PPT-DTSP-Alokasi Zonasi Ruang Laut WP3K-Malut.pptx
Download as PPTX, PDF0 likes23 views
kawasan
PPT-DTSP-Alokasi Zonasi Ruang Laut WP3K-Malut.pptx
- 1. ALOKASI PEMANFAATAN ZONASI RUANG LAUT WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI MALUKU UTARA Prof. Dr. Ir. M. Irfan, S.Pi, M.Si, IPM. Disampaikan dalam Kegiatan FGD Identifikasi dan Pemetaan Potensi Investasi Sektor Unggulan guna Penyusunan Peta Potensi Investasi Maluku Utara, Senin, 19/08-2024
- 2. 12 mil Laut Batas Kecamatan Berdasarkan UU No. 27 /2007 jo UU No. 1/2014: Wilayah Pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut, batas di darat Kecamatan dan batas di laut sejauh 12 mil.
- 3. RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K) RENCANA ZONASI (RZWP-3-K) RENCANA PENGELOLAAN (RPWP-3-K) RENCANA AKSI (RAWP-3-K) • Alokasi ruang • Pemilihan & penempatan kegiatan • Alokasi SDA • Rencana kerja •Pengaturan koordinasi •Paket terpadu kegiatan •Public campaign • Tujuan • Cakupan kegiatan • Tatanan pelaksanaan • Manfaat • dll • Isu pengelolaan • Visi, Misi • Strategi, Kebijakan •Rencana kerja •Koordinasi Pasal 7 ayat 1 Mitigasi Bencana Harus masuk dalam Hierarki Perencanaan PWP-PPK (Bab. IV. Psl 7)
- 4. AMANAT PENGELOLAAN RUANG LAUT •UU 27/2007 jo UU No. 1 Thn 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL “ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI” (Pasal 5) •UU 32/2014 TENTANG KELAUTAN “ Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.” (Pasal 42 ayat2) •UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH “ Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, paling jauh 12 mil (Pasal 27) “
- 6. Pengertian Zonasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut (PERMEN KP No.28 Thn 2021) (Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut). 6
- 7. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah laut dalam rangka pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil yang berkelanjutan (sustainable) di Provinsi Maluku Utara
- 8. Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku Utara ini disusun sesuai dengan amanat aturan hukum yang tertuang dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
- 9. KAWASAN PEMANFAATA N UMUM KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU KAWASAN KONSERVASI ALUR LAUT YANG DI ATUR DALAM RZWP3K ADALAH POLA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU –PULAU KECIL DENGAN RUANG LINGKUP SEBAGAI BERIKUT : 1 2 3 4
- 10. Alokasi ruang 1. Kawasan Pemanfaatan Umum - Zona Pemukiman (Sub Zona Pemukiman Nelayan - Zona Perikanan Tangkap (Sub Zona PT Pelagis, Demersal dan Pelagis Demersal) - Zona Perikanan Budidaya (Sub Zona Budidaya Laut) - Zona Pariwisata (Sub Zona Wisata Pantai PPK, Wisata Alam Bawah Laut,Wisata Sejarah, Wisata Olah Raga Air) - Zona Pelabuhan (Sub Zona DLKr/DLKp dan WKOPP) - Zona Fasilitas Umum 2. Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (KKP3K) - Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) - Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar - Kawasan Strategis Nasional 4. Alur - Alur Pelayaran dan Perlintasan - Alur Pipa dan Kabel bawah laut - Alur Migrasi Biota Laut
- 11. STATUS RZWP3K PROVINSI MALUKU UTARA Sudah Ada PERDA NO. 2 Tahun 2018, Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Rencana Alokasi Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum 1. Zona Permukiman Sub zona: Permukiman Nelayan 2. Zona Perikanan Tangkap Sub zona: Perikanan pelagis Sub zona: Perikanan Demersal Sub zona: Perikanan pelagis-demersal 3. Zona Perikanan Budidaya Sub zona: Budidaya Laut
- 12. 4. Zona Pariwisata Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut Sub Zona Wisata Sejarah Sub Zona Wisata Olahraga Air 5. Zona Pelabuhan Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Sub Zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan 6. Zona Pemanfaatan Lainnya (Reklamasi) Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Alur Laut
- 13. F R SPK Kegiatan Pembibitan Karang F R Progres Kegiatan Pembibitan Karang Saat ini F R Lelang Tender Pembibitan Karang KLHS RZWP3K DKI Jakarta Integrasi RTRW dan RZWP3K RZWP3K masih dalam proses menuju permohonan Persetujuan Teknis MenKP (menunggu kesepakatan dengan TNKS). Namun proses integrasi sudah dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan RTRW (Tahap persiapan).
- 15. Diagram ketentuan peralihan materi teknis berdasarkan Permen 28/2021
- 16. PERBEDAAN ZONASI PERATURAN MENTERI KP RI NO. 23 TAHUN 2016 TENANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dengan PERATURAN MENTERI KP RI NO. 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT
- 17. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM Pariwisata Industri Permukiman Bandar Udara Pelabuhan Pendaratan Pesawat Hutan Mangrove Jasa/Perdagangan Pertambangan Energi Perikanan Tangkap Fasilitas Umum Perikanan Budidaya Pemanfaatan air laut selain energi Pergaraman Pemanfaatan lainnya dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya PERMEN KP RI NO. 23 Tahun 2016 PERMEN KP RI NO. 28 Tahun 2021 KAWASAN PEMANFAATAN UMUM Pariwisata Pembuangan (Dumping area) Pelabuhan Laut Permukiman Pelabuhan Perikanan Pergaraman Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Perdagangan Barang dan/ atau Jasa Pertambangan mineral dan Baru Bara Fasilitas Umum Perikanan Tangkap Pengelolaan Ekosistem Pesisir Perikanan Budidaya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi/Pengelolaan Air Industri Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Bandar Udara Pemanfaatan Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Biogeofisik lingkungannya Pengelolaan Energi Pertahanan dan Keamanan
- 18. KAWASAN KONSERVASI Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K): 1) zona inti; 2) zona pemanfaatan terbatas; dan 3) zona lainnya sesuai dengan peruntukan Kawasan Kawasan Konservasi Marititm (KKM): 1) zona inti; 2) zona pemanfaatan terbatas; dan 3) zona lainnya sesuai dengan peruntukan Kawasan Kawasan Konservasi Perairan (KKP): 1) zona inti; 2) zona perikanan berkelanjutan; 3) zona pemanfaatan; dan 4) zona lainnya Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PERMEN KP RI NO. 23 Tahun 2016 PERMEN KP RI NO. 28 Tahun 2021 KAWASAN KONSERVASI DI LAUT Suaka Taman Kawasan Konservasi Maritim Kawasan Konservasi Lainnya
- 19. KAWASAN ARAH PEMANFAATAN ZONA SUB ZONA 1. PEMANFAATAN UMUM Pariwisata 1. Wisata Alam Bentang Laut 2. Wisata Alam Pantai/Pesisir dan PPK 3. Wisata Alam Bawah Laut 4. Wisata Sejarah 5. Wisata Budaya 6. Wisata Olahraga Air Permukiman 1. Pemukiman Nelayan 2. Pemukiman Non-Nelayan Pelabunan 1. Daerah Lingkngan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) 2. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Hutan Mangrove 1. Pemanfaatan Terbatas 2. Pemanfaatan Lainnya Pertambangan 1. Mineral
- 20. KAWASAN ARAH PEMANFAATAN ZONA SUB ZONA 2. Pasir Laut 3. Minyak Bumi 4. Gas Bumi 5. Panas Bumi Perikanan Budidaya 1. Budidaya Laut 2. Buddiaya Payau Perikanan Tangkap 1. Pelagis 2. Demersal Pergaraman 1. Garam Rakyat 2. Garam Non-Rakyat Industri 1. Industri Pengolahan Ikan 2. Industri Maritim 3. Industri Manufaktur 4. Industri Biofarmakologi
- 21. KAWASAN ARAH PEMANFAATAN ZONA SUB ZONA 5. Industri Bioteknologi Bandar Udara Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum) Pendaratan Pesawat Jasa/Perdagangan Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota) Energi 1. Pasang Surut 2. Gelombang 3. Arus 4. Angin 5. OTEC Fasilitas Umum 1. Pendidikan 2. Olahraga
- 22. KAWASAN ARAH PEMANFAATAN ZONA SUB ZONA Pemanfaatan Air Laut Selain Energi 1. Deep Sea Water 2. Biofarmakologi Laut Pemanfaatan Lainnya Sesuai dengan Karakteristik Biogeofisik Lingkungannya 2. Konservasi Kawasan Konservasi 3. KSNT Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pada peta rencana alokasi ruang digambarkan batas terluarnya) Yang dimanfaatkan untuk: 1) Pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara 2) Pertahanan dan keamanan negara 3) Pengelolaan situs warisan dunia 4) Kesejahteraan masyarakat 5) Pelestarian lingkungan
- 23. KAWASAN ARAH PEMANFAATAN ZONA SUB ZONA 4. ALUR LAUT 1. Alur pelayaran a. ALKI; b. Pelayaran Internasional; c. Pelayaran Nasional; d. Pelayaran Regional; e. Pelayaran Lokal; f. Pelayaran Khusus. 2. Pipa/kabel bawah laut a. Kabel Listrik b. Pipa Air Bersih c. Kabel Telekomunikasi d. Pipa Minyak Dan Gas e. Pipa Dan Kabel Lainnya 3. Migrasi Biota Laut a. Migrasi Ikan Tertentu b. Migrasi Penyu c. Migrasi Mamalia Laut
- 26. RTRW PROVINSI MALUKU UTARA KONSTELASI WILAYAH DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN RTRW PROVINSI MALUKU UTARA
- 28. PERSETUJUAN SUBSTANSI BA KP-I dan KP-II RTRW PROVINSI MALUKU UTARA BUKTI FISIK KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSETUJUAN SUBSTANSI
- 29. RTRW PROVINSI MALUKU UTARA KESEPAKATAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA POLA RUANG, DAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
- 30. KEBIJAKAN PERIZINAN DAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
- 31. Landasan Hukum: UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/ Online Single Submission (OSS) Permen KP 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di WP3K Pengelolaan Ruang Laut, meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut. *pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi.
- 33. DASAR HUKUM IZIN LOKASI PERAIRAN dan IZIN LOKASI DI LAUT (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi UU. 32 Tahun 2014 Pasal 47 (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. UU. No. 1 Tahun 2014 Pasal 16
- 34. garis pantai 12nm Pulau Kecil Terluar Daratan pulau utama > 12nm CAKUPAN WILAYAH Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan atau Izin Lokasi di Laut. Izin Lokasi Perairan Izin Lokasi Perairan Izin Lokasi di Laut Izin Lokasi di Laut Landas Kontinen (LK) Perpanjangan LK ZT garis pangkal max 24nm 200nm ZEE Prov
- 37. Mengapa harus Izin Lokasi Perairan? (PP 24/2018 Pasal 32 ayat 2 huruf b) • Implementasi dari RZ WP-3-K • Kepastian Hukum • kepastian Ruang • Kepastian Usaha • Menghindari Konflik Pemanfaatan Ruang • Akselarasi Pembangunan Daerah di Laut • Pendapatan Daerah Lampiran PP 24/2018: Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan – Bidang Pengelolaan Ruang Laut
- 39. 1 Izin Contoh: Pembangunan Wisata Bahari (Resort) Izin Pengelolaan Wisata Bahari Izin Pelaksanaan Reklamasi Izin Pemanfaatan Air Selain Energi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kewenangan K/L/D Provinsi Provinsi Provinsi Kab/Kota IZIN LOKASI PERAIRAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL-UKL/UPL) -IZIN USAHA SEKTOR K/L; -IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN WP3K; -IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT 1 Izin 1 Izin atau lebih
- 40. Pemetaan Zonasi Ruang Laut Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Menjadi salah satu acuan informasi yang akurat bagi investor dalam menanamkan investasi Usahanya di Sektor Kelautan dan Perikanan dan Sektor lainnya yang terkait di Provinsi Maluku Utara
- 41. Terima Kasih