際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)

Download as PPTX, PDF
Syukriy Abdullah
Syukriy Abdullah

Peraturan ini memperbarui aturan pengelolaan keuangan daerah terkait perubahan undang-undang dan peraturan terkini seperti penganggaran tahun jamak, pengelolaan dana BOS, dan penanganan belanja tanggap darurat bencana.

1 of 14
Downloaded 739 times
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Latar Belakang Penyempurnaan UU No. 10/2010 - APBN TA 2011 (Pengalihan Dana BOS Dari APBN ke APBD). UU No. 28/2009 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP No. 22/2008 - Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Perpres No. 54/2010 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengaturan Penganggaran Tahun Jamak.
Substansi Penyempurnaan Pendapatan Daerah Penetapan UU No.28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berimplikasi Terhadap Perubahan Struktur Pendapatan. Menaikkan PAD, tapi menurunkan Pendapatan Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen Perpres No.54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen Dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan jika tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran, maka dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
Kegiatan Tahun Jamak Kegiatan tahun jamak mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria: Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.
Kegiatan Tahun Jamak Penganggaran kegiatan tahun jamak didasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nota kesepakatan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat: Nama kegiatan; Jangka waktu pelaksanaan kegiatan; Jumlah anggaran; dan Alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.
Penyertaan Modal Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.
Pencantuman Sumber Pendanaan atas Belanja yang Telah Diarahkan Kegiatan yang anggarannya telah diarahkan penggunaannya, harus mencantumkan sumber pendanaannya. Seperti : dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR), dana alokasi khusus, dana penyesuaian dan otonomi khusus, hibah, bantuan keuangan yang bersifat khusus, pinjaman daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan.
Belanja untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana (Pasal 162) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Penggunaannya hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
Tatacara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; PPKD mencairkan dana dan diserahkan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; Pencairannya dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
Tatacara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Dicatat pada BKU tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung-jawab secara fisik dan keuangan; dan Pertanggungjawabannya disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
Laporan Realisasi Anggaran LRA semester I disampaikan kepada Mendagri bagi provinsi dan Gubernur bagi kab/kota paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Rekapitulasi LRA tahunan disampaikan kepada Mendagri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pengelolaan Dana BOS Untuk Sekolah Negeri Dlm rangka kelancaran penyaluran dan pelaksanaan dana BOS, Kepala Sekolah negeri ditetapkan sebagai PPTK. Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah. Penyaluran dana BOS triwulan berikutnya tanpa menunggu penyampaian laporan realisasi penggunaan triwulan sebelumnya.
Pengelolaan Dana BOS Untuk Sekolah Swasta Dana BOS untuk sekolah swasta diberikan dalam bentuk hibah. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah swasta. Penyaluran dana BOS didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD ditandatangani bersama antara KDH dengan Kepsek swasta. Dlm rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD pendidikan atas nama KDH dapat menandatangani NHPD.
Lampiran Lampiran A.III.A Kode Rekening Pendapatan Provinsi Lampiran A.IV.A Kode Rekening Pendapatan Kabupaten/Kota Lampiran A.VIII.A.1 Kode Rekening Belanja Daerah Lampiran A.IX.A.1 Kode Rekening Pembiayaan Daerah Lampiran F.I Naskah Perjanjian Hibah Daerah

More Related Content

Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)

  • 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • 2. Latar Belakang Penyempurnaan UU No. 10/2010 - APBN TA 2011 (Pengalihan Dana BOS Dari APBN ke APBD). UU No. 28/2009 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP No. 22/2008 - Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Perpres No. 54/2010 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengaturan Penganggaran Tahun Jamak.
  • 3. Substansi Penyempurnaan Pendapatan Daerah Penetapan UU No.28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berimplikasi Terhadap Perubahan Struktur Pendapatan. Menaikkan PAD, tapi menurunkan Pendapatan Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen Perpres No.54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen Dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan jika tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran, maka dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
  • 4. Kegiatan Tahun Jamak Kegiatan tahun jamak mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria: Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.
  • 5. Kegiatan Tahun Jamak Penganggaran kegiatan tahun jamak didasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nota kesepakatan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat: Nama kegiatan; Jangka waktu pelaksanaan kegiatan; Jumlah anggaran; dan Alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.
  • 6. Penyertaan Modal Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.
  • 7. Pencantuman Sumber Pendanaan atas Belanja yang Telah Diarahkan Kegiatan yang anggarannya telah diarahkan penggunaannya, harus mencantumkan sumber pendanaannya. Seperti : dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR), dana alokasi khusus, dana penyesuaian dan otonomi khusus, hibah, bantuan keuangan yang bersifat khusus, pinjaman daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan.
  • 8. Belanja untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana (Pasal 162) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Penggunaannya hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
  • 9. Tatacara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; PPKD mencairkan dana dan diserahkan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; Pencairannya dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  • 10. Tatacara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Dicatat pada BKU tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung-jawab secara fisik dan keuangan; dan Pertanggungjawabannya disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
  • 11. Laporan Realisasi Anggaran LRA semester I disampaikan kepada Mendagri bagi provinsi dan Gubernur bagi kab/kota paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Rekapitulasi LRA tahunan disampaikan kepada Mendagri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  • 12. Pengelolaan Dana BOS Untuk Sekolah Negeri Dlm rangka kelancaran penyaluran dan pelaksanaan dana BOS, Kepala Sekolah negeri ditetapkan sebagai PPTK. Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah. Penyaluran dana BOS triwulan berikutnya tanpa menunggu penyampaian laporan realisasi penggunaan triwulan sebelumnya.
  • 13. Pengelolaan Dana BOS Untuk Sekolah Swasta Dana BOS untuk sekolah swasta diberikan dalam bentuk hibah. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah swasta. Penyaluran dana BOS didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD ditandatangani bersama antara KDH dengan Kepsek swasta. Dlm rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD pendidikan atas nama KDH dapat menandatangani NHPD.
  • 14. Lampiran Lampiran A.III.A Kode Rekening Pendapatan Provinsi Lampiran A.IV.A Kode Rekening Pendapatan Kabupaten/Kota Lampiran A.VIII.A.1 Kode Rekening Belanja Daerah Lampiran A.IX.A.1 Kode Rekening Pembiayaan Daerah Lampiran F.I Naskah Perjanjian Hibah Daerah