Presentasi indonesia e tourism law
- 1. Kebijakan Terhadap Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dan Pengusaha dalam Bisnis E-Tourism di Indonesia OLEH : RIZKY KARO KARO (MAGISTER HUKUM BISNIS UGM) ORIN GUSTA ANDINI (MAGISTER ILMU HUKUM UNHAS MAKASSAR) JOGJAKARTA NOVEMBER 2016
- 2. Latar Belakang Target Devisa Naik dari Rp.140 triliun menjadi Rp.280 triliun; Peningkatan wisatawan mancanegara dari 9juta orang (2014) menjadi 20juta orang (2019) Pemanfaatan e-tourism dalam bisnis kepariwisataan; Contoh: Telkomsigma&Galaysys kerja sama e-tourism di Borobudur, sejauh ini baru e- ticketing (Kompas.com April 2016) Bagaimana pengaturan e-tourism konsumen dan Pengusaha? Belum ada peraturan e-tourism; Peraturan tentang Perlindungan Konsumen&Pengusaha secara Umum: UU Perlindungan Konsumen 1999, UU ITE 2008; UU Kepariwisataan 2009
- 3. Rumusan Masalah Bagaimana landasan hukum terhadap perlindungan konsumen dan pengusaha dalam bisnis pariwisata di Indonesia saat ini? Bagaimana solusi terhadap Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dan Pengusaha dalam Bisnis E-Tourism di Indonesia?
- 4. Metode Penelitian Metode tulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan metode yuridis normatif
- 5. ANALISA DAN HASIL Hak&Kewaj iban menurut UU ITE Hak dan Kewajiban menurut UU KPW Hak dan Kewajiban menurut UU PK
- 6. Kewajiban Konsumen Membaca petunjuk informasi; Itikad baik transaksi; Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati; Mengikuti proses hukum Kewajiban Pengusaha Informasi yang jelas, benar, jujur tentang barang/jasa, syarat kontrak; Melayani konsumen tanpa diskriminatif; Memberi kesempatan untuk menguji barang/jasa
- 7. HAK Hak Konsumen Kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumsi barang/jasa Mendapatkan barang/jasa yang diperjanjikan; Perlindungan&penyelesaian sengketa; Kompensasi/ganti rugi Hak Pengusaha Menerima pembayaran; Perlindungan hukum dari konsumen yang jahat; Rehabilitasi nama jika kerugian konsumen bukan dari barang/jasa yang diperjanjikan; Dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan sesuai UU ITE (Upaya Preventif)
- 9. Solusi terhadap kekosongan hukum perlindungan konsumen dan pengusaha dalam bisnis e-tourism di Indonesia kejelasan tujuan dikeluarkan oleh pejabat pembentuk yang tepat kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan Asas Pembentukan Peraturan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan Diskresi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sesuai dengan tujuan diskresi (mengisi kekosongan hukum) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak menimbulkan konflik kepentingan dilakukan dengan itikad baik Syarat Diskresi
- 10. Lex Posteriori derogat Legi Priori Peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarki lebih tinggi (Sudikno Mertokusumo:2002)
- 11. Konten Materi Permen E-Toursim Hak&Kewajiban Konsumen Informasi yang benar Akses mudah Tata cara pembayaran Hak&Kewajiban Pengusaha Mendapatkan pembayaran Lembaga Sertifikasi Keandalan Hak dan Kewajiban PEmerintah Membangun sistem; Menyediakan jaringan; Penengah konsumen&pengusaha Memberikan Sertifikat Syarat e-tourism Pelaksanaan Kerja sama antara venue Pembuatan kontrak melibatkan wakil konsumen
- 12. Kesimpulan Landasan hukum terhadap perlindungan konsumen dan pengusaha dalam bisnis pariwisata di Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UU PK; (b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE; (c). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU KPW); Solusi terhadap kekosongan hukum perlindungan konsumen dan pengusaha dalam bisnis e-tourism di Indonesia adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seyogyanya menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatit tentang Pelaksanaan dan Sistem Penyelenggaraan E-Tourism
- 13. Daftar Pustaka Buku Gunawan, Johanes, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Ekonisia.2005 Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. SW. Sumardjono, Maria SW. 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4383); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601) Internet Rou dalam artikel berjudul Garap E-Tourism Indonesia, Telkom Patungan dengan Malaysia tanggal 12 April 2016 diakses dari http://inet.detik.com/read/2016/04/12/175903/3186214/319/garap-e-tourism-indonesia-telkom-patungan-dengan-malaysia diakses tanggal 12 November 2016 Editor galaystec,http://www.galasystec.com/products-services/clota.aspx diakses tanggal 16 November 2016 Desti Artanti dalam artikel berjudul Segera! Tiket Masuk Borobudur Dapat Dibeli Secara Online diakses dari http://phinemo.com/tiket-masuk-borobudur-dapat-segera- secara-online/ tanggal 16 November 2016