際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Presentasi usulan desa.id DUT PANDI 2013

Supri yanto
Supri yanto

Presentasi usulan domain baru desa.id oleh Bayu Setyo Nugroho, Kades Dermaji - Banyumas. Mewakikli desa-desa se Indonesia. Usulan domain desa.id digagas oleh Gerakan Desa Membangun

1 of 13
Downloaded 20 times
Usulan Nama Domain DESA.ID Gerakan Desa Membangun (GDM) http://desamembangun.or.id @desamembangun
Konten Urban Ketimpangan Akses Desa-Kota Konten Rural
GDM 128 Desa Banyumas 27 Desa Riau 13 Desa Tasik 11 Desa Ciamis 9 Desa Cilacap 5 Desa Sulsel 4 Desa NTT 2 Desa Yogya 7 Desa Majalengka 37 Desa Bandung 1 Desa Kebumen 2 Desa
Kelola Portal Desa untuk Mendorong Good and Clean Governance (Akuntabilitas Publik)
Mendayagunakan Open Source Software Kades 2.0 Mandalamekar http://mandalamekar.or.id
Pengarusutamaan Produk Desa Kelola Informasi Bencana/Darurat Pemberdayaan Desa 2.0 Dokumentasi Seni/Budaya Daerah
Dorong Internet Sehat, Bisnis Online dan Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di desa
Dinamika Desa Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia yang sangat bhineka. UU No 5 tahun 1979 dianggap tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Pada UUD 1945 sudah dijelaskan negara Indonesia menjamin pengakuan atas hak asal-usul, hal-hal yang bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) negara, dan keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada. Perubahan struktur pemerintahan merupakan konsekuensi dari pengakuan (recognition) terhadap desa atau disebut dengan nama lain sebagai lembaga otonom yang harus diakui status dan hak-haknya secara khusus.
Dasar Yuridis 1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Pasal 1
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 1 ayat 20 Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet Pasal 23 (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
Pengelolaan Domain PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan Domain Pasal 77 maka (1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
Kegiatan Donor Darah Warga Panjalu, Ciamis sebagai dukungan bagi usulan Domain DESA.ID (4/2/2013) bekerjasama dengan PMI Ciamis
Jl Merdeka No 17 Purwokerto, BMS http://desa.web.id Twitter: @Desa_ID

More Related Content

Presentasi usulan desa.id DUT PANDI 2013

  • 1. Usulan Nama Domain DESA.ID Gerakan Desa Membangun (GDM) http://desamembangun.or.id @desamembangun
  • 2. Konten Urban Ketimpangan Akses Desa-Kota Konten Rural
  • 3. GDM 128 Desa Banyumas 27 Desa Riau 13 Desa Tasik 11 Desa Ciamis 9 Desa Cilacap 5 Desa Sulsel 4 Desa NTT 2 Desa Yogya 7 Desa Majalengka 37 Desa Bandung 1 Desa Kebumen 2 Desa
  • 4. Kelola Portal Desa untuk Mendorong Good and Clean Governance (Akuntabilitas Publik)
  • 5. Mendayagunakan Open Source Software Kades 2.0 Mandalamekar http://mandalamekar.or.id
  • 6. Pengarusutamaan Produk Desa Kelola Informasi Bencana/Darurat Pemberdayaan Desa 2.0 Dokumentasi Seni/Budaya Daerah
  • 7. Dorong Internet Sehat, Bisnis Online dan Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di desa
  • 8. Dinamika Desa Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia yang sangat bhineka. UU No 5 tahun 1979 dianggap tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Pada UUD 1945 sudah dijelaskan negara Indonesia menjamin pengakuan atas hak asal-usul, hal-hal yang bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) negara, dan keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada. Perubahan struktur pemerintahan merupakan konsekuensi dari pengakuan (recognition) terhadap desa atau disebut dengan nama lain sebagai lembaga otonom yang harus diakui status dan hak-haknya secara khusus.
  • 9. Dasar Yuridis 1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Pasal 1
  • 10. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 1 ayat 20 Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet Pasal 23 (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
  • 11. Pengelolaan Domain PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan Domain Pasal 77 maka (1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
  • 12. Kegiatan Donor Darah Warga Panjalu, Ciamis sebagai dukungan bagi usulan Domain DESA.ID (4/2/2013) bekerjasama dengan PMI Ciamis
  • 13. Jl Merdeka No 17 Purwokerto, BMS http://desa.web.id Twitter: @Desa_ID