Permen tahun2014 nomor029 pengeysahan sttb
- 1. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan legalisasi ijazah terkait dengan kewenangan pelayanan dalam rangka perubahan sistem pemerintahan perlu penataan kembali kewenangan pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya. 2. Penerbitan adalah suatu proses pemberian surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca. 3. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan. 4. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket. 5. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan. 6. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB. 7. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan k u r i k u l u m internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan k u r i k u l u m nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait. 8. Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang berwenang menangani perkara sesuai dengan kewenangan.
- 4. 4 BAB II PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET, SKYBS, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENYETARAAN Pasal 2 (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan. (3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru. (4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. (7) Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan. (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. (9) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili. (10) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- 5. 5 Pasal 3 (1) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan: a. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 60 tahun 1975, dan KEP-354a/HK/4/1975 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0814/0/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik, dan Sekolah Internasional di Indonesia; b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Sementara Penyelenggaraan Sekolah Internasional; dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. (2) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. Pasal 4 (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 3 dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya. (2) Pejabat yang diberi kuasa u n t u k mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasakan lagi kepada pejabat lainnya. Pasal 5 Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.
- 6. 6 BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET DAN SKYBS Pasal 6 (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai. (3) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. (4) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat m e n u n j u k k a n Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah. (5) Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 7 (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.
- 7. 7 (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih m a u p u n dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun, dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan. Pasal 8 (1) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. (2) Penerbitan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena SKYBS yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. Pasal 9 Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti bukti yang ada. BAB IV PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan i n i dinyatakan tidak berlaku.
- 8. 8 Pasal 11 Peraturan Menteri i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri i n i dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 574 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro H u k u m dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001
- 9. 9 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Tanda pengesahan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB adalah sebagai berikut : MENGESAHKAN Fotokopi sesuai dengan aslinya (tempat,tanggal,bulan, tahun) (nomor surat) (nama Jabatan) (unit kerja) (tanda tangan pejabat) NIP (nama pejabat) (bagi PNS)
- 10. 10 Format lA: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) KOP SEKOLAH SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tanggal tahun dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa: nama tempat dan tanggal lahir nama orang tua sekolah asal nomor induk adalah pemilik Ijazah/STTB nomor seri tahun pelajaran Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat,tanggal,bulan, tahun) Kepala Sekolah, Materai NIP. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota NIP Catatan : 1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus melampirkan daftar nilai 2. Format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan yang bersangkutan (tahun 2000 s.d 2004 tidak ada nilai di ijazah/STTB)
- 11. 11 Format I B : Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) KOP SEKOLAH SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tanggal , dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa: nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang tua : sekolah asal : adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang. (tempat, tanggal,bulan, tahun) Kepala Sekolah, Materai NIP. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota NIP, *catatan: tanpa nilai pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri
- 12. 12 Format IC: Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) KOP SEKOLAH SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi menerangkan bahwa: ijazah/STTB nomor seri : atas nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang tua : NIS/NISN : tahun pelajaran : terdapat kesalahan penulisan : seharusnya Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat,tanggal,bulan,tahun) Kepala Sekolah, Materai NIP. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota NIP,
- 13. 13 Format I D : Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) KOP SEKOLAH SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi menerangkan bahwa : ijazah/STTB nomor seri : atas nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang t u a : NIS/NISN : tahun pelajaran : mengalami kerusakan: Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat, tanggal,bulan, tahun) Kepala Sekolah, Materai NIP. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota NIP
- 14. 14 Format 2A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup) KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tanggal , dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa : ijazah/STTB nomor seri : atas nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang tua : NIS/NISN : tahun pelajaran : adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat, tanggal,bulan, tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota NIP. Catatan : 1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus melampirkan daftar nilai 2. Format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan yang bersangkutan (tahun 2000 s.d 2004 tidak ada nilai di ijazah/STTB)
- 15. 15 Format 2B: Surat Keterangan Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup) KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tanggal , dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa : ijazah/STTB nomor seri atas nama tempat dan tanggal lahir nama orang tua NIS/NISN tahun pelajaran adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran. Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat,tanggal,bulan,tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota NIP.
- 16. 16 Format 2C: Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup) KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi menerangkan bahwa: ijazah/STTB nomor seri : atas nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang tua : NIS/NISN : tahun pelajaran : adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran terdapat kesalahan penulisan : seharusnya Surat keterangan i n i sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat,tanggal,bulan,tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota NIP,
- 17. 17 Format 2D: Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB (Sekolah sudah tidak operasional atau tutup) KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK Nomor Yang bertanda Kabupaten /Kota.. tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menerangkan bahwa : ijazah/STTB nomor seri atas nama tempat dan tanggal lahir nama orang tua NIS/NISN tahun pelajaran adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran tahun yang mengalami kerusakan yaitu Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada (tempat, tanggal,bulan, tahun) pas foto terbaru 3 X 4 cm cap tigajari tengah tangan kiri Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota Materai NIP.
- 18. 18 Format 3A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH PAKET/KESETARAAN Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tahun dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa : nama tempat dan tanggal lahir nama orang t u a satuan pendidikan adalah pemilik Ijazah pelajaran Paket/ Kesetaraan tahun Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan asli yang hilang. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat, tanggal,bulan, tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota NIP
- 19. 19 Format 3B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH PAKET/KESETARAAN Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerangkan bahwa : nama tempat dan tanggal lahir nama orang tua satuan pendidikan mengalami kerusakan: Surat keterangan ini sebagai lampiran Ijazah Paket/Kesetaraan yang ada. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat.tanggal,bulan,tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Kab/Kota NIP
- 20. 20 Format 4A: Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS) KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT KETERANGAN YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor tahun dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa : nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang t u a : adalah pemilik SKYBS SD/SMP/SMA tahun Surat Keterangan i n i dipergunakan sebagai pengganti SKYBS SD/SMP/SMA asli yang hilang. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat, tanggal,bulan, tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Provinsi NIP.
- 21. 21 Format 4B: Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS) KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT KETERANGAN YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menerangkan bahwa : nama : tempat dan tanggal lahir : nama orang t u a : mengalami kerusakan: Surat keterangan ini sebagai lampiran SKYBS yang ada. pas foto terbaru 3 X 4 c m cap tigajari tengah tangan kiri (tempat, tanggal,bulan, tahun) Kepala Dinas Pendidikan. Provinsi Materai NIP
- 22. 22 Format 5: Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : tempat/tanggal lahir : pekerjaan : nomor KTP : alamat : telp/Hp : Dengan ini menyatakan bahwa saya peserta didik di Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah/STTB nomor seri tahun Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab mutlak secara h u k u m . (tempat, tanggal,bulan, tahun) Yang membuat pernyataan: Materai ( )
- 23. 23 Format 6: Surat Pernyataan Saksi SURAT PERNYATAAN SAKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : tempat/tanggal lahir lulusan sekolah : tahun ijazah : nomor seri ijazah : pekerjaan : nomor KTP : alamat : telp/Hp : Dengan ini menyatakan sebenarnya: nama : tempat/tanggal lahir : pekerjaan : nomor KTP : alamat : telp/Hp : adalah teman lulus satu angkatan pada sekolah tahun Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab mutlak secara h u k u m . (tempat, tanggal,bulan, tahun) Yang membuat pernyataan: Materai MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ani NurdianTAzizah NIP. 195812011985032001
- 24. 23 Format 6: Surat Pernyataan Saksi SURAT PERNYATAAN SAKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : tempat/tanggal lahir lulusan sekolah : tahun ijazah : nomor seri ijazah : pekerjaan : nomor KTP : alamat : telp/Hp : Dengan ini menyatakan sebenarnya: nama : tempat/tanggal lahir pekerjaan : nomor KTP : alamat : telp/Hp : adalah teman lulus satu angkatan pada sekolah tahun Surat pernyataan i n i saya buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab mutlak secara h u k u m . (tempat,tanggal,bulan,tahun) Yang membuat pernyataan: Materai MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001