際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Presentasi asn belajar 2022

Download as PPTX, PDF
K
KutsiyatinMSi

Referensi

1 of 29
Download to read offline
ASN BELAJAR UPAYA MEWUJUDKAN ASN BERSINAR (BERSIH NARKOBA) Alamat: Perumahan Dinas Dosen ITS, Jl. Teknik Sipil Blok M-4A Kampus ITS Surabaya Kunjung Wahyudi KOMISI NASIONAL PENDIDIKAN JAWA TIMUR @Kunjungwahyudi 081333120799
Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam dunia dan dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Perang besar terhadap Narkotika yang diserukan pemimpin bangsa ini menuntut seluruh elemen bangsa untuk bergerak melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara tersebut.
Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR NAWACITA 4: Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan Pemberantasan narkoba dan psikotropika . AGENDA STRATEGIS BERDAULAT DI BIDANG POLITIK 11: Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan v. Kami akan mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu lebih memfokuskan operasi pemberantasan Narkoba dan Psikotropika, terutama pada sumber-sumber; pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional. w. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya program percepatan misi Indonesia bebas Narkoba dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum harus dilakukan secara terus menerus, dan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pengetahuan siswa sejak Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. x. Kami akan menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan psikotropika.
Presentasi asn belajar 2022
INDONESIA DARURAT NARKOBA DAYA RUSAK Daya rusak Narkoba lebih serius dibanding korupsi dan terorisme karena merusak otak yang tidak ada jaminansembuh. POTENSIPASAR Penduduk Indonesia 賊270 juta jiwa sebagai pasar potensial narkoba. Penyalahgunaan narkobadi Indonesia 賊5 juta orang. KERUGIAN JIWA & MATERIAL Diperkirakan 40 - 50 orang meninggal dunia per hari karena narkoba (Potensi Loss Generation) dan kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba 賊63,1 trilyun rupiah. APARATTERJERAT Seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi Narkoba (Pejabat, Aparat TNI/POLRI/ASN/Jaksa/Hakim, hingga masyarakatumum). WILAYAHSEBARAN Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak- anak (regenerasi pangsa pasar). TEMUAN JENISBARU Ditemukan 71 jenis narkoba baru (NPS)dan jumlahnya akan terus berkembang. (Februari 2018) FAKTANYA
INDONESIA DARURAT NARKOBA JARINGANINTERNASIONAL Jaringan Internasional yang beroperasi di Indonesia: Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, Eropa. DUKUNGANMODAL Jaringan narkoba yang beroperasi di Indonesia berskala internasional dengan dukungan modal yangbesar. JALURMASUK Jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhantidak resmi (jalurtikus). AKSINARAPIDANA DAN JARINGAN LAPAS Para Narapidana kasus narkoba masihmengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Terungkap 60 Jaringan Narkoba yangdikendalikan narapidana di 22 Lapas. Penegakan hukum belum memberikan efek jera. INDIKASI PROXYWAR Peredaran Narkoba di Indonesia diindikasi kuat sebagai instrumen Proxy War oleh negara- negaraasing. FAKTANYA
SEBAB MEMAKAI NARKOBA PELARIAN
AKIBAT NARKOBA Kekerasan Penyakit HIV/AIDS, Paru- paru, jantung, hepatitis Sosial ekonomi Gangguan mental Kecelakaan lalu lintas/ tempat kerja Putus sekolah Kriminalitas Overdosis
Kulit kering, gatal dan infeksi kulit Rabun saat malam Mual dan muntah (setelah penggunaan awal atau dosis tinggi) Sembelit dan hilangnya nafsu makan Menstruasi tidak teratur untuk wanita Kurangnya dorongan seks Detak jantung (aritmia) Lambat dan tidak teratur Kelelahan, sesak napas saat bekerja, bernapas bising karena cairan yang berlebihan di paru-paru Ketergantungan, kecanduan Hepatitis, AIDS, dan infeksi lain dari injeksi tidak sehat Stroke atau serangan jantung yang disebabkan oleh gumpalan darah yang dihasilkan dari aditif larut Kelumpuhan pernafasan, jantung, koma, dan kematian akibat overdosis. 1. PENGKONSUMSI HEROIN
MENURUNNYA NILAI RAPORT SUKA BOLOS DENGAN ALASAN TIDAK JELAS MULANYA PERIANG JADI PEMURUNG SUKA MENYENDIRI / KURUNG DIRI MULAI SUKA BOHONG CARA BERPAKAIAN TIDAK RAPI TERDAPAT BAU ANEH YANG TIDAK BIASA DI KAMAR ANAK ANAK BERWAJAH PUCAT DAN KUYU MATA BERAIR TANGAN BERGETAR ANAK SELALU GELISAH BADAN LESU BARANG ANAK SELALU RAIB BARANG ORTU MULAI RAIB SUKA MEMAKAI KACA MATA HITAM SUKA MEMAKAI BAJU LENGAN PANJANG MUDAH TERSINGGUNG DAN EMOSIONAL MEMPUNYAI TEMAN BARU YANG TIDAK DIKENAL NAFAS TERSENGAL-SENGAL SUSAH TIDUR MULAI KENAL MEROKOK
PELAJAR 27,32% PEKERJA 50,34% TIDAK BEKERJA 22,34%
UPAYA YANG DILAKUKAN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH 1. INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN 2. PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 3. SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI DAN BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA SOSIALISASI BHY NARKOBA PEMBENTUKAN REGULASI TIM TERPADU TES URIN MANDIRI
LINGKUNGAN PENDIDIKAN INPRES NO. 2 TAHUN 2020 1. PENGEMBANGAN KURIKULUM MATERI NARKOTIKA PADA JENJANG SEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN (KURIKULUM TERINTEGRASI) 2. ADANYA KEBIJAKAN P4GN DI SEKOLAH & MADRASAH 3. MELAKUKAN SOSIALISASI MANDIRI 4. MELAKSANAKAN TES URIN MANDIRI 5. MEMBENTUK RELAWAN ( SATGAS ) ANTI NARKOBA DI SEKOLAH
LINGKUNGAN SWASTA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PER.11/MEN/VI/2005 1. PENGUSAHA WAJIB MELAKUKAN UPAYA AKTIF PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 2. PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT KEBIJAKAN TENTANG P4GN 3. PENGUSAHA WAJIB MERENCANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM P4GN
LINGKUNGAN MASYARAKAT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERMENDES NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 1. MEMBUAT KOMITMEN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P4GN 2. MELAKSANAKAN PROGRAM P4GN SECARA MANDIRI 3. MEMBENTUK DESA BERSINAR 4. MEMBENTUK RELAWAN/SATGAS ANTI NARKOBA 5. BERSINERGI DENGAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPEROLEH CSR
1. Peran Serta Remaja & Organisasi Kepemudaan 2. Peran Serta Sekolah & Madrasah 3. Peran Serta Keluarga 4. Peran Serta ASN & Masyarakat
UPAYA PRE-ENTIF (PENANGKALAN) : HIDUP KELUARGA SEHAT / OLAH RAGA, JAGA LINGKUNGAN SERTA JALIN KASIH SAYANG DAN KOMUNIKASI YANG BAIK DALAM BERMASYARAKAT PELOPOR BENTUK FORUM ANTI PENYALAHGUNAAN NARKOBA UPAYA PREVENTIF (PENCEGAHAN) : IKUTI GIAT BINLUH/ PERAN AKTIF DENGAN INSTANSI YANG ADA INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOBA BANTU KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA UPAYA REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM) : BERI INFORMASI KEPADA PETUGAS TANGKAP PELAKU BILA TETANGKAP TANGAN, TAPI TIDAK MAIN HAKIM SENDIRI
KENDALA YANG DIHADAPI DALAM FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA KABUPATEN/KOTA BELUM SELURUHNYA MENYUSUN PERATURAN BUPATI/PERATURAN WALIKOTA TENTANG P4GN KEGIATAN P4GN DI KABUPATEN/KOTA BELUM SELURUHNYA DIDUKUNG ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DI APBD MASIH ADANYA EGO SEKTORAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM P4GN DI MASING- MASING STAKEHOLDER, SEHINGGA MANFAATNYA BELUM DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT
TANTANGAN (1) Kebijakan di beberapa negara tetangga yang sangat tegas dan keras terhadap para sindikat Narkotika berimplikasi pada pergerakan ancaman sindikat Narkotika yang mengarah ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terbuka menjadi surga bagi para sindikat Narkotika dalam menyelundupan Narkotika, terutama melalui jalur Selat Malaka. Modifikasi teknik (Modus) penyelundupan Narkotika yang terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi aparat. Para bandar Narkotika membeli integritas para penyelenggara negara/penegak hukum.
TANTANGAN (2) Perkembangan Narkotika jenis baru yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti permen, makanan ringan, suplemen, obat kuat, dll yang semakin sulit diidentifikasi. Kecenderungan perilaku madat di kalangan remaja dengan menggunakan obat-obatan legal yang diracik dengan berbagai macam obat-obatan. Merebaknya fenomena Narkotika masuk kampung dengan penggunanya kalangan pimpinan lembaga pemerintahan desa (Lurah, Sekdes). Bergulirnya Anggaran Dana Desa ditengarai turut menjadi salah satu faktor. Fenomena strategi perang asimetris yang dimainkan oleh negara-negara asing melalui operasi candu yang bertujuan melemahkan atau menghancurkan generasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
HAMBATAN (1) Pendidikan Anti Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan baik, secara massif dan komprehensif kepada segenap lapisan masyarakat. Masih kuatnya mind set bahwa korban penyalahguna Narkotika harus dijauhi dan masih rendahnya kesadaran melaporkan diri ke IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan. Keterbatasan pelayanan rehabilitasi pecandu Narkotika baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Para pecandu Narkotika yang akan menjalani rehabilitasi atau pemulihan harus menunggu (waiting list) karena keterbatasan fasilitas dan kapasitas. Belum dilakukannya pemulihan kawasan-kawasan rawan (rawan Narkotika) secara komprehensif
HAMBATAN (2) Kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta sarana prasarana yang belum memadai. Alat berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki belum dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku sindikat sehingga tidak semua informasi jaringan maupun kegiatan transaksi dapat terdeteksi. Antara lembaga penegak hukum belum mempunyai kesamaan pemahaman terhadap persoalan TPPU narkotika sehingga diperlukan sinergi antara lembaga terkait.
HAMBATAN (3) Masih sulitnya menyamakan persepsi dari berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam ikut mendukung program pencegahan Kurang tanggapnya masyarakat terhadap permasalahan Narkotika karena pemahamannya masih rendah. Belum adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga/Pemda, Dunia Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan P4GN. Terbatasnya jumlah kekuatan personel penindakan dan sarana prasarana pendukung operasi yang ada di BNN. Belum terpenuhinya pasukan K-9 secara kuantitas maupun kualitas dan belum ada di daerah. Keterlibatan oknum-oknum aparat (POLRI, TNI, ASN, Jaksa, Hakim, Sipir) yang menghambat kegiatan pemberantasan.
POLA PENANGANAN SECARA SEIMBANG MASYARAKAT SEHAT PENYALAHGUNA, PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA PULIH & TIDAK RELAPSE JARINGAN EDAR GELAP NARKOTIKA DILUMPUHKAN BAGAIMANA CARANYA? BAGAIMANA CARANYA? BAGAIMANA CARANYA? DEMAND REDUCTION SUPPLY REDUCTION
KEBIJAKAN SEIMBANG SUPPLY DAN DEMAND REDUCTION PENANGANAN NARKOBA Mengembangkan immunitas masy melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan sejak usia dini Mengembangkan sistem deteksi dini lahgun narkoba di lingkup keluarga, pendidikan, pekerja, ASN dan masy Mengoptimalisasi peran instansi pemerintah, swasta dan ormas dlm kampanye masif anti narkoba Mengembangkan layanan rehab secara terpadu dan berkelanjutan Demand Reduction Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat). Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas. Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari kejahatan narkoba Meningkatkan kerma lintas instansi dan negara dalam ungkap tindak pidana narkoba Mendorong percepatan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba utk memberi efek jera maksimal. Supply Reduction
HARAPAN Instansi Pemerintah, Swasta, Pendidikan, ASN dan Masyarakat berkoordinasi tentang P4GN agar mempunyai konsep Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Penguatan kapasitas masing-masing untuk mempunyai komitmen upaya pencegahan penyalahggunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di masing-masing lingkungan Mendorong kemandirian untuk melaksanaan program P4GN di instansi masing-masing Melaksanakan ASN ASIK, PENDIDIK ASIK, MASYARAKAT ASIK (Antusias, Strategi Diri, Inisiatif, Kolaboratif)
Kunjung Wahyudi Ketua Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur 081274277199 / 081333120799

More Related Content

Presentasi asn belajar 2022

  • 1. ASN BELAJAR UPAYA MEWUJUDKAN ASN BERSINAR (BERSIH NARKOBA) Alamat: Perumahan Dinas Dosen ITS, Jl. Teknik Sipil Blok M-4A Kampus ITS Surabaya Kunjung Wahyudi KOMISI NASIONAL PENDIDIKAN JAWA TIMUR @Kunjungwahyudi 081333120799
  • 2. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam dunia dan dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Perang besar terhadap Narkotika yang diserukan pemimpin bangsa ini menuntut seluruh elemen bangsa untuk bergerak melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara tersebut.
  • 3. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
  • 4. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR NAWACITA 4: Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan Pemberantasan narkoba dan psikotropika . AGENDA STRATEGIS BERDAULAT DI BIDANG POLITIK 11: Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan v. Kami akan mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu lebih memfokuskan operasi pemberantasan Narkoba dan Psikotropika, terutama pada sumber-sumber; pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional. w. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya program percepatan misi Indonesia bebas Narkoba dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum harus dilakukan secara terus menerus, dan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pengetahuan siswa sejak Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. x. Kami akan menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan psikotropika.
  • 6. INDONESIA DARURAT NARKOBA DAYA RUSAK Daya rusak Narkoba lebih serius dibanding korupsi dan terorisme karena merusak otak yang tidak ada jaminansembuh. POTENSIPASAR Penduduk Indonesia 賊270 juta jiwa sebagai pasar potensial narkoba. Penyalahgunaan narkobadi Indonesia 賊5 juta orang. KERUGIAN JIWA & MATERIAL Diperkirakan 40 - 50 orang meninggal dunia per hari karena narkoba (Potensi Loss Generation) dan kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba 賊63,1 trilyun rupiah. APARATTERJERAT Seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi Narkoba (Pejabat, Aparat TNI/POLRI/ASN/Jaksa/Hakim, hingga masyarakatumum). WILAYAHSEBARAN Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak- anak (regenerasi pangsa pasar). TEMUAN JENISBARU Ditemukan 71 jenis narkoba baru (NPS)dan jumlahnya akan terus berkembang. (Februari 2018) FAKTANYA
  • 7. INDONESIA DARURAT NARKOBA JARINGANINTERNASIONAL Jaringan Internasional yang beroperasi di Indonesia: Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, Eropa. DUKUNGANMODAL Jaringan narkoba yang beroperasi di Indonesia berskala internasional dengan dukungan modal yangbesar. JALURMASUK Jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhantidak resmi (jalurtikus). AKSINARAPIDANA DAN JARINGAN LAPAS Para Narapidana kasus narkoba masihmengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Terungkap 60 Jaringan Narkoba yangdikendalikan narapidana di 22 Lapas. Penegakan hukum belum memberikan efek jera. INDIKASI PROXYWAR Peredaran Narkoba di Indonesia diindikasi kuat sebagai instrumen Proxy War oleh negara- negaraasing. FAKTANYA
  • 9. AKIBAT NARKOBA Kekerasan Penyakit HIV/AIDS, Paru- paru, jantung, hepatitis Sosial ekonomi Gangguan mental Kecelakaan lalu lintas/ tempat kerja Putus sekolah Kriminalitas Overdosis
  • 10. Kulit kering, gatal dan infeksi kulit Rabun saat malam Mual dan muntah (setelah penggunaan awal atau dosis tinggi) Sembelit dan hilangnya nafsu makan Menstruasi tidak teratur untuk wanita Kurangnya dorongan seks Detak jantung (aritmia) Lambat dan tidak teratur Kelelahan, sesak napas saat bekerja, bernapas bising karena cairan yang berlebihan di paru-paru Ketergantungan, kecanduan Hepatitis, AIDS, dan infeksi lain dari injeksi tidak sehat Stroke atau serangan jantung yang disebabkan oleh gumpalan darah yang dihasilkan dari aditif larut Kelumpuhan pernafasan, jantung, koma, dan kematian akibat overdosis. 1. PENGKONSUMSI HEROIN
  • 11. MENURUNNYA NILAI RAPORT SUKA BOLOS DENGAN ALASAN TIDAK JELAS MULANYA PERIANG JADI PEMURUNG SUKA MENYENDIRI / KURUNG DIRI MULAI SUKA BOHONG CARA BERPAKAIAN TIDAK RAPI TERDAPAT BAU ANEH YANG TIDAK BIASA DI KAMAR ANAK ANAK BERWAJAH PUCAT DAN KUYU MATA BERAIR TANGAN BERGETAR ANAK SELALU GELISAH BADAN LESU BARANG ANAK SELALU RAIB BARANG ORTU MULAI RAIB SUKA MEMAKAI KACA MATA HITAM SUKA MEMAKAI BAJU LENGAN PANJANG MUDAH TERSINGGUNG DAN EMOSIONAL MEMPUNYAI TEMAN BARU YANG TIDAK DIKENAL NAFAS TERSENGAL-SENGAL SUSAH TIDUR MULAI KENAL MEROKOK
  • 13. UPAYA YANG DILAKUKAN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN
  • 14. LINGKUNGAN PEMERINTAH 1. INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN 2. PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 3. SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI DAN BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA SOSIALISASI BHY NARKOBA PEMBENTUKAN REGULASI TIM TERPADU TES URIN MANDIRI
  • 15. LINGKUNGAN PENDIDIKAN INPRES NO. 2 TAHUN 2020 1. PENGEMBANGAN KURIKULUM MATERI NARKOTIKA PADA JENJANG SEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN (KURIKULUM TERINTEGRASI) 2. ADANYA KEBIJAKAN P4GN DI SEKOLAH & MADRASAH 3. MELAKUKAN SOSIALISASI MANDIRI 4. MELAKSANAKAN TES URIN MANDIRI 5. MEMBENTUK RELAWAN ( SATGAS ) ANTI NARKOBA DI SEKOLAH
  • 16. LINGKUNGAN SWASTA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PER.11/MEN/VI/2005 1. PENGUSAHA WAJIB MELAKUKAN UPAYA AKTIF PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 2. PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT KEBIJAKAN TENTANG P4GN 3. PENGUSAHA WAJIB MERENCANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM P4GN
  • 17. LINGKUNGAN MASYARAKAT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERMENDES NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 1. MEMBUAT KOMITMEN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P4GN 2. MELAKSANAKAN PROGRAM P4GN SECARA MANDIRI 3. MEMBENTUK DESA BERSINAR 4. MEMBENTUK RELAWAN/SATGAS ANTI NARKOBA 5. BERSINERGI DENGAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPEROLEH CSR
  • 18. 1. Peran Serta Remaja & Organisasi Kepemudaan 2. Peran Serta Sekolah & Madrasah 3. Peran Serta Keluarga 4. Peran Serta ASN & Masyarakat
  • 19. UPAYA PRE-ENTIF (PENANGKALAN) : HIDUP KELUARGA SEHAT / OLAH RAGA, JAGA LINGKUNGAN SERTA JALIN KASIH SAYANG DAN KOMUNIKASI YANG BAIK DALAM BERMASYARAKAT PELOPOR BENTUK FORUM ANTI PENYALAHGUNAAN NARKOBA UPAYA PREVENTIF (PENCEGAHAN) : IKUTI GIAT BINLUH/ PERAN AKTIF DENGAN INSTANSI YANG ADA INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOBA BANTU KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA UPAYA REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM) : BERI INFORMASI KEPADA PETUGAS TANGKAP PELAKU BILA TETANGKAP TANGAN, TAPI TIDAK MAIN HAKIM SENDIRI
  • 20. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA KABUPATEN/KOTA BELUM SELURUHNYA MENYUSUN PERATURAN BUPATI/PERATURAN WALIKOTA TENTANG P4GN KEGIATAN P4GN DI KABUPATEN/KOTA BELUM SELURUHNYA DIDUKUNG ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DI APBD MASIH ADANYA EGO SEKTORAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM P4GN DI MASING- MASING STAKEHOLDER, SEHINGGA MANFAATNYA BELUM DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT
  • 21. TANTANGAN (1) Kebijakan di beberapa negara tetangga yang sangat tegas dan keras terhadap para sindikat Narkotika berimplikasi pada pergerakan ancaman sindikat Narkotika yang mengarah ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terbuka menjadi surga bagi para sindikat Narkotika dalam menyelundupan Narkotika, terutama melalui jalur Selat Malaka. Modifikasi teknik (Modus) penyelundupan Narkotika yang terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi aparat. Para bandar Narkotika membeli integritas para penyelenggara negara/penegak hukum.
  • 22. TANTANGAN (2) Perkembangan Narkotika jenis baru yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti permen, makanan ringan, suplemen, obat kuat, dll yang semakin sulit diidentifikasi. Kecenderungan perilaku madat di kalangan remaja dengan menggunakan obat-obatan legal yang diracik dengan berbagai macam obat-obatan. Merebaknya fenomena Narkotika masuk kampung dengan penggunanya kalangan pimpinan lembaga pemerintahan desa (Lurah, Sekdes). Bergulirnya Anggaran Dana Desa ditengarai turut menjadi salah satu faktor. Fenomena strategi perang asimetris yang dimainkan oleh negara-negara asing melalui operasi candu yang bertujuan melemahkan atau menghancurkan generasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • 23. HAMBATAN (1) Pendidikan Anti Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan baik, secara massif dan komprehensif kepada segenap lapisan masyarakat. Masih kuatnya mind set bahwa korban penyalahguna Narkotika harus dijauhi dan masih rendahnya kesadaran melaporkan diri ke IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan. Keterbatasan pelayanan rehabilitasi pecandu Narkotika baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Para pecandu Narkotika yang akan menjalani rehabilitasi atau pemulihan harus menunggu (waiting list) karena keterbatasan fasilitas dan kapasitas. Belum dilakukannya pemulihan kawasan-kawasan rawan (rawan Narkotika) secara komprehensif
  • 24. HAMBATAN (2) Kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta sarana prasarana yang belum memadai. Alat berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki belum dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku sindikat sehingga tidak semua informasi jaringan maupun kegiatan transaksi dapat terdeteksi. Antara lembaga penegak hukum belum mempunyai kesamaan pemahaman terhadap persoalan TPPU narkotika sehingga diperlukan sinergi antara lembaga terkait.
  • 25. HAMBATAN (3) Masih sulitnya menyamakan persepsi dari berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam ikut mendukung program pencegahan Kurang tanggapnya masyarakat terhadap permasalahan Narkotika karena pemahamannya masih rendah. Belum adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga/Pemda, Dunia Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan P4GN. Terbatasnya jumlah kekuatan personel penindakan dan sarana prasarana pendukung operasi yang ada di BNN. Belum terpenuhinya pasukan K-9 secara kuantitas maupun kualitas dan belum ada di daerah. Keterlibatan oknum-oknum aparat (POLRI, TNI, ASN, Jaksa, Hakim, Sipir) yang menghambat kegiatan pemberantasan.
  • 26. POLA PENANGANAN SECARA SEIMBANG MASYARAKAT SEHAT PENYALAHGUNA, PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA PULIH & TIDAK RELAPSE JARINGAN EDAR GELAP NARKOTIKA DILUMPUHKAN BAGAIMANA CARANYA? BAGAIMANA CARANYA? BAGAIMANA CARANYA? DEMAND REDUCTION SUPPLY REDUCTION
  • 27. KEBIJAKAN SEIMBANG SUPPLY DAN DEMAND REDUCTION PENANGANAN NARKOBA Mengembangkan immunitas masy melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan sejak usia dini Mengembangkan sistem deteksi dini lahgun narkoba di lingkup keluarga, pendidikan, pekerja, ASN dan masy Mengoptimalisasi peran instansi pemerintah, swasta dan ormas dlm kampanye masif anti narkoba Mengembangkan layanan rehab secara terpadu dan berkelanjutan Demand Reduction Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat). Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas. Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari kejahatan narkoba Meningkatkan kerma lintas instansi dan negara dalam ungkap tindak pidana narkoba Mendorong percepatan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba utk memberi efek jera maksimal. Supply Reduction
  • 28. HARAPAN Instansi Pemerintah, Swasta, Pendidikan, ASN dan Masyarakat berkoordinasi tentang P4GN agar mempunyai konsep Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Penguatan kapasitas masing-masing untuk mempunyai komitmen upaya pencegahan penyalahggunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di masing-masing lingkungan Mendorong kemandirian untuk melaksanaan program P4GN di instansi masing-masing Melaksanakan ASN ASIK, PENDIDIK ASIK, MASYARAKAT ASIK (Antusias, Strategi Diri, Inisiatif, Kolaboratif)
  • 29. Kunjung Wahyudi Ketua Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur 081274277199 / 081333120799