際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
POLITIK
INDONESIA
ORBA-SEKARANG
Salsabila Azzahra
Ihsan Maulana
Lana Karyatna
Nur Hajri Rabbani
Opa Mustopa
Rizki Putri Purnama
Yoana Maistri Nababan
Salwiyah
Orde Baru adalah sebutan bagi
masa
pemerintahan Presiden Soeharto di
Indonesia. Orde Baru hadir dengan
semangat "koreksi total" atas
penyimpangan yang dilakukan oleh
Soekarno pada masa Orde Lama.
ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi
bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.
Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga
semakin melebar.
ORDE BARU
POLITIK DALAM NEGERI
PEMBENTUKAN KABINET PEMBANGUNAN
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
2. Menyusun dan melaksanakan Pemilihan U
mum
3. Mengikis habis sisa-
sisa Gerakan 30 September
4. Membersihkan aparatur Negara dipusat da
n daerah dari PKI.
KABINET PEMBANGUNAN
Setelah 27 Maret 1968 MPRS menetapkan Soeharto sebagai
presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah
Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca
Krida yang meliputi :
POLITIK DALAM NEGERI
PEMBUBARAN PKI DAN ORGANISASI MASSANYA
 Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 y
ang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/M
PRS/1966.
 Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di I
ndonesia.
 Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 ora
ng menteri yang dianggap terlibat
Gerakan 30 September 1965.
PEMBUBARAN PKI
DAN ORGANISASI
MASSANYA
POLITIK DALAM NEGERI
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
PENYEDERHANAAN
PARTAI POLITIK
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan
PERTI.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan
gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba,
IPKI, Parkindo.
Golongan Karya.
POLITIK DALAM NEGERI
PERAN GANDA ABRI
PERAN GANDA ABRI
Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru
memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam
dan sosial. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan
adalah sama, di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi
dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu.
Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI
didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan
dinamisator
POLITIK DALAM NEGERI
PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT
PENENTUAN
PENDAPAT RAKYAT
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah
referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua
Barat yang menentukan status daerah bagian barat
pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi
mau bergabung dengan Republik Indonesia atau
merdeka
POLITIK DALAM NEGERI
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGALAMAN PANCASILA
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGALAMAN PANCASILA
Pada 12 April 1976 presiden Soeharto mengemukakan
gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan
mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka
Prasatya Pancakarsa atau Pedomanan Penghayatan dan
Pengalaman Pancasila (P4).
Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang
sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan
adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan
kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
POLITIK LUAR NEGERI
Secara umum, keberhasilan yang berhasil diraih dari politik luar
negeri pada era Orde Baru antara lain:
1. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara
ekonomi dan politik
2. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat
dan tidak konfrontatif
3. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi
regional Asia Tenggra, ASEAN
4. Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi
Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
5. Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-
negara Barat dan negara- negara tetangga
6. Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri
sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional
Hambatan yang kemudian muncul pada masa Orde Baru
antara lain:
1. Isu disintegrasi nasional memicu pada instabilitas
politik
2. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap
Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan
citra berjalan bertahap
3. Demokrasi yang masih tersendat di dalam negeri
4. Terdapat gesekan- gesekan horizontal yang ditekan
secara represif dengan kekuatan militer
5. Perekonomian yang tiba- tiba collapse membuat
Indonesia kembali tidak stabil secara ekonomi dan politik
Masa reformasi disebut sebagai masa demokrasi, yaitu kekebasan
hampir disegala asek kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik.
Misalnya, pada masa orde baru pemenang Pemilihan Umum (pemilu)
sudah dipastikan, namun pada masa reformasi benar-benar
merupakan persaingan yang terbuka.
REFORMASI
Pers pada masa Reformasi selalu dihubungkan dengan
demokrasi, yaitu kebebasan untuk berbicara dan
mengeluarkan pendapat. Pers menjadi wadah pemerintah
untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telag
diambilnya, pers menjadi wadah pemerintah untuk
mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang akan diambil
dapat disetujui atau tidak oleh masyarakat.
Kelebihan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi adalah
sebagai berikut :
Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak
pernah direalisasikan pada masa Orde Baru.
Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang
berusaha mengkritik pemerintah.
Perbaikan bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak
dilanggar oleh pemerintah sendiri
Semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam
berbagai kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai.
Semakin diterapkannya otonomi daerah, dimana kekuasaan tidak
lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat tetapi daerah juga diberi
kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri
Keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia.
KELEBIHAN
Maraknya kerusuhan akibat demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai
bentuk penyaluran aspirasi masyarakat.
Merajalelanya KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah. Pejabat-
pejabat daerah berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang
mampu melakukan KKN, tetapi mereka juga mampu.
Kebebasan pers disalah gunakan banyak pihak (penguasa) untuk mencari
keburukan dari elit-elit politik yang menjadi saingan politiknya.
Semakin maraknya intervensi asing (teroris) sebagai akibat kelemahan
pertahanan dan keamanan dalam negeri
KEKURANGAN
TERIMA KASIH

More Related Content

Politik Indonesia dari masa Orde Baru sampai Sekarang

  • 1. POLITIK INDONESIA ORBA-SEKARANG Salsabila Azzahra Ihsan Maulana Lana Karyatna Nur Hajri Rabbani Opa Mustopa Rizki Putri Purnama Yoana Maistri Nababan Salwiyah
  • 2. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. ORDE BARU
  • 5. 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi 2. Menyusun dan melaksanakan Pemilihan U mum 3. Mengikis habis sisa- sisa Gerakan 30 September 4. Membersihkan aparatur Negara dipusat da n daerah dari PKI. KABINET PEMBANGUNAN Setelah 27 Maret 1968 MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi :
  • 7. PEMBUBARAN PKI DAN ORGANISASI MASSANYA
  • 8. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 y ang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/M PRS/1966. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di I ndonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 ora ng menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. PEMBUBARAN PKI DAN ORGANISASI MASSANYA
  • 11. PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Golongan Karya.
  • 14. PERAN GANDA ABRI Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama, di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator
  • 17. PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang menentukan status daerah bagian barat pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka
  • 20. PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN PANCASILA Pada 12 April 1976 presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedomanan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
  • 21. POLITIK LUAR NEGERI Secara umum, keberhasilan yang berhasil diraih dari politik luar negeri pada era Orde Baru antara lain: 1. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara ekonomi dan politik 2. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan tidak konfrontatif 3. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi regional Asia Tenggra, ASEAN 4. Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). 5. Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara- negara Barat dan negara- negara tetangga 6. Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional
  • 22. Hambatan yang kemudian muncul pada masa Orde Baru antara lain: 1. Isu disintegrasi nasional memicu pada instabilitas politik 2. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan citra berjalan bertahap 3. Demokrasi yang masih tersendat di dalam negeri 4. Terdapat gesekan- gesekan horizontal yang ditekan secara represif dengan kekuatan militer 5. Perekonomian yang tiba- tiba collapse membuat Indonesia kembali tidak stabil secara ekonomi dan politik
  • 23. Masa reformasi disebut sebagai masa demokrasi, yaitu kekebasan hampir disegala asek kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik. Misalnya, pada masa orde baru pemenang Pemilihan Umum (pemilu) sudah dipastikan, namun pada masa reformasi benar-benar merupakan persaingan yang terbuka. REFORMASI
  • 24. Pers pada masa Reformasi selalu dihubungkan dengan demokrasi, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Pers menjadi wadah pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telag diambilnya, pers menjadi wadah pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang akan diambil dapat disetujui atau tidak oleh masyarakat.
  • 25. Kelebihan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi adalah sebagai berikut : Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada masa Orde Baru. Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah. Perbaikan bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak dilanggar oleh pemerintah sendiri Semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai. Semakin diterapkannya otonomi daerah, dimana kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat tetapi daerah juga diberi kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri Keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia. KELEBIHAN
  • 26. Maraknya kerusuhan akibat demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Merajalelanya KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah. Pejabat- pejabat daerah berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang mampu melakukan KKN, tetapi mereka juga mampu. Kebebasan pers disalah gunakan banyak pihak (penguasa) untuk mencari keburukan dari elit-elit politik yang menjadi saingan politiknya. Semakin maraknya intervensi asing (teroris) sebagai akibat kelemahan pertahanan dan keamanan dalam negeri KEKURANGAN