POKOK perlindugan guru.docx
•Download as DOCX, PDF•
0 likes•22 views
Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang rancangan peraturan daerah tentang perlindungan guru di Kabupaten Gorontalo Utara 2) Guru perlu mendapat perlindungan hukum dari berbagai ancaman seperti kekerasan siswa atau orang tua siswa 3) Rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya
POKOK perlindugan guru.docx
- 1. POKOK-POKOK FIKIRAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU KABUPATEN GORONTALO UTARA A. LATAR BELAKANG Pendidikan memiliki peran kunci bagi peradaban suatu bangsa. Pada saat suatu negara tidak menaruh perhatian terhadab pendidikan maka negara tersebut tidak membangun sumber kekuatan sumber kemajuan, sumber kesejahteraan, dan sumber martabatnya yang selalu dapat diperbaharui, yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya. Kualitas ini ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan kekuatan karakter rakyatnya. Peran strategis pendidikan juga diharapkan UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan harus menjadikan individu-individu menyadari akan akar-akar kebudayaan mereka dimana mereka bertempat tinggal, dan juga mengajarkan bagaimana menghormati kebudayaan kebudayaan orang lain. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, anak didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru, secara khusus, adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru yang sangat mulia itu perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Namun ternyata
- 2. jika dibandingkan dengan kondisinya beberapa puluh tahun yang lalu. Hal ini membutuhkan perlindungan yang komprehesif terhadap profesi guru agar aman, nyaman dan leluasa menjalankan profesinya menjadi guru. Banyak kasus yang telah terjadi dimana guru menjadi objek kekerasan peserta didik atau orang tua peserta didiknya. Bahkan lebih dari itu semua, ada seorang guru dianiaya hingga ia meninggal. Guru seringkali dilaporkan telah melanggar hak perlindungan anak saat memberikan sanksi pelanggaran displin terhadap anak didiknya, seperti menyuruh push up atau menyuruh berlari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sepak bola sekolah dan sejenisnya. Kini, sanksi jenis demikian dinilai tidak lagi mendidik bahkan dianggap melanggar Undang- Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal itu terlihat adanya Pergeseran paradigma yang membuat guru rawan di kriminalisasi. Oleh sebab itu Gorontalo Utara sebagai salah satu Kabupaten yang memberikan perhatian lebih terhadap guru bertujuan membentuk suatu Ranperda tentang Perlindungan Guru. B. IMPLIKASI PENERAPAN PERDA Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Oleh sebab itu Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- 3. C. LANDASAN FILOSOFIS Undang-undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.85 Cita-cita luhur tersebut terkandung dalam landasan filosofis yang hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut bangsa Indonesia sendiri. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kualitas sumber daya manusia tersebut dihasilkan melalui proses penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu. Keberhasilan suatu bangsa dalam menciptakan pendidikan yang baik dan bermutu ditentukan berbagai faktor, antara lain melalui kualitas tenaga pendidik, kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, dan lainlain. Guru merupakan sumber daya pendukung utama dalam pembangunan sistem pendidikan dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga fungsi, peran, dan kedudukan guru sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Guru berperan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, diperlukan peran dan upaya negara untuk meningkatkan mutu, kompetensi, dan profesionalitas guru secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta melindungi guru dari segala tindakan kriminalisasi.
- 4. D. LANDASAN SOSIOLOGIS Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki kedudukan strategis dan garda terdepan dalam pengembangan kualitas pendidikan. Guru memiliki peran yang sentral dan signifikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan nonformal. Eksistensi guru dalam pendidikan secara sosial budaya Indonesia dituntut untuk memiliki banyak kemampuan (multi talent). Guru tidak hanya dituntut untuk mahir dalam kegiatan belajar mengajar namun juga harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, moral, dan akhlak peserta didik. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya kepada guru. Namun, ironisnya besarnya tuntutan profesionalitas yang harus diemban guru masih kontradiktif dengan keadaan guru dengan adanya sejumlah permasalahan, mulai dari kualifikasi dan kualitas guru, distribusi dan disparitas guru, kesejahteraan, dan daulat atau keberdayaan guru, dan pendidikan guru serta kriminalisasi tindalan disiplin yang diberikan guru. E. LANDASAN YURIDIS Adapun yang menjadi landasan yuridis pembentukan perda tentang Perlindungan Guru Kabupaten Gorontalo Utara yaitu: 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
- 6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); F. SUBSTANSI PERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU KABUPATEN GORONTALO UTARA Adapun yang menjadi subtansi Perda Perlindungan Guru pendidikan Gorontalo Utara: BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Kedudukan Guru BAB III : Hak, Kewajiban Dan Wewenang Guru BAB IV : Penyelenggaraan Perlindungan Guru BAB V : tanggung jawab pemerintah daerah, Organisasi profesi guru, satuan pendidikan, dan masyarakat BAB VI : Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi BAB VII : Pembiayaan BAB VIII : Ketentuan Penutup