ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Pkn 2

•Download as PPTX, PDF•
•
Abudzar Al Ghifari
Abudzar Al Ghifari

Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan Inggris dan Prancis. Inggris menganut sistem parlementer dengan konstitusi tidak tertulis, sedangkan Prancis menganut sistem semi-presidensial dengan konstitusi tertulis dan parlemen bikameral. Kedua negara memiliki cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial yang berbeda dalam pelaksanaannya.

1 of 16
Download to read offline
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Negara Inggris dan Prancis Oleh Kelompok 5 - Abriza Bayu I. - Abudzar A. G. - Agus M. Iqbal - Kresna Aulia A.
Peta Konsep Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Inggris Parlementer Konstitusi Tidak Tertulis Prancis Parlemen Bikameral Konstitusi Tertulis Semi Presidensial
SISTEM PEMERINTAHAN INGGRIS Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggris lah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen yang workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64
Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state).Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64
Kekuasaan raja bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya berada di tangan perdana menteri yang memimpin para menteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistem perlementer di Inggris agak berbeda dengan negara-negara lain. Di Inggris perdana menteri dapat sewaktu-waktu mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan parlemen berakhir. Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinet dikenakan mosi tidak percaya. Sumber : http://harmokor.blogspot.com/2013/03/mengenal-sistem-pemerintahan- inggris.html
Pokok-pokok Pemerintahan Inggris a. Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri. c. Raja/ratu/mahkota memimpin tapi tidak memerintah dan hanyalah tituler dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64
d. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu House of Commons dan House of Lord. House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 65
e. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. f. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 65
g. Inggris menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. h. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 65
Inggris sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Kelebihan sistem ini : sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Kekurangan sistem ini : otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. Sumber : http://deviastuti-pkn.blogspot.com/2012/11/sistem-pemerintahan- inggris.html
SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS Prancis merupakan Negara Republik Kesatuan. Sistem Pemerintahan Negara ini menganut sistem pemerintahan semi presidensial dengan tradisi demokrasi yang kuat. Disebut semi presidensial dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensial secara murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet. Sumber : http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsikan-sistem- pemerintahan.html
Dalam cabang eksekutif terdapat dua pemimpin, yakni dikepalai oleh Presiden yang dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun, dan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden, dan Perdana Menteri juga memimpin Dewan Menteri atau Kabinet. Sumber : http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan- prancis.htm
Untuk urusan legislatif, Perancis menggunakan sistem parlemen 2 pintu (bikameral) yang terdiri dari Assemblee Nationale (sidang Nasional) dan Senat Tidak Berpendapat (Perliament Sovereignity). Assemblee Nationale berjumlah 107 orang, dan anggota Senat berjumlah 48 orang. Senator dipilih secara tidak langsung untuk masa jabat 6 tahun dan pemilihannya dibagi menjadi dua, dan hal ini dilakukan setiap tiga tahun dimulai pada tahun 2008. Di Perancis, parlemen dapat membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Walaupun demikian, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara electoral college yang terdiri dari wakil-wakil daerah / kota. Sumber : http://www.carapedia.com/sistem_pemerintahan_negar a_perancis_info219.html
Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Perancis, kabinet yang anggotanya terdiri dari dewan - dewan menteri berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri. Sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Parliement Sovereignity akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta mengawasi pelaksanaan referendum. Sumber : http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsikan-sistem-pemerintahan. html
Konstitusi yang dianut oleh Negara Perancis adalah konstitusi tertulis. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, konstitusi Perancis ini lebih regid (lebih kaku). Terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif yang ada di tangan parlemen, Eksekutif di tangan Presiden, dan Yudicial di tangan badan kehakiman. Mengenai Badan Kehakiman, para hakim ini diangkat oleh eksekutif dan terbagi menjadi dua. Yaitu Peradilan Kasasi (Court of Casation) dan Peradilan Hukum Administrasi. Dalam perkara-perkara yang rumit dan berat, penanganannya akan dilakukan oleh Tribunal des Conflits. Sumber : http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsikan-sistem-pemerintahan. html
Sumber • Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64-65 • http://harmokor.blogspot.com/2013/03/men genal-sistem-pemerintahan-inggris.html • http://deviastuti-pkn. blogspot.com/2012/11/sistem-pemerintahan- inggris.html • http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsik an-sistem-pemerintahan.html • http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan- prancis.html • http://www.carapedia.com/sistem_pemerint ahan_negara_perancis_info219.html

More Related Content

Pkn 2

  • 1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Negara Inggris dan Prancis Oleh Kelompok 5 - Abriza Bayu I. - Abudzar A. G. - Agus M. Iqbal - Kresna Aulia A.
  • 2. Peta Konsep Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Inggris Parlementer Konstitusi Tidak Tertulis Prancis Parlemen Bikameral Konstitusi Tertulis Semi Presidensial
  • 3. SISTEM PEMERINTAHAN INGGRIS Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggris lah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen yang workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64
  • 4. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state).Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64
  • 5. Kekuasaan raja bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya berada di tangan perdana menteri yang memimpin para menteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistem perlementer di Inggris agak berbeda dengan negara-negara lain. Di Inggris perdana menteri dapat sewaktu-waktu mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan parlemen berakhir. Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinet dikenakan mosi tidak percaya. Sumber : http://harmokor.blogspot.com/2013/03/mengenal-sistem-pemerintahan- inggris.html
  • 6. Pokok-pokok Pemerintahan Inggris a. Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri. c. Raja/ratu/mahkota memimpin tapi tidak memerintah dan hanyalah tituler dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64
  • 7. d. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu House of Commons dan House of Lord. House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 65
  • 8. e. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. f. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 65
  • 9. g. Inggris menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. h. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Sumber : Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 65
  • 10. Inggris sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Kelebihan sistem ini : sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Kekurangan sistem ini : otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. Sumber : http://deviastuti-pkn.blogspot.com/2012/11/sistem-pemerintahan- inggris.html
  • 11. SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS Prancis merupakan Negara Republik Kesatuan. Sistem Pemerintahan Negara ini menganut sistem pemerintahan semi presidensial dengan tradisi demokrasi yang kuat. Disebut semi presidensial dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensial secara murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet. Sumber : http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsikan-sistem- pemerintahan.html
  • 12. Dalam cabang eksekutif terdapat dua pemimpin, yakni dikepalai oleh Presiden yang dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun, dan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden, dan Perdana Menteri juga memimpin Dewan Menteri atau Kabinet. Sumber : http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan- prancis.htm
  • 13. Untuk urusan legislatif, Perancis menggunakan sistem parlemen 2 pintu (bikameral) yang terdiri dari Assemblee Nationale (sidang Nasional) dan Senat Tidak Berpendapat (Perliament Sovereignity). Assemblee Nationale berjumlah 107 orang, dan anggota Senat berjumlah 48 orang. Senator dipilih secara tidak langsung untuk masa jabat 6 tahun dan pemilihannya dibagi menjadi dua, dan hal ini dilakukan setiap tiga tahun dimulai pada tahun 2008. Di Perancis, parlemen dapat membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Walaupun demikian, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara electoral college yang terdiri dari wakil-wakil daerah / kota. Sumber : http://www.carapedia.com/sistem_pemerintahan_negar a_perancis_info219.html
  • 14. Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Perancis, kabinet yang anggotanya terdiri dari dewan - dewan menteri berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri. Sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Parliement Sovereignity akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta mengawasi pelaksanaan referendum. Sumber : http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsikan-sistem-pemerintahan. html
  • 15. Konstitusi yang dianut oleh Negara Perancis adalah konstitusi tertulis. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, konstitusi Perancis ini lebih regid (lebih kaku). Terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif yang ada di tangan parlemen, Eksekutif di tangan Presiden, dan Yudicial di tangan badan kehakiman. Mengenai Badan Kehakiman, para hakim ini diangkat oleh eksekutif dan terbagi menjadi dua. Yaitu Peradilan Kasasi (Court of Casation) dan Peradilan Hukum Administrasi. Dalam perkara-perkara yang rumit dan berat, penanganannya akan dilakukan oleh Tribunal des Conflits. Sumber : http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsikan-sistem-pemerintahan. html
  • 16. Sumber • Membangun Wawasan Kewarganegaraan – Penerbit Platinum Hal. 64-65 • http://harmokor.blogspot.com/2013/03/men genal-sistem-pemerintahan-inggris.html • http://deviastuti-pkn. blogspot.com/2012/11/sistem-pemerintahan- inggris.html • http://rara-zarary. blogspot.com/2012/07/mendeskripsik an-sistem-pemerintahan.html • http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan- prancis.html • http://www.carapedia.com/sistem_pemerint ahan_negara_perancis_info219.html