際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Presentasi tentang MPR

Download as PPTX, PDF
Anggin N U
Anggin N U

Dokumen tersebut membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia. MPR adalah lembaga legislatif bikameral tertinggi Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki peran penting seperti mengubah konstitusi, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Dokumen ini juga menjelaskan tentang keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, pimp

1 of 15
Downloaded 279 times
Presentasi tentang MPR
- ANGGIN NISRINA ULAYYA - ANIDA IZATUL ISLAMI - AZKIYA PAMUNGKAS ROSADI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Pimpinan MPR: Ketua : H. Muhamad Taufik Kiemas LIHAT !!! Wakil Ketua : Hj. Melaini Leimena Suharli Wakil Ketua : Drs. Hajriyanto Y Tohari, MA Wakil Ketua : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin Wakil Ketua : Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS Sekertariat: Sekretaris Jenderal : Drs. Eddie Siregar, M.Si Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Selfi Zaini Kepala Biro Administrasi : Tugiyana, S.Ip Kepala Biro Persidangan : Muhammad Rizal, S.H., M.Si Kepala Biro Kerumahtanggaan : Drs. Suwarto, M.Si Kepala Biro Keuangan : Suryani, S.H. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan : Drs. Aip Suherman Kepala Biro Hubungan Masyarakat : Drs. Yana Indrawan, M.Si Kepala Pusat Pengkaji : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H
KEANGGOTAAN MPR ALAT TUGAS DAN KELENGKAPA WEWENANG N SEJARA H SIDANG
SEJARAH Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lahir seiring dengan berdirinya negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Agustus 1945 sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KNIP bertugas membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara, sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangan sejarahnya, pada pertengahan Oktober 1945, KNIP kemudian berubah menjadi semacam parlemen, tempat Perdana Menteri dan anggota kabinet bertanggung jawab.Hal ini, sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sistem Presidensial ke sistem Parlementer. Sejarah mencatat, bahwa KNIP adalah cikal bakal (embrio) dari badan perwakilan di Indonesia, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengingat fungsi dan kewenangan MPR yang tinggi seperti mengubah Undang-Undang Dasar, mengangkat dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, maka para ahli hukum tata negara menyebut MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pandangan ini kemudian dikukuhkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Lembaga- lembaga Tinggi Negara. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa negara Indonesia baru membentuk MPR yang bersifat sementara setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sedangkan MPR yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum baru terlaksana pada tahun 1971.
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden Memilih Presiden dan Wakil Presiden
KEANGGOTAAN MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 20092014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama- sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.
HAK ANGGOTA KEWAJIBAN ANGGOTA Memegang teguh dan Mengajukan usul mengamalkan Pancasila. pengubahan pasal Melaksanakan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Negara Republik peraturan perundang-undangan. Indonesia Tahun 1945. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional Menentukan sikap dan dan menjaga keutuhan Negara pilihan dalam Kesatuan Republik Indonesia. pengambilan keputusan. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan Memilih dan dipilih. pribadi, kelompok, dan golongan. Melaksanakan peranan sebagai Membela diri. wakil rakyat dan wakil daerah. Imunitas. Protokoler.
Fraksi Kelompok anggota Fraksi adalah pengelompokan Kelompok Anggota adalah anggota MPR yang mencerminkan pengelompokan anggota MPR yang konfigurasi partai politik. Fraksi dapat berasal dari seluruh anggota DPD. dibentuk oleh partai politik yang Kelompok Anggota dibentuk untuk memenuhi ambang batas perolehan meningkatkan optimalisasi dan suara dalam penentuan perolehan efektivitas kinerja MPR dan anggota kursi DPR. Setiap anggota MPR yang dalam melaksanakan tugasnya berasal dari anggota DPR harus sebagai wakil daerah. Pengaturan menjadi anggota salah satu fraksi. internal Kelompok Anggota Fraksi dibentuk untuk sepenuhnya menjadi urusan Kelompok mengoptimalkan kinerja MPR dan Anggota. anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
Pimpinan Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Panitia Ad Hoc Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.
SIDANG MPR MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri: sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya Putusan MPR sah apabila disetujui: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.
Have any questions?
Presentasi tentang MPR
Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014

More Related Content

Presentasi tentang MPR

  • 2. - ANGGIN NISRINA ULAYYA - ANIDA IZATUL ISLAMI - AZKIYA PAMUNGKAS ROSADI
  • 3. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
  • 4. Pimpinan MPR: Ketua : H. Muhamad Taufik Kiemas LIHAT !!! Wakil Ketua : Hj. Melaini Leimena Suharli Wakil Ketua : Drs. Hajriyanto Y Tohari, MA Wakil Ketua : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin Wakil Ketua : Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS Sekertariat: Sekretaris Jenderal : Drs. Eddie Siregar, M.Si Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Selfi Zaini Kepala Biro Administrasi : Tugiyana, S.Ip Kepala Biro Persidangan : Muhammad Rizal, S.H., M.Si Kepala Biro Kerumahtanggaan : Drs. Suwarto, M.Si Kepala Biro Keuangan : Suryani, S.H. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan : Drs. Aip Suherman Kepala Biro Hubungan Masyarakat : Drs. Yana Indrawan, M.Si Kepala Pusat Pengkaji : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H
  • 5. KEANGGOTAAN MPR ALAT TUGAS DAN KELENGKAPA WEWENANG N SEJARA H SIDANG
  • 6. SEJARAH Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lahir seiring dengan berdirinya negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Agustus 1945 sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KNIP bertugas membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara, sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangan sejarahnya, pada pertengahan Oktober 1945, KNIP kemudian berubah menjadi semacam parlemen, tempat Perdana Menteri dan anggota kabinet bertanggung jawab.Hal ini, sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sistem Presidensial ke sistem Parlementer. Sejarah mencatat, bahwa KNIP adalah cikal bakal (embrio) dari badan perwakilan di Indonesia, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengingat fungsi dan kewenangan MPR yang tinggi seperti mengubah Undang-Undang Dasar, mengangkat dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, maka para ahli hukum tata negara menyebut MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pandangan ini kemudian dikukuhkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Lembaga- lembaga Tinggi Negara. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa negara Indonesia baru membentuk MPR yang bersifat sementara setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sedangkan MPR yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum baru terlaksana pada tahun 1971.
  • 7. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden Memilih Presiden dan Wakil Presiden
  • 8. KEANGGOTAAN MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 20092014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama- sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.
  • 9. HAK ANGGOTA KEWAJIBAN ANGGOTA Memegang teguh dan Mengajukan usul mengamalkan Pancasila. pengubahan pasal Melaksanakan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Negara Republik peraturan perundang-undangan. Indonesia Tahun 1945. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional Menentukan sikap dan dan menjaga keutuhan Negara pilihan dalam Kesatuan Republik Indonesia. pengambilan keputusan. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan Memilih dan dipilih. pribadi, kelompok, dan golongan. Melaksanakan peranan sebagai Membela diri. wakil rakyat dan wakil daerah. Imunitas. Protokoler.
  • 10. Fraksi Kelompok anggota Fraksi adalah pengelompokan Kelompok Anggota adalah anggota MPR yang mencerminkan pengelompokan anggota MPR yang konfigurasi partai politik. Fraksi dapat berasal dari seluruh anggota DPD. dibentuk oleh partai politik yang Kelompok Anggota dibentuk untuk memenuhi ambang batas perolehan meningkatkan optimalisasi dan suara dalam penentuan perolehan efektivitas kinerja MPR dan anggota kursi DPR. Setiap anggota MPR yang dalam melaksanakan tugasnya berasal dari anggota DPR harus sebagai wakil daerah. Pengaturan menjadi anggota salah satu fraksi. internal Kelompok Anggota Fraksi dibentuk untuk sepenuhnya menjadi urusan Kelompok mengoptimalkan kinerja MPR dan Anggota. anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
  • 11. Pimpinan Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Panitia Ad Hoc Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.
  • 12. SIDANG MPR MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri: sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya Putusan MPR sah apabila disetujui: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.
AboutCopyright
息 2025 際際滷