Pertambangan presentasi 17juni2015
- 1. PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MAGELANG DPU DAN ESDM
- 2. PERATURAN PERUNDANGAN ï‚´ Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. ï‚´ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ï‚´ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ï‚´ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. ï‚´ Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012) ï‚´ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaranan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. ï‚´ Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. ï‚´ Kepmen ESDM RI No.1204.K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali
- 3. Peraturan Tambang Yang Pernah di Terbitkan di Kabupaten Magelang ï‚´ Perda 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan ï‚´ Perda 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan ï‚´ Perbup 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan ï‚´ Perbup 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi. ï‚´ Perbup 1 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahal Galian Akibat Letusan Gunung Merapi Tahun 2010. ï‚´ Perbup 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang ï‚´ Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 tentag Usaha Pertambangan ï‚´ Keputusan Bupati No. : 188.45/1/KEP/25/2011 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Sungai-sungai Yang Terkena Banjir Akibat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. ï‚´ Keputusan Bupati No.188.45/3/KEP/31/2011 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Magelang. ï‚´ Keputusan Bupati No.188.45/156/KEP/31/2013 tentang Volume Armada Angkutan Mineral Bukan Logam di Kabupaten Magelang. ï‚´ Keputusan Bupati No.188.45/434/KEP/25/2014 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Magelang.
- 4. Pertambangan sebelum UU 23/2014  Sebelum Tahun 2001 • Mengacu pada UU 11 Th.1967 • Didominasi tambang manual, jumlah tidak tercatat • Bahan tambang pasir, batu, tanah liat • Perizinan di Propinsi  Tahun 2001 – 2008 • Mengacu UU 11 th. 1967 • Perizinan berada di Kabupaten Magelang • 21 Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) • Bahan tambang yang berizin Sirtu, Marmer, tanah liat belum berizin  Tahun 2008 – 2014 • Mengacu UU 11 th. 1967, UU 4 th.2009 • Perizinan berada di Kabupaten Magelang • 52 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 2 Izin Usaha Pertambangan (IUP)perpanjangan. • Bahan tambang yang berizin Sirtu, Marmer, tanah liat belum berizin
- 5. Pertambangan setelah UU 23/2014  Mengacu UU 4 Th.2009 disesuaikan dengan UU 23 Th.2014  Perizinan berada di Propinsi  Persyaratan diperketat, melalui 3 tahap yaitu: • Pengajuan WIUP • Pengajuan IUP Eksplorasi • Pengajuan IUP Eksploitasi  Saat ini ada 24 Permohonan WIUP untuk bahan tambang Sirtu  3 IUP Eksplorasi.  Belum ada IUP Eksploitasi.
- 6. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten ï‚´ Kewilayahan sesuai kewilayahan peruntukan kawasan pertambangan ï‚´ Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan ï‚´ Pengawasan dilibatkan dalam pengawasan dan pengendalian pertambangan
- 7. Acuan Rekomendasi WIUP • Kepmen ESDM RI No.1204.K/30/MEM/2014 tentang Penetapan WP di Pulau Jawa dan Bali. • Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Magelang. • Keputusan Bupati No.188.45/434/KEP/25/2014 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Magelang.
- 8. Aspek yang diperhatikan dalam memberikan Rekomendasi WIUP ï‚´ Pelestarian Lingkungan ï‚´ Pengamanan Aset Pemerintah ï‚´ Tata Ruang Wilayah.
- 9. T e r i m a K a s i h