ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Pkn

•Download as PPTX, PDF•
•
Diah Rachmawati P
Diah Rachmawati P

Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia semula bersifat presidensial mutlak namun telah diubah menjadi presidensial yang memberikan peran lebih besar kepada parlemen melalui mekanisme check and balance.

1 of 7
Download to read offline
KELOMPOK : DIAH RACHMAWATI FACHRY NURDIANSYAH FILDZA MARHA HANNY AYU FAIZA HANUM LAVINA CIKA MARDA
Negara Kesatuan Republik Indonesia Wujud Negara : Kesatuan Wujud Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia • Sistem Pemerintahan di Indonesia : Pernah berganti menjadi Sistem Parlementer?
Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Periode 1949 Sistem Pemerintahan Periode 1950 Sistem Pemerintahan Periode 1959 Sistem Pemerintahan Periode 1966 (Demokrasi Terpimpin) Sistem Pemerintahan Periode 1998 19451949- 195019591966-
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) 2. Sistem Konstitusional 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Setelah Amandemen ; 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sistem pemerintahannya Presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden 5. Parlmemen bersifat bikameral, DPR & MPR 6. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
Variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. • Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan DPR • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dala hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

More Related Content

Pkn

  • 1. KELOMPOK : DIAH RACHMAWATI FACHRY NURDIANSYAH FILDZA MARHA HANNY AYU FAIZA HANUM LAVINA CIKA MARDA
  • 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia Wujud Negara : Kesatuan Wujud Pemerintahan : Republik
  • 4. Sistem Pemerintahan Indonesia • Sistem Pemerintahan di Indonesia : Pernah berganti menjadi Sistem Parlementer?
  • 5. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Periode 1949 Sistem Pemerintahan Periode 1950 Sistem Pemerintahan Periode 1959 Sistem Pemerintahan Periode 1966 (Demokrasi Terpimpin) Sistem Pemerintahan Periode 1998 19451949- 195019591966-
  • 6. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) 2. Sistem Konstitusional 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Setelah Amandemen ; 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sistem pemerintahannya Presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden 5. Parlmemen bersifat bikameral, DPR & MPR 6. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
  • 7. Variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. • Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan DPR • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dala hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)