際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

PKN : Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Download as PPTX, PDF
Fransiska RF
Fransiska RF

Pabrik di Tangerang dilaporkan melakukan pelanggaran HAM terhadap buruh, seperti menyekap, menyiksa, dan tidak membayar upah enam buruh, termasuk empat di bawah umur. Polisi menggerebek dan menemukan kondisi buruh dan fasilitas yang tidak layak serta dua pelaku masih buron.

1 of 20
Downloaded 86 times
PKN : Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Mari kita simak kasus berikut. Kepala Divisi Advokasi dan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan, terjadi pelanggaran berlapis-lapis dilakukan oleh pabrik pembuatan alumunium balok dan kuali di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. "Ini perkara tidak biasa," kata Yati saat dihubungi Tempo, Sabtu 4 Mei 2013. "Penganiayaan, penyekapan, pemerasan, pelanggaran hak tenaga kerja, perlanggaran perlindungan anak dan perdata, ada di dalam kasus ini."
PKN : Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Kedua buruh tersebut bercerita kepada keluarganya, dan dengan difasilitasi lurah setempat, membuat Laporan Polisi di Polres Lampung Utara tanggal 28 April 2013, dengan persangkaan perampasan kemerdekaan orang dan penganiayaan, sebagaimana dimaksud Pasal 333 KUHP dan Pasal 351 KUHP. "Jumlah pelaku enam orang termasuk pemilik, dua diantaranya masih buron," kata Yati. Keluarga juga melaporkan perlakuan buruh yang tidak manusiawi tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan hasil koordinasi dgn Polda Metro-Polda Lampung-Polresta Tangerang, maka dilakukan pengecekan lapangan ke TKP pada Jumat, 3 Mei 2013, pukul 14.00 Wib.
Pabrik yang diduga illegal ini dilaporkan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti menyiksa dan menyekap karyawan, mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan para karyawan tersebut tidak diberi upah standar. "Pabrik ini sudah beroperasi 1,5 tahun, tapi memperlakukan karyawannya sangat tidak manusiawi," ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Tangerang Shinto.
Usaha yang dimiliki oleh JK, 40 tahun itu digerebek polisi pada Jumat petang, 3 Mei 2013 kemarin. Di lokasi, polisi menemukan beberapa fakta soal usaha industri rumahan tersebut, yaitu tempat usaha industri tidak memiliki izin industri dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tempat istirahat buruh berupa ruang tertutup seluas 8 meter x 6 meter tanpa ranjang tempat tidur, hanya alas tikar, kondisi pengab, lembab, gelap, serta kamar mandi yang kondisinya kotor dan jorok karena tidak terawat.
"Dompet dan HP yang dibawa buruh ketika awal bekerja disita oleh JK dan disimpan istrinya tanpa argumentasi yang jelas," kata Shinto. "Buruh yang sudah bekerja dua bulan dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 600 ribu perbulan. "Tapi gaji tidak diberikan," katanya. Saat penggerebekan, polisi juga menemukan enam orang buruh yang sedang disekap dengan kondisi ruangan dikunci dari luar. Kondisi para buruh tersebut sangat memprihatinkan. Pakaian yang dikenakan kumal, compang-camping karena berbulan-bulan tidak ganti. "Kondisi tubuh buruh juga tidak terawat. Rambut cokelat, kelopak mata gelap, berpenyakit kulit (kurap dan gatal-gatal), terlihat tidak sehat," kata Shinto.
Para buruh tersebut mengaku diperlakukan tidak manusiwi. Hak-hak terkait kesehatan dan hak untuk berkomunikasi diabaikan oleh pemilik usaha tersebut. Polisi juga menemukan empat orang buruh yang masih berusia di bawah 17 tahun dengan status masih anak-anak.
Pelanggar: Pelaku berjumlah enam orang, dua di antaranya ada JK (pemilik Pabrik) dan istrinya, dan dua lagi di antaranya masih buron. Dilanggar: Para buruh yang diperlakukan tidak manusiawi dan semena-mena
Penyelesaian: 1. Polisi melaksanakan sidak dadakan namun rutin ke pabrik-pabrik. Pakaian yang digunakan polisi haruslah pakaian yang memasyarakat (seperti baju preman) agar tidak menakuti pemilik pabrik dan tidak menyadari akan keberadaan polisi yang datang , sehingga pabrik-pabrik yang berlaku curang tidak dapat menyembunyikan perbuatan keji yang sedang ia lakukan. 2. Sebaiknya setiap pabrik juga dilengkapi dengan CCTV, sehingga setiap tindak kejahatan yang dilakukan dapat terekam dan menjadi barang bukti. Sehingga pelaku dapat diberi hukuman yang setimpal.
PKN : Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Analisis Jenis Pelanggaran 1. Pasal 28B Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan di sini mereka dikurung sehingga tidak dapat berkembang wawasannya meskipun hidupnya terus berlangsung. Dan disini pula terjadi kekerasan.
2. Pasal 28C ayat 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Sedangkan di dalam kasus ini para buruh dikurung sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan sandang, pangan ataupun papan, namun komunikasi dengan orang lain. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya.
3. Pasal 28D ayat 2 Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Meskipun dijanjikan gaji sebesar 600 ribu setelah bekerja dua bulan, nyatanya para buruh sama sekali tidak diberi gaji.
4. Pasal 28E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mereka memang berkumpul secara terpaksa dalam suatu ruangan sempit namun tetap saja hak mereka untuk berserikat dan berkumpul dengan orang di luar lingkungan pabrik menjadi hilang. Mereka juga dikurung sehingga tidak bisa mengadu kepada pihak yang berwajib, sehingga secara langsung kasus ini telah melanggar pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
5. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Handphone para buruh diambil tanpa argumentasi yang jelas, mereka juga disiksa dan dikurung. Tentu saja ini membuat mereka resah dan ketakutan.
6. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Mereka tinggal di tempat yang kumuh dan menderita penyakit kulit
Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. ini masih berkaitan dengan pengurungan yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik
PKN : Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Terimakasih

More Related Content

PKN : Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

  • 2. Mari kita simak kasus berikut. Kepala Divisi Advokasi dan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan, terjadi pelanggaran berlapis-lapis dilakukan oleh pabrik pembuatan alumunium balok dan kuali di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. "Ini perkara tidak biasa," kata Yati saat dihubungi Tempo, Sabtu 4 Mei 2013. "Penganiayaan, penyekapan, pemerasan, pelanggaran hak tenaga kerja, perlanggaran perlindungan anak dan perdata, ada di dalam kasus ini."
  • 4. Kedua buruh tersebut bercerita kepada keluarganya, dan dengan difasilitasi lurah setempat, membuat Laporan Polisi di Polres Lampung Utara tanggal 28 April 2013, dengan persangkaan perampasan kemerdekaan orang dan penganiayaan, sebagaimana dimaksud Pasal 333 KUHP dan Pasal 351 KUHP. "Jumlah pelaku enam orang termasuk pemilik, dua diantaranya masih buron," kata Yati. Keluarga juga melaporkan perlakuan buruh yang tidak manusiawi tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan hasil koordinasi dgn Polda Metro-Polda Lampung-Polresta Tangerang, maka dilakukan pengecekan lapangan ke TKP pada Jumat, 3 Mei 2013, pukul 14.00 Wib.
  • 5. Pabrik yang diduga illegal ini dilaporkan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti menyiksa dan menyekap karyawan, mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan para karyawan tersebut tidak diberi upah standar. "Pabrik ini sudah beroperasi 1,5 tahun, tapi memperlakukan karyawannya sangat tidak manusiawi," ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Tangerang Shinto.
  • 6. Usaha yang dimiliki oleh JK, 40 tahun itu digerebek polisi pada Jumat petang, 3 Mei 2013 kemarin. Di lokasi, polisi menemukan beberapa fakta soal usaha industri rumahan tersebut, yaitu tempat usaha industri tidak memiliki izin industri dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tempat istirahat buruh berupa ruang tertutup seluas 8 meter x 6 meter tanpa ranjang tempat tidur, hanya alas tikar, kondisi pengab, lembab, gelap, serta kamar mandi yang kondisinya kotor dan jorok karena tidak terawat.
  • 7. "Dompet dan HP yang dibawa buruh ketika awal bekerja disita oleh JK dan disimpan istrinya tanpa argumentasi yang jelas," kata Shinto. "Buruh yang sudah bekerja dua bulan dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 600 ribu perbulan. "Tapi gaji tidak diberikan," katanya. Saat penggerebekan, polisi juga menemukan enam orang buruh yang sedang disekap dengan kondisi ruangan dikunci dari luar. Kondisi para buruh tersebut sangat memprihatinkan. Pakaian yang dikenakan kumal, compang-camping karena berbulan-bulan tidak ganti. "Kondisi tubuh buruh juga tidak terawat. Rambut cokelat, kelopak mata gelap, berpenyakit kulit (kurap dan gatal-gatal), terlihat tidak sehat," kata Shinto.
  • 8. Para buruh tersebut mengaku diperlakukan tidak manusiwi. Hak-hak terkait kesehatan dan hak untuk berkomunikasi diabaikan oleh pemilik usaha tersebut. Polisi juga menemukan empat orang buruh yang masih berusia di bawah 17 tahun dengan status masih anak-anak.
  • 9. Pelanggar: Pelaku berjumlah enam orang, dua di antaranya ada JK (pemilik Pabrik) dan istrinya, dan dua lagi di antaranya masih buron. Dilanggar: Para buruh yang diperlakukan tidak manusiawi dan semena-mena
  • 10. Penyelesaian: 1. Polisi melaksanakan sidak dadakan namun rutin ke pabrik-pabrik. Pakaian yang digunakan polisi haruslah pakaian yang memasyarakat (seperti baju preman) agar tidak menakuti pemilik pabrik dan tidak menyadari akan keberadaan polisi yang datang , sehingga pabrik-pabrik yang berlaku curang tidak dapat menyembunyikan perbuatan keji yang sedang ia lakukan. 2. Sebaiknya setiap pabrik juga dilengkapi dengan CCTV, sehingga setiap tindak kejahatan yang dilakukan dapat terekam dan menjadi barang bukti. Sehingga pelaku dapat diberi hukuman yang setimpal.
  • 12. Analisis Jenis Pelanggaran 1. Pasal 28B Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan di sini mereka dikurung sehingga tidak dapat berkembang wawasannya meskipun hidupnya terus berlangsung. Dan disini pula terjadi kekerasan.
  • 13. 2. Pasal 28C ayat 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Sedangkan di dalam kasus ini para buruh dikurung sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan sandang, pangan ataupun papan, namun komunikasi dengan orang lain. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya.
  • 14. 3. Pasal 28D ayat 2 Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Meskipun dijanjikan gaji sebesar 600 ribu setelah bekerja dua bulan, nyatanya para buruh sama sekali tidak diberi gaji.
  • 15. 4. Pasal 28E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mereka memang berkumpul secara terpaksa dalam suatu ruangan sempit namun tetap saja hak mereka untuk berserikat dan berkumpul dengan orang di luar lingkungan pabrik menjadi hilang. Mereka juga dikurung sehingga tidak bisa mengadu kepada pihak yang berwajib, sehingga secara langsung kasus ini telah melanggar pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • 16. 5. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Handphone para buruh diambil tanpa argumentasi yang jelas, mereka juga disiksa dan dikurung. Tentu saja ini membuat mereka resah dan ketakutan.
  • 17. 6. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Mereka tinggal di tempat yang kumuh dan menderita penyakit kulit
  • 18. Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. ini masih berkaitan dengan pengurungan yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik