ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Pkn tentang Pemerintahan Indonesia

•Download as PPTX, PDF•
•
N
nazirahatqa

Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan di Indonesia semula menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan presiden bertanggung jawab kepada MPR, namun setelah amandemen kedaulatan berada di tangan rakyat dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

1 of 10
Download to read offline
Welcome, All!
Sistem Pemerintahan • Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti: • a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau • b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. • c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
• Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945.
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
TUJUH KUNCI POKOK SISTEM SEBELUM AMANDEMEN • Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen: 1) Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang dicantumkan dalam penjelasan. 2) Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Oleh karena itu MPR dan DPR yang memilih presiden. 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR, sehingga presiden adalah bertanggung jawab pada MPR.
5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Maksudnya, karena kata tidak tak terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.
TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN SETELAH AMANDEMEN • Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen: • 1) Indonesia adalah negara hukum, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3. • 2) Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. • 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakuka langsung oleh rakyat. • 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan dibawah MPR.
• 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. • 6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. • 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Maksudnya, karena kata tidak tak terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
Thank Ya!

More Related Content

Pkn tentang Pemerintahan Indonesia

  • 2. Sistem Pemerintahan • Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti: • a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau • b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. • c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
  • 3. • Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945.
  • 5. TUJUH KUNCI POKOK SISTEM SEBELUM AMANDEMEN • Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen: 1) Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang dicantumkan dalam penjelasan. 2) Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Oleh karena itu MPR dan DPR yang memilih presiden. 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR, sehingga presiden adalah bertanggung jawab pada MPR.
  • 6. 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Maksudnya, karena kata tidak tak terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.
  • 7. TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN SETELAH AMANDEMEN • Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen: • 1) Indonesia adalah negara hukum, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3. • 2) Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. • 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakuka langsung oleh rakyat. • 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan dibawah MPR.
  • 8. • 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. • 6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. • 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Maksudnya, karena kata tidak tak terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.