Private prison
- 1. TUGAS POLICY MEMO PRISON PRIVATIZATION OLEH NAMA :RIFQA LATIFADINA NIM :A11110269 JURUSAN :ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN 2012
- 2. PRIVATIZATION OF PRISONS ABSTRAK Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pemasyarakatan di Sulawesi selatan. Seperti diketahui bahwa saat ini lapas ditangani langsung oleh satu-satunya stakeholder yaitu departemen pemasyarakatan dibawah Departemen Kementerian Hukum dan HAM. Yang kemudian muncul beberapa masalah dimana rasio sipir dan napi yang tidak seimbang, kuota rutan dan lapas yang melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai, serta masalah didalam pengelolaannya yang menjadikan tidak cukupnya anggaran sebagai penyebab utamanya, sehingga wacana untuk privatization of prison ini muncul. Substansi dari tulisan ini tidak terlepas dari pembahasan tentang analisis masalah lembaga pemasyarakatan serta menawarkan konsep-konsep privatisasi yang cocok dengan mengkomparasikan dengan Negara lain yang telah memakai system privatisasi ini. I. Latar belakang dan Pembahasan Menurut Sujatno (2008: 6) setidaknya terdapat 10 hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan lembaga pemasyarakatan, sebagai berikut; a. Isi lapas lebih rendah dari kapasitas yang tersedia. b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib. c. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya. d. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan narapidana f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30 g. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya i. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lapas dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lapas. j. Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan telah gagal melaksanakan misi pemasyarakatan seperti telah dijelaskan dalam UU, bahkan cenderung melanggar UU. masalah laten overcrowding belum dapat diatasi. Angka pelarian masih tinggi, angka narapidana belum menurun, biaya kesehatan dan perawatan napi sangat minim, perkelahian dan kerusuhan masih sering terjadi, kondisi narapidana lebih buruk dibanding sebelum mereka masuk LP. Masalah yang biasa muncul pada lembaga pemasyarakatan adalah: 1. Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai. Apalagi mengingat jam kerja yang 24 jam sehari dan 7 hari semingu dengan 3 shift. Hampir 80 % dari 25.000 pegawai belum pernah mengikuti pendidikan pelatihan pemasyarakatan.
- 3. 2. Belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasyarakatan, khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas dan Rutan. (belum mengikuti pelatihan, dll) 3. Anggaran yang sangat terbatas. 4. Minimnya tenaga-tenaga ahli seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan pengajar di bidang keterampilan. 5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas pemasyarakatan 6. Seringnya terjadi kejahatan di dalam lapas 7. Overcrowding Bahkan rutan pun di alih fungsikan menjadi lapas. (narapidana yang menjalankan masa tahanannya di rutan) Maka, lembaga pemasyarakatan harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Agar masalah-masalah diatas bisa teratasi. Sistem kemitraan Kemitraan dalam privatisasi lembaga pemasyarakatan dilihat dari dua aspek. Pertama, kemitraan dalam pengadaan berbagai kebutuhan lembaga pemasyarakatan dan yang kedua kemitraan dalam pembinaan narapidana secara produktif. Contoh sistem kemitraan di beberapa wilayah Cina Napi dikirim bekerja pada perusahaan pertambangan gas di Qatar, maupun di perusahaan- perusahaan tekstil setempat. Namun demikian, para terpidana yang dipekerjakan tersebut diperlakukan secara manusiawi dengan upah yang layak tanpa ada unsur eksploitasi. Jepang Dikenal dengan Social Responsibility Tax, semacam pajak untuk tanggungjawab sosial karena industri memberi kontribusi terhadap perusakan lingkungan maupun terjadinya tindak kriminalitas. Oleh karena itu, di Jepang perusahaan seperti Honda ikut bertanggungjawab menyisihkan dana untuk menanggulangi hal-hal semacam itu. Singapura Di Penjara Changi di Singapura ada dua perusahaan yang membuat roti yang berstandar internasional serta laundry. Dengan mempekerjakan napi, dua perusahaan itu bias memproduksi roti dan laundri yang produknya digunakan di bandara, hotel dan rumah sakit. Memang di sini ada unsur monopoli yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, Tetapi itu bukan masalah karena persoalan-persoalan dalam lapas banyak yang bisa diatasi dengan cara tersebut mengingat keterbatasan anggaran pemerintah Amerika serikat Salah satu negara bagian di Amerika yang memakai konsep privatisasi penjara ini adalah california. Arnold schwarzenegger sebagai gubernurnya, mengambil langkah tersebut karena kurangnya lahan untuk membangun Lapas serta biaya operasionalnya yang sangat besar. 10% budget habis untuk biaya operasional penjara, jika dibandingkan dengan dana untuk unversitas disana yang dialokasikan hanya 7%, maka jumlah 10% termasuk jumlah sangat besar. Mekanismenya adalah: Terdapat satu perusahaan penjara yaitu Correction Corporation of America (CCA) di Tennesee, yang kemudian membangun penjara serta mengelola operasionalnya termasuk gaji. Dengan melakukan ini, pemerintah california bisa mengurangi biaya yang bengkak dengan
- 4. perhitungan: 2006 sekitar 900 orang, biaya $63/hari/person. Jika setahun, maka $20 juta/tahun. Tahun 2009 sekitar 10.000 orang. $72/hari/person. Jika setahun, maka $300 juta/tahun. Jumlah nominal diatas jauh lebih kecil dibandingkan total pengeluaran yang dilakukan pemerintah amerika untuk penjara sebesar $8,2 milyar. Indonesia Indonesiapun pernah melakukan pada suatu masa penjara Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, pernah memiliki percetakan dimana hasil cetakannya menjamin kebutuhan kantor untuk LP di seluruh Indonesia. Penjara Cirebon pernah menjadi sentra tekstil untuk pakaian terpidana, dimana pencelupannya dilakukan di Kuningan. Sementara LP Nusakambangan pernah dijadikan sebagai lahanperkebunan penghasil karet. Namun semua itu kini tinggal kenangan karena fasilitasnya sudah hancur lantaran tidak ada perawatan dan perbaikan. II. USULAN KEBIJAKAN Dalam pasal 5 UU No 12 Tahun1995, yang menggariskan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakanberdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 2008 : 6-7) Hal ini selaras dengan 9 Prinsip Pemasyarakatan sebagai ruh dari UU No 12 Tahun 1995, yakni: 1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. 3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. 4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekadar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi. 7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. 8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya. maka kebijakan yang dilakukan nantinya harus mengacu pada UU tersebut. Privatisasi Sebagai Solusi Mengacu pada UU dan tujuan pemasyarakatan, maka sistem pemasyarakatan di Indonesia membutuhkan perubahan agar masalah-masalah laten di dapat diatasi sesegera mungkin.
- 5. Privatisasi dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh karena lembaga pemasyarakatan yang dikelola pemerintah tidak pernah berubah dari tahun ke tahun dan masih kental dengan system kepenjaraannya. Privatisasi lembaga pemasyarakatan dengan mengikutsertakan swasta dalam pembinaan dan pemberian pekerjaan bagi narapidana dinilai menjadi solusi yang tepat dan harus segera dilaksanakan meski secara bertahap. Bukti-bukti keunggulan lembaga penjara yang dikelola swasta, maupun sistem kemitraan seharusnya dijadikan alasan kuat untuk mengambil opsi privatisasi sebagai pilihan. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka sistem pemasyarakatan ke depan diharapkan segera mengadopsi model-model privatisasi seperti sudah sukses dijalankan di berbagai negara. Bhakan ada pula pendapat para ahli mengenai sistem pemasyarakatan berdasarkan UU yangberlaku di Indonesia sesuai dan dapat menerima sistem kemitraan maupun privatisasi ini. Usulan Model privatisasi Model privatisasi yang saya masukkan disini bukan program yang ekstrim privatisasi murni lembaga pemasyarakatan seperti di Amerika, tetapi lebih kepada model kemitraan antara lembaga dengan pihak swasta dalam mengorganisisr jalannya kegiatan dilembaga. Penerapan program yang bisa dilakukan melalui mekanisme kemitraan, juga dengan melihat karena banyaknya dana sisa anggaran yang tidak terpakai (di Sul-sel) yang seharusnya bisa diolah dan diberdayakan sebagai modal kerja atau modal awal untuk membuat kerjasama dengan pengusahaan agar lebih produktif. Dari dana tersebut, departemen pemasyarakatan bisa melakukan kontrak kerja dengan pengusaha (usahakan pengusaha daerah) yang padat karya mengingat jumlah napi yang banyak. Misalnya seperti yang pernah diaplikasikan dibandung mengenai usaha percetakan, tetapi bedanya disini adalah melibatkan pengusaha atau manajemen swasta yang terlibat. Bukan lagi hanya dipegang oleh orang-orang dilapas. Kemudian selain memberdayakan para napi, dana sisa anggaran ataupun dana yang dihasilkan dari usaha tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan pendidikan bagi para pekerja di lapas maupun di rutan sehingga bisa ada tenaga-tenaga ahli di lingkungan lapas. Dengan pelatihan bagi para pekerja/sipir,dll maka bisa lambat laun mempelajari mekanisme sistem manajemen yang diterapkan oleh pihak swasta. Sehingga kemudian pemasyarakatan bisa lebih produktif dan bisa lebih mandiri untuk lebih menghemat anggaran pemerintah. Kesejahteraan para pekerja lapas juga bisa meningkat dengan return yang dihasilkan oleh para napi. Hal-hal yang harus diperhatikan Dari hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan penjara di Amerika serikat, kita bisa mengambil pelajaran mengenai masalah-masalah dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Menurut data council state government yang melakukan survey 1997-2002 oleh American state Administration Project 1998-2004 bahwa tidak ada yang bisa memberikan gambaran dan analisis lengkap dan akurat tentang privatisasi
- 6. di beberapa negara bagian. Hanya memberikan gambaran luas tentang trend perbaikan pelayanan. Maka perlu dibentuk suatu lembaga yang mengawasi jalannya penjara ini untuk ketersediaan data sehingga bisa dianalisis perkembangannya. Menghindari pembengkakan anggaran (korupsi,dst) mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya Menghindari administrasi yang buruk. Membuat alat/lembaga pengawasan negara terhadap penjara Tidak mengurangi pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (lembaga pengawas melaporkan ke legislatif/DPR) Menghindari kerjasama media swasta untuk pencitraan perusahaan penjara (transparansi) Perlu aturan yang jelas dan kuat dari pemerintah. (misalnya peraturan mengenai transparansi perusahaan dengan lembaga, dst)