ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Prioritas Diklat

?Download as PPT, PDF?
?
su7as
su7as

Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama

1 of 16
Downloaded 186 times
PRIORITAS KEBUTUHAN DIKLAT MENUJU EFEKTIFITAS KEDIKLATAN Oleh : Sulaiman Jamsuri Staf Ortala & Kepegawaian Kanwil Dep. Agama Prov. NTB
Pendahuluan Dinamika perkembangan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dirasakan semakin cepat dan menyisakan berbagai persoalan yang kompleks. Berbagai perubahan dan permasalahan yang mengiringinya, sesungguhnya menunjukkan peta kebutuhan dan tuntutan yang tidak sederhana terhadap peningkatan mutu pelayanan di bidang agama. Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama.
Kebijakan Diklat PNS Berdasarkan PP 101/2000 Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS Sistem Diklat meliputi proses IDENTIFIKASI KEBUTUHAN , perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi Diklat Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf
Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 2003 Bab IX Perencanaan Diklat (Pasal 2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah menyusun rencana KEBUTUHAN DIKLAT berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi dan persyaratan jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi dan rencana pengembangan karier pegawai pada satuan organisasi yang bersangkutan; Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan melakukan koordinasi penyusunan PRIORITAS KEBUTUHAN DIKLAT dengan satuan organisasi di wilayah kerja masing-masing, dan menyampaikan kepada Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. (Pedoman dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama)
Prinsip-Prinsip Good Govermance & Kebutuhan PNS Profesional Partisipasi ( participation ) Supremasi Hukum ( rule of law ) Transparansi ( transparancy ) Tanggap ( responsiveness ) Konsensus ( consensus orientation ) Kesederajatan ( equity ) Efektif dan Efisien ( effectiveness & efficeincy ) Akuntabilitas ( accountability ) Visi Strategis ( strategic vision )
Tujuan Penyelenggaraan Diklat Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayan masyarakat; Menciptakan persamaan visi dan dinamika pola pikir dalam tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good govermance ).
Sasaran Penyelenggaraan Diklat Terwujudnya PNS Yang Memiliki Kompetensi Yang Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan Masing-masing
Permasalahan Diklat Hubungan segitiga antara PENGGUNA , PESERTA dan FASILITATOR DIKLAT kurang terbangun sebagai suatu tim kerja, kurang terpadu, baik ditingkat perencanaan, ditingkat pengorganisasian, ditingkat penyiapan sumber-sumber pembelajaran, pengendalian pelaksanaan maupun pengawasan dan tindaklanjutnya
DATA PEGAWAI DAN GURU DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2007 JABATAN FUNGSIONAL FUNGSI JMH GOLONGAN IV III II I Administrasi 1030 26 721 284 0 Guru 2582 227 1823 532 0 Pengawas 161 100 61 0 0 Penyuluh 139 0 139 0 0 Penghulu 112 0 112 0 0 Analis Perencana 7 0 7 0 0 Analis Kepegawaian 4 0 4 0 0 JUMLAH 4036 353 2867 816 0 Fungsional 3005 327 2146 532 0
DATA PEGAWAI DAN GURU DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2007 FUNGSI JMH PENDIDIKAN S3 S2 S1 SM/D3 SLA SLP SD Administrasi 1030 0 14 491 80 436 12 2 Guru 2582 0 15 1850 439 272 0 0 Pengawas 161 0 3 127 34 4 0 0 Penyuluh 139 0 1 119 11 4 0 0 Penghulu 112 0 6 93 10 4 0 0 Analis Perencana 7 0 0 6 0 0 0 0 Analis Kepegawaian 4 0 0 2 0 1 0 0 JUMLAH 4036 0 39 2688 574 721 12 2
DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB BERDASARKAN ESELONERING NO ESELONERING JUMLAH 1 Eselon II 1 orang 2 Eselon III/a 15 orang 3 Eselon III/b 4 orang 4 Eselon IV/a 80 orang 5 Eselon IV/b 94 orang
DATA PEJABAT ESELON III & IV DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB YANG PERNAH MENGIKUTI DIKLAT & BELUM NO ESELONERING PERNAH DIKLAT BELUM DIKLAT 1 Eselon III/a 12 orang 3 orang 2 Eselon III/b 3 orang 1 orang 3 Eselon IV/a 73 orang 7 orang 4 Eselon IV/b 49 orang 45 orang JUMLAH 137 orang 56 orang
Prioritas Kebutuhan Diklat Melaksanakan ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) dengan sistematis; Mengintegrasikan PROGRAM DIKLAT dengan KEBUTUHAN OBJEKTIF ORGANISASI .
Efektifitas Kediklatan Efektifitas penyelenggaraan diklat sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, dan perencanaan diklat yang berkualitas adalah PERENCANAAN YANG DILANDASI OLEH KEBUTUHAN RIIL ORGANISASI
6 (enam) Prinsip Mewujudkan Diklat PNS yang Dapat Mendorong Perubahan dan Pembelajaran Instansi Pemerintah Setiap program Diklat PNS harus berorientasi PADA KEBUTUHAN OBJEKTIF INSTANSI PEMERINTAH Setiap program Diklat PNS harus BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN ORGANISASI Diklat PNS harus berorientasi pada PEMBINAAN KARIER PEGAWAI dalam organisasi Program Diklat harus berorientasi pada KEKHUSUSAN PESERTANYA sebagai orang dewasa Diklat harus menjamin terjadinya penguasaan KOMPETENSI baik ranah kognitif, psychomotorik maupun affektif Diklat harus mengubah PNS dari PASIF menjadi AKTIF bertindak, berubah dan tumbuh. (Sumber : Juni Pranoto (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap STIA-LAN)
wassalam TERIMA KASIH

More Related Content

Prioritas Diklat

  • 1. PRIORITAS KEBUTUHAN DIKLAT MENUJU EFEKTIFITAS KEDIKLATAN Oleh : Sulaiman Jamsuri Staf Ortala & Kepegawaian Kanwil Dep. Agama Prov. NTB
  • 2. Pendahuluan Dinamika perkembangan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dirasakan semakin cepat dan menyisakan berbagai persoalan yang kompleks. Berbagai perubahan dan permasalahan yang mengiringinya, sesungguhnya menunjukkan peta kebutuhan dan tuntutan yang tidak sederhana terhadap peningkatan mutu pelayanan di bidang agama. Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama.
  • 3. Kebijakan Diklat PNS Berdasarkan PP 101/2000 Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS Sistem Diklat meliputi proses IDENTIFIKASI KEBUTUHAN , perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi Diklat Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf
  • 4. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 2003 Bab IX Perencanaan Diklat (Pasal 2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah menyusun rencana KEBUTUHAN DIKLAT berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi dan persyaratan jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi dan rencana pengembangan karier pegawai pada satuan organisasi yang bersangkutan; Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan melakukan koordinasi penyusunan PRIORITAS KEBUTUHAN DIKLAT dengan satuan organisasi di wilayah kerja masing-masing, dan menyampaikan kepada Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. (Pedoman dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama)
  • 5. Prinsip-Prinsip Good Govermance & Kebutuhan PNS Profesional Partisipasi ( participation ) Supremasi Hukum ( rule of law ) Transparansi ( transparancy ) Tanggap ( responsiveness ) Konsensus ( consensus orientation ) Kesederajatan ( equity ) Efektif dan Efisien ( effectiveness & efficeincy ) Akuntabilitas ( accountability ) Visi Strategis ( strategic vision )
  • 6. Tujuan Penyelenggaraan Diklat Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayan masyarakat; Menciptakan persamaan visi dan dinamika pola pikir dalam tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good govermance ).
  • 7. Sasaran Penyelenggaraan Diklat Terwujudnya PNS Yang Memiliki Kompetensi Yang Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan Masing-masing
  • 8. Permasalahan Diklat Hubungan segitiga antara PENGGUNA , PESERTA dan FASILITATOR DIKLAT kurang terbangun sebagai suatu tim kerja, kurang terpadu, baik ditingkat perencanaan, ditingkat pengorganisasian, ditingkat penyiapan sumber-sumber pembelajaran, pengendalian pelaksanaan maupun pengawasan dan tindaklanjutnya
  • 9. DATA PEGAWAI DAN GURU DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2007 JABATAN FUNGSIONAL FUNGSI JMH GOLONGAN IV III II I Administrasi 1030 26 721 284 0 Guru 2582 227 1823 532 0 Pengawas 161 100 61 0 0 Penyuluh 139 0 139 0 0 Penghulu 112 0 112 0 0 Analis Perencana 7 0 7 0 0 Analis Kepegawaian 4 0 4 0 0 JUMLAH 4036 353 2867 816 0 Fungsional 3005 327 2146 532 0
  • 10. DATA PEGAWAI DAN GURU DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2007 FUNGSI JMH PENDIDIKAN S3 S2 S1 SM/D3 SLA SLP SD Administrasi 1030 0 14 491 80 436 12 2 Guru 2582 0 15 1850 439 272 0 0 Pengawas 161 0 3 127 34 4 0 0 Penyuluh 139 0 1 119 11 4 0 0 Penghulu 112 0 6 93 10 4 0 0 Analis Perencana 7 0 0 6 0 0 0 0 Analis Kepegawaian 4 0 0 2 0 1 0 0 JUMLAH 4036 0 39 2688 574 721 12 2
  • 11. DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB BERDASARKAN ESELONERING NO ESELONERING JUMLAH 1 Eselon II 1 orang 2 Eselon III/a 15 orang 3 Eselon III/b 4 orang 4 Eselon IV/a 80 orang 5 Eselon IV/b 94 orang
  • 12. DATA PEJABAT ESELON III & IV DI LINGKUNGAN KANWIL DEP.AGAMA PROVINSI NTB YANG PERNAH MENGIKUTI DIKLAT & BELUM NO ESELONERING PERNAH DIKLAT BELUM DIKLAT 1 Eselon III/a 12 orang 3 orang 2 Eselon III/b 3 orang 1 orang 3 Eselon IV/a 73 orang 7 orang 4 Eselon IV/b 49 orang 45 orang JUMLAH 137 orang 56 orang
  • 13. Prioritas Kebutuhan Diklat Melaksanakan ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) dengan sistematis; Mengintegrasikan PROGRAM DIKLAT dengan KEBUTUHAN OBJEKTIF ORGANISASI .
  • 14. Efektifitas Kediklatan Efektifitas penyelenggaraan diklat sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, dan perencanaan diklat yang berkualitas adalah PERENCANAAN YANG DILANDASI OLEH KEBUTUHAN RIIL ORGANISASI
  • 15. 6 (enam) Prinsip Mewujudkan Diklat PNS yang Dapat Mendorong Perubahan dan Pembelajaran Instansi Pemerintah Setiap program Diklat PNS harus berorientasi PADA KEBUTUHAN OBJEKTIF INSTANSI PEMERINTAH Setiap program Diklat PNS harus BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN ORGANISASI Diklat PNS harus berorientasi pada PEMBINAAN KARIER PEGAWAI dalam organisasi Program Diklat harus berorientasi pada KEKHUSUSAN PESERTANYA sebagai orang dewasa Diklat harus menjamin terjadinya penguasaan KOMPETENSI baik ranah kognitif, psychomotorik maupun affektif Diklat harus mengubah PNS dari PASIF menjadi AKTIF bertindak, berubah dan tumbuh. (Sumber : Juni Pranoto (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap STIA-LAN)