際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

PHK

Download as PPTX, PDF
Fardalaw Labor
Fardalaw Labor

Seri Perburuhan

1 of 45
Downloaded 245 times
2018息FARDALAWAllrightreserved FARIANTO & DARMANTO LAW FIRM SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Willy Farianto Partner at Fardalaw 30 April 2018
2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN, SYARAT & STATUS HUBUNGAN KERJA Part One
2018息FARDALAWAllrightreserved HUBUNGAN KERJA Pengusaha Pekerja Perjanjian Kerja Upah Perintah Pekerjaan Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja dapat berbentuk uang atau bukan uang. Penerima kerja sangat tergantung perintah/instruksi/petunjuk dari pihak pemberi kerja dan ada hubungan sub-ordinasi Prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. UNSUR PERJANJIAN KERJA UPAH PERINTAH PEKERJAAN
2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT SAH PERJANJIAN KERJA Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir A dan B maka perjanjian dapat dibatalkan Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir C dan D maka perjanjian batal demi hukum Sepakat artinya tanpa kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Kecakapan artinya tidak dibawah pengampuan dan sudah dewasa menurut hukum Pekerjaan artinya sebagai objek dari perjanjian kerja maka harus ada pekerjaan yang diperjanjikan Pekerjaan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan artinya pekerjaan yang diperjanjikan harus Halal 1. 2. 3. 4.
2018息FARDALAWAllrightreserved STATUS HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA Karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu/ PKWTT. Karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu/ PKWT. Karyawan harian lepas. Karyawan antar kerja antar daerah.
2018息FARDALAWAllrightreserved MACAM-MACAM SEBAB BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA / PHK Part Two
2018息FARDALAWAllrightreserved BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA / PHK PHK karena putusan pengadilan (inisiatif pengusaha) PHK karena putusan pengadilan (inisiatif pekerja) PHK sepihak oleh pengusaha PHK karena pekerja melakukan tindak pidana PHK demi hukum PHK karena perjanjian bersama
2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PEKERJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA Menipu Mencuri Penggelapan dalam jabatan Mengkonsumsi /memperdagangkan narkotika & psikotropika Pemalsuan atau menggunakan surat palsu Melakukan penganiayaan,dll.
2018息FARDALAWAllrightreserved PHK SEPIHAK OLEH PENGUSAHA Karyawan dalam Masa Percobaan. Karyawan Mengundurkan diri. Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan. Karyawan ditahan, meskipun belum 6 (enam) bulan tetapi telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan pidana. Karyawan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut. Karyawan mangkir selama 7 (tujuh) hari akibat melakukan mogok kerja yang tidak sah Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Nb: PHK karena Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan dan mengundurkan diri diberi hak mengajukan gugatan ke PHI maximal 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK.
2018息FARDALAWAllrightreserved PHK DEMI HUKUM Berakhir jangka waktu kontrak atau selesainya pekerjaan Karyawan meninggal dunia Pensiun
2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PUTUSAN PENGADILAN (INISIATIF PENGUSAHA) Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. Perusahaan Pailit
2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PUTUSAN PENGADILAN (INISIATIF KARYAWAN) Karyawan menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. Karyawan medical unfit setelah 12 (duabelas) bulan.
2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PERJANJIAN BERSAMA Karyawan melakukan tindak pidana. PHK sepihak oleh Pengusaha. PHK karena putusan pengadilan baik inisiatif pengusaha maupun karyawan. (lihat pada slide sebelumnya) (lihat pada slide sebelumnya) (lihat pada slide sebelumnya)
2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT & KOMPENSASI PHK Part Three
2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT PHK(1) ALASAN PHK SYARAT PHK Masa percobaan Dalam periode masa percobaan Melakukan tindak Pidana Perbuatan diatur dalam PP/PKB Cukup alat bukti Proses Bipartit, Mediasi, PHI dan/atau Cukup alat bukti Proses Pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri) Putusan pidana pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Dibuktikan dengan surat penahanan Penahanan melampaui batas 6 (enam) bulan Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah Putusan pidana pengadilan tingkat pertama/ pengadilan negeri
2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT PHK(2) ALASAN PHK SYARAT PHK Melanggar Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan/PKB, kualifikasi ringan, sedang dan pengulangan Surat Peringatan I , II dan III atau Proses PHK (berdasarkan bobot pelanggaran) Mengundurkan diri 1. Permohonan 30 hari sebelumnya 2. Tidak dalam ikatan dinas 3. Tetap bekerja sampai tanggal efektif Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Tidak ada job security dari perusahaan atau TUPE (Transfer Undertaking of Protection of Employee) Menyampaikan secara tertulis penolakannya disertai alasan pada periode yang ditetapkan setelah diumumkanya proses perubahan status, penggabungan atau peleburan yang dilakukan perusahaan
2018息FARDALAWAllrightreserved ALASAN PHK SYARAT PHK Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Tidak ada job security dari perusahaan atau TUPE (Transfer Undertaking of Protection of Employee) Terjadi kelebihan karyawan akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Reorganisasi atau Restrukturisasi perusahaan Menyampaikan secara tertulis penolakanya disertai alasan pada periode yang ditetapkan setelah diumumkanya proses perubahan status, penggabungan atau peleburan yang dilakukan perusahaan SYARAT PHK(3)
ALASAN PHK SYARAT PHK Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Laporan keuangan dua tahun berturut- turut dari akuntan publik Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. PP/PKB mengatur alasan reorganisasi atau restrukturisasi atau kelebihan pekerja atau Perusahaan tutup permanen Perusahaan Pailit Putusan pailit pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap Meninggal dunia Surat kematian Pensiun Usia pensiun yang ditetapkan perusahaan Mangkir 1. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 2. Panggilan untuk masuk kerja dua kali 2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT PHK(4)
2018息FARDALAWAllrightreserved ALASAN PHK SYARAT PHK Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Bukti surat dan saksi-saksi Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Putusan pengadilan Hubungan Industrial atau hasil pemeriksaan pengadilan apabila diajukan gugatan balik/ rekonvensi Medical unfit 1. Surat keterangan dari dokter perusahaan dan atau eksternal 2. Melampaui batas 12 (dua belas bulan) SYARAT PHK(5)
2018息FARDALAWAllrightreserved KOMPENSASI PHK(1) Alasan PHK KOMPENSASI Medical Unfit 2 x pasal 156 ayat (2), 2 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) - Pekerja Meninggal Dunia - Pensiun - Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan - Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. - Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan 2 x pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4)
2018息FARDALAWAllrightreserved ALASAN PHK KOMPENSASI Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Perusahaan Pailit Pekerja melanggar Perjanjian Kerja/ Peraturan Perusahaan/ Perjanjian kerja Bersama 1 x pasal 156 ayat (2), (3) & (4) Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah 1 x pasal 156 ayat (3) & (4) Mangkir Mengundurkan diri Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. (alasan PHK ini tanpa hak uang pisah) 156 ayat (4) dan uang pisah KOMPENSASI PHK(2)
2018息FARDALAWAllrightreserved PENYELESAIAN PHK Part Four
2018息FARDALAWAllrightreserved TENGGANG WAKTU HUKUM PENYELESAIAN PHK Perundingan Bipartit waktu penyelesaian 30 hari Mediasi waktu penyelesaian 30 hari kerja Konsiliasi waktu penyelesaian 30 hari kerja Arbitrasi waktu penyelesaian 30 hari kerja Jawaban Anjuran 10 hari kerja (tidak Jawab dianggap menolak) Gugatan PHK 160 ayat (3) & 162 UU No. 13/ 2003 1 tahun Gugatan Hak 2 tahun Pengadilan Hubungan Industrial waktu penyelesaian 50 hari kerja Menyatakan Kasasi 14 Hari Kerja Mengajukan Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menyatakan Mengajukan Kontra Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Agung waktu penyelesaian 30 hari kerja
2018息FARDALAWAllrightreserved PENYELESAIAN PHK Bipartit Tripartit MEDIASI KONSILIASI ARBITRASI Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industri
2018息FARDALAWAllrightreserved BIPARTIT Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari Pihaknya adalah pengusaha dengan serikat pekerja apabila pekerjanya anggota atau dengan pekerja langsung Membuat notulen bipartit Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama (PB) Mendaftarkan perjanjian bersama ke PHI Apabila PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan / permohonan mediasi kepada dinas tenaga kerja ditempat pekerja bekerja
2018息FARDALAWAllrightreserved BIPARTIT Jangka waktu penyelesaian: 30 hari Pihaknya adalah pengusaha dengan SP apabila pekerja adalah anggota SP, atau dengan pekerja langsung Membuat notulen bipartit Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama (PB) Mendaftarkan PB ke PHI Apabila PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan / permohonan mediasi kepada dinas tenaga kerja ditempat pekerja bekerja
2018息FARDALAWAllrightreserved MEDIASI Jangka waktu penyelesaian: 30 hari Perselisihan yang dapat dilakukan Mediasi adalah, PHK, Hak, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan Pihak: Pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan mediator dari dinas tenaga kerjaMediasi Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama (PB) Mendaftarkan PB ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menerbitkan anjuran Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat PB dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke PHI Jika PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke PHI
2018息FARDALAWAllrightreserved KONSILIASI Apabila tercapai kesepakatan, dibuat PB Mendaftarkan PB ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator menerbitkan anjuran Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat PB dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke PHI Jika PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke PHI Konsiliator Perselisihan yang dapat dilakukan Konsiliasi adalah, PHK, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan Jangka waktu penyelesaian: 30 hari Pihak: pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan konsiliator
2018息FARDALAWAllrightreserved PROSES BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Gugatan Penggugat Replik Penggugat Jawaban Tergugat Duplik Tergugat Kesimpulan Penggugat + Tergugat Pembuktian Penggugat + Tergugat Putusan M. Hakim Putusan Provisionil Majelis Hakim Pasal 96 UU 2/2004 Sita Jaminan Penetapan Sita Jaminan tidak dapat diajukan Perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum (Pasal 96 UU PH)
2018息FARDALAWAllrightreserved MAHKAMAH AGUNG(1) Alasan Kasasi: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan Yang dapat dimohonkan Kasasi adalah: a. Perselisihan Hak b. Perselisihan PHK 1. Upaya Hukum Biasa / Kasasi
2018息FARDALAWAllrightreserved Alasan PK, Apabila: a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dianggap palsu b. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan c. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut d. Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya e. Antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain f. Dalam suatu keputusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata MAHKAMAH AGUNG(2) 1. Upaya Hukum Luar Biasa / PK
2018息FARDALAWAllrightreserved Tenggang Waktu Pengajuan PK a. 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat b. 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang c. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, untuk alasan PK karena adanya Ultra petita, kekhilafan dan adanya tuntutan yang belum dipertimbangkan sebab-sebabnya d. 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara, untuk alasan adanya putusan yang bertentangan untuk perkara yang sama MAHKAMAH AGUNG(3)
2018息FARDALAWAllrightreserved EKSEKUSI Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Aanmaning / Panggilan Pengadilan kepada para pihak untuk melaksanakan putusan Apabila putusan tidak dilaksanakan, permohonan sita eksekusi Penetapan dan Pelaksanaan sita eksekusi Eksekusi
2018息FARDALAWAllrightreserved PROSES PIDANA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA(1) Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan pidana Laporan polisi: a. Melaporkan pelaku pada bagian layanan masyarakat b. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi c. Penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti d. Pengajuan saksi ahli e. Penetapan tersangka f. Penahanan g. Pemberkasan h. Pelimpahan ke kejaksaan Proses di Kejaksaan: a. Menerima berkas dan tersangka dari kepolisian b. Melanjutkan penahanan c. Mempersiapkan dakwaan kepengadilan negeri d. Pelimpahan kepengadilan negeri
2018息FARDALAWAllrightreserved Proses di Pengadilan Negeri a. Menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari kejaksaan b. Melanjutkan penahanan c. Membuka persidangan: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, surat, tersangka, tuntutan pidana, pembelaan , replik, duplik, simpulan, dan putusan Proses di Pengadilan Tinggi a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan negeri b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan banding atau mengadili sendiri Proses di Mahkamah Agung a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan tinggi b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan kasasi atau mengadili sendiri Proses Eksekusi oleh Jaksa PROSES PIDANA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA(2)
2018息FARDALAWAllrightreserved UPAH PROSES & KESALAHAN BERAT DALAM PUTUSAN MK & SEMA Part Five
Latar belakang kasus : Beberapa ketua organisasi serikat buruh di Indonesia mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 158, 159 dan 160 UU Ketenagakerjaan karena dianggap telah melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat . bukan atas pengaduan pengusaha ; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat . kecuali Pasal 158 ayat (1), ; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat . Pasal 158 ayat (1); Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat . Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1); bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat . bukan atas pengaduan pengusaha ; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat . kecuali Pasal 158 ayat (1) ; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat . Pasal 158 ayat (1) ; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat . Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; 38 2018息FARDALAWAllrightreserved PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 012/PUU-I/2003 TENTANG KESALAHAN BERAT Amar putusan :
PENERAPAN KESALAHAN BERAT SETELAH PUTUSAN MK Farianto & Darmanto Law Firm 39 PENGUSAHA Menerapkan Pasal 158 seperti sebelum adanya putusan MK, yakni melakukan PHK sepihak tanpa membayarkan pesangon dan penghargaan masa kerja. Hanya melaporkan tindak pidana yang dilakukan pekerja ke Polisi sedangkan proses ketenagakerjaanya di biarkan atau menunggu putusan pidana. Melaporkan pekerja terlebih dahulu ke polisi dan apabila di lakukan penahanan setelah 6 (enam) bulan tidak dapat menjalankan pekerjaan atau belum 6 (enam) bulan tetapi telah ada putusan bersalah dari pengadilan pidana maka pengusaha menerbitkan Surat Keputusan PHK sepihak sesuai Pasal 160 UU Ketenagakerjaan. Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke polisi akan tetapi langsung melakukan proses PHK sesuai UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bipartite, mediasi, PHI) Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke polisi asalkan pekerja bersedia mengundurkan diri atau diakhiri hubungan kerjanya tanpa pesangon dan penghargaan masa kerja. Membuat pengakhiran hubungan kerja terlebih dahulu dengan pekerja setelah itu melakukan proses pidana dengan melaporkan kesalahan berat pekerja. MEDIATOR Menolak melakukan mediasi tanpa memberikan anjuran apabila belum ada putusan pidana. Melakukan mediasi dan menerbitkan anjuran, apabila dalam proses mediasi pengusaha menyatakan bersedia memberikan kompensasi sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) & (4) UU Ketenagakerjaan. Melakukan mediasi dan menerbitkan anjuran untuk mempekerjakan pekerja pada posisi semula atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan kompensasi pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) & (4) UU PHI Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat belum memiliki putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat apabila kesalahan berat diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan pengusaha dapat membuktikanya dalam persidangan. Dalam hal ini pengadilan akan memberikan hukuman kepada pengusaha untuk membayarkan kompensasi sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) & (4) UU Ketenagakerjaan. Namun sebagian pengadilan ada yang memutuskan tanpa memberikan hak pesangon dan penghargaan masa kerja. Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat meskipun dianggap tidak terbukti. Pada beberapa kasus hakim justru mendasarkan alasan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, dan apabila pengusaha dinilai telah kehilangan kepercayaan dan hubungan kerja menjadi disharmonis maka pengusaha akan dihukum untuk membayarkan pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
Farianto & Darmanto Law Firm 40 2018息FARDALAWAllrightreserved PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-I/2011 TENTANG UPAH PROSES Latar belakang kasus : Rommel Ginting mengajukan uji materiil terhadap Pasal 166 ayat (2) UU Ketenagakerjaan karena upah proses dihentikan sejak putusan pengadilan hubungan industrial. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap; 3. Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Amar putusan :
PENERAPAN UPAH PROSES Upah proses diartikan komponennya adalah gaji pokok Upah proses diartikan komponennya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap beserta hak-hak lainnya Upah proses diartikan secara sempit sebagai upah skorsing Upah proses dibayarkan untuk maksimal 6 (enam) bulan Upah proses dibayarkan hanya sampai Putusan PHI atau tercapainya Perjanjian Bersama Upah proses dibayarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap 41 2018息FARDALAWAllrightreserved
2018息FARDALAWAllrightreserved SEMA No. 3/2015 UPAH PROSES Perdata Khusus, Butir 2 huruf f Pasca putusan MK No 37/PUU- IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggungjawab para pihak. KESALAHAN BERAT Perdata Khusus, Butir 2 huruf e Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama tetap mengatur kesalahan berat dengan mengganti istilah menjadi: - Pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja - Pelanggaran lainya, dll Mengubah istilah pidana dalam kesalahan berat menjadi istilah ketenagakerjaan, misalnya: Mencuri diganti dengan mengeluarkan, memindahkan atau membawa barang milik perusahaan tanpa melalui prosedur dan ijin atasan, untuk dikuasai atau dimiliki baik sendiri maupun bersama-sama. Melakukan proses perundingan bipartit, mediasi dan PHI. Kompensasi dapat diatur dalam PP atau PKB, tanpa Kompensasi atau Nol tetapi dalam penerapanya Kompensasi pelanggaran ini, dalam putusan PHI pada umumnya adalah 1 x pasal 156 ayat (2) (3) & (4) UU No.13 tahun 2003, karena PHI merujuk pada pasal 161 atau di anggap sebagai pelanggaran PP atau PKB. Proses pidana sudah dapat dilakukan bersamaan dengan proses PHK, sehingga apabila pekerja secara nyata melakukan tindak pidana, secara bersamaan proses hukum dapat dijalankan. Identifikasi permasalahan yang diduga sebagai tindak pidana harus dilakukan dengan cermat, supaya proses hukum pidana dapat berjalan dengan baik. 43 2018息FARDALAWAllrightreserved SARAN PENERAPAN KESALAHAN BERAT
Upah proses diartikan komponennya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap beserta hak-hak lainnya Upah proses wajib dibayarkan apabila Perusahaan melakukan skorsing kepada karyawan Upah proses tidak diberikan kepada karyawan yang mangkir, menjalani penahanan dan sakit berkepanjangan Upah proses hanya dibayarkan sampai PHI menyatakan putus hubungan kerja Upah proses harus selalu dibuktikan pembayarannya pada tingkat mediasi maupun persidangan di PHI supaya Pengadilan tidak menghukum pengusaha membayar upah proses Memberitahukan penghentian pembayaran upah proses kepada karyawan setelah putusan PHI dengan mendasarkan pada amar putusan Pengadilan dan menyatakan siap untuk membayar upah proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap apabila putusan yang lebih tinggi memerintahkan 44 2018息FARDALAWAllrightreserved SARAN PENERAPAN UPAH PROSES
SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com

More Related Content

PHK

  • 1. 2018息FARDALAWAllrightreserved FARIANTO & DARMANTO LAW FIRM SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Willy Farianto Partner at Fardalaw 30 April 2018
  • 3. 2018息FARDALAWAllrightreserved HUBUNGAN KERJA Pengusaha Pekerja Perjanjian Kerja Upah Perintah Pekerjaan Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
  • 4. Imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja dapat berbentuk uang atau bukan uang. Penerima kerja sangat tergantung perintah/instruksi/petunjuk dari pihak pemberi kerja dan ada hubungan sub-ordinasi Prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. UNSUR PERJANJIAN KERJA UPAH PERINTAH PEKERJAAN
  • 5. 2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT SAH PERJANJIAN KERJA Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir A dan B maka perjanjian dapat dibatalkan Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir C dan D maka perjanjian batal demi hukum Sepakat artinya tanpa kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Kecakapan artinya tidak dibawah pengampuan dan sudah dewasa menurut hukum Pekerjaan artinya sebagai objek dari perjanjian kerja maka harus ada pekerjaan yang diperjanjikan Pekerjaan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan artinya pekerjaan yang diperjanjikan harus Halal 1. 2. 3. 4.
  • 6. 2018息FARDALAWAllrightreserved STATUS HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA Karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu/ PKWTT. Karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu/ PKWT. Karyawan harian lepas. Karyawan antar kerja antar daerah.
  • 8. 2018息FARDALAWAllrightreserved BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA / PHK PHK karena putusan pengadilan (inisiatif pengusaha) PHK karena putusan pengadilan (inisiatif pekerja) PHK sepihak oleh pengusaha PHK karena pekerja melakukan tindak pidana PHK demi hukum PHK karena perjanjian bersama
  • 9. 2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PEKERJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA Menipu Mencuri Penggelapan dalam jabatan Mengkonsumsi /memperdagangkan narkotika & psikotropika Pemalsuan atau menggunakan surat palsu Melakukan penganiayaan,dll.
  • 10. 2018息FARDALAWAllrightreserved PHK SEPIHAK OLEH PENGUSAHA Karyawan dalam Masa Percobaan. Karyawan Mengundurkan diri. Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan. Karyawan ditahan, meskipun belum 6 (enam) bulan tetapi telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan pidana. Karyawan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut. Karyawan mangkir selama 7 (tujuh) hari akibat melakukan mogok kerja yang tidak sah Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Nb: PHK karena Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan dan mengundurkan diri diberi hak mengajukan gugatan ke PHI maximal 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK.
  • 11. 2018息FARDALAWAllrightreserved PHK DEMI HUKUM Berakhir jangka waktu kontrak atau selesainya pekerjaan Karyawan meninggal dunia Pensiun
  • 12. 2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PUTUSAN PENGADILAN (INISIATIF PENGUSAHA) Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. Perusahaan Pailit
  • 13. 2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PUTUSAN PENGADILAN (INISIATIF KARYAWAN) Karyawan menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. Karyawan medical unfit setelah 12 (duabelas) bulan.
  • 14. 2018息FARDALAWAllrightreserved PHK KARENA PERJANJIAN BERSAMA Karyawan melakukan tindak pidana. PHK sepihak oleh Pengusaha. PHK karena putusan pengadilan baik inisiatif pengusaha maupun karyawan. (lihat pada slide sebelumnya) (lihat pada slide sebelumnya) (lihat pada slide sebelumnya)
  • 16. 2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT PHK(1) ALASAN PHK SYARAT PHK Masa percobaan Dalam periode masa percobaan Melakukan tindak Pidana Perbuatan diatur dalam PP/PKB Cukup alat bukti Proses Bipartit, Mediasi, PHI dan/atau Cukup alat bukti Proses Pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri) Putusan pidana pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Dibuktikan dengan surat penahanan Penahanan melampaui batas 6 (enam) bulan Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah Putusan pidana pengadilan tingkat pertama/ pengadilan negeri
  • 17. 2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT PHK(2) ALASAN PHK SYARAT PHK Melanggar Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan/PKB, kualifikasi ringan, sedang dan pengulangan Surat Peringatan I , II dan III atau Proses PHK (berdasarkan bobot pelanggaran) Mengundurkan diri 1. Permohonan 30 hari sebelumnya 2. Tidak dalam ikatan dinas 3. Tetap bekerja sampai tanggal efektif Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Tidak ada job security dari perusahaan atau TUPE (Transfer Undertaking of Protection of Employee) Menyampaikan secara tertulis penolakannya disertai alasan pada periode yang ditetapkan setelah diumumkanya proses perubahan status, penggabungan atau peleburan yang dilakukan perusahaan
  • 18. 2018息FARDALAWAllrightreserved ALASAN PHK SYARAT PHK Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Tidak ada job security dari perusahaan atau TUPE (Transfer Undertaking of Protection of Employee) Terjadi kelebihan karyawan akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Reorganisasi atau Restrukturisasi perusahaan Menyampaikan secara tertulis penolakanya disertai alasan pada periode yang ditetapkan setelah diumumkanya proses perubahan status, penggabungan atau peleburan yang dilakukan perusahaan SYARAT PHK(3)
  • 19. ALASAN PHK SYARAT PHK Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Laporan keuangan dua tahun berturut- turut dari akuntan publik Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. PP/PKB mengatur alasan reorganisasi atau restrukturisasi atau kelebihan pekerja atau Perusahaan tutup permanen Perusahaan Pailit Putusan pailit pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap Meninggal dunia Surat kematian Pensiun Usia pensiun yang ditetapkan perusahaan Mangkir 1. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 2. Panggilan untuk masuk kerja dua kali 2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT PHK(4)
  • 20. 2018息FARDALAWAllrightreserved ALASAN PHK SYARAT PHK Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Bukti surat dan saksi-saksi Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Putusan pengadilan Hubungan Industrial atau hasil pemeriksaan pengadilan apabila diajukan gugatan balik/ rekonvensi Medical unfit 1. Surat keterangan dari dokter perusahaan dan atau eksternal 2. Melampaui batas 12 (dua belas bulan) SYARAT PHK(5)
  • 21. 2018息FARDALAWAllrightreserved KOMPENSASI PHK(1) Alasan PHK KOMPENSASI Medical Unfit 2 x pasal 156 ayat (2), 2 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) - Pekerja Meninggal Dunia - Pensiun - Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan - Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. - Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan 2 x pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4)
  • 22. 2018息FARDALAWAllrightreserved ALASAN PHK KOMPENSASI Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Perusahaan Pailit Pekerja melanggar Perjanjian Kerja/ Peraturan Perusahaan/ Perjanjian kerja Bersama 1 x pasal 156 ayat (2), (3) & (4) Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah 1 x pasal 156 ayat (3) & (4) Mangkir Mengundurkan diri Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. (alasan PHK ini tanpa hak uang pisah) 156 ayat (4) dan uang pisah KOMPENSASI PHK(2)
  • 24. 2018息FARDALAWAllrightreserved TENGGANG WAKTU HUKUM PENYELESAIAN PHK Perundingan Bipartit waktu penyelesaian 30 hari Mediasi waktu penyelesaian 30 hari kerja Konsiliasi waktu penyelesaian 30 hari kerja Arbitrasi waktu penyelesaian 30 hari kerja Jawaban Anjuran 10 hari kerja (tidak Jawab dianggap menolak) Gugatan PHK 160 ayat (3) & 162 UU No. 13/ 2003 1 tahun Gugatan Hak 2 tahun Pengadilan Hubungan Industrial waktu penyelesaian 50 hari kerja Menyatakan Kasasi 14 Hari Kerja Mengajukan Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menyatakan Mengajukan Kontra Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Agung waktu penyelesaian 30 hari kerja
  • 26. 2018息FARDALAWAllrightreserved BIPARTIT Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari Pihaknya adalah pengusaha dengan serikat pekerja apabila pekerjanya anggota atau dengan pekerja langsung Membuat notulen bipartit Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama (PB) Mendaftarkan perjanjian bersama ke PHI Apabila PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan / permohonan mediasi kepada dinas tenaga kerja ditempat pekerja bekerja
  • 27. 2018息FARDALAWAllrightreserved BIPARTIT Jangka waktu penyelesaian: 30 hari Pihaknya adalah pengusaha dengan SP apabila pekerja adalah anggota SP, atau dengan pekerja langsung Membuat notulen bipartit Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama (PB) Mendaftarkan PB ke PHI Apabila PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan / permohonan mediasi kepada dinas tenaga kerja ditempat pekerja bekerja
  • 28. 2018息FARDALAWAllrightreserved MEDIASI Jangka waktu penyelesaian: 30 hari Perselisihan yang dapat dilakukan Mediasi adalah, PHK, Hak, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan Pihak: Pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan mediator dari dinas tenaga kerjaMediasi Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama (PB) Mendaftarkan PB ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menerbitkan anjuran Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat PB dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke PHI Jika PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke PHI
  • 29. 2018息FARDALAWAllrightreserved KONSILIASI Apabila tercapai kesepakatan, dibuat PB Mendaftarkan PB ke PHI Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator menerbitkan anjuran Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat PB dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke PHI Jika PB yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke PHI Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke PHI Konsiliator Perselisihan yang dapat dilakukan Konsiliasi adalah, PHK, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan Jangka waktu penyelesaian: 30 hari Pihak: pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan konsiliator
  • 30. 2018息FARDALAWAllrightreserved PROSES BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Gugatan Penggugat Replik Penggugat Jawaban Tergugat Duplik Tergugat Kesimpulan Penggugat + Tergugat Pembuktian Penggugat + Tergugat Putusan M. Hakim Putusan Provisionil Majelis Hakim Pasal 96 UU 2/2004 Sita Jaminan Penetapan Sita Jaminan tidak dapat diajukan Perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum (Pasal 96 UU PH)
  • 31. 2018息FARDALAWAllrightreserved MAHKAMAH AGUNG(1) Alasan Kasasi: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan Yang dapat dimohonkan Kasasi adalah: a. Perselisihan Hak b. Perselisihan PHK 1. Upaya Hukum Biasa / Kasasi
  • 32. 2018息FARDALAWAllrightreserved Alasan PK, Apabila: a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dianggap palsu b. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan c. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut d. Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya e. Antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain f. Dalam suatu keputusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata MAHKAMAH AGUNG(2) 1. Upaya Hukum Luar Biasa / PK
  • 33. 2018息FARDALAWAllrightreserved Tenggang Waktu Pengajuan PK a. 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat b. 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang c. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, untuk alasan PK karena adanya Ultra petita, kekhilafan dan adanya tuntutan yang belum dipertimbangkan sebab-sebabnya d. 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara, untuk alasan adanya putusan yang bertentangan untuk perkara yang sama MAHKAMAH AGUNG(3)
  • 34. 2018息FARDALAWAllrightreserved EKSEKUSI Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Aanmaning / Panggilan Pengadilan kepada para pihak untuk melaksanakan putusan Apabila putusan tidak dilaksanakan, permohonan sita eksekusi Penetapan dan Pelaksanaan sita eksekusi Eksekusi
  • 35. 2018息FARDALAWAllrightreserved PROSES PIDANA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA(1) Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan pidana Laporan polisi: a. Melaporkan pelaku pada bagian layanan masyarakat b. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi c. Penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti d. Pengajuan saksi ahli e. Penetapan tersangka f. Penahanan g. Pemberkasan h. Pelimpahan ke kejaksaan Proses di Kejaksaan: a. Menerima berkas dan tersangka dari kepolisian b. Melanjutkan penahanan c. Mempersiapkan dakwaan kepengadilan negeri d. Pelimpahan kepengadilan negeri
  • 36. 2018息FARDALAWAllrightreserved Proses di Pengadilan Negeri a. Menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari kejaksaan b. Melanjutkan penahanan c. Membuka persidangan: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, surat, tersangka, tuntutan pidana, pembelaan , replik, duplik, simpulan, dan putusan Proses di Pengadilan Tinggi a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan negeri b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan banding atau mengadili sendiri Proses di Mahkamah Agung a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan tinggi b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan kasasi atau mengadili sendiri Proses Eksekusi oleh Jaksa PROSES PIDANA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA(2)
  • 37. 2018息FARDALAWAllrightreserved UPAH PROSES & KESALAHAN BERAT DALAM PUTUSAN MK & SEMA Part Five
  • 38. Latar belakang kasus : Beberapa ketua organisasi serikat buruh di Indonesia mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 158, 159 dan 160 UU Ketenagakerjaan karena dianggap telah melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat . bukan atas pengaduan pengusaha ; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat . kecuali Pasal 158 ayat (1), ; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat . Pasal 158 ayat (1); Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat . Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1); bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat . bukan atas pengaduan pengusaha ; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat . kecuali Pasal 158 ayat (1) ; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat . Pasal 158 ayat (1) ; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat . Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; 38 2018息FARDALAWAllrightreserved PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 012/PUU-I/2003 TENTANG KESALAHAN BERAT Amar putusan :
  • 39. PENERAPAN KESALAHAN BERAT SETELAH PUTUSAN MK Farianto & Darmanto Law Firm 39 PENGUSAHA Menerapkan Pasal 158 seperti sebelum adanya putusan MK, yakni melakukan PHK sepihak tanpa membayarkan pesangon dan penghargaan masa kerja. Hanya melaporkan tindak pidana yang dilakukan pekerja ke Polisi sedangkan proses ketenagakerjaanya di biarkan atau menunggu putusan pidana. Melaporkan pekerja terlebih dahulu ke polisi dan apabila di lakukan penahanan setelah 6 (enam) bulan tidak dapat menjalankan pekerjaan atau belum 6 (enam) bulan tetapi telah ada putusan bersalah dari pengadilan pidana maka pengusaha menerbitkan Surat Keputusan PHK sepihak sesuai Pasal 160 UU Ketenagakerjaan. Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke polisi akan tetapi langsung melakukan proses PHK sesuai UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bipartite, mediasi, PHI) Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke polisi asalkan pekerja bersedia mengundurkan diri atau diakhiri hubungan kerjanya tanpa pesangon dan penghargaan masa kerja. Membuat pengakhiran hubungan kerja terlebih dahulu dengan pekerja setelah itu melakukan proses pidana dengan melaporkan kesalahan berat pekerja. MEDIATOR Menolak melakukan mediasi tanpa memberikan anjuran apabila belum ada putusan pidana. Melakukan mediasi dan menerbitkan anjuran, apabila dalam proses mediasi pengusaha menyatakan bersedia memberikan kompensasi sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) & (4) UU Ketenagakerjaan. Melakukan mediasi dan menerbitkan anjuran untuk mempekerjakan pekerja pada posisi semula atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan kompensasi pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) & (4) UU PHI Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat belum memiliki putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat apabila kesalahan berat diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan pengusaha dapat membuktikanya dalam persidangan. Dalam hal ini pengadilan akan memberikan hukuman kepada pengusaha untuk membayarkan kompensasi sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) & (4) UU Ketenagakerjaan. Namun sebagian pengadilan ada yang memutuskan tanpa memberikan hak pesangon dan penghargaan masa kerja. Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat meskipun dianggap tidak terbukti. Pada beberapa kasus hakim justru mendasarkan alasan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, dan apabila pengusaha dinilai telah kehilangan kepercayaan dan hubungan kerja menjadi disharmonis maka pengusaha akan dihukum untuk membayarkan pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
  • 40. Farianto & Darmanto Law Firm 40 2018息FARDALAWAllrightreserved PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-I/2011 TENTANG UPAH PROSES Latar belakang kasus : Rommel Ginting mengajukan uji materiil terhadap Pasal 166 ayat (2) UU Ketenagakerjaan karena upah proses dihentikan sejak putusan pengadilan hubungan industrial. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap; 3. Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Amar putusan :
  • 41. PENERAPAN UPAH PROSES Upah proses diartikan komponennya adalah gaji pokok Upah proses diartikan komponennya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap beserta hak-hak lainnya Upah proses diartikan secara sempit sebagai upah skorsing Upah proses dibayarkan untuk maksimal 6 (enam) bulan Upah proses dibayarkan hanya sampai Putusan PHI atau tercapainya Perjanjian Bersama Upah proses dibayarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap 41 2018息FARDALAWAllrightreserved
  • 42. 2018息FARDALAWAllrightreserved SEMA No. 3/2015 UPAH PROSES Perdata Khusus, Butir 2 huruf f Pasca putusan MK No 37/PUU- IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggungjawab para pihak. KESALAHAN BERAT Perdata Khusus, Butir 2 huruf e Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  • 43. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama tetap mengatur kesalahan berat dengan mengganti istilah menjadi: - Pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja - Pelanggaran lainya, dll Mengubah istilah pidana dalam kesalahan berat menjadi istilah ketenagakerjaan, misalnya: Mencuri diganti dengan mengeluarkan, memindahkan atau membawa barang milik perusahaan tanpa melalui prosedur dan ijin atasan, untuk dikuasai atau dimiliki baik sendiri maupun bersama-sama. Melakukan proses perundingan bipartit, mediasi dan PHI. Kompensasi dapat diatur dalam PP atau PKB, tanpa Kompensasi atau Nol tetapi dalam penerapanya Kompensasi pelanggaran ini, dalam putusan PHI pada umumnya adalah 1 x pasal 156 ayat (2) (3) & (4) UU No.13 tahun 2003, karena PHI merujuk pada pasal 161 atau di anggap sebagai pelanggaran PP atau PKB. Proses pidana sudah dapat dilakukan bersamaan dengan proses PHK, sehingga apabila pekerja secara nyata melakukan tindak pidana, secara bersamaan proses hukum dapat dijalankan. Identifikasi permasalahan yang diduga sebagai tindak pidana harus dilakukan dengan cermat, supaya proses hukum pidana dapat berjalan dengan baik. 43 2018息FARDALAWAllrightreserved SARAN PENERAPAN KESALAHAN BERAT
  • 44. Upah proses diartikan komponennya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap beserta hak-hak lainnya Upah proses wajib dibayarkan apabila Perusahaan melakukan skorsing kepada karyawan Upah proses tidak diberikan kepada karyawan yang mangkir, menjalani penahanan dan sakit berkepanjangan Upah proses hanya dibayarkan sampai PHI menyatakan putus hubungan kerja Upah proses harus selalu dibuktikan pembayarannya pada tingkat mediasi maupun persidangan di PHI supaya Pengadilan tidak menghukum pengusaha membayar upah proses Memberitahukan penghentian pembayaran upah proses kepada karyawan setelah putusan PHI dengan mendasarkan pada amar putusan Pengadilan dan menyatakan siap untuk membayar upah proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap apabila putusan yang lebih tinggi memerintahkan 44 2018息FARDALAWAllrightreserved SARAN PENERAPAN UPAH PROSES
  • 45. SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com