ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Presentation Oleh Kelompok 4 Kelas XII IPS 2 Nama : Dwika Putra Destara Muslihah M. Ramli Scaycer Fidel Muamar Castro Kholidatun Nuzula Putri Anggun Andika Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Reformasi  ( 1998- Sekarang ) Materi: Pengertian Reformasi dan Tujuan Reformasi Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru Kronologi Reformasi Masa Pemerintahan B. J. Habibie Masa Pemerintahan Gus Dur Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Masa Pemerintahan SBY-JK  Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
1. Pengertian Reformasi dan Tujuan Reformasi Refomasi adalah  :  Perubahan/pembaharuan yang terjadi secara bertahap tanpa merubah sistem yang ada. Tujuan Reformasi:   Memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
2. Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru A. Krisis Politik Kemenangan mutlak Golongan Karya dalam pemilu 1997 (diikuti dengan pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden periode 1998-2003). Pengangkatan Presiden Soeharto oleh DPR/MPR. B. Krisis Ekonomi Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar. Likuidasi perbankkan terhadap 16 Bank. Utang Luar Negeri RI Penyimpangan pasal 33 UUD 1945 Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
C. Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme D. Krisis Hukum Dimulai dari adanya penyimpangan dari pasal 24 UUD 1945 berkaitan dengan Kehakiman (merdeka dan terlepas dari kekuasaan eksekutif). E. Krisis Kepercayaan Berkaitan dengan KKN yaitu berupa kepercayaan terhadap pemerintah rendah. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
3. Kronologi Reformasi - Pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan maret.  Pada bulan Mei para mahasiswa mulai bergerak ke jalan (unjuk rasa) 12 Mei mahasiswa Trisakti mengalami bentrok  Memicu kerusuhan 13-14 Mei 1998 dibeberapa tempat (Jakarta,  Surakarta) - 18 Mei 1998 mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR - 18 Mei 1998 terjadi Pisowan Ageng (Maklumat Sri Sultan HB X dan Sri Paku alam VIII menggalang persatuan dan kesatuan - 20 Mei 1998 Presiden Soeharto membentuk Komite Reformasi - 21 Mei 1998 pukul 10.00 Presiden Soharto meletakkan jabatannya di depan Ketua Mahkamah Agung - Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ke 3 (pasal 8 UUD 1945) Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
4. Masa Pemerintahan B. J. Habibie Langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie: 1.  Pembentukan Kabinet : 22 Mei yaitu Kabinet Reformasi  2.  Reformasi politik : Pemilu (Jurdil) 3.  Kebebasan menyampaikan pendapat  : Unjuk rasa (UU No. 9 1998 ttg  Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum) 4. Masalah Dwifungsi ABRI pengurangan dari 75 menjadi 38 orang dan  ABRI di  jadikan 3 Angkatan (AU, AL, AD) POLRI menjadi Sipil 5.  Reformasi dalam bidang hukum 6. Pemilihan Umum 1999 7. Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999 Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
Pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan sosial sebagai haluan negara (Tap. MPR. No. X/MPR/1998)  Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Tap. MPR. No. XI/MPR 1998) Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil presiden (Tap. MPR. No. XIII/MPR/1998) Penyelenggaran Otonomi Daerah (Tap. MPR.No.XV/MPR/1998) Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi (Tap. MPR. No. XVI/MPR/1998) Hak Asasi Manusia (Tap. MPR. No. XVII/MPR/1998) Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12 Adapun Fokus pembenahan sektor hukum dan perundang-undangan ini mengacu pada enam ketetapan MPR baru, antara lainnya sebagai berikut:
Masa Pemerintahan Gus Dur Hasil pemilu 1999, menunjukkan tidak adanya partai peserta pemilu yang menang secara dominan yaitu koalisi antar partai. Hasil koalisi menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden.  Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
Beberapa kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Gus Dur Nilai tukar rupiah menjadi 7000 rupiah  Pers mendapat kebebasan untuk menyiarkan segala sesuatu tanpa intervensi pemerintah (Dep. Penerangan dihapus) Presiden berusaha mencabut Tap.  MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI, pelarangan pembelajaran, serta penyebaran Marxisme dan Komunisme (rekonsiliasi) Nama Irian Jaya diubah kembali menjadi Papua Barat Aceh dirubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam Menetapkan imlek sebagai hari libur nasional Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Gus Dur lainnya  (kontroversial) Pembubaran Legeslatif hasil pemilu 1999 melalui Dekrit Presiden secara sepihak dan hasilnya melanggar Tap MPR RI No. III/MPR RI/2001 Gus Dur diturunkan dan Megawati menggantikan jabatan Gus Dur sebagai Presiden Ekonomi belum mengalami perubahan secara signifikan Dalam masa pemerintahan Megawati tidak banyak yang bisa di lihat, salah satunya  adalah: - Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia. - Pemekaran propinsi Papua menjadi 3 propinsi. - Pemilu 2004 menggunakan mekanisme baru (pemilu secara langsung) LPU diganti oleh KPU 5. Pembelian Alutsista (alat utama sistem pertahanan) dari Rusia berupa  Pesawat tempur SU-27 dan SU-30 serta helikopter tempur MI 35 (embargo dari Amerika) Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
6. Privatisasi BUMN sebagaii salah satu cara mendapatkan dana bagi pemerintah. 7. Dalam pemilu langsung 2004  (24 Partai) Megawati mengalami kekalahan dalam pemilu 2004,dan SBY-JK menjadi pemenang pemilu 8. Terpilihnya SBY-JK telah membuat babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia 19. Pasangan ini mempunyai komitmen untuk melanjutkan Reformasi 1998. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
7. Masa Pemerintahan SBY- JK Program 100 hari yaitu memperbaiki sistem ekonomi, dan memperbaiki kinerja pemerintahan  Pada awal pemerintahan SBY-JK banyak terjadi beberapa bencana alam (Tsunami Aceh, Gempa Yogya dll) yaitu membuat ekonomi semakin sulit Tidak pastinya harga minyak dunia Mendorong pemerintahan SBY-JK menaikkan harga minyak dari Rp. 2.400 menjadi Rp. 4.500 Menegakkan supermasi hukum berkaitan dengan beberpa kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
Sekian dan Terima Kasih

More Related Content

Presentation pkn kelompok 4 xii ips 2

  • 1. Presentation Oleh Kelompok 4 Kelas XII IPS 2 Nama : Dwika Putra Destara Muslihah M. Ramli Scaycer Fidel Muamar Castro Kholidatun Nuzula Putri Anggun Andika Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Reformasi ( 1998- Sekarang ) Materi: Pengertian Reformasi dan Tujuan Reformasi Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru Kronologi Reformasi Masa Pemerintahan B. J. Habibie Masa Pemerintahan Gus Dur Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Masa Pemerintahan SBY-JK Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 3. 1. Pengertian Reformasi dan Tujuan Reformasi Refomasi adalah : Perubahan/pembaharuan yang terjadi secara bertahap tanpa merubah sistem yang ada. Tujuan Reformasi: Memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 4. 2. Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru A. Krisis Politik Kemenangan mutlak Golongan Karya dalam pemilu 1997 (diikuti dengan pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden periode 1998-2003). Pengangkatan Presiden Soeharto oleh DPR/MPR. B. Krisis Ekonomi Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar. Likuidasi perbankkan terhadap 16 Bank. Utang Luar Negeri RI Penyimpangan pasal 33 UUD 1945 Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 5. C. Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme D. Krisis Hukum Dimulai dari adanya penyimpangan dari pasal 24 UUD 1945 berkaitan dengan Kehakiman (merdeka dan terlepas dari kekuasaan eksekutif). E. Krisis Kepercayaan Berkaitan dengan KKN yaitu berupa kepercayaan terhadap pemerintah rendah. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 6. 3. Kronologi Reformasi - Pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan maret. Pada bulan Mei para mahasiswa mulai bergerak ke jalan (unjuk rasa) 12 Mei mahasiswa Trisakti mengalami bentrok Memicu kerusuhan 13-14 Mei 1998 dibeberapa tempat (Jakarta, Surakarta) - 18 Mei 1998 mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR - 18 Mei 1998 terjadi Pisowan Ageng (Maklumat Sri Sultan HB X dan Sri Paku alam VIII menggalang persatuan dan kesatuan - 20 Mei 1998 Presiden Soeharto membentuk Komite Reformasi - 21 Mei 1998 pukul 10.00 Presiden Soharto meletakkan jabatannya di depan Ketua Mahkamah Agung - Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ke 3 (pasal 8 UUD 1945) Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 7. 4. Masa Pemerintahan B. J. Habibie Langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie: 1. Pembentukan Kabinet : 22 Mei yaitu Kabinet Reformasi 2. Reformasi politik : Pemilu (Jurdil) 3. Kebebasan menyampaikan pendapat : Unjuk rasa (UU No. 9 1998 ttg Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum) 4. Masalah Dwifungsi ABRI pengurangan dari 75 menjadi 38 orang dan ABRI di jadikan 3 Angkatan (AU, AL, AD) POLRI menjadi Sipil 5. Reformasi dalam bidang hukum 6. Pemilihan Umum 1999 7. Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999 Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 8. Pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan sosial sebagai haluan negara (Tap. MPR. No. X/MPR/1998) Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Tap. MPR. No. XI/MPR 1998) Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil presiden (Tap. MPR. No. XIII/MPR/1998) Penyelenggaran Otonomi Daerah (Tap. MPR.No.XV/MPR/1998) Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi (Tap. MPR. No. XVI/MPR/1998) Hak Asasi Manusia (Tap. MPR. No. XVII/MPR/1998) Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12 Adapun Fokus pembenahan sektor hukum dan perundang-undangan ini mengacu pada enam ketetapan MPR baru, antara lainnya sebagai berikut:
  • 9. Masa Pemerintahan Gus Dur Hasil pemilu 1999, menunjukkan tidak adanya partai peserta pemilu yang menang secara dominan yaitu koalisi antar partai. Hasil koalisi menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 10. Beberapa kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Gus Dur Nilai tukar rupiah menjadi 7000 rupiah Pers mendapat kebebasan untuk menyiarkan segala sesuatu tanpa intervensi pemerintah (Dep. Penerangan dihapus) Presiden berusaha mencabut Tap. MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI, pelarangan pembelajaran, serta penyebaran Marxisme dan Komunisme (rekonsiliasi) Nama Irian Jaya diubah kembali menjadi Papua Barat Aceh dirubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam Menetapkan imlek sebagai hari libur nasional Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 11. Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Gus Dur lainnya (kontroversial) Pembubaran Legeslatif hasil pemilu 1999 melalui Dekrit Presiden secara sepihak dan hasilnya melanggar Tap MPR RI No. III/MPR RI/2001 Gus Dur diturunkan dan Megawati menggantikan jabatan Gus Dur sebagai Presiden Ekonomi belum mengalami perubahan secara signifikan Dalam masa pemerintahan Megawati tidak banyak yang bisa di lihat, salah satunya adalah: - Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia. - Pemekaran propinsi Papua menjadi 3 propinsi. - Pemilu 2004 menggunakan mekanisme baru (pemilu secara langsung) LPU diganti oleh KPU 5. Pembelian Alutsista (alat utama sistem pertahanan) dari Rusia berupa Pesawat tempur SU-27 dan SU-30 serta helikopter tempur MI 35 (embargo dari Amerika) Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 12. 6. Privatisasi BUMN sebagaii salah satu cara mendapatkan dana bagi pemerintah. 7. Dalam pemilu langsung 2004 (24 Partai) Megawati mengalami kekalahan dalam pemilu 2004,dan SBY-JK menjadi pemenang pemilu 8. Terpilihnya SBY-JK telah membuat babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia 19. Pasangan ini mempunyai komitmen untuk melanjutkan Reformasi 1998. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12
  • 13. 7. Masa Pemerintahan SBY- JK Program 100 hari yaitu memperbaiki sistem ekonomi, dan memperbaiki kinerja pemerintahan Pada awal pemerintahan SBY-JK banyak terjadi beberapa bencana alam (Tsunami Aceh, Gempa Yogya dll) yaitu membuat ekonomi semakin sulit Tidak pastinya harga minyak dunia Mendorong pemerintahan SBY-JK menaikkan harga minyak dari Rp. 2.400 menjadi Rp. 4.500 Menegakkan supermasi hukum berkaitan dengan beberpa kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan. Kelompok 4/XII IPS 2/ PKN/ Reformasi/ 11-12