Ppt Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara IKN.pptx
- 1. KEPENTINGAN PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA IKN OLEH : Emilia NIM : 21102018 ILMU PEMERINTAHAN
- 2. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) akhirnya disahkan menjadi UU IKN. Disahkannya UU IKN,perlu mendapat beberapa catatan. Kalau masalahnya adalah ketakmerataan dan dominasi pembangunan di Jawa, jawabannya tentu bukan dengan memindahkan ibu kota negara. Sebaliknya, justru semestinya dengan memangkas ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa, melakukan pemerataan pembangunan di wilayah- wilayah luar Jawa. Kalau alasan pindah ibu kota negara karena ingin memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila, ini juga alasan yang terkesan asal-asalan. Apakah selama ini Jakarta dinilai tidak atau kurang mencirikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila? Pembangunan IKN memberatkan anggaran. Pemindahan ibu kota negara memakan anggaran Rp. 501 triliun, nominal uang yang tidak sedikit. Mengutip informasi terbaru dari laman resmi IKN, ikn.go.id, skema pembiayaan pembangunan ibu kota hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yaitu 53,3 persen. Sisanya, didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya, 2
- 3. Disahkannya UU IKN mempertegas kecenderungan yang sama selama ini bahwa dalam proses pembuatan beberapa UU yang berkenaan dengan kepentingan kaum oligarki. UU IKN mengundang banyak kontroversi. Publik menyoroti super kilatnya pembahasan UU IKN yang hanya memakan waktu 42 hari, waktu yang tentu sangat singkat untuk pembahasan UU yang sangat penting dan strategis. Rumusan Masalah 1. Apa alasan Ibukota Negara dipindah? 2. Apakah ada kepentingan lain di belakangnya? 3. Kepentingan siapakah sesungguhnya Ibukota Negara harus dipindah? Tujuan Penelitian 1. Mengetahui alasan Ibu Kota Negara dipindah. 2. Mengetahui kepentingan lain dibalik kepindahan Ibu Kota. 3. Mengetahui kepentingan siapa sesungguhnya Ibu Kota Negata dipindah 3
- 4. KAJIAN PUSTAKA Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara (disingkat IKN) adalah sebuah kota terencana yang akan menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mulai tahun 2024. Nusantara terletak di pesisir timur pulau Kalimantan yang sebelumnya merupakan bagian dari dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah Metropolitan Sambo Tenggarong. Istilah IKN telah banyak digunakan dalam pembahasan mengenai ibu kota negara yang baru, mulai dari perencanaan, eksekusi pembangunan, hingga Rancangan Undang-Undangan Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN. Alasan pemilihan kedua daerah tersebut, berdasarkan Buku Saku Pemindahan IKN adalah: Pertama, minimnya risiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh provinsi di Indonesia adalah 893 km. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur yang ada di Balikpapan dan Samarinda relatif sudah lengkap. Kelima, pemerintah dan BUMN memiliki lahan seluas 180.000 hektar untuk mengurangi biaya. 4
- 5. Pemindahan ibukota ke pulau luar Jawa mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah, karena mendorong perdagangan antar wilayah terutama perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah diluar Pulau Jawa, mendorong investasi terutama di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekiktarnya, mendorong disverifikasi ekonomi sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non tradisional di provinsi tersebut. Adapun dampak ekonomi yang dirasakan dalam pemindahan ibukota ini adalah akan masksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi provinsi terpilih dan provinsi sekitarnya. Dilihat dari aspek regional, pemindahan ibukota berdampak hanya menguntungkan provinsi tujuan dan belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi tujuan. Di sisi lain, merugikan bagi provinsi provinsi lain karena konektivitas yang belum terbangun antara daerah tujuan ibukota baru dengan provinsi provinsi di berbagai Indonesia. Sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah daerah lain. Selain itu, meningkatkan jumlah output yang terjadi mayoritas pada beberapa sektor non-tradable good, yaitu sektor administrasi, pertahanan, pendidikan dan kesehatan, sektor kertas dan publikasi, tempat tinggal/perumahan, sektor rekreasi dan jasa pelayanan lain, sektor asuransi, sektor transportasi, sektor perdagangan, dan sektor komunikasi. (Legalitas Pemindahan Ibu Kota serta Dampaknya dalam Stabilitas Pemerintahan Indonesia, Angelly Margareth Gina Napitupulu) Pemerintah harus mulai mempertimbangkan lembaga-lembaga keuangan yang ada saat ini akan dipertahankan mengingat ada juga skenario untuk mempertahankan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Misalnya tetap mempertahankan kedudukan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan meskipun kesemuanya menyatakan lembaga-lembaga tersebut berkedudukan di ibukota negara. Lembaga-lembaga di bidang keuangan tersebut tidak perlu dipindahkan karena lembaga-lembaga tersebut masih diperlukan menunjang fungsi Jakarta sebagai pusat bisnis. (KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA, Zaka Firma Adity dan Abdul Literature Review 5
- 6. FENOMENA / PROTRET PERMASALAHAN Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap mulai 2024. Beban DKI Jakata dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa dan Bali. Visi pemerintah pada 2045 ini yakni bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi dimana hampir 50 persen hingga lebih dari 70 persen dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain. Adapun pemilihan Bumi Etam sebagai IKN ini karena sektor logistik yang sudah sangat siap di Provinsi ini. Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan alkulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar di mana di sana juga didominasi suku Jawa.
- 7. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Pemindahan IKN ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. FENOMENA / PERMASALAHAN
- 8. PEMBAHASAN TERHADAP MASALAH Presiden telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan kemanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsenterasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan
- 9. PEMBAHASAN adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk. Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable; modern dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur. Bappenas mengkajian, mengumpulkan data dan melakukan analisis yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal meliputi, Karakteristik sosial-budaya, karakteristik sosial- ekonomi. Analisis permasalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip (guiding principles) kebijakan sosial pemindahan IKN. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.. 9
- 10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN: PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA MERUPAKAN RENCANA BESAR PEMERINTAHAN ERA JOKOWI. BANYAK PERTIMBANGAN YANG DIJADIKAN ACUAN. TENTU TUJUAN UTAMANYA ADALAH KEBAIKAN RAKYAT DAN NEGARA. NAMUN DIBALIK OMONGAN KEPENTINGAN RAKYAT TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN BAHWA ADA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN LAIN YANG IKUT DIBAWA. REKOMENDASI : AGAR PENELITISELANJUTNYA MELAKUKAN PENCARIAN MATEEI LEBIH MENDALAM. DAN MELAKUKA LITERATUR REVIEW LEBIH BANYAK.
- 11. Thank you!