Hak Atas Perlakuan yang Sama
Download as pptx, pdf0 likes537 views
Dokumen ini membahas hak anak cacat untuk perlakuan setara, sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Negara-negara peserta diharapkan menyediakan perawatan khusus dan bantuan yang mendukung integrasi sosial anak cacat dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi anak cacat, terutama di negara berkembang.
1 of 10
Download to read offline
Ad
Recommended
KELOMPOK 3 ABK (1).pdf
KELOMPOK 3 ABK (1).pdfDtyStmrg88
油
Dokumen ini membahas kebutuhan, hak, dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan mereka terbagi menjadi fisik, sosial/emosional, dan pendidikan. Mereka berhak mendapat pendidikan khusus sesuai kebutuhan mereka. Sebagai warga negara, anak berkebutuhan khusus juga memiliki kewajiban seperti mengikuti pendidikan dasar.Uu no. 13 tahun 1998 idn journal
Uu no. 13 tahun 1998 idn journalIdnJournal
油
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur tentang hak, kewajiban, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Indonesia. Upaya tersebut meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan sosial bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial untuk memastikan mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat seLIRP2-2016
LIRP2-2016Alexander Hauschild
油
Buku ini membahas peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, guru, dan orangtua dalam menciptakan lingkungan inklusif ramah pembelajaran. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan peraturan terkait hak pendidikan anak dan penyandang disabilitas serta mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Guru bertanggung jawab menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif. Masyarakat dan orangMateri DP3AK dan PKK Jatim 2022 (2022_07_19 03_02_00 UTC).pptx
Materi DP3AK dan PKK Jatim 2022 (2022_07_19 03_02_00 UTC).pptxCVARRODAHAdvertising1
油
Dokumen ini membahas tujuan bernegara Indonesia dalam melindungi warganya dan meningkatkan kesejahteraan, dengan penekanan pada perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi antara 2020-2035, dan terdapat upaya untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keberagaman. Kebijakan fokus pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam menjamin hak-hak anak.KELOMPOK 1 ASKEB PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN.pptx
KELOMPOK 1 ASKEB PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN.pptxdnsari058
油
Dokumen ini membahas tentang asuhan kebidanan bagi perempuan dan anak yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan wanita hamil. Kelompok rentan ini menghadapi berbagai masalah kesehatan dan social, merujuk pada hak perlindungan khusus yang harus mereka dapatkan sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan jenis dan kebutuhan khusus yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus serta pentingnya dukungan sosial dalam menangani permasalahan mereka.Kebijakan dit pembinaan slb paparan-7
Kebijakan dit pembinaan slb paparan-7plutoedukasi
油
Dokumen ini membahas sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus dan potensi kecerdasan istimewa. Melalui berbagai kebijakan dan peraturan, dijelaskan pentingnya aksesibilitas, pendidikan inklusif, dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, dokumen ini menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi semua anak.Sharing Bimtek Guru Pembimbing Khusus Materi Hari ke-2 SMP Ibrahimy Sukorejo ...
Sharing Bimtek Guru Pembimbing Khusus Materi Hari ke-2 SMP Ibrahimy Sukorejo ...ZainulHasan13
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pendidikan inklusif, menegaskan perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan integrasi, serta menyatakan pentingnya penerimaan semua anak di sekolah tanpa syarat. Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan filosofis, yuridis, dan empiris untuk memastikan semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip dan kebijakan pendidikan inklusif dijelaskan untuk mendukung pengembangan lingkungan belajar yang kolaboratif dan menghargai keberagaman.ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptx
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptxayu220303
油
Dokumen ini membahas kebijakan kesehatan terkait perlindungan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan, menyoroti pentingnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang dan konvensi internasional. Meskipun regulasi tentang perlindungan kesehatan anak sudah baik, implementasinya masih belum optimal, dengan adanya oknum yang tidak mematuhi aturan. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melindungi hak kesehatan anak juga dinilai masih kurang efektif.Uu 04 1979
Uu 04 1979People Power
油
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tuaUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakRoy Pangkey
油
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan terUU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdfHerlita5
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, memastikan anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dokumen ini mengatur definisi anak, hak-hak dan kewajiban anak, serta tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak. Tujuan utamanya adalah mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUtjok Tamp Manalu
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengatur perlindungan anak sebagai upaya untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini menekankan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam mewujudkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan hak asasi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari perilaku salah.UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan AnakAmin Herwansyah
油
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-hUu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anaktakalar
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek, termasuk kekerasan, pendidikan, dan kesehatan, serta mewajibkan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas, perlindungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya.Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
油
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintahUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
油
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
油
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasiPuha delta P2TP2A Sidoarjo
Puha delta P2TP2A SidoarjoTossan Ihsan
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdfMichelleAngelika
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengatur kesehatan sebagai hak asasi manusia dan menekankan pentingnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam upaya kesehatan, serta menetapkan hak dan kewajiban individu terkait akses dan pelayanan kesehatan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau.Uu 36-2009 kesehatan
Uu 36-2009 kesehatanMohammad Ichsan
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Uu 36 2009 kesehatan
Uu 36 2009 kesehatanpuskesmas susunanbaru
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.UU_36_2009_Kesehatan.pdf
UU_36_2009_Kesehatan.pdfCIkumparan
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatan
Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatanDeni Lestari
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan penting untuk pembangunan nasional. Undang-undang ini mengatur peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kesehatan serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Mohammad Ichsan
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Undang-undang ini menjelaskan definisi kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengaturan upaya kesehatan yang merata. Secara keseluruhan, tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat di masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia.Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatan
Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatanAndreas RS EraMedika Tulungagung
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan ditingkatkan melalui upaya berkelanjutan dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban individu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses kesehatan yang adil. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan definisi dan kategori berbagai sumber daya serta upaya di bidang kesehatan.Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatan
Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatanDickdick Maulana
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Mohammad Ichsan
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPenataan Ruang
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Biologi Kelas 11 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningMore Related Content
Similar to Hak Atas Perlakuan yang Sama (20)
Uu 04 1979
Uu 04 1979People Power
油
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tuaUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakRoy Pangkey
油
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan terUU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdf
UU 23 tahun 2002 ttg PERLINDUNGANANAK.pdfHerlita5
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, memastikan anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dokumen ini mengatur definisi anak, hak-hak dan kewajiban anak, serta tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak. Tujuan utamanya adalah mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUtjok Tamp Manalu
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengatur perlindungan anak sebagai upaya untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini menekankan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam mewujudkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan hak asasi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari perilaku salah.UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan Anak
UU No. 23 tahun 2003 P erlindungan AnakAmin Herwansyah
油
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-hUu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anaktakalar
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek, termasuk kekerasan, pendidikan, dan kesehatan, serta mewajibkan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas, perlindungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya.Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
油
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintahUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
油
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
油
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasiPuha delta P2TP2A Sidoarjo
Puha delta P2TP2A SidoarjoTossan Ihsan
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdf
UU Nomor 36 Tahun 2009 (1).pdfMichelleAngelika
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengatur kesehatan sebagai hak asasi manusia dan menekankan pentingnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam upaya kesehatan, serta menetapkan hak dan kewajiban individu terkait akses dan pelayanan kesehatan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau.Uu 36-2009 kesehatan
Uu 36-2009 kesehatanMohammad Ichsan
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Uu 36 2009 kesehatan
Uu 36 2009 kesehatanpuskesmas susunanbaru
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.UU_36_2009_Kesehatan.pdf
UU_36_2009_Kesehatan.pdfCIkumparan
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatan
Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatanDeni Lestari
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan penting untuk pembangunan nasional. Undang-undang ini mengatur peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kesehatan serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Mohammad Ichsan
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Undang-undang ini menjelaskan definisi kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengaturan upaya kesehatan yang merata. Secara keseluruhan, tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat di masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia.Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatan
Uu no. 36 th 2009 ttg kesehatanAndreas RS EraMedika Tulungagung
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan ditingkatkan melalui upaya berkelanjutan dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban individu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses kesehatan yang adil. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan definisi dan kategori berbagai sumber daya serta upaya di bidang kesehatan.Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatan
Uu no. 36_th_2009_ttg_kesehatanDickdick Maulana
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Mohammad Ichsan
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPenataan Ruang
油
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Recently uploaded (20)
Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Biologi Kelas 11 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar B Inggris Kelas 9 Deep Learning
Modul Ajar B Inggris Kelas 9 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningNORMA & KEHIDUPAN | Pendidikan Pancasila
NORMA & KEHIDUPAN | Pendidikan PancasilaNadia Nuraa
油
Materi ini dikembangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya kelas 5 sekolah dasar. Konten materi meliputi:
- Norma dan kehidupan
- Hak dan Kewajiban
- Musyawarah
- Evaluasi (bisa dikerjakan online)
- Tugas Proyek
Di samping itu, pengembangan materi ini juga sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah 'Pengembangan Materi Pembelajaran'.Modul Ajar B Indonesia Kelas 7 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 7 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 SMA/MA Fase F Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 Fase F Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningTujuan, Fungsi dan Manfaat Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *...
Tujuan, Fungsi dan Manfaat Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Modul Ajar IPS Kelas 9 Deep Learning
Modul Ajar IPS Kelas 9 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Matematika Kelas 7 Deep Learning
Modul Ajar Matematika Kelas 7 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningThe Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...MuhamadSauqiAlidani
油
This paper is submitted as a final project for the Econometrics Introduction course. It analyzes the influence of education (measured by average years of schooling), youth inactivity (NEET), and open unemployment on the labor force participation rate (LFPR) across 34 provinces in Indonesia in 2023 using a multiple linear regression model. The study uses cross-sectional data and satisfies all classical assumption tests. The findings offer policy insights related to education, employment, and youth labor integration.Modul Ajar B Indonesia Kelas 8 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 8 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Matematika Kelas 8 Deep Learning
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningBahan Bacaan BIOGRAFI Singkat Ir. SOEKARNO.pdf
Bahan Bacaan BIOGRAFI Singkat Ir. SOEKARNO.pdfZulzaman GMNI
油
Soekarno merupakan presiden Republik Indonesia dan seorang
proklamator kemerdekaan. Dari tahun 1945 hingga 1967 ia menjabat sebagai presiden. Kemahirannya diakui hampir dengan semua orang di seluruh penjuru dunia. Keahlian yang mendukung kemampuannya adalah dia menguasai 6 bahasa asing. Selain itu, Soekarno memiliki 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di beberapa belahan dunia. SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptx
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
油
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxTahap-Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LA...
Tahap-Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LA...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Proses Audit dan Verifikasi Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan...
Proses Audit dan Verifikasi Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Modul Ajar Matematika Kelas 10 Deep Learning
Modul Ajar Matematika Kelas 10 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful Learning13. Analisis Regresi (Universitas Pakuan).pdf
13. Analisis Regresi (Universitas Pakuan).pdfAsepSaepulrohman4
油
Regresi sederhana adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Tujuan dari regresi sederhana adalah untuk memodelkan atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...MuhamadSauqiAlidani
油
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptx
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
油
Ad
Hak Atas Perlakuan yang Sama
- 1. Akhi Ukhti
- 2. HAK ATAS PERLAKUAN YANG SAMA KELOMPOK II Anggota Ayu Alawiyah H Gilang Prasetya Nadya Maharani Nelly Viki Ladyla D Ranti Rahmawati Tirsa Aulia Puspita S Wahyu Hidayat
- 3. HAK ATAS PERLAKUAN YANG SAMA HAK YANG SAMA MANUSIA SITUASI & KONDISI YANG BERBEDA KETERBATASAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERBEDAAN TARAF HIDUP
- 4. KETERBATASAN NORMAL FISIK MENTAL INTELEKTUAL
- 5. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak PASAL 23 Ayat Negara-negara peserta mengakui bahwa anak yang menderita cacat mental dan fisik hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri, dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.
- 6. PASAL 23 Ayat 2 Negara-negara peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan akan mendorong dan akan menjamin pemberian, berdasarkan sumber-sumber daya yang tersedia, kepada anak yang berhak serta mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang diminta dan yang layak bagi keaadaan anak dan bagi lingkungan orang tua dan orang lain yang merawat anak
- 7. PASAL 23 Ayat 3 Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan bila mungkin sesuai dengan paragraf 2 pasal iniakan diberikan secara cuma-cuma, dengan memperhatikan sumber keuangan orang tua atau pihak lain yang mengasuh anak yang bersangkutan, dan akan dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat bisa secara efektif memperoleh pendidikan, pelatihan, pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan, rehabilitasi, persiapan untuk bekerja dan peluang-peluang untuk rekreasi sedemikian rupa sehingga bisa menjurus kepada keberhasilan anak untuk mencapai intregrasi sosial dan pengembangan pribadi sepenuh mungki, termasuk pengembangan kebudayaan dan spiritualnya.
- 8. PASAL 23 Ayat 4 Negara-negara peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat dalam bidang pelayanan kesehatan pencegahan dan tentang perawatan medis, psikologis, dan fungsional anak cacat, termasuk penyebarluasan dan pelayanan kejuruan dengan tujuan memungkinkan negara-negara peserta meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.
- 9. Tugas Kita Membantu Uang Barang Keterbatasan Teratasi Praktek persamaan hak tercapai
- 10. Thanks For Your Attention Wasalamualaikum