 ayat 3. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya
  • 8. Pasal 31. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri Pasal 86 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
  • 9. Pasal 88 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 99 ayat 1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja . Pasal 104 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh .
  • 10. Jenis Perlindungan Tenaga kerja : 1. Perlindungan Ekonomis (Jaminan sosial) , 2. Perlindungan Sosial (Kesehatan kerja), dan 3. Perlindungan Teknis (Keselamatan kerja) Objek perlindungan Tenaga Kerja : 1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, 2. Perlindungan atas hak dasar pekerja/buruh untuk berunding ataupun mogok dengan pengusaha, 3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Perlindungan Khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat 5. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan & Jaminan sosial 6. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.
  • 11. Perlindungan Ekonomis (jaminan sosial) adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan Ekonomis (jaminan sosial) merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Diatur dalam UU No.3/1992 ttg Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  • 12. Perlindungan bagi Tenaga kerja tsb dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua) serta pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan
  • 13. Perlindungan Sosial (Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan TK dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Tujuannya adalah mengadakan pembatasan- pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha yang memperlakukan pekerja/buruh semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.
  • 14. Organisasi Buruh di Indonesia. 1. Aliansi Buruh Menggugat (ABM) 2. Serikat Pekerja Nasional (SPN) 3. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 4. Aliansi Buruh Menggugat (ABM), dll International Labour Organization (ILO), Organisasi ini dibawah naungan PBB, didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailele dan berkantor pusat di Jenewa.
  • 15. Perlindungan Teknis (Kesehatan &Keselamatan Kerja) Perlindungan thdp pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan Kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan Ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika, dan psikologi. Tujuannya memelihara kesehatan, keselamatan lingkungan kerja juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen dan orang lain yang mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.
  • 16. Zaeni,A. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja). Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang Undang, Jaminan dan Jenis Perlindungan Tenaga Kerja https://id-id.facebook.com/notes/universitas- borobudur-jakarta/undang-undang-jaminan-dan-jenis- perlindungan-tenaga-kerja/546860785327961/ . 15 Oktober 2012 pukul 19:59 Wikepedia Tenaga Kerja. http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja Perlindungan Tenaga Kerja. https://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/201 5/01/perlindungan-tenaga-kerja.html. 26 Januari 2005