際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Private-Public Partnership_________.pptx

Download as PPTX, PDF
Ade Afrisal
Ade Afrisal

Ok

1 of 15
Download to read offline
DR. ADE FERRY AFRISAL, S.H.,M.Sc. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
DEFINISI DAN KONSEP DASAR PPP Pengertian PPP Kemitraan Publik-Privat (PPP) adalah kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, dengan tujuan memanfaatkan keunggulan kedua sektor. Sejarah PPP Evolusi PPP dimulai dari kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, mengarah pada inovasi dalam pengelolaan proyek. Prinsip Dasar PPP PPP didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, di mana risiko, biaya, dan keuntungan dibagi antara pemerintah dan sektor swasta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
DEFENISI PPP World Bank Group A long-term contract between a private agent (or private economic operator) and a public agent (also referred as government authority or public authority), for the development and/or management of a public asset or service, in which the private agent bears significant risk and management responsibility through the life of the contract, and remuneration is significantly linked to performance, maintenance and/or the demand or use of the asset or service. United Nation Economic Commission for Europe Long term (up to 30 years) service provision; Transfer of risk to the private sector; Long term contracts between legal entities and public authorities.
Pendekatan Kolaboratif Berbeda dengan kontrak tradisional, PPP menekankan pada kerjasama jangka panjang dan pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang antara pemerintah dan swasta. PERBEDAAN PPP DENGAN KONTRAK TRADISIONAL Pembagian Risiko Dalam PPP, risiko proyek dibagi dan dikelola bersama, sedangkan dalam kontrak tradisional, risiko cenderung ditanggung oleh satu pihak saja. Keterlibatan Swasta Sektor swasta memiliki peran lebih besar dalam perencanaan, pendanaan, dan operasionalisasi dalam PPP, sementara dalam kontrak tradisional, peran swasta terbatas pada penyediaan jasa atau konstruksi.
KERANGKA HUKUM DAN REGULASI PPP Undang-Undang PPP diatur dalam kerangka hukum yang menyediakan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dalam proses tender, negosiasi kontrak, dan pelaksanaan proyek PPP adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan penerimaan publik. Peran Regulator Pemerintah bertindak sebagai regulator yang mengawasi pelaksanaan PPP untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan kepentingan publik. 01 02 03
KOMPONEN UTAMA PPP Struktur Organisasi PPP memerlukan struktur organisasi yang jelas, termasuk pembentukan entitas hukum khusus jika diperlukan, untuk mengelola proyek dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendanaan dan Keuangan Model pendanaan PPP harus dirancang untuk menarik investasi swasta dan memastikan keberlanjutan finansial proyek. Pengelolaan Proyek Manajemen proyek yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan PPP, memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya.
Build-Operate-Transfer (BOT) Model di mana swasta mendanai dan membangun proyek, mengoperasikannya untuk periode tertentu, dan kemudian mentransfernya kembali ke pemerintah. MODEL-MODEL PPP Build-Own-Operate (BOO) Swasta mendanai, membangun, dan memiliki proyek secara penuh, serta bertanggung jawab atas operasionalnya tanpa transfer kepemilikan. Lease-Develop-Operate (LDO) Pemerintah menyewakan aset kepada swasta yang akan mengembangkan dan mengoperasikan aset tersebut, dengan tetap mempertahankan kepemilikan.
KOMPONEN KONTRAK PPP Klausul Kontrak Kontrak PPP harus mencakup klausul-klausul yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, pembagian risiko, mekanisme penyesuaian harga, dan kondisi force majeure. Penetapan Tarif Penetapan tarif layanan dalam PPP harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan keterjangkauan bagi pengguna. Penyelesaian Sengketa Kontrak harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk arbitrase atau mediasi jika diperlukan.
STRUKTUR KEUANGAN PPP Sumber Pendanaan Pendanaan PPP dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan investasi ekuitas oleh swasta. Insentif Pemerintah Pemerintah dapat memberikan insentif seperti penjaminan kredit atau subsidi untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek PPP. Skema Pembayaran Pembayaran dalam PPP bisa berupa pembayaran berbasis kinerja, di mana swasta dibayar berdasarkan pencapaian target tertentu, atau model bagi hasil. 01 02 03
Identifikasi Risiko Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama siklus hidup proyek. MANAJEMEN RISIKO DALAM PPP Alokasi Risiko Risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, baik itu pemerintah atau swasta. Mitigasi Risiko Pengembangan strategi mitigasi risiko, termasuk asuransi dan cadangan kontingensi, adalah penting untuk meminimalisir dampak risiko pada proyek.
MANFAAT PPP BAGI PEMERINTAH Efisiensi Anggaran PPP memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dengan lebih efisien dan mengurangi beban utang publik. Peningkatan Kualitas Layanan Keterlibatan swasta dalam PPP seringkali membawa inovasi dan efisiensi yang meningkatkan kualitas layanan publik. Pengalaman dan Keahlian Pemerintah dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian sektor swasta dalam manajemen proyek dan teknologi terkini.
Akses ke Pasar PPP memberikan akses bagi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek besar yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah. MANFAAT PPP BAGI SEKTOR SWASTA Kembali Investasi Melalui PPP, sektor swasta memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang stabil dan jangka panjang. Peningkatan Kapasitas Keterlibatan dalam proyek PPP dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sektor swasta, serta membuka peluang bisnis baru.
TUJUAN STRATEGIS PPP Pembangunan Infrastruktur Tujuan utama dari PPP adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian Tujuan Pembangunan PPP diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). Kerjasama Sektor Publik- Swasta PPP bertujuan untuk membangun kerjasama yang erat antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik dan efisien. 01 02 03
MANFAAT PPP BAGI MASYARAKAT Akses Layanan Berkualitas Masyarakat mendapatkan manfaat dari akses ke infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas tinggi sebagai hasil dari implementasi PPP. Peningkatan Ekonomi Lokal Proyek PPP seringkali berkontribusi pada perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri terkait. Inklusivitas Sosial PPP dapat dirancang untuk memastikan bahwa manfaat proyek dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Proyek Infrastruktur Implementasi PPP dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi. PPP DI SEKTOR TRANSPORTASI Pengelolaan Transportasi Publik PPP dalam pengelolaan transportasi publik, seperti bus rapid transit (BRT) dan kereta api, telah memberikan layanan yang lebih baik bagi pengguna. Inovasi Transportasi Kemitraan PPP telah mendorong inovasi dalam sektor transportasi, termasuk pengembangan sistem tiket elektronik dan pengelolaan lalu lintas cerdas.

More Related Content

Private-Public Partnership_________.pptx

  • 1. DR. ADE FERRY AFRISAL, S.H.,M.Sc. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
  • 2. DEFINISI DAN KONSEP DASAR PPP Pengertian PPP Kemitraan Publik-Privat (PPP) adalah kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, dengan tujuan memanfaatkan keunggulan kedua sektor. Sejarah PPP Evolusi PPP dimulai dari kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, mengarah pada inovasi dalam pengelolaan proyek. Prinsip Dasar PPP PPP didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, di mana risiko, biaya, dan keuntungan dibagi antara pemerintah dan sektor swasta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
  • 3. DEFENISI PPP World Bank Group A long-term contract between a private agent (or private economic operator) and a public agent (also referred as government authority or public authority), for the development and/or management of a public asset or service, in which the private agent bears significant risk and management responsibility through the life of the contract, and remuneration is significantly linked to performance, maintenance and/or the demand or use of the asset or service. United Nation Economic Commission for Europe Long term (up to 30 years) service provision; Transfer of risk to the private sector; Long term contracts between legal entities and public authorities.
  • 4. Pendekatan Kolaboratif Berbeda dengan kontrak tradisional, PPP menekankan pada kerjasama jangka panjang dan pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang antara pemerintah dan swasta. PERBEDAAN PPP DENGAN KONTRAK TRADISIONAL Pembagian Risiko Dalam PPP, risiko proyek dibagi dan dikelola bersama, sedangkan dalam kontrak tradisional, risiko cenderung ditanggung oleh satu pihak saja. Keterlibatan Swasta Sektor swasta memiliki peran lebih besar dalam perencanaan, pendanaan, dan operasionalisasi dalam PPP, sementara dalam kontrak tradisional, peran swasta terbatas pada penyediaan jasa atau konstruksi.
  • 5. KERANGKA HUKUM DAN REGULASI PPP Undang-Undang PPP diatur dalam kerangka hukum yang menyediakan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dalam proses tender, negosiasi kontrak, dan pelaksanaan proyek PPP adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan penerimaan publik. Peran Regulator Pemerintah bertindak sebagai regulator yang mengawasi pelaksanaan PPP untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan kepentingan publik. 01 02 03
  • 6. KOMPONEN UTAMA PPP Struktur Organisasi PPP memerlukan struktur organisasi yang jelas, termasuk pembentukan entitas hukum khusus jika diperlukan, untuk mengelola proyek dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendanaan dan Keuangan Model pendanaan PPP harus dirancang untuk menarik investasi swasta dan memastikan keberlanjutan finansial proyek. Pengelolaan Proyek Manajemen proyek yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan PPP, memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya.
  • 7. Build-Operate-Transfer (BOT) Model di mana swasta mendanai dan membangun proyek, mengoperasikannya untuk periode tertentu, dan kemudian mentransfernya kembali ke pemerintah. MODEL-MODEL PPP Build-Own-Operate (BOO) Swasta mendanai, membangun, dan memiliki proyek secara penuh, serta bertanggung jawab atas operasionalnya tanpa transfer kepemilikan. Lease-Develop-Operate (LDO) Pemerintah menyewakan aset kepada swasta yang akan mengembangkan dan mengoperasikan aset tersebut, dengan tetap mempertahankan kepemilikan.
  • 8. KOMPONEN KONTRAK PPP Klausul Kontrak Kontrak PPP harus mencakup klausul-klausul yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, pembagian risiko, mekanisme penyesuaian harga, dan kondisi force majeure. Penetapan Tarif Penetapan tarif layanan dalam PPP harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan keterjangkauan bagi pengguna. Penyelesaian Sengketa Kontrak harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk arbitrase atau mediasi jika diperlukan.
  • 9. STRUKTUR KEUANGAN PPP Sumber Pendanaan Pendanaan PPP dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan investasi ekuitas oleh swasta. Insentif Pemerintah Pemerintah dapat memberikan insentif seperti penjaminan kredit atau subsidi untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek PPP. Skema Pembayaran Pembayaran dalam PPP bisa berupa pembayaran berbasis kinerja, di mana swasta dibayar berdasarkan pencapaian target tertentu, atau model bagi hasil. 01 02 03
  • 10. Identifikasi Risiko Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama siklus hidup proyek. MANAJEMEN RISIKO DALAM PPP Alokasi Risiko Risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, baik itu pemerintah atau swasta. Mitigasi Risiko Pengembangan strategi mitigasi risiko, termasuk asuransi dan cadangan kontingensi, adalah penting untuk meminimalisir dampak risiko pada proyek.
  • 11. MANFAAT PPP BAGI PEMERINTAH Efisiensi Anggaran PPP memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dengan lebih efisien dan mengurangi beban utang publik. Peningkatan Kualitas Layanan Keterlibatan swasta dalam PPP seringkali membawa inovasi dan efisiensi yang meningkatkan kualitas layanan publik. Pengalaman dan Keahlian Pemerintah dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian sektor swasta dalam manajemen proyek dan teknologi terkini.
  • 12. Akses ke Pasar PPP memberikan akses bagi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek besar yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah. MANFAAT PPP BAGI SEKTOR SWASTA Kembali Investasi Melalui PPP, sektor swasta memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang stabil dan jangka panjang. Peningkatan Kapasitas Keterlibatan dalam proyek PPP dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sektor swasta, serta membuka peluang bisnis baru.
  • 13. TUJUAN STRATEGIS PPP Pembangunan Infrastruktur Tujuan utama dari PPP adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian Tujuan Pembangunan PPP diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). Kerjasama Sektor Publik- Swasta PPP bertujuan untuk membangun kerjasama yang erat antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik dan efisien. 01 02 03
  • 14. MANFAAT PPP BAGI MASYARAKAT Akses Layanan Berkualitas Masyarakat mendapatkan manfaat dari akses ke infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas tinggi sebagai hasil dari implementasi PPP. Peningkatan Ekonomi Lokal Proyek PPP seringkali berkontribusi pada perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri terkait. Inklusivitas Sosial PPP dapat dirancang untuk memastikan bahwa manfaat proyek dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
  • 15. Proyek Infrastruktur Implementasi PPP dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi. PPP DI SEKTOR TRANSPORTASI Pengelolaan Transportasi Publik PPP dalam pengelolaan transportasi publik, seperti bus rapid transit (BRT) dan kereta api, telah memberikan layanan yang lebih baik bagi pengguna. Inovasi Transportasi Kemitraan PPP telah mendorong inovasi dalam sektor transportasi, termasuk pengembangan sistem tiket elektronik dan pengelolaan lalu lintas cerdas.

Editor's Notes

  • #6: Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukur berbagai UU yang mengatur terkait kemitraan UU 20/2008 tentang UMKM