Permendikbud no 68 2014
- 1. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran aktif, diharapkan guru memanfaatkan berbagai sumber belajar agar potensi peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal; b. dalam rangka mewujudkan situasi pembelajaran yang mendukung potensi peserta didik perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengeksplorasi sumber belajar secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi di sekolah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a dan h u r u f b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peran G u r u Teknologi Informasi dan Komunikasi dan G u r u Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi K u r i k u l u m 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 2. 2 3. Peraturan Presiden Nomor 47 T a h u n 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 T a h u n 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 T a h u n 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 T a h u n 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P T a h u n 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I I , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Guru; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 t a h u n 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 t a h u n 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 T a h u n 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur K u r i k u l u m Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur K u r i k u l u m Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 T a h u n 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur K u r i k u l u m Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah;
- 3. 3 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur K u r i k u l u m Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013. BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri i n i yang dimaksud dengan: 1. G u r u adalah pendidik profesional dengan tugas u t a m a mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. G u r u Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat G u r u TIK dan G u r u Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi yang selanjutnya disingkat G u r u KKPI adalah g u r u yang memiliki kualifikasi akademik Sl/D-IV bidang teknologi informasi atau sejenisnya yang telah memiliki sertifikat pendidik bidang Teknologi Informasi atau Komunikasi/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi. 3. K u r i k u l u m adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran u n t u k mencapai tujuan pendidikan tertentu. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh g u r u sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 6. Sertifikat pendidik adalah b u k t i formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada g u r u dan dosen sebagai tenaga profesional. BAB II KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK Pasal 2 G u r u TIK wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D- IV) dalam bidang teknologi informasi dan memiliki sertifikat pendidik dalam bidang TIK atau KKPI.
- 4. 4 BAB III PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK Pasal 3 (1) G u r u TIK dan g u r u KKPI dalam pelaksanaan k u r i k u l u m 2013 difungsikan menjadi G u r u TIK. (2) G u r u TIK berperan sebagai berikut: a. membimbing peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat u n t u k mencapai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. b. memfasilitasi sesama g u r u pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam menggunakan TIK u n t u k persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah; dan c. memfasilitasi tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK. Pasal 4 (1) G u r u TIK berkewajiban: a. membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat u n t u k mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara u n t u k mendukung kelancaran proses pembelajaran; b. memfasilitasi sesama g u r u SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat u n t u k mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara u n t u k persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran; dan c. memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat u n t u k mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK. (2) Beban kerja g u r u TIK melakukan pembimbingan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan. (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara: a. klasikal atau kelompok belajar; dan/atau b.individual. Pasal 5 G u r u TIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan telah melaksanakan beban dan kewajiban kerja berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6 (1) G u r u TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. (2) G u r u TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka: a. mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam rangka u n t u k mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan
- 5. 5 b. pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana u n t u k mengeksplorasi sumber belajar. (3) G u r u TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka: a. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran; b. persiapan pembelajaran; c. proses pembelajaran; d. penilaian pembelajaran; dan e. pelaporan hasil belajar. (4) G u r u TIK melaksanakan fasilitasi kepada tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen sekolah. Pasal 7 Rincian kegiatan g u r u TIK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: a. menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK; b. melaksanakan layanan dan bimbingan TIK per tahun; c. menyusun alat ukur/lembar kerja program layanan dan bimbingan TIK; d. mengevaluasi proses dan hasil layanan dan bimbingan TIK; e. menganalisis hasil layanan dan bimbingan TIK; f. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan memperbaiki layanan dan bimbingan TIK; g. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; h. membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler; i. membimbing g u r u dalam penggunaan TIK; j . membimbing tenaga kependidikan dalam penggunaan TIK; k. melaksanakan pengembangan diri; dan 1. melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 (1) G u r u yang mengajar TIK atau KKPI sebelum k u r i k u l u m 2013 pada satuan pendidikan j a l u r pendidikan formal yang tidak memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang teknologi informasi, tetapi memiliki sertifikat pendidik dalam bidang TIK atau KKPI yang diperoleh sebelum tahun 2015 tetap dapat melaksanakan tugas sebagai g u r u TIK sampai dengan 31 Desember 2016. (2) G u r u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 31 Desember 2016 wajib mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV. (3) G u r u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disertifikasi sesuai dengan kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dimilikinya paling lambat 31 Desember 2016.
- 6. 6 Pasal 9 G u m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah melaksanakan beban kerja dan kewajiban berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik sampai dengan 31 Desember 2016. BAB VI PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 J u l i 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan d i Jakarta pada tanggal 11 J u l i 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 963 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro H u k u m dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ani Nurdiani Azizah'U-' NIP195812011985032001^